Langsung ke konten utama

Featured Post

Gus Nur Ditangkap, Kesaksian Anak: Digerebek 30 Personel Polisi Saat Tengah Malam, Lalu Dibawa

Ahad, 25 Oktober 2020Faktakini.net, Jakarta - Keluarga mubaligh asal Jawa Timur Gus Nur atau Sugi Nur Raharja mengaku kaget dengan penggeledahan dan penangkapan yang dilakukan polisi saat tengah malam Sabtu, 24 Oktober 2020.Gus Nur ditangkap sekira pukul 00.15 WIB di rumahnya di Jalan Cucak Rawun Raya, Pakis, Kabupaten Malang.Putra kedua Gus Nur, yakni Muhammad Munjiat (21 tahun) mengatakan, keluarga kaget karena penggerebekan ini baru pertama kali mereka alami. Menurut Munjiat ada lima mobil dengan anggota polisi sekira 30 personel yang menggerebek rumah Gus Nur.“Digerebek pertama kali kayak ini. Keluarga tidak lebih dari kaget saja. Karena ini kan bukan laporan pertama, tapi sebelumnya tidak seperti ini dipanggil pakai surat untuk BAP. Tapi baru kali ini didatangi mobil dan langsung digerebek polisi,” kata Munjiat, Sabtu, 24 Oktober 2020, seperti dilansir Viva.co.id.Munjiat mengungkapkan, saat penangkapan dan penggeledahan ia bersama sang ayah baru saja pulang dari pengajian peringa…

Bikin Geleng-geleng, Kenaikan Positif Corona Secara Nasional, Tapi Anies yang Disalahkan




Senin, 13 Juli 2020

Faktakini.net

Bikin Geleng-geleng, Kenaikan Positif Corona Secara Nasional, Tapi Anies yang Disalahkan

Terkait angka positivity rate Covid-19 di Ibu Kota selama PSBB Transisi sejak pertama kali diterapkan pada 4 Juni lalu hingga hari Minggu 12 Juli 2020 melonjak ke 10,5 persen sebelumnya berkisar di angka 5, beberapa orang mengeluarkan cibiran pada Gubernur Anies dan Pemprov DKI.

"Anies terlalu banyak cengengesan," kata Gilbert Simanjuntak para anggota DPRD DKI dari PDIP.

“Aparat Pemprov justru yang tidak konsisten melakukan protokol kesehatan, tidak ada di lapangan, tidak konsisten menjalan tugas pengawasan, dan kota Jakarta ini berjalan begitu saja tanpa kerja aparat pemerintah daerah Jakarta,” cibir Azas Tigor Nainggolan.

Alih-alih peduli dengan cibiran itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan fokus memberikan peringatan kepada seluruh warganya agar memperketat kewaspadaan dan menjalankan protokol kesehatan dengan baik dan benar. Ia meminta masyarakat menomorsatukan keselamatan dalam aktivitas sehari-hari di masa pandemi. Secara khusus Anies mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat selama berada di transportasi umum dan pasar tradisional.

“Kemudian saya ingatkan kepada semuanya hal sederhana. Pakai masker, memakai masker di mana saja, kapan saja dalam aktivitas apa saja.Yang kedua jaga jarak aman. Satu meter adalah jarak aman. Lalu mencuci tangan dengan sabun. Pastikan ini terjadi,” ucap Anies Baswedan.

Gubernur bahkan menyatakan akan mengambil kebijakan rem darurat dan menghentikan PSBB Transisi jika wabah Covid-19 di Jakarta tak terkendali. Kemungkinan untuk menyetop PSBB Transisi ini karena karena lonjakan penambahan kasus positif Covid-19 hingga dua kali lipat. 

“Bila itu terjadi, maka kita semua harus kembali dalam rumah, kegiatan perekonomian terhenti, kegiatan keagamaan terhenti, kegiatan sosial terhenti. Kita semua akan merasakan kerepotannya bila situasi ini berjalan terus,” kata dia dalam video yang ditayangkan lewat akun YouTube Pemprov DKI Jakarta, Minggu petang, 12 Juli 2020.

Menurut data, sepekan ke belakang Dinas Kesehatan DKI Jakarta mencatat tiga kali rekor tertinggi penambahan kasus positif Covid-19 baru. Penambahan hari ini menjadi yang paling tinggi dengan 404 kasus positif Covid-19 baru. Adapun dua rekor penambahan sebelumnya terjadi pada 5 Juli dengan 256 kasus positif dan 359 kasus pada 11 Juli.

Sejak awal Pemprov DKI Jakarta adalah Provinsi paling baik dan konsisten dalam menangani Covid-19. Bahkan pada (30/6) DKI telah melaksanakan uji spesimen kasus baru melalui metode polymerase chain reaction (PCR) sebanyak 22.868 test per satu juta penduduk per minggu. Jumlah tersebut melebihi target dua kali lipat dari standar badan kesehatan dunia (WHO) yaitu sebanyak 1.000 test per satu juta penduduk per minggu.

Dan jika ditarik lagi ke belakang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lebih agresif menangani virus Corona ketimbang Pemerintah Pusat.

Sejak Januari 2020 sebelum Covid-19 dikenal dan masih bernama Pneumonia Wuhan Anies telah melakukan langkah-langkah antisipasi penyebaran virus itu di DKI Jakarta. Kemudian pada Februari Gubernur DKI Jakarta telah melakukan upaya penanganan virus Corona secara lebih konkret

1. Terbitkan Instruksi Gubernur

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 16 Tahun 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan terhadap Risiko Penularan Infeksi Covid-19 atau virus corona pada Februari 2020.

2. Bentuk Tim Tanggap

Pemerintah DKI Jakarta membentuk tim tanggap untuk pencegahan Covid-19 atau virus Corona.

3. Larang Acara Keramaian

Pada awal Maret 2020, Anies Baswedan melarang pemberian izin mengadakan acara keramaian di satu tempat. Kebijakan itu menjadi bagian dari upaya untuk menyetop penyebaran virus corona Covid-19.

4. Liburkan Sekolah 2 Minggu

Saat itu
 DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan untuk menghentikan kegiatan belajar mengajar di sekolah selama dua minggu ke depan.

5. Tutup Car Free Day

Anies Baswedan memerintahkan untuk menutup sejumlah taman rekresi hingga museum yang tersebar di Ibu Kota juga ditutup untuk sementara waktu. Penutupan tersebut juga berlaku hingga dua minggu ke depan. Termasuk di dalamnya kawasan bebas kendaraan, Car Free Day (CFD).

6. Tutup Tempat Wisata

Anies menginsturksikan penutupan beberapa tempat wisata di DKI Jakarta terhitung mulai hari ini, Sabtu 14 Maret hingga 27 Maret 2020. Di antaranya, Taman Impian Jaya Ancol dan Taman Margasatwa Ragunan.

7. Bantu Biaya Pengobatan Pasien

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan pihaknya akan bertanggung jawab untuk biaya penanganan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) terkait virus Corona. Sebab, pasien tidak di-cover BPJS, kecuali yang berobat di rumah sakit pemerintah.

Kecepatan tanggap Gubernur Anies mendapat pujian dari para artis, Ikatan Dokter Indonesia, pemerhati sosial hingga jurnalis baik dari dalam dan luar negeri.

Namun langkah Anies dalam memerangi Corona kerap dinilai tak sejalan dengan Pemerintah Pusat. pada waktu itu ada yang menilai DKI "lebay" dalam mengahadapi Corona. Padahal semua itu adalah langkah antisipatif Gubernur.

Dan kini Pemerintah Pusat ingin buru-buru menyongsong era tatatan baru atau New Normal. Bahkan publik semua tahu bahwa Presiden Jokowi menyebutkan kita harus bisa berdamai dengan Corona.

"Informasi terakhir dari WHO yang saya terima bahwa meskipun kurvanya sudah agak melandai atau nanti menjadi kurang, tapi virus ini tidak akan hilang. Artinya kita harus berdampingan hidup dengan Covid. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, berdamai dengan Covid. Sekali lagi, yang penting masyarakat produktif, aman, dan nyaman," ucap Presiden Jokowi seperti dilansi merdeka.com (23/5) lalu.

Dari pernyataan Presiden itulah lalu kita bisa melihat lagi selanjutnya diadakan pelonggaran untuk persiapan New Normal. Persiapan-persiapan itu seyogyanya dilakukan agar Indonesia bisa produktif tapi tetap aman dan sehat dari virus Corona atau Covid-19. Presiden Jokowi pun melonggarkan sektor ekonomi.

"Sektor dengan penularan covid yang rendah tetapi memiliki dampak ekonomi yang tinggi itu didahulukan," ujarnya di graha BNPB, Jakarta, Rabu (10/6) seperti dilansir tempo.

Bersamaan dengan pelonggaran itu sebenarnya Indonesia tidak benar-benar aman dari Covid, bahkan Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah terus mengalami kenaikan angka positif Covid-19, Kota Surabaya pernah menunjukkan indikasi warna hitam pekat bukan lagi merah yang artinya menjadi zona bahaya penularan. Belum lagi test PCR di tiga provinsi itu tidak semasif di Jakarta yang aktif melakukan tracking, sehingga tingkat penularan bisa dilacak dan diprediksi dengan lebih baik.

Dengan lonjakan kasus positif di atas menjadi lucu jika hanya menyoroti DKI Jakarta. Karena secara nasional memang mengalami kenaikan. Ini bisa dilihat karena adanya pelonggaran dari pusat. Sejak awal tidak konsistennya kebijakan yang diambil pusat dan kurangnya pengawasan terhadap pengetatan protokol kesehatan di masyarakat juga menjadi faktor. Lalu penyerapan anggaran untuk penanganan Covid-19 sangat minim.

Presiden sendiri menyalahkan para menterinya karena tidak punya sense of crisis dalam menangani Covid-19. Kali ini khusus kementerian-kementerian dengan anggaran gemuk. Ia menyebut penyerapan anggaran mereka masih lambat dan menunjukkan sense of crisis yang minim di tengah krisis covid-19.

“Jangan sampai tiga bulan yang lalu kita sampaikan bekerja dari rumah, work from home, yang saya lihat kayak cuti. Padahal pada kondisi krisis kita harusnya kerja lebih keras lagi,” kata Presiden seperti dalam video yang diunggah Sekrtetariat Presiden di akun YouTube resminya, Rabu (8/7) lalu.

Jadi sudah jelas kesalahan dalam penanganan Covid-19 dan melonjaknya kasus positif di Indonesia termasuk Jakarta tidak bisa dilimpahkan pada Anies Baswedan. Para pengkritik asal bunyi seperti Gilbert Simanjuntak yang menyebut Gubernur Anies hanya cengengesan harusnya sadar diri kalau dirinyalah yang tidak memahami bagaimana bekerja mengatasi pandemi. Atau orang-orang dari garis politik yang bersebrangan hanya memanfaatkan lonjakan kasus positif di Jakarta sebagai ajang untuk menjatuhkan popularitas Anies, sungguh bukan waktu yang tepat.

Data Senin (13/7) saja menunjukkan, kasus Covid-19 di Indonesia sudah menembus angka 76.981 orang sudah mendekati angka kasus di China 83.587 orang. Terjadi penambahan sebanyak 1.282 kasus baru secara nasional, kurva terus naik. Maka dari itu gerakan waspada terhadap Covid-19 dan menerapkan perilaku hidup bersih sehat adalah yang utama dan harus diterapkan. Pemerintah pusat juga harus segera bergerak lebih agresif mengatasi penularan Covid-19 yang setiap hari mengalami kenaikan secara nasional.

Oleh Darma Dee, Pemerhati Sosial

Postingan populer dari blog ini

Pernyataan Sikap FPI, GNPF, PA 212 Dan HRS Center Tentang Penolakan UU Ciptaker

Jum'at, 9 Oktober 2020
Faktakini.net
PERNYATAAN SIKAP BERSAMA  FPI, GNPF ULAMA, PA 212 DAN HRS CENTER TENTANG PENOLAKAN TERHADAP UU CIPTA KERJA 
Mencermati perkembangan politik hukum yang semakin menjauh dari tujuan dan cita-cita nasional sebagaimana diamanatkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia Tahun 1945. Kebijakan penyelenggaraan negara telah menegasikan prinsip kedaulatan  rakyat dan paham negara kesejahteraan (welfare state) dengan mengutamakan kepentingan oligarki kapitalis.
Rezim lebih mengutamakan kepentingan geopolitik Republik Rakyat China (RRC), dengan tetap  mendatangkan TKA yang berpaham Komunis. Tetap menggelar Pilkada ditengah ancaman pandemi Covid-19 demi politik dinasti (feodalisme). Di sisi lain, tindakan penyalahgunaan  kekuasaan (abuse of power), persekusi, intimidasi dan kriminalisasi masih terus berlangsung.  Seiring dengan itu, rezim mengajukan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law)  yang kini telah disahkan menjadi undan…

Kerap Hina Habib Rizieq Dan Anies, Saat Sakit Hingga Meninggal Anies Yang Mengurusnya

Senin, 13 April 2020

Faktakini.net

Hari ini saya harus ucapkan terimaa kasih kepada senior saya abangda Lukman Hakiem yang mantan anggota DPR dan penasihat ahli Wapres Hamzah Haz serta staf perdana menteri M Natsir... Beliau dengan lapang hati meminta bantuan langsung kepada Gubenur DKI Anies Baswedan atas segala kendala selama senior saya AE Priyono di rawat di rumah sakit, mulai dari pemintaan tes swab corona hingga pencarian rumah sakit, hingga proses pemakaman.

''Saya terima kasih kepada Anies Baswedan yang merespons WA saya dengan cepat soal perawatan kepada sahabat saya AE Priyono. Begitu saya WA dan telepon, langsung Anies mengerahkan tenaga medis ke AE Priyono.

Bahkan ketika saya kabari bila AE wafat, Anies langsung respons dengan mengatakan bantuan apalagi yang masih bisa dilakukan? Saya jawab dengan minta agar bantu soal pemakamannya. Anies jawab Okey. Di situ Saya terharu,'' katanya.

Mengapa terharu? Abangda Lukman mengatakan karena dia tahu AE Priyono seri…

Video Langka NBC Tahun 1967: Inilah Orang-Orang PKI Pembunuh Para Jendral!

Sabtu, 26 September 2020

Faktakini.net, Jakarta - Dalam laporan khusus NBC News (media Amerika Serikat) tahun 1967 ini, koresponden Ted Yates meliput perjuangan politik, sosial dan ekonomi Indonesia, satu dari negara Asia Tenggara yang baru saja mengalami upaya kudeta. Film Dokumenter ini merupakan satu bagian dari trilogi yang diproduksi oleh Yates.

Klik video: