Langsung ke konten utama

Featured Post

Pernyataan Sikap PC FMI Kota Serang Dan Pandeglang: Kutuk Keras Macron Atas Penodaan Agama

Kamis, 29 Oktober 2020Faktakini.net, Jakarta - Mahasiswa yang tergabung ke dalam Front Mahasiswa Islam (FMI) Cabang Kota Serang dan Pandeglang mengutuk keras atas penodaan norma agama yang dilakukan oleh Presiden Perancis Emmanuel Macron sesuai dengan putusan mahkamah uni eropa dimana tidak boleh adanya sikap penghinaan terhadap nabi.Dalam pernyataan sikapnya FMI Kota Serang dan Pandeglang memberikan beberapa poin-poin tuntutan kepada Presiden Perancis diantaranya mengutuk keras atas penyebaran kartun penghinaan nabi Muhammad S.A.W. yang dilakukan Presiden Perancis pada Kamis (29/10/2020).Kemudian dalam tuntutan lainnya FMI Kota Serang dan FMI Pandeglang menyerukan untuk melakukan aksi boikot pembelian dan penggunaan produk-produk yang berasal dari Perancis karena aksi boikot merupakan salah satu hak kebebasan pendapat.Klik video:



Ahok Nyinyir Ke Anies Soal Reklamasi Ancol, Ternyata Dulu Dia Tanda Tangani Juga. Netizen: Ahok, Jangan Tipu Rakyat!

Jum'at, 17 Juli 2020

Faktakini.net

Ahok Nyinyir Ke Anies Soal Reklamasi Ancol, Ternyata Dulu Dia Tanda Tangani Juga. Netizen: Ahok, Jangan Tipu Rakyat!

Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok baru-baru ini mengkritik kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait penandatanganan Keputusan Gubernur DKI No 237 2020 tentang perluasan kawasan Ancol.

"Reklamasi pulau ditolak tetapi reklamasi pantai perluasan dari daratan diizinkan," kata Ahok melalui pesan singkatnya, Jumat, 10 Juli seperti dilansir tempo.co.

Namun pernyataan sinis Ahok mendapat bantahan dari politikus Partai Nasdem Bestari Barus. Bestari justru heran sebagian kalangan yang memprotes kebijakan Anies tersebut. Dia menganggap mereka yang memprotes itu cenderung politisasi kebijakan reklamasi untuk mencari panggung popularitas.

Ia mengingatkan, reklamasi Ancol pada dasarnya bukan program baru kreasi Anies Baswedan, melainkan amanat pemerintahan-pemerintahan pendahulu. Bahkan, reklamasi itu sudah diputuskan sejak masa pemerintahan Fauzi Bowo, dan Ahok saat menjabat Gubernur juga tutur menandatangani.

“Pak Fauzi Bowo tanda tangan. Pak Jokowi tanda tangan. Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) tanda tangan. Djarot (Saiful Hidayat) tanda tangan,” ujar Bestari dalam forum Indonesia Lawyers Club tvOne, Selasa 14 Juli 2020 malam. Ia mengatakan lagi, mereka yang memprotes itu cenderung politisasi kebijakan reklamasi Ancol untuk mencari popularitas. Justru Bestari balik mempertanyakan orang-orang yang memprotes reklamasi dengan alasan merusak lingkungan sekitar.

“(kawasan) Ancol itu juga hasil reklamasi," ucap Bestari terheran-hera

Lebih lanjut, Bestari membenarkan reklamasi Ancol hasil dari pengerukan 13 sungai di Jakarta yang mengalami pendangkalan atau sedimentasi. Pemerintah ingin lumpur hasil pengerukan itu dipakai untuk reklamasi kawasan Ancol, dan sebetulnya tidak ada masalah dengan itu.

Pada kenyataannya memang apa yang dilakukan Anies dalam memperluas kawasan Ancol sangat jauh berbeda dengan reklamasi 17 pulau di masa Ahok.

1. Perluasan kawasan di Ancol dibuat menggunakan lumpur yang dikeruk dari sungai dan waduk di daratan Jakarta. Proses perluasan itu telah berlangsung sejak tahun 2009 dan menghasilkan 20 hektare daratan baru di Ancol, untuk penanganan banjir.

Mempertimbangkan proses pengerukan sungai dan waduk di daratan Jakarta akan terus berjalan, Anies memutuskan untuk mengeluarkan izin perluasan Ancol hingga 155 hektare.

"Mungkin jadi pertanyaan. Bila yang dibutuhkan itu hanya memang lahan 20 hektare, kenapa pemberian izinnya seluas 155 hektare, karena pengerukan ini akan jalan terus. Pengerukan sungai dan waduk," kata Anies dalam rekaman video di Youtube resmi Pemprov DKI, Sabtu 11 Juli 2020.

Menurut dia dari kajian lokasi yang dibutuhkan untuk pembuang tanah dan lumpur itu mencapai 155 hektare, dengan pembagian 135 hektare di sisi timur pantai Ancol dan 35 hektare di sisi pantai barat.

2. Jauh Berbeda dengan Reklamasi 17 Pulau Ala Ahok

Perluasan kawasan daratan di Ancol berbeda dengan proyek reklamasi 17 Pulau di teluk Jakarta. Proyek reklamasi di Teluk Jakarta itu pertama kali dieksekusi oleh Ahok untuk pengembangan kawasan super elit.

"Yang terjadi di kawasan Ancol berbeda dengan reklamasi (Teluk Jakarta) yang sudah kita hentikan seperti janji kita pada masa kampanye dulu," ujar Anies.

3. Reklamasi Ancol untuk pengendalian banjir Jakarta

Anies menjelaskan Reklamasi Ancol merupakan bagian dari program pengendalian banjir di Jakarta. Sebab, daratan baru itu terbentuk dari hasil pengerukan sungai dan waduk yang dangkal akibat sedimentasi.

Hal ini, menurut Anies, tentu berbeda dengan proyek reklamasi 17 pulau di zaman Ahok. Sebab tujuan dari pembuatan pulau buatan itu adalah komersil dan berpotensi menyebabkan banjir di Jakarta. Sebab, pembuatan pulau tepat berhadapan dengan hilir sungai yang mengakibatkan aliran air dari sungai ke laut terhambat.

4. Reklamasi Ancol untuk kepentingan rakyat

Anies memastikan lahan baru seluas 155 di Pantai Ancol itu nantinya akan diperuntukkan untuk kepentingan umum. Hal itu tertuang dalam Keputusan Gubernur nomor 237 pada Februari 2020, yang menjadi dasar hukum untuk syarat legal administratif peruntukkan daratan tersebut.

Gubernur Anies menyebut fasilitas umum di lahan hasil perluasan kawasan Ancol, salah satunya akan dibangun museum sejarah Nabi terbesar di luar Arab Saudi. Hal ini, kata dia, juga akan menjadikan Ancol sebagai tujuan wisata nasional bahkan global. Selain itu akan lebih baik lagi karena akan dibangun pantai rakyat, wahana edukasi anak, dan Masjid Apung.

Dari penjelasan di atas rasanya, nyinyiran Ahok pada Anies Baswedan terkait perluasan kawasan Ancol sangat tidak tepat. Harusnya Ahok mendukung pembangunan yang berpihak pada kepentingan rakyat, bukan hanya untuk kalangan elit tertentu, seperti reklamasi 17 pulau Cukong.

Rian Antono, Netizen.

Postingan populer dari blog ini

Pernyataan Sikap FPI, GNPF, PA 212 Dan HRS Center Tentang Penolakan UU Ciptaker

Jum'at, 9 Oktober 2020
Faktakini.net
PERNYATAAN SIKAP BERSAMA  FPI, GNPF ULAMA, PA 212 DAN HRS CENTER TENTANG PENOLAKAN TERHADAP UU CIPTA KERJA 
Mencermati perkembangan politik hukum yang semakin menjauh dari tujuan dan cita-cita nasional sebagaimana diamanatkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia Tahun 1945. Kebijakan penyelenggaraan negara telah menegasikan prinsip kedaulatan  rakyat dan paham negara kesejahteraan (welfare state) dengan mengutamakan kepentingan oligarki kapitalis.
Rezim lebih mengutamakan kepentingan geopolitik Republik Rakyat China (RRC), dengan tetap  mendatangkan TKA yang berpaham Komunis. Tetap menggelar Pilkada ditengah ancaman pandemi Covid-19 demi politik dinasti (feodalisme). Di sisi lain, tindakan penyalahgunaan  kekuasaan (abuse of power), persekusi, intimidasi dan kriminalisasi masih terus berlangsung.  Seiring dengan itu, rezim mengajukan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law)  yang kini telah disahkan menjadi undan…

Kerap Hina Habib Rizieq Dan Anies, Saat Sakit Hingga Meninggal Anies Yang Mengurusnya

Senin, 13 April 2020

Faktakini.net

Hari ini saya harus ucapkan terimaa kasih kepada senior saya abangda Lukman Hakiem yang mantan anggota DPR dan penasihat ahli Wapres Hamzah Haz serta staf perdana menteri M Natsir... Beliau dengan lapang hati meminta bantuan langsung kepada Gubenur DKI Anies Baswedan atas segala kendala selama senior saya AE Priyono di rawat di rumah sakit, mulai dari pemintaan tes swab corona hingga pencarian rumah sakit, hingga proses pemakaman.

''Saya terima kasih kepada Anies Baswedan yang merespons WA saya dengan cepat soal perawatan kepada sahabat saya AE Priyono. Begitu saya WA dan telepon, langsung Anies mengerahkan tenaga medis ke AE Priyono.

Bahkan ketika saya kabari bila AE wafat, Anies langsung respons dengan mengatakan bantuan apalagi yang masih bisa dilakukan? Saya jawab dengan minta agar bantu soal pemakamannya. Anies jawab Okey. Di situ Saya terharu,'' katanya.

Mengapa terharu? Abangda Lukman mengatakan karena dia tahu AE Priyono seri…

Video Langka NBC Tahun 1967: Inilah Orang-Orang PKI Pembunuh Para Jendral!

Sabtu, 26 September 2020

Faktakini.net, Jakarta - Dalam laporan khusus NBC News (media Amerika Serikat) tahun 1967 ini, koresponden Ted Yates meliput perjuangan politik, sosial dan ekonomi Indonesia, satu dari negara Asia Tenggara yang baru saja mengalami upaya kudeta. Film Dokumenter ini merupakan satu bagian dari trilogi yang diproduksi oleh Yates.

Klik video: