Langsung ke konten utama

Featured Post

Ikrar Anti RUU HIP Di Cirebon, Sikap Pengecut Ditunjukkan Para Pembenci Islam (Anti Khilafah)

Sabtu, 11 Juli 2020

Faktakini.net

SIKAP PENGECUT
KEMBALI DIPERTONTONKAN
OLEH PARA PEMBENCI KHILAFAH

Insiden Ikrar DPRD dan Forum Cirebon Bersatu menyisakan pertanyaan dan dugaan.

Seperti dalam video yang beredar luas, Ibu Ketua DPRD Kota Cirebon, Affiati, A. Ma membacakan ikrar yang di bagian akhirnya berbunyi

"Demi ALLAH, kami bersumpah akan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pengaruh paham Komunisme dan Khilafah"

Nampak umat Islam yang ikut hadir protes dan menyatakan batal ikrar tersebut. Dan Ibu Ketua DPRD Kota Cirebon juga kelihatannya kaget melihat redaksi ikrar tersebut.

Akhirnya ikrar diulang dengan mencoret kata Khilafah dan redaksinya berubah menjadi

"Demi ALLAH, kami bersumpah akan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pengaruh paham komunisme, liberalisme, leninisme dan sekularisme"

Berdasarkan info yang masuk ke saya, bahwa Forum Umat Islam Cirebon awalnya disampaikan draft ikrar yang bunyinya seperti yang terakhir (tanpa …

Tolak RUU HIP, Tim Advokasi PASTI: Pancasila Bukan Untuk Dipersempit Maknanya



Rabu, 17 Juni 2020

Faktakini.net

PRESS RELEASE
PANCASILA HARUS DIAGUNGKAN,
TAPI BUKAN UNTUK DIPERSEMPIT MAKNANYA!

  Jakarta, 2020- Mengawali pembahasan mengenai Pancasila tentu saja tidak luput dari pengetahuan aspek historis kelahirannya di masa Pra Kemerdekaan. Tentu saja bila menilik pada istilah “Pancasila” kemudian “Bhineka Tunggal Ika” itu sudah ada sejak Kerajaan Majapahit, namun dalam hal ini pembahasan mengenai lahirnya Pancasila sebagai falsafah bangsa bermula dari Pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 yang memperkenalkan mengenai “lima sila”. Setelah itu, terbentuklah Panitia Sembilan yang terdiri dari Soekarno (ketua), Mohammad Hatta, Muhammad Yamin, A.A Maramis Soebardjo (golongan kebangsaaan), K.H. Wachid Hasjim, K.H. Kahar Moezakir, H. Agoes Salim, dan R. Abikusno Tjokosoejoso (golongan Islam). Panitia Sembilan tersebut pada 22 Juni 1945 merumuskan dan memutuskan pembukaan UUD 1945 dengan istilah Mukaddimah, sedangkan oleh M. Yamin dinamakan sebagai Piagam Jakarta dan oleh Sukiman Wirjosandjojo disebut Gentlemen‟s Agreement. Setelah diputuskan kesepakatan Piagam Jakarta, terdapat penolakan terkait “tujuh kata” oleh Laturharhary anggota BPUPK. Sehingga, pada tanggal 18 Agustus 1945 kesepakatan yang terdapat dalam Piagam Jakarta tersebut diubah pada bagian akhirnya oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Hal penting yang diubah oleh panitia ini adalah tujuh kata setelah Ke-Tuhanan, yang semula berbunyi “Ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diubah menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga, Rumusan pidato 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPK, rumusan oleh Panitia Sembilan dalam Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 dan rumusan pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 harus dipahami sebagai satu kesatuan proses dalam kelahiran Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara.

Dengan pemberlakuan kembali UUD 1945, maka rumusan Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 kembali menjadi rumusan resmi yang digunakan. Rumusan ini pula yang diterima oleh MPR, yang pernah menjadi lembaga tertinggi negara sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat antara tahun 1960-2004, dalam berbagai produk ketetapannya, di antaranya Tap MPR No XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Tap MPR No III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.

 Bahwa sesungguhnya dalam hal memaknai Pancasila tentulah harus secara komprehensif dari tiga momen sejarah besar di tanggal 1 Juni 1945, 22 Juni 1945, dan 18 Agustus 1945. Dengan demikian, pikiran-pikiran founding fathers bangsa Indonesia tetap mendapat tempat yang layak dalam setiap pembentukan kebijakan para penerusnya.
Apabila melihat dari kacamata Ilmu Perundang-Undangan (Gesetzgebungslehre) dan Teori Perundang-undangan (Gesetzgebungtheorie). Maka tentunya Pancasila sebagai falsafah bangsa dalam Teori Perundang-undangan disebut sebagai norma dasar (Grundnorm) dalam teori jenjang norma hukum oleh Hans Kelsen (Stufentheorie). Norma dasar yakni Pancasila sebagai norma tertinggi dalam suatu sistem, sebab norma dasar tersebut merupakan hasil pemikiran masyarakat atau para pendiri bangsa (founding fathers) yang ditetapkan sebagai acuan bagi norma-norma yang ada di bawahnya (pre supposed). Selain norma hukum itu berjenjang, norma hukum juga dikelompokkan menjadi empat kelompok yakni Staatsfundamental Norm atau norma fundamental negara, Staatsgrundgesetz atau aturan dasar negara, Formell Gesetz atau undang-undang formal, dan yang terakhir Verordnung dan Autonome Satzung atau aturan pelaksana dan aturan otonom.

Tidak hanya perjenjangan dan pengelompokan, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah memperhatikan mengenai addressat atau ditujukan kepada siapa undang-undang tersebut atau dengan kata lain siapa yang akan diberikan wewenang atribusi dari undang-undang tersebut. Serta, harus mengatur mengenai prilaku secara konkret.

Kemudian, mengenai Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila apabila dilihat dari kacamata Ilmu Perundang-Undangan (Gesetzgebungslehre) dan Teori Perundang-undangan (Gesetzgebungtheorie) terdapat beberapa catatan penting yakni, sebagai berikut:

1. Pancasila merupakan Grundnorm dalam tatanan perjenjangan norma dan sebagai Staatsfundamental Norm dalam pembagian kelompok norma, sehingga tidak sepantasnya diletakan pada tataran sekelas undang-undang;

2. Substansi RUU Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) banyak berisi pasal-pasal yang sifatnya pernyataan, dibuktikan dengan banyaknya kalimat menggunakan kata “merupakan..”. Padahal dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mengenai definisi itu secara gamblang diletakkan di Pasal 1;

3. Aspek historis Pancasila harus secara konsisten dimasukkan dalam draft rumusan norma hukum di RUU HIP. Sebab, yang disepakati oleh founding fathers dan sejarahnya ialah rumusan Pancasila yang berlaku saat ini. Bukan dengan memasukan Trisila dan Ekasila;

4. Ketuhanan yang Berkebudayaan bukan bagian dari Pancasila yang disepakati oleh para founding fathers Bangsa Indonesia, sebab yang disepakati ialah Ketuhanan yang Maha Esa, dan sudah semestinya harus konsisten terhadap kesepakatan final tersebut;

5. Perjalanan historis Pancasila memang telah mengalami berbagai macam penafsiran, oleh sebab itu, penting untuk mempertimbangkan dalam konsideran yakni Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 Tahun 1966 tentang Pembubaran PKI dan Sebagai Organisasi Terlarang;

6. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) wajib mendengarkan aspirasi dan gejolak di tengah masyarakat (seperti Penolakan RUU HIP oleh MUI, NU, dan Muhammadiyah);

7. RUU HIP dengan segala rumusan norma di dalamnya dapat menimbulkan degradasi terhadap nilai-nilai luhur Pancasila sebagai falsafah bangsa atau grundnorm dan Staatsfundamental Norm.

Oleh sebab itu, silahkan bagi para pembentuk peraturan perundang-undangan di DPR untuk mempertimbangkan gejolak di masyarakat terkait penolakan RUU HIP tersebut. Bahwa sesungguhnya Pancasila sudah dan selalu dipergunakan dalam hirarki pembentukan peraturan perundang-undangan terbukti dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pancasila sebagai norma dasar dan sebagai sumber dari segala sumber hukum yang bersifat abstrak telah menjadi acuan bagi seluruh perilaku berbangsa dan bernegara. Salam PASTI!
Salam Pasti, Salam hormat kami,


Jakarta, 16 Juni 2020
Tim Advokasi Hukum Pusat Advokasi Hukum dan Konstitusi (PASTI)

Fathan Ali Mubiina, S.H., M.H.



Narahubung:
Fathan Ali Mubiina, S.H., M.H. (0821-2738-8403)
Devid Oktanto, S.H., M.H., CLA. (0813-1109-4409)
Maruba Sianturi, S.H.         (0813-1403-6662)

Postingan populer dari blog ini

Para Mahasiswa Papua Datangi Markas Laskar FPI Kota Malang Minta Perlindungan

Rabu, 21 Agustus 2019
Faktakini.net, Jakarta - Yaqub bersama para Pelajar dan Mahasiswa dari Papua mendatangi Markas FPI Kota Malang guna meminta pengamanan. Yakub dan para pelajar Papua mengaku sudah sangat putus asa, khawatir atas keselamatan mereka, usai insiden bendera Merah Putih dibuang ke selokan di Surabaya yang berujung penangkapan 43 Mahasiswa Papua dan kemudian terjadi kerusuhan di Papua dan Papua Barat, Senin (19/8/2019).
Andre Aston Wali Laskar LPI Kota Malang dengan senang hati menerima Kedatangan mereka dan memberikan pengamanan.
Andre meminta para pelajar agar tetap bersekolah dan kuliah di kota Malang, dan FPI kota Malang siap melindungi mereka.
"Sesuai dengan instruksi Panglima Besar LPI (Ustadz Maman Suryadi), diketahui oleh Imam Besar (Habib Rizieq Shihab), kami melindungi orang-orang Papua yang ada di Malang, kami melindungi orang-orang Papua yang sedang belajar di kota Malang. Jadi kalau ada gangguan segala macam, tidak sempat lapor ke pihak (aparat), l…

Kerap Hina Habib Rizieq Dan Anies, Saat Sakit Hingga Meninggal Anies Yang Mengurusnya

Senin, 13 April 2020

Faktakini.net

Hari ini saya harus ucapkan terimaa kasih kepada senior saya abangda Lukman Hakiem yang mantan anggota DPR dan penasihat ahli Wapres Hamzah Haz serta staf perdana menteri M Natsir... Beliau dengan lapang hati meminta bantuan langsung kepada Gubenur DKI Anies Baswedan atas segala kendala selama senior saya AE Priyono di rawat di rumah sakit, mulai dari pemintaan tes swab corona hingga pencarian rumah sakit, hingga proses pemakaman.

''Saya terima kasih kepada Anies Baswedan yang merespons WA saya dengan cepat soal perawatan kepada sahabat saya AE Priyono. Begitu saya WA dan telepon, langsung Anies mengerahkan tenaga medis ke AE Priyono.

Bahkan ketika saya kabari bila AE wafat, Anies langsung respons dengan mengatakan bantuan apalagi yang masih bisa dilakukan? Saya jawab dengan minta agar bantu soal pemakamannya. Anies jawab Okey. Di situ Saya terharu,'' katanya.

Mengapa terharu? Abangda Lukman mengatakan karena dia tahu AE Priyono seri…

Bukan Level Indonesia Lagi, Anies Resmi Masuk 20 Besar Tokoh Dunia!

Rabu, 24 Juli 2019

Faktakini.net, Jakarta - Sudah sejak lama masyarakat internasional mengagumi Gubernur DKI Anies Baswedan. Ketokohan dan kemimpinan Anies itu skalanya sudah bukan nasional atau Indonesia lagi, tapi sudah termasuk tokoh dunia.

Sejak tahun 2010, Anies telah terpilih sebagai satu dari 20 tokoh yang membawa perubahan dunia untuk 20 tahun mendatang oleh majalah Foresight yang terbit di Jepang akhir April 2010.

Dalam edisi khusus yang berjudul '20 Orang 20 Tahun', itu Foresight mengulas 20 tokoh yang diperkirakan bakal menjadi perhatian global karena mereka akan sangat berperan dalam perubahan dunia dua dekade mendatang.

Nama Anies yang saat itu masih menjadi Rektor Universitas Paramadina itu dicantumkan bersama 19 tokoh dunia lain seperti Perdana Menteri Rusia Vladimir Putin, Presiden Venezuela Hugo Chavez, Menlu Inggris David Miliband, anggota Parlemen dan Sekjen Indian National Congress India Rahul Gandhi, serta politisi muda Partai Republik dan anggota House o…