Langsung ke konten utama

Featured Post

KH Luthfi Bashori: Masyarakat Madani Di Jaman Nabi

Kamis, 2 Juli 2020

Faktakini.net

MASYARAKAT MADANI DI JAMAN NABI

Taushiah: KH. Luthfi Bashori
Transkrip: Rizal Affandi

Sebagian orang, khususnya orang-orang liberal itu, kadang-kadang mengistilahkan sesuatu di dalam dunia modern dengan bahasa-bahasa agama, tetapi diplesetkan misalnya istilah masyarakat “Masyarakat Madani”.

Kalimat Masyarakat Madani itu dari kata “Madinah”, Madinah itu kota.

Kalau yang dimaksudkan Masyarakat Madani itu berkiblat kepada masyarakat yang dulu dibangun oleh Rasulullah SAW di kota Madinah, disana Nabi Muhammad SAW mengadakan perjanjian damai dengan seluruh penduduk Madinah, yang semuanya itu bukan orang Islam saja, tetapi ada juga non muslim seperti Yahudi dan Nasrani bahkan orang Majusi. Ada juga suku-suku yang lain, yang tentu mereka ini berbeda dalam pandangan kehidupan dengan umat Islam.

Di sana Nabi Muhammad SAW mengadakan suatu perjanjian, namanya Mitsaqul Madinah.

Apa itu Mitsaqul Madinah? Yaitu Piagam Madinah.

Dalam Piagam Madinah itu banyak poin-p…

Mengapa MUI, Muhammadiyah, FPI Dan Lainnya Tolak RUU HIP



Ahad, 21 Juni 2020

Faktakini.net, Jakarta - Rapat paripurna DPR RI mengesahkan Haluan Ideologi Pancasila (HIP) menjadi Rancangan Undang-Undang (RUU) Usul Inisiatif DPR, Selasa (12/5/2020). Pembahasan lanjutan akan dilakukan setelah DPR menerima Surat Presiden (surpres) Joko Widodo.

Sebelum disahkan dalam paripurna, RUU ini berstatus usulan dari Badan Legislasi (Baleg) DPR. Ia termasuk dalam RUU Prioritas 2020 di daftar Prolegnas 2020-2024.

Sejumlah ormas Islam menolak peraturan ini dengan beragam alasan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) misalnya, menolak lantaran RUU ini tidak mencantumkan TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) dan pelarangan setiap kegiatan maupun pahamnya. Mereka juga menilai RUU HIP telah mendistorsi tafsir Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945 dan batang tubuhnya.

"Tafsir baru dalam bentuk RUU HIP justru telah mendegradasi eksistensi Pancasila," kata Wakil Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan MUI Ikhsan Abdullah kepada reporter Tirto, Senin (15/6/2020).

Alasan serupa diutarakan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah. "Di dalam RUU HIP terdapat materi-materi tentang Pancasila yang bertentangan dengan rumusan Pancasila sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945, khususnya pada Bab III [Pasal 5, 6, dan 7]," kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dalam keterangan tertulis yang diterima Tirto, Senin (15/6/2020).

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti memberi contoh soal ciri pokok Pancasila yang tercantum dalam pasal 7. Di sana tercantum: "(2) Ciri Pokok Pancasila berupa trisila, yaitu: sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan; dan (3) Trisila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkristalisasi dalam ekasila, yaitu gotong-royong."

"Memasukkan trisila dan ekasila maupun Ketuhanan yang Berkebudayaan ke dalam pasal RUU HIP dengan alasan historis pidato Soekarno 1 Juni 1945 sama dengan mereduksi Pancasila," katanya, dikutip dari Antara.

Menurutnya, rumusan tersebut sama saja mengabaikan fakta historis soal Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Piagam Jakarta mirip seperti Pancasila yang kita kenal sekarang, tapi berbeda di bagian ketuhanan. Para founding fathers awalnya sepakat dengan kalimat: "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya", hingga kemudian diubah.

Ketua Umum Muhammadiyah saat itu, Ki Bagus Hadikusumo, adalah salah satu pihak yang bersikeras mempertahankan isi Piagam Jakarta.

Atas dasar itu semua Muhammadiyah meminta DPR menghentikan pembahasan RUU tersebut.

Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda (GP) Ansor Yaqut Cholil Qoumas juga meminta DPR mengevaluasi RUU HIP. Menurutnya, konsideran RUU HIP tidak menyertakan Perppu Nomor 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang menjadi landasan hukum pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan atau ideologi transnasional.

"Jangan sampai lahirnya UU nanti menjadi amunisi baru bagi kelompok-kelompok radikal dan intoleran untuk bangkit lagi," kata dia, Jumat (12/6/2020).

Ia juga berpendapat RUU HIP berupaya membuat Pancasila sekuler "yang berlawanan dengan sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa."

Imam Besar FPI Rizieq Shihab juga menolak RUU HIP. Salah satu alasannya sederhana: bahwa Pancasila sudah ada dalam UUD 1945. Pancasila akan turun derajat dan martabatnya bila hanya dijadikan UU.

Dia juga mempermasalahkan RUU HIP yang tidak meletakkan agama sebagai pokok dan diganti dengan mental spiritual.

"Ini pelecehan terhadap agama dan nilai luhur Ketuhanan Yang Maha Esa, yang selama ini dijunjung rakyat dan bangsa Indonesia," kata Rizieq.

Ancam Jokowi

Persaudaraan Alumni (PA) 212 juga menyatakan untuk menolak RUU HIP. Secara garis besar alasannya sama dengan Rizieq Shihab.

"RUU HIP tidak urgen dan tidak dibutuhkan saat ini," kata Ketua PA 212 Slamet Ma'arif kepada reporter Tirto, Senin (15/6/2020).

Beda dengan penolak RUU HIP lain, PA 212 menyertakan pula ancaman untuk turun ke jalan. Tuntutannya bahkan spesifik: "Menuntut MPR makzulkan Jokowi karena melanggar UUD dan UU yang telah ada," kata Ma'arif.

Sumber: tirto.id

Postingan populer dari blog ini

Para Mahasiswa Papua Datangi Markas Laskar FPI Kota Malang Minta Perlindungan

Rabu, 21 Agustus 2019
Faktakini.net, Jakarta - Yaqub bersama para Pelajar dan Mahasiswa dari Papua mendatangi Markas FPI Kota Malang guna meminta pengamanan. Yakub dan para pelajar Papua mengaku sudah sangat putus asa, khawatir atas keselamatan mereka, usai insiden bendera Merah Putih dibuang ke selokan di Surabaya yang berujung penangkapan 43 Mahasiswa Papua dan kemudian terjadi kerusuhan di Papua dan Papua Barat, Senin (19/8/2019).
Andre Aston Wali Laskar LPI Kota Malang dengan senang hati menerima Kedatangan mereka dan memberikan pengamanan.
Andre meminta para pelajar agar tetap bersekolah dan kuliah di kota Malang, dan FPI kota Malang siap melindungi mereka.
"Sesuai dengan instruksi Panglima Besar LPI (Ustadz Maman Suryadi), diketahui oleh Imam Besar (Habib Rizieq Shihab), kami melindungi orang-orang Papua yang ada di Malang, kami melindungi orang-orang Papua yang sedang belajar di kota Malang. Jadi kalau ada gangguan segala macam, tidak sempat lapor ke pihak (aparat), l…

Kerap Hina Habib Rizieq Dan Anies, Saat Sakit Hingga Meninggal Anies Yang Mengurusnya

Senin, 13 April 2020

Faktakini.net

Hari ini saya harus ucapkan terimaa kasih kepada senior saya abangda Lukman Hakiem yang mantan anggota DPR dan penasihat ahli Wapres Hamzah Haz serta staf perdana menteri M Natsir... Beliau dengan lapang hati meminta bantuan langsung kepada Gubenur DKI Anies Baswedan atas segala kendala selama senior saya AE Priyono di rawat di rumah sakit, mulai dari pemintaan tes swab corona hingga pencarian rumah sakit, hingga proses pemakaman.

''Saya terima kasih kepada Anies Baswedan yang merespons WA saya dengan cepat soal perawatan kepada sahabat saya AE Priyono. Begitu saya WA dan telepon, langsung Anies mengerahkan tenaga medis ke AE Priyono.

Bahkan ketika saya kabari bila AE wafat, Anies langsung respons dengan mengatakan bantuan apalagi yang masih bisa dilakukan? Saya jawab dengan minta agar bantu soal pemakamannya. Anies jawab Okey. Di situ Saya terharu,'' katanya.

Mengapa terharu? Abangda Lukman mengatakan karena dia tahu AE Priyono seri…

Bukan Level Indonesia Lagi, Anies Resmi Masuk 20 Besar Tokoh Dunia!

Rabu, 24 Juli 2019

Faktakini.net, Jakarta - Sudah sejak lama masyarakat internasional mengagumi Gubernur DKI Anies Baswedan. Ketokohan dan kemimpinan Anies itu skalanya sudah bukan nasional atau Indonesia lagi, tapi sudah termasuk tokoh dunia.

Sejak tahun 2010, Anies telah terpilih sebagai satu dari 20 tokoh yang membawa perubahan dunia untuk 20 tahun mendatang oleh majalah Foresight yang terbit di Jepang akhir April 2010.

Dalam edisi khusus yang berjudul '20 Orang 20 Tahun', itu Foresight mengulas 20 tokoh yang diperkirakan bakal menjadi perhatian global karena mereka akan sangat berperan dalam perubahan dunia dua dekade mendatang.

Nama Anies yang saat itu masih menjadi Rektor Universitas Paramadina itu dicantumkan bersama 19 tokoh dunia lain seperti Perdana Menteri Rusia Vladimir Putin, Presiden Venezuela Hugo Chavez, Menlu Inggris David Miliband, anggota Parlemen dan Sekjen Indian National Congress India Rahul Gandhi, serta politisi muda Partai Republik dan anggota House o…