Langsung ke konten utama

Featured Post

Ikrar Anti RUU HIP Di Cirebon, Sikap Pengecut Ditunjukkan Para Pembenci Islam (Anti Khilafah)

Sabtu, 11 Juli 2020

Faktakini.net

SIKAP PENGECUT
KEMBALI DIPERTONTONKAN
OLEH PARA PEMBENCI KHILAFAH

Insiden Ikrar DPRD dan Forum Cirebon Bersatu menyisakan pertanyaan dan dugaan.

Seperti dalam video yang beredar luas, Ibu Ketua DPRD Kota Cirebon, Affiati, A. Ma membacakan ikrar yang di bagian akhirnya berbunyi

"Demi ALLAH, kami bersumpah akan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pengaruh paham Komunisme dan Khilafah"

Nampak umat Islam yang ikut hadir protes dan menyatakan batal ikrar tersebut. Dan Ibu Ketua DPRD Kota Cirebon juga kelihatannya kaget melihat redaksi ikrar tersebut.

Akhirnya ikrar diulang dengan mencoret kata Khilafah dan redaksinya berubah menjadi

"Demi ALLAH, kami bersumpah akan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pengaruh paham komunisme, liberalisme, leninisme dan sekularisme"

Berdasarkan info yang masuk ke saya, bahwa Forum Umat Islam Cirebon awalnya disampaikan draft ikrar yang bunyinya seperti yang terakhir (tanpa …

Damai Lubis: PDIP Angkuh Terhadap Tap MPRS Nomor XXV / 1966 Tentang Larangan Komunisme



Kamis, 24 Juni 2020

Faktakini.net

*PDIP NYATA ANGKUH DAN PEMBANGKANG TERHADAP TAP. RI NO. XXV TAHUN 1966*       

PDIP Partai yang angkuh dan sombong. Analogi ini tergambarkan dari persepsi banyak orang Anak Negeri Bangsa Ini, persepsi muncul akibat stamemen PDIP yang sesat dan menyesatkan ;

( Anggota DPR RI dari Partai PDIP Dan Koalisi telah melakukan delik MAKAR sesuai UU. RI NO. 27 Tahun 1999 )

*" PDIP setuju memasukkan TAP. MPR. RI N0. XXV/ Tahun 1966 sebagai Konsideran  Rancangann Undang - Undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP, asalkan isinya selain melarang ajaran Komunisme, Marxisme dan Leninisme juga mesti ditambahkan dengan larangan terhadap Khalifahisme dan Radikalisme ".*       

Pernyataan euforia PDIP,  melalui Sekjen PDIP ini sama  dengan atau identik punya makna, PDIP sedang mempraktekan arogansi politik dan kekuasaan, bisa jadi oleh karena mereka ( PDIP ), merasa sebagai Partai Pemenang Pemilu 2019 dan  Presiden RI adalah pesuruh atau Kader Partainya, plus memiliki colega atau Kelompok Konco Partai Lainnya, sebagai Partai Koalisi, yang juga merupakan Partai-Partai Besar Yang Memiliki banyak kursi di lembaga legislatif/  DPR.RI  ( Golkar, Gerindra, PKB , Nasdem, PAN dan PPP ). Sehingga PDIP lupa diri, dengan cara menantang Hukum Positif ( ius konstitum ) termasuk artinya menentang Pemerintahan Yang Sah Negara Republik Indonesia, otomatis memiliki hasrat menantang lapisan masyarakat negeri ini yang patuh hukum dan cinta terhadap Pancasila.

Lakon Hasto yang sengaja dinyatakan kehadapan publik serta sadar dan tahu akan  dipublikasikan. Pada hakekatnya adalah sebuah pernyataan keras dari dirinya terhadap produk RUU HIP. Rancangan undang - undang. Pernyataan Hasto akan tetap mempertahankan RUU. HIP Serta memperjuangkan RUU. HIP sampai sah menjadi Undang - Undang, walau isinya dia ketahui secara sadar adalah perilaku atau perbuatan menentang atau bertentangan dengan Sistem Dasar Hukum atau Perundang- Undangan Negara RI,
*Catatan Penulis :  RUU yang dilahirkan memang andil besar mereka atau diinisiasi awal mereka ( PDIP ), memang benar  secara fakta hukum maupun jejak digital*

Statemen perlawanan Hasto sebagai subjek hukum WNI yang equality atau sama kedudukannya dihadapan manusia lainnya dimata hukum, adalah perbuatan sadar dengan kehendak atau niat yang tidak patut sehingga isi statemennya tidak berkwalitas atau nihil secara hukum, bahkan melanggar hukum dan perundang - undangan yang berlaku

Terkait RUU, bahwa Kekuatan hukum RUU tidak sederajat apalagi melebihi Undang - Undang, sehingga bargaining position ( posisi tawar menawar ) dari PDIP melalui Hasto selaku Sekjen  Partai PDIP, secara hukum tidak memiliki nilai, atau tidak harga mati, oleh sebab hukum sebuah RUU. Masih bisa direvisi atau bahkan dibatalkan sekalipun oleh kekuatan hukum, termasuk oleh kehendak signifikan suara rakyat, bila didalam ditemukan fakta hukum RUU menentang Pancasila sebagai Ideologi Negara RI, dimana Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum Negara RI. Sumber hukum dari Konsitusi Dasar NKRI. Yakni UUD 1945.

Selebihnya statemen PDIP melalui Hasto yang mendukung dan mempertahankan RUU. Yang nota bene merupakan Barang Bukti Produk Hasil Kejahatan, oleh karena atau sebab hukum, materi produk RUU.  merupakan delik atau perbuatan tidak pidana dan dirinya ketahui (  asas fiksi hukum ), bagi pelanggarnya ada  ( para pelaku ) dinyatakan didalam KUHP. Atau UU. RI. NO. 27 THN 1999 Pasal 107, terdapat ancaman hukuman sampai dengan 20 Tahun penjara Bahkan sanksi penjara seumur hidup. 

Selain  KUHP selaku Hukum positif ( hukum yang berlaku ), yang dilanggar Hasto dan anggota2 legislatif lainnya, Partai -  Partai Penyerta perancang, perumus, selaku Badan Hukum adalah secara bersama - sama melanggar  Ideologi Negara Pancasila Dan Undang Dasar 1945 Serta Tap MPR.RI . Oleh karena melanggar Ideologi Pancasila dan konsitusi Dasar UUD. 1945 adalah bentuk pelanggaran sistem politik negara dan pemerintahan yang sah, maka secàra hukum adalah perbuatan kejahatan makar.

Kembali ke materi RUU. Atas dasar dalil - dalil hukum  tsb . Diatas Produk Rancangan adalah sarat beŕisikan pelanggaran terhadap penyebaran faham komunis yang bisa dibuktikan melalui data emperis sejarah hukum atau historis bahwa isinya merupakan adopsi  manifesto dari rumusan pemikiran atau ajaran Aidit gembong PKI, yakni Panca Sila diperas menjadi Tri Sila lalu diperas lagi menjadi Eka Sila. Sehingga Produk RUU. Aquo, nyata bertentangan dengan hukum positif bahkan Peraturan Yang Lebih Tinggi Secara Sistem Hirarkis Perundang - Undangan Negara RI ( UUD. 1945 dan Tap MPR ). *Vide Pasal 7 UU. NO. 12 Tahun 2011*     

Maka komparasi dari arogansi kehendak sebuah partai yang dilontarkan seorang Hasto dengan kwalitas hukum yang murahan dan patut diabakan, statemen ancaman Hasto cenderung bila dikaji secara ilmiah hukim dan perundangan undangan RI. merupakan bentuk Delik Terhadap Ideologi Negara Republik Indonesia. Ķarena bargaining Hasto selain tidak bermutu secara hukum juga bentuk nyata pembangkangan dan perlawanan terhadap sistem hukum negara ini, yakni pembangkangan serta mengkerdilkan Ideologi Negara Pancasila dan Konstitusi UUD. 1945 Serta Tap MPR serta fakta hukum dengan sengaja  melanggar UU. KUHP/ UU.RI.No. 27 Tahun 1999, tepatnya pada Pasal 107. Tentang Larangan Terhadap Penyebaran Pemahaman Komunisme. Secaŕa gamblang dapat ditafsirkan terhadap Statemen PDIP melalui Sekjen Hasto , isinya sangat verbal dan terang benderang dan bertujuan  subtansi penekanan atau pressure melalui bargaining agar 200 ( dua ratus ) juta lebih rakyat negeri ( suara rakyat ) mesti patuh dan mengikuti kehendak kolektif partai - partai perancang, perumus serta pengesah RUU.HIP ( Anggota parlemen dari PDIP dan Anggota Partai Koalisi ). Bila tidak setuju atas tawaran bargaining, maka RUU yang akan tetap disahkan menjadi Undang- Undang oleh Pemerintah melalui Presiden atau oleh sebab kekuatan sistem Perundang- Undangan tanpa ada konsideran TAP. MPR, walau bertentangan atau menginjak - injak hukum positif KUHP. UU. RI . NO. 27 Tahun 1999 Pancasila dan UUD. 1945. 

Terkait Pasal 107 Tentang Larangan Terhadap Penyebaran Faham komunisme, oleh Hasto, oleh PDIP dan Partai Partai Koalisi akan ditabrak dengan cara RUU. disahkan ? Oleh karena kehendak PDIP dan Partai-Partai Koalisi mereka.  Bukan atas kehendak MPR RI ( lebih dulu membatalkan TAP MPR. NO. XXV Tahun 1966 ) dan Bukan Melalui Mekanisme Ketata Negaraan Yang Ada, tidak dengan melibatkan Para Wakil Rakyat serta Menutup Hak - Hak Seluruh Rakyat Indonesia Yang Berdaulat Terhadap Negaranya, NKRI

Maka rentetan peristiwa praktek politik kekuasaan yang dilakonkan PDIP ini, adalah kejahatan politik, maka sudah patut dan sepantasnya TNI sebagai Garda Pèrtanahanan Dan Kekuatan Demi Keutuhan  Bangsa dan Negara  bersama seluruh lapisan masyarakat lintas sàra, turun langsung menghalangi kejahatan politik yang akan menghancurkan palsafah atau ideologi Negara serta berdampak negatif, yakni divide empera, politik  perpecahan dengan gaya politik  PKI yang biasa mereka praktekan sesuai sejarah hukum melalui data emperis

Politik divide empera yang tranparan dan fakta ini, melalui cara-cara Praktek Arogansi Politik Kekuasaan oleh sekelompok politikus  partai, demi kursi jabatan serta haus kekuasaan  untuk diri individu dan atau kelompoknya melalui usaha  - usaha atau cara - cara  menerapkan dengan mengadopsi sistem hukum yang terlarang oleh hukum negara RI, yaitu faham atau ideologi komunis, fahamnya musuh laten negara kita RI yakni PKI. Oleh sebab hukum dan demi ketertiban bangsa dan  negara serta menjaga adanya korban akibat perpecahan terhadap anak bangsa, patut serta logis TNI Garda Tedepan Pertahanan Negara Bangsa dan Tanah Air, menjadi Basis Kekuatan oleh karena memiliki kewenangan politik untuk turun riil bersama rakyat yang berdaulat.

TNI dan Seluruh Rakyat Yang Cinta NKRI saatnya antisipasi kebangkitan Neo PKI, atau PKI Gaya Baru,  dengan aksi yang real , erat dan bersatu padu untuk mempertahankan Ideologi dan Falsafah Negara Pancasila dari faham Neo PKI  atau Faham Komunis Dan Liberalisme yang sangat bertentangan dengan Hukum dan Ideologi Sah Negara, juga pastinya berlawanan dengan Adab Serta Budaya Pancasila. Ingat lebih baik mencegah daripada mengobati

Tangerang Selatan, 24 Juni 2020

*Damai Hari Lubis , Ketua Aliansi Anak Bangsa*

Pengamat Khusus RUU.HIP

Foto: Aksi Tolak RUU HIP di depan Gedung MPR / DPR, Rabu (24/6/2020)

Postingan populer dari blog ini

Para Mahasiswa Papua Datangi Markas Laskar FPI Kota Malang Minta Perlindungan

Rabu, 21 Agustus 2019
Faktakini.net, Jakarta - Yaqub bersama para Pelajar dan Mahasiswa dari Papua mendatangi Markas FPI Kota Malang guna meminta pengamanan. Yakub dan para pelajar Papua mengaku sudah sangat putus asa, khawatir atas keselamatan mereka, usai insiden bendera Merah Putih dibuang ke selokan di Surabaya yang berujung penangkapan 43 Mahasiswa Papua dan kemudian terjadi kerusuhan di Papua dan Papua Barat, Senin (19/8/2019).
Andre Aston Wali Laskar LPI Kota Malang dengan senang hati menerima Kedatangan mereka dan memberikan pengamanan.
Andre meminta para pelajar agar tetap bersekolah dan kuliah di kota Malang, dan FPI kota Malang siap melindungi mereka.
"Sesuai dengan instruksi Panglima Besar LPI (Ustadz Maman Suryadi), diketahui oleh Imam Besar (Habib Rizieq Shihab), kami melindungi orang-orang Papua yang ada di Malang, kami melindungi orang-orang Papua yang sedang belajar di kota Malang. Jadi kalau ada gangguan segala macam, tidak sempat lapor ke pihak (aparat), l…

Kerap Hina Habib Rizieq Dan Anies, Saat Sakit Hingga Meninggal Anies Yang Mengurusnya

Senin, 13 April 2020

Faktakini.net

Hari ini saya harus ucapkan terimaa kasih kepada senior saya abangda Lukman Hakiem yang mantan anggota DPR dan penasihat ahli Wapres Hamzah Haz serta staf perdana menteri M Natsir... Beliau dengan lapang hati meminta bantuan langsung kepada Gubenur DKI Anies Baswedan atas segala kendala selama senior saya AE Priyono di rawat di rumah sakit, mulai dari pemintaan tes swab corona hingga pencarian rumah sakit, hingga proses pemakaman.

''Saya terima kasih kepada Anies Baswedan yang merespons WA saya dengan cepat soal perawatan kepada sahabat saya AE Priyono. Begitu saya WA dan telepon, langsung Anies mengerahkan tenaga medis ke AE Priyono.

Bahkan ketika saya kabari bila AE wafat, Anies langsung respons dengan mengatakan bantuan apalagi yang masih bisa dilakukan? Saya jawab dengan minta agar bantu soal pemakamannya. Anies jawab Okey. Di situ Saya terharu,'' katanya.

Mengapa terharu? Abangda Lukman mengatakan karena dia tahu AE Priyono seri…

Bukan Level Indonesia Lagi, Anies Resmi Masuk 20 Besar Tokoh Dunia!

Rabu, 24 Juli 2019

Faktakini.net, Jakarta - Sudah sejak lama masyarakat internasional mengagumi Gubernur DKI Anies Baswedan. Ketokohan dan kemimpinan Anies itu skalanya sudah bukan nasional atau Indonesia lagi, tapi sudah termasuk tokoh dunia.

Sejak tahun 2010, Anies telah terpilih sebagai satu dari 20 tokoh yang membawa perubahan dunia untuk 20 tahun mendatang oleh majalah Foresight yang terbit di Jepang akhir April 2010.

Dalam edisi khusus yang berjudul '20 Orang 20 Tahun', itu Foresight mengulas 20 tokoh yang diperkirakan bakal menjadi perhatian global karena mereka akan sangat berperan dalam perubahan dunia dua dekade mendatang.

Nama Anies yang saat itu masih menjadi Rektor Universitas Paramadina itu dicantumkan bersama 19 tokoh dunia lain seperti Perdana Menteri Rusia Vladimir Putin, Presiden Venezuela Hugo Chavez, Menlu Inggris David Miliband, anggota Parlemen dan Sekjen Indian National Congress India Rahul Gandhi, serta politisi muda Partai Republik dan anggota House o…