Langsung ke konten utama

Featured Post

FPI Aceh Kembali Serahkan Bantuan Untuk Pengungsi Muslim Rohingya Di Lhokseumawe

Selasa, 7 Juli 2020

Faktakini.net, Jakarta - Ketua DPD FPI Aceh, beserta FPI / LPI Lhokseumawe da Aceh Utara kembali menyerahkan bantuan untuk warga muslim Rohingya.

 "Alhamdulillah hasil donasi (sumbangan) dari masyarakat aceh dan seluruh Indonesia, tadi sore kita antarkan sebagian buat saudara kita muslim rohingya", ujar Ketua DPD FPI Aceh Tengku Abi Muslim At-Thahiry, Selasa (7/7/2020) malam kepada Redaksi Faktakini.net

"Donasi yang dikirim langsung ke rekening FPI Aceh, langsung kita belikan berupa makanan dan minuman, dan kemudian kami bagikan langsung tadi sore kepada sodara kita muslim Rohingya, yang sekarang di tempatkan di bekas kantor imigrasi Lhokseumawe, Punteut", lanjutnya.

"Insya Allah kami juga berusaha untuk bantuan selanjutnya berupa daging menyambut lebaran haji,  maka bagi yang mampu mari kita sisihkan harta untuk pembelian sapi ke rekening resmi FPI ACEH", ujar Abi Muslim At-Thahiry lagi

Rekening resmi FPI Aceh tersebut yaitu:

REK BAN…

Damai Lubis Minta Polisi Proporsional Tangani Pembakaran Bendera Saat Demo Tolak RUU HIP



Jum'at, 26 Juni 2020

Faktakini.net


*Polisi Dalam Penanganan Pembakaran Bendera PKI dan Bendera PDIP.  Selain Harus Mandiri, Profesional dan Proposional, Juga Mesti  Introspeksi, Prudensi Serta Tegas Dan Berkeadilan*

Oleh : Damai Hari Lubis

AWAS ! Penegak Hukum Mesti Ekstra Hati - Hati. Kali ini tidak boleh lagi  tajam kebawah tumpul ke bawah *( Sebenarnya Kemarinpun atau kapan saja tidak boleh  )* Menyegerakan proses Hukum Pembakar Bendera PKI dan PDIP ' yang sepele ' dari pada sebab pemantik perkara para elite politik, Para Pengagagas dan atau perancang serta pengesah  Rancangan Undang - Undang  Haluan Ideologi Negara / RUU.HIP sebagai delik dugaan  Makar terhadap ideologi Negara Pancasila, yang justru penyebab atau pemantik dan pemicu dari pada ' perbuatan sepele ' Pembakaran Bendera Aquo Incassu

*( Masyarakat sangat fahami, Kelompok Komunisme tentu fihak yang paling keberatan atas penolakan  RUU HIP )*

Memproses Hukum terhadap adanya Peristiwa Pembakaran Bendera Sebuah Partai ( PDIP ) di Senayan, saat Unjuk Rasa Pada 24 Juni 2020. Dengan agenda Menolak RUU. HIP oleh sebab RUU. Tersebut kuat nuansa membebaskan ideologi Komunis atau Bela PKI  dengan cara menentang TAP MPR RI NO. 25 Tahun 2020 dan melanggar konsitusi - konsitusi yang masih berlaku ( ius konstitutum ) tidak boleh dilakukan sebelum Proses Hukum Terhadap Pemicu Pembakaran Bendera dilakukan. Peristiwa unjuk rasa ini adalah peristiwa politik, walau pastinya adalah wajah keadilan hukum dan tetap hukum sebagai panglimanya ( rule of law ). Sehingga Penangannya  tentu harus eksta prudensi. Tidak seperti menangkap pencuri ayam. Walau sistem hukum pidana kita tidak mengenal asas causalitas

Bahwa Perilaku Adil dalam menyikapi terhadap sebuah peristiwa hukum ( pidana )  terlebih berdampak poitik serta akan diikuti kekacauan nasional yang memang dikehendaki oleh propokator selaku stakeholder atau yang berkepentingan, dalam hal ini antek - antek PKI  beda gaya atau Neo PKI. Karena yang berkeberatan adanya  penolakan RUU.HIP pastinya masyarakat pada umumnya sangat faham mereka Neo Komunisme Di NRI dan Pengikut Liberalisme

Berkaca terhadap asumsi politik hukum tersebut diatas, tentu dibutuhkan peran politik dari Para Pengurus Partai yang tidak terlibat atau tidak melibatkan diri pada pembuatan RUU.HIP , Anggota Partai dan Parlemen yang tidak terlibat mesti bekerja sama dengan Presiden Sebagai Kepala Pemerintahan Negara RI, walau pribadi Presiden' tidak tahu menahu ' akan asal usul RUU. aquo, justru kendali  atas dampak RUU. HIP ada ditangan Presiden, oleh karena sebagai Pimpinan  Langsung dari Kapolri dan Kajagung RI.

Penegakan hukum mesti bijak, tegas, wibawa dan berkeadilan serta prudensi,  sadar atau instopeksi diri atas tren sosio politik dan kekuasaan dalam penegakan hukum yang banyak cacat, yang 'rezim sendiri' terlibat sebagai aktor intelektualnya ( dader ) paling tidak seolah menjastifikasi dengan cara mendiamkan atau tidak berbuat sesuatu yang semertinya dilakukan oleh karena hak dan kewenangan yang dimiliki oleh pemangku jabatan presiden RI.

Para Personal Anggota Legislatif sebagai perancang RUU.HIP mesti sadar atas kekeliruannya. Jangan cuci tangan lalu malah turut serta menyalahkan Para Demostran yang hanya sepele kesalahannya dibanding mereka selaku pemicu yang emperis timbul akibat perbuatan mereka yang diduga meruoakan Makar Terhadap Ideologi Negara Republik Indonesia

Gejala-gejala politik dan penegakan hukum selama ini dalam artian yang lebih luas, justru menimbulkan keresahan masyarakat dan ingat ini ( bakar bendera ) belum pada puncaknya. Masyarakat sudah jemu,  mulai gerah dan menuju titik nadir atas perillaku penegakan hukum yang nampak amburadul yang dibalut dengan politik dan kekuasaan berikut  penyalah gunaan kekuasaan secara transparan, sejak saat kriminilisasi terhadap Para Ulama , utamanya HRS yang sampai saat ini masih dicekal  ( Tangkal ) hingga tak bisa kembali ketanah air 

Jokowi selaku Penguasa Pemerintahan  dan instrumen penegak hukumnya, mesti saling ingat dan mengingatkan, bahwa intrumen penegakan hukum dalam hal ini khususnya Polri Dan Kejaksaan RI, ( Minus Mahkamah Agung ), bahwa menurut Sistem Konsititusi Dasar Negara ini, UUD.1945. Kepolisian RI/ Polri dan Para Jaksa / Jagung hanya membantu tugas pengelolaan negara yang dilakukan Pimpinan Negara RI. Bukan membantu membentengi pribadi atau kelompok para penguasa

Sehingga antara keduanya tidak memiliki hubungan  antara tuan dengan para kulinya. Antara keduanya ada batasan hukum yang jelas menurut undang - undang. Kepala Pemerintahan/ Presiden  dan Para Pembantu kabinetnya termasuk semua anggt. Parlemen, sama kedudukannya dimata hukum ( Kapolri Dan Kajagung ) atau equality before the law. Bahwa isi Pemerintahan Hanyalah Sekelompok Subjek Hukum WNI yang mengemban tugas amanah rakyat untuk mengelola negara ini sesuai keahliannya

Ledakan kali ini mengikuti Pembakaran Bendera PKI dan Bendera PDIP l, menurut penulis akan terjadi dan membahayakan nyawa manusia anak bangsa, bila aparatur penegakan hukum masih berperilaku seperti ' kemarin - kemarin, ' cenderung sebagai alat penguasa bukan alat pemerintah dalam mengelola ketertiban dan keamanan masyarakat.

Anggota Polri pada bidangnya, mesti sabar teliti dan tegas dalam penegakan hukum kali ini. Jangan cepat terpropokasi dan tidak boleh cepat lelah. *Karena masyarakatpun sudah lebih sabar dan teramat capek dalam melihat dan mengalami fenomena sandiwara yang dijalankan oleh oknum2 rezim penguasa bangsa ini*

Tanda2 kelelahan tsb. Bisa oleh sebab ditengarai lelakon politik hukum yang diframing sebagai bentuk pelaksanaan hukum, yang faktanya tebang pilih atau sandiwara hukum, fenomena kumulasi pelanggaran hukum fakta emperis atau jejak digital terkait kriminilisasi dan persekusi, telah dilakukan rezim terhadap tokoh-tokoh bangsa antara lain menganiaya Ulama Besar Republik ini HRS, yang sampai saat ini masih di Saudi termasuk  U.A. Tanjung, kemudian nampak juga  terkait Kasus N. Baswedan, Dan semua peristiwa hukum tsb. Adalah satu kesatuan gejala2 sosiologi yang tak terpisahkan. Diperparah oleh sebab adanya bukti up date yaitu indikasi Makar terhadap Ideologi Pancasila dengan Barang Bukti RUU.HIP Dan Saksi - saksi Para Anggota Legislatif Yang tidak terlibat atau menolak terlibat. Sehingga peristiwa dugaan makar ini telah mencukupi dua alat bukti hukum menurut KUHAP. Untuk alat hukum menjadikan anggota parlemen yang terlibat dapat ditetapkan menjadi para tersangka, alat bukti tersebut dapat ditambahkan dengan Saksi - Saksi dari Para Ulama Dan berikut Barang Bukti Yakni Surat  Maklumat MUI Pusat serta MUI Provinsi - Provinsi  ( 24 Provinsi dari Sabang Sampai Merauke ).

Jadi sekali lagi para penegak hukum mesti ekstra hati2 dan bijaksana serta Berkeadilan sesuai hukum yang berlaku ( hukum positif ), bukan sekedar cita - cita  hukum atau angan belaka atau ius konstituendum serta berkesesuaian dan berkeadilan sesuai ideologi Pancasila yang  merupakan Sumber Dari Segala Sumber  Hukum NRI

*PENULIS ADALAH ADVOKAT , DAN KETUA ALIANSI ANAK BANGSA/ AAB*

*Pengamat Khusus RUU.HIP Serta Dampak*

Postingan populer dari blog ini

Para Mahasiswa Papua Datangi Markas Laskar FPI Kota Malang Minta Perlindungan

Rabu, 21 Agustus 2019
Faktakini.net, Jakarta - Yaqub bersama para Pelajar dan Mahasiswa dari Papua mendatangi Markas FPI Kota Malang guna meminta pengamanan. Yakub dan para pelajar Papua mengaku sudah sangat putus asa, khawatir atas keselamatan mereka, usai insiden bendera Merah Putih dibuang ke selokan di Surabaya yang berujung penangkapan 43 Mahasiswa Papua dan kemudian terjadi kerusuhan di Papua dan Papua Barat, Senin (19/8/2019).
Andre Aston Wali Laskar LPI Kota Malang dengan senang hati menerima Kedatangan mereka dan memberikan pengamanan.
Andre meminta para pelajar agar tetap bersekolah dan kuliah di kota Malang, dan FPI kota Malang siap melindungi mereka.
"Sesuai dengan instruksi Panglima Besar LPI (Ustadz Maman Suryadi), diketahui oleh Imam Besar (Habib Rizieq Shihab), kami melindungi orang-orang Papua yang ada di Malang, kami melindungi orang-orang Papua yang sedang belajar di kota Malang. Jadi kalau ada gangguan segala macam, tidak sempat lapor ke pihak (aparat), l…

Kerap Hina Habib Rizieq Dan Anies, Saat Sakit Hingga Meninggal Anies Yang Mengurusnya

Senin, 13 April 2020

Faktakini.net

Hari ini saya harus ucapkan terimaa kasih kepada senior saya abangda Lukman Hakiem yang mantan anggota DPR dan penasihat ahli Wapres Hamzah Haz serta staf perdana menteri M Natsir... Beliau dengan lapang hati meminta bantuan langsung kepada Gubenur DKI Anies Baswedan atas segala kendala selama senior saya AE Priyono di rawat di rumah sakit, mulai dari pemintaan tes swab corona hingga pencarian rumah sakit, hingga proses pemakaman.

''Saya terima kasih kepada Anies Baswedan yang merespons WA saya dengan cepat soal perawatan kepada sahabat saya AE Priyono. Begitu saya WA dan telepon, langsung Anies mengerahkan tenaga medis ke AE Priyono.

Bahkan ketika saya kabari bila AE wafat, Anies langsung respons dengan mengatakan bantuan apalagi yang masih bisa dilakukan? Saya jawab dengan minta agar bantu soal pemakamannya. Anies jawab Okey. Di situ Saya terharu,'' katanya.

Mengapa terharu? Abangda Lukman mengatakan karena dia tahu AE Priyono seri…

Bukan Level Indonesia Lagi, Anies Resmi Masuk 20 Besar Tokoh Dunia!

Rabu, 24 Juli 2019

Faktakini.net, Jakarta - Sudah sejak lama masyarakat internasional mengagumi Gubernur DKI Anies Baswedan. Ketokohan dan kemimpinan Anies itu skalanya sudah bukan nasional atau Indonesia lagi, tapi sudah termasuk tokoh dunia.

Sejak tahun 2010, Anies telah terpilih sebagai satu dari 20 tokoh yang membawa perubahan dunia untuk 20 tahun mendatang oleh majalah Foresight yang terbit di Jepang akhir April 2010.

Dalam edisi khusus yang berjudul '20 Orang 20 Tahun', itu Foresight mengulas 20 tokoh yang diperkirakan bakal menjadi perhatian global karena mereka akan sangat berperan dalam perubahan dunia dua dekade mendatang.

Nama Anies yang saat itu masih menjadi Rektor Universitas Paramadina itu dicantumkan bersama 19 tokoh dunia lain seperti Perdana Menteri Rusia Vladimir Putin, Presiden Venezuela Hugo Chavez, Menlu Inggris David Miliband, anggota Parlemen dan Sekjen Indian National Congress India Rahul Gandhi, serta politisi muda Partai Republik dan anggota House o…