Langsung ke konten utama

Featured Post

Padati Alun-Alun, Ribuan Warga Garut Menuntut Inisiator RUU HIP Dipidana

Senin, 6 Juli 2020

Faktakini.net, Jakarta - Beruntun, penolakan terhadap Rencana Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) kembali menggema di Kabupaten Garut Jawa Barat yang terkenal dengan kota santri nya ini.

Ribuan massa nampak hadir hari Ahad (5/7/2020) di alun-alun kota Garut depan mssjid Agung Garut dengan membawa bendera kebesarannya.

Tak kurang dari 42 Organisasi, Lembaga Swadaya maupun Organisasi Kepemudaan. Baik dari kalangan organisasi keagamaan maupun nasional yang tergabung dalam Aliansi Nasional Anti Komunis Negara Kesatuan Republik Indonesia (ANAK NKRI), dibalut dalam aksi Apel Siaga Garut Anti Komunis Menolak RUU HIP.

Terpantau sejumlah ormas besar seperti Pemuda Pancasila, Ormas XTC Indonesia, Front Pembela Islam (FPI), Kokam (Muhammadiyah), Forum Silaturahmi Santri Garut (FSSG), FKPPI, LSM Gibas, LSM Bergerak dan sejumlah massa santri dari berbagai pesantren di Garut.

Dalam isi surat maklumat aksi apel siaga tersebut, yang ditandatangani oleh ketua perwaki…

Buru Terus Konseptor RUU HIP



Selasa, 23 Juni 2020

Faktakini.net

BURU TERUS
KONSEPTOR RUU HIP

by M Rizal Fadillah

PDIP melalui Fraksi di DPR telah menjadi pengusung RUU HIP yang beraroma komunisme. Hal ini dapat menjadi pintu pembuka untuk mengusut asal muasal muncul gagasan dan pembahasan. Penunjukan Rieke Diah Pitaloka sebagai Ketua Panja wajar dicurigai oleh masyarakat khususnya umat Islam. Mulailah dari Rieke.

Ketuk palu Ketua DPR RI Puan Maharani yang tergesa-gesa menambah dugaan ada rekayasa untuk menggoalkan RUU yang membuka celah bagi pengembangan faham komunisme. Ketika RUU diusulkan oleh Fraksi atau anggota Fraksi tentu dilengkapi oleh naskah akademik dan draft RUU.

Siapa penyusun draft dan naskah akademik penting untuk diketahui. Di situasi gaduh ini PDIP sebaiknya mengklarifikasi proses internalnya. PDIP harus membersihkan diri dari tuduhan sebagai partai sarang atau tempat sembunyi para kader komunis. Klarifikasi itu penting untuk membangun kembali kepercayaan. Jika tidak, PDIP wajar ada yang memberi stempel sebagai penista ideologi Pancasila.

Publik berhak menilai dengan obyektif untuk kemudian memaklumi, memaafkan, atau mendorong ke arah proses hukum. Yang jelas mengembangkan faham komunisme/marxisme-leninisme adalah perbuatan terlarang. Ideologi tidak boleh ditunggangi oleh kepentingan politik pragmatik, apalagi tindakan kriminal. Kualifikasinya makar.

PKI dan komunisme menjadi musuh seluruh rakyat Indonesia bukan sekedar musuh "kadrun" dalam sebutan para "doking" si kodok peking. Tidak boleh dibuka sedikitpun celah untuk leluasanya para kader komunis bergerak atau menempel di institusi strategis termasuk partai politik. Pengusutan mesti tuntas.

Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan saatnya menjadi "komandan" dari pengawasan dan pembersihan berbagai institusi dari permainan dan perjuangan kaum komunis yang terlarang itu. Presiden tidak boleh sembunyi di gorong-gorong atau terus "semedi" di dalam gua istana untuk membiarkan apa yang diresahkan masyarakat.

Jika Presiden Jokowi menyatakan bahwa sama sekali tidak mengetahui soal RUU HIP karena hal itu adalah inisiatif Dewan, tentu tak bisa diterima. Usulan diajukan oleh PDIP dan Menkumham "pembantu dekat Presiden" Yasonna Laoly adalah kader PDIP. Presiden sendiri adalah "petugas partai" PDIP. Jadi mustahil Presiden tidak diinformasikan dini.

Dulu di masa Orde Lama Presiden Soekarno dinilai membiarkan perkembangan komunisme. Akibatnya ada pihak yang menuduhnya terlibat sekurangnya mengetahui terjadinya percobaan kudeta oleh PKI pada bulan September 1965. Nah, Presiden Jokowi sekarang dituntut untuk lebih jelas dan tegas bersikap soal komunisme. Rakyat khawatir terhadap agenda dan upaya sistematik kader komunis.

RUU HIP menjadi bola panas. Masyarakat meminta pencabutan atau penghentian proses pembahasan bukan menunda. Pemerintah mengambangkan dengan bahasa "menunda". Ketika bola RUU ada di tangan Pemerintah sebenarnya pilihan hanya dua yaitu mengirim tim untuk pembahasan bersama DPR atau menyatakan tidak akan melakukan pembahasan.
Tak ada nomenklatur "menunda".

Sudahi kegaduhan. Buang fikiran otak atik RUU HIP. Lempar jauh jauh RUU yang bermuatan pasal virus perusak Pancasila. Usut perancang dan perencana. Beri sanksi politik. Rakyat sedang menunggu proses hukum.
Ini adalah peristiwa kejahatan politik yang tidak boleh diulangi.

*) Pemerhati Politik dan Kebangsaan

Bandung, 23 Juni 2020

Postingan populer dari blog ini

Para Mahasiswa Papua Datangi Markas Laskar FPI Kota Malang Minta Perlindungan

Rabu, 21 Agustus 2019
Faktakini.net, Jakarta - Yaqub bersama para Pelajar dan Mahasiswa dari Papua mendatangi Markas FPI Kota Malang guna meminta pengamanan. Yakub dan para pelajar Papua mengaku sudah sangat putus asa, khawatir atas keselamatan mereka, usai insiden bendera Merah Putih dibuang ke selokan di Surabaya yang berujung penangkapan 43 Mahasiswa Papua dan kemudian terjadi kerusuhan di Papua dan Papua Barat, Senin (19/8/2019).
Andre Aston Wali Laskar LPI Kota Malang dengan senang hati menerima Kedatangan mereka dan memberikan pengamanan.
Andre meminta para pelajar agar tetap bersekolah dan kuliah di kota Malang, dan FPI kota Malang siap melindungi mereka.
"Sesuai dengan instruksi Panglima Besar LPI (Ustadz Maman Suryadi), diketahui oleh Imam Besar (Habib Rizieq Shihab), kami melindungi orang-orang Papua yang ada di Malang, kami melindungi orang-orang Papua yang sedang belajar di kota Malang. Jadi kalau ada gangguan segala macam, tidak sempat lapor ke pihak (aparat), l…

Kerap Hina Habib Rizieq Dan Anies, Saat Sakit Hingga Meninggal Anies Yang Mengurusnya

Senin, 13 April 2020

Faktakini.net

Hari ini saya harus ucapkan terimaa kasih kepada senior saya abangda Lukman Hakiem yang mantan anggota DPR dan penasihat ahli Wapres Hamzah Haz serta staf perdana menteri M Natsir... Beliau dengan lapang hati meminta bantuan langsung kepada Gubenur DKI Anies Baswedan atas segala kendala selama senior saya AE Priyono di rawat di rumah sakit, mulai dari pemintaan tes swab corona hingga pencarian rumah sakit, hingga proses pemakaman.

''Saya terima kasih kepada Anies Baswedan yang merespons WA saya dengan cepat soal perawatan kepada sahabat saya AE Priyono. Begitu saya WA dan telepon, langsung Anies mengerahkan tenaga medis ke AE Priyono.

Bahkan ketika saya kabari bila AE wafat, Anies langsung respons dengan mengatakan bantuan apalagi yang masih bisa dilakukan? Saya jawab dengan minta agar bantu soal pemakamannya. Anies jawab Okey. Di situ Saya terharu,'' katanya.

Mengapa terharu? Abangda Lukman mengatakan karena dia tahu AE Priyono seri…

Bukan Level Indonesia Lagi, Anies Resmi Masuk 20 Besar Tokoh Dunia!

Rabu, 24 Juli 2019

Faktakini.net, Jakarta - Sudah sejak lama masyarakat internasional mengagumi Gubernur DKI Anies Baswedan. Ketokohan dan kemimpinan Anies itu skalanya sudah bukan nasional atau Indonesia lagi, tapi sudah termasuk tokoh dunia.

Sejak tahun 2010, Anies telah terpilih sebagai satu dari 20 tokoh yang membawa perubahan dunia untuk 20 tahun mendatang oleh majalah Foresight yang terbit di Jepang akhir April 2010.

Dalam edisi khusus yang berjudul '20 Orang 20 Tahun', itu Foresight mengulas 20 tokoh yang diperkirakan bakal menjadi perhatian global karena mereka akan sangat berperan dalam perubahan dunia dua dekade mendatang.

Nama Anies yang saat itu masih menjadi Rektor Universitas Paramadina itu dicantumkan bersama 19 tokoh dunia lain seperti Perdana Menteri Rusia Vladimir Putin, Presiden Venezuela Hugo Chavez, Menlu Inggris David Miliband, anggota Parlemen dan Sekjen Indian National Congress India Rahul Gandhi, serta politisi muda Partai Republik dan anggota House o…