Langsung ke konten utama

Featured Post

Gatot Nurmantyo: Saya Dicopot Karena Putar Film G 30 S / PKI

Selasa, 22 September 2020

Faktakini.net, Jakarta - Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) periode 2015-2017, Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo mengisahkan mengapa ia dicopot dari jabatannya di penghujung 2017. Padahal, ia harusnya masih berkarier di TNI sampai masa pensiun akhir Maret 2018.

Secara tiba-tiba, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot Gatot dengan mengirim surat ke pimpinan DPR agar digantikan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Hadi Tjahjanto. Pun mutasi terakhir yang diteken Gatot akhirnya dibatalkan oleh Hadi.

Menurut Gatot, penggantian posisi pucuk pimpinan TNI terjadi lantaran ia bersikukuh menginstruksikan seluruh jajaran TNI untuk memutar atau menonton film Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia (G30S/PKI) pada 2017. Keputusan Gatot kala itu memang mengagetkan banyak pihak.

"Pada saat itu saya punya sahabat dari salah satu partai, saya sebut saja PDIP. 'Pak Gatot hentikan itu, kalau tidak, pasti Pak Gatot akan diganti'. Saya bilang terim…

Perppu Nomor 1/2020 Disyahkan, Hersubeno: Bunuh Diri Massal Anggota DPR RI



Jum'at, 15 Mei 2020

Faktakini.net

Bunuh Diri Massal Anggota DPR RI
Oleh Hersubeno Arief

DPR RI baru saja mengesahkan Perppu No 1 Tahun 2020. Di media sosial (Medsos) bergema tagar #dprbunuhdiri, #dprkartumati, #dprbudakistana.

Seruan netizen itu tidak salah. Dengan mengesahkan Perppu Covid —begitu media menyebutnya— DPR mengamputasi dirinya sendiri secara sukarela.

Tiga fungsi utama DPR sebagai lembaga negara dibabat habis. Fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan.

Secara formal DPR tetap ada. Tapi tanpa tiga fungsi tersebut, secara kelembagaan DPR sesungguhnya antara ada dan tiada. Sepertinya hidup, tapi sesungguhnya sudah mati.

Mereka melakukan harakiri. Bunuh diri dengan sukarela dan gembira ria.

Langkah distruktif DPR tidak hanya sampai disitu. Mereka juga mengesahkan dan memberi legitimasi langkah pemerintah menabrak berbagai peraturan, terutama yang sangat fundamental, melanggar konstitusi negara.

Fungsi berbagai lembaga negara lainnya ikut diamputasi. Fungsi pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), fungsi lembaga penegak hukum, dan kekuasaan kehakiman yang dimiliki Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) juga ikut dipangkas.

Melalui pengesahan Perppu Covid, bencana kesehatan Corona diubah menjadi berkah bagi pemerintahan Jokowi.

Para pejabat negara, bebas menentukan anggaran dan menggunakannya sesuka hati, tanpa persetujuan dan pengawasan.

Mereka juga tidak perlu khawatir terhadap konskuensi hukum secara pidana, perdata, maupun tata negara.

Semua bebas merdeka!

Tidak berlebihan bila ada penilaian, pengesahan itu juga menunjukkan fungsi DPR sebagai budak kekuasaan. #budakistana.

Sebuah stigma yang jauh lebih keras ketimbang anggapan yang selama ini berkembang, DPR tak lebih hanya stempel penguasa.

Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli sampai kehabisan kata. “Mohon maaf teman-teman DPR, Anda memalukan!” ujarnya menahan geram. 

Langkah DPR ini sesungguhnya tidak terlalu mengejutkan. Sudah bisa diduga.

Konstelasi politik pasca pemilu dan pilpres membuat pemerintahan Jokowi sangat perkasa. Tanpa kontrol.

Baik partai pendukung, maupun lawan politik dalam pilpres berbondong-bondong masuk dalam kubu pemerintah.

Tidak perlu kaget bila kemudian dari 9 fraksi DPR, hanya PKS yang konsisten menolak Perppu.

Fraksi Demokrat yang tidak ikut kebagian kursi di pemerintahan, secara mengherankan juga ikut-ikutan mendukung. Tampaknya mereka tersandera masa lalu, ketika masih menjadi penguasa.

 ( Melampaui UUD 45)

Ada beberapa UU yang ditabrak oleh Perppu yang sudah disahkan tersebut.

Dalam pasal 23 UUD ayat 1, 2 dan 3 dinyatakan APBN dibahas setiap tahun dan harus mendapat persetujuan DPR dan pertimbangan DPD. Apabila tidak disetujui maka Presiden menggunakan anggaran tahun sebelumnya.

Dengan UU Covid (Pasal 12 ayat 2) APBN cukup diatur dengan Peraturan Presiden (Perpres). 

Pemerintah juga sudah langsung menyusunnya selama 3 tahun ke depan. Hal itu juga bertentangan dengan Pasal 27 ayat 2 dan 3 UU No 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara.

Selain mereduksi kewenangan DPR, UU Covid berpotensi melanggar konstitusi terkait pengawasan dan imunitas pengambil kebijakan.

Pasal 27 ayat 1 menyatakan bahwa biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) seperti kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara.

Dengan pasal tersebut fungsi dan peran BPK sebagai badan pengawas keuangan negara ditiadakan.

Pada Pasal 27 ayat 2, mengatur anggota KSSK tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Pasal 27 ayat 3 juga menyatakan segala tindakan termasuk keputusan yang diambil bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara.

Pasal ini bertentangan dengan prinsip supremasi hukum dan prinsip negara hukum.

UUD 1945 melalui perubahan pertama tahun 1999 sampai perubahan keempat tahun 2002, telah menjamin tegaknya prinsip-prinsip supremasi hukum.

Pasal 1 ayat 3 UUD dinyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, dan adanya pengakuan yang sama di hadapan hukum Pasal 28D.

Bisa dibayangkan betapa luar biasanya kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah dengan pengesahan UU Covid.

Mereka bebas mengatur keuangan negara tanpa kontrol lembaga lain seperti DPR dan BPK.

Mereka juga tidak akan terjamah oleh hukum, karena diberi kewenangan UU mengesampingkan peran lembaga kekuasaan lembaga penegak hukum dan kekuasaan kehakiman.

Bila UU Covid diundangkan dan dibiarkan tanpa perlawanan publik, yang terjadi bukan hanya anggota DPR bunuh diri massal. Eksistensi Indonesia sebagai negara demokrasi juga terancam mati. end

Postingan populer dari blog ini

Kerap Hina Habib Rizieq Dan Anies, Saat Sakit Hingga Meninggal Anies Yang Mengurusnya

Senin, 13 April 2020

Faktakini.net

Hari ini saya harus ucapkan terimaa kasih kepada senior saya abangda Lukman Hakiem yang mantan anggota DPR dan penasihat ahli Wapres Hamzah Haz serta staf perdana menteri M Natsir... Beliau dengan lapang hati meminta bantuan langsung kepada Gubenur DKI Anies Baswedan atas segala kendala selama senior saya AE Priyono di rawat di rumah sakit, mulai dari pemintaan tes swab corona hingga pencarian rumah sakit, hingga proses pemakaman.

''Saya terima kasih kepada Anies Baswedan yang merespons WA saya dengan cepat soal perawatan kepada sahabat saya AE Priyono. Begitu saya WA dan telepon, langsung Anies mengerahkan tenaga medis ke AE Priyono.

Bahkan ketika saya kabari bila AE wafat, Anies langsung respons dengan mengatakan bantuan apalagi yang masih bisa dilakukan? Saya jawab dengan minta agar bantu soal pemakamannya. Anies jawab Okey. Di situ Saya terharu,'' katanya.

Mengapa terharu? Abangda Lukman mengatakan karena dia tahu AE Priyono seri…

Bikin Resah Umat Islam, Penyebar 'Nasi Anjing' Di Bulan Ramadhan Diamankan Polisi

Ahad, 26 April 2020

Faktakini.net, Jakarta - Di tengah kesucian bulan Ramadhan, ada saja ulah yang dilakukan oleh sekelompok orang yang meresahkan umat Islam.

Kelompok tersebut membagikan nasi bungkus yang mereka beri nama "nasi anjing", walaupun kemudian ternyata menurut pengakuan mereka, tidak ada daging anjing dalam menu yang mereka bagikan.

Entah tujuannya untuk mencari sensasi atau bagaimana, ulah mereka jelas meresahkan umat Islam, karena daging anjing diharamkan oleh umat Islam.

Jumhur ulama menghukumi daging anjing haram untuk dimakan, meski disembelih secara syariat.

Alasannya, anjing termasuk dalam binatang bertaring yang keharamannya jelas. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Idris al-Khaulani dari Abi Tha'labah al-Khusyani, "Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang memakan setiap binatang buas yang bertaring." (Muttafaq 'Alaih)

Dalam hadis lain, dari Ubaidah bin Sufyan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Memakan setiap …

(Video) Sambil Cium Tangan Habib Umar Assegaf, Asmadi Ketua Satpol PP Minta Maaf

Jum'at, 22 Mei 2020

Faktakini.net, Jakarta - Asmadi, Ketua Satpol PP Kecamatan Dukuh Pakis yang sempat mengkasari Habib Umar bin Abdullah Assegaf, pada malam ini Jum'at (22/5/2020) akhirnya mendatangi kediaman Habib Umar di Bangil, Pasuruan. Kemudian ia mencium tangan sang dzurriyah Rasulullah SAW, lalu memohon maaf.

Begitu lama Asmadi yang merupakan Kepala Satpol PP Kecamatan Dukuh Pakis itu mencium tangan Habib Umar, ia ingin kekhilafan nya dimaafkan, dan alhamdulillah dengan keikhlasan hati yang seluas samudera, Habib Umar pun memaafkan Asmadi.

Asmadi mengaku saat itu ia sedang sangat kecapekan sehingga ia khilaf. Habib Umar kemudian memeluk Asmadi, dan peristiwa ini disambut hangat oleh para jamaah dan tamu yang hadir, yang langsung melantunkan sholawat.

Sebagaimana diketahui Asmadi yang sempat  mendorong dan mengkasari Habib Umar di pos check point Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Exit Tol Satelit pada Rabu (20/5/2020) sore, dikecam luas oleh umat Islam se-Indo…