Langsung ke konten utama

Featured Post

Ilham Aidit Putra PKI: G 30 S/PKI Itu Film Tendensius, Abal-Abal, Jahat Dan Membuat Kisruh Bangsa!

Sabtu, 26 September 2020

Faktakini.net, Jakarta - PA 212, FPI dan GNPF Ulama menyerukan nonton bareng film pemberontakan G 30 S / PKI. Namun karena kembali tingginya kasus Covid-19, seruan itu berubah menjadi seruan untuk pemutaran film di seluruh stasiun televisi nasional, serta menonton dari HP masing-masing.

Gatot Nurmantyo juga mengungkap alasan dirinya dicopot dari jabatan Panglima TNI karena menginstruksikan jajarannya untuk memutar kembali film Pengkhianatan G 30 S/PKI.

MUI melalui Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Muhyiddin Junaidi menganjurkan seluruh umat Islam dan bangsa Indonesia menyaksikan film Pengkhianatan G30S/PKI. Hal ini supaya seluruh bangsa Indonesia paham dan mengerti bagaimana kebiadaban dan kezaliman yang dilakukan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada 1948 dan 1965.

"Hal ini sangat penting agar seluruh bangsa Indonesia memahami sejarah bangsanya di masa yang lalu, karena sebuah bangsa yang tak paham akan sejarahnya maka bangs…

Parah! Di Tengah Pandemi Corona Dan Sulitnya Ekonomi, Jokowi Malah Naikkan Iuran BPJS Kesehatan



Rabu, 13 Mei 2020

Faktakini.net, Jakarta - Di tengah kesulitan ekonomi sebagai dampak dari mewabahnya COVID-19, Pemerintah malah menaikkan iuran peserta mandiri Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, pemerintah menetapkan iuran peserta mandiri Kelas III sebesar Rp42.000 mulai Juli 2020.

Namun, peserta cukup membayarkan iuran sebesar Rp25.500, karena sisanya sebesar Rp16.500 disubsidi oleh pemerintah pusat, sesuai ketentuan di pasal 34 ayat 1 Perpres.

“Sebesar Rp16.500 per orang per bulan dibayar oleh pemerintah pusat sebagai bantuan iuran kepada peserta PBPU dan peserta BP,” tulis Perpres tersebut yang dikutip di Jakarta, Rabu 13 Mei 2020.

Peserta segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) merupakan peserta mandiri yang dibagi dalam tiga kelas perolehan manfaat perawatan.

Namun, dalam Perpres tersebut, seperti tercantum di pasal 34 ayat 1 (b), diatur bahwa pada 2021, subsidi yang dibayarkan pemerintah pusat menjadi Rp7.000 dari subsidi per Juli 2020 yang sebesar Rp16.500. Maka itu, mulai 2021, peserta mandiri kelas III membayar iuran sebesar Rp35.000

Pemerintah juga mengatur hal baru di Perpres ini yakni di Pasal 29 ayat 4, bahwa Pemerintah Daerah berkontribusi dalam membayar luran bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan sesuai kapasitas fiskal daerah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kontribusi pembayaran Iuran bagi peserta yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Sedangkan untuk peserta mandiri kelas perolehan manfaat lainnya akan mulai naik bertahap pada 1 Juli 2020.

Pasal 34 ayat 3 dalam Perpres tersebut menyebutkan iuran peserta dengan manfaat perawatan kelas I menjadi Rp 150.000. Iuran ini naik dari sebelumnya sebesar Rp80.000

Kemudian, Pasal 34 ayat 2 dalam Perpres tersebut menyebutkan iuran peserta dengan manfaat perawatan kelas II menjadi Rp 100.000. Iuran sebelumnya untuk peserta dengan manfaat perawatan kelas II adalah Rp51.000

Pasal 34 ayat 6 Perpres tersebut menjelaskan, ketentuan besaran iuran di atas mulai berlaku pada 1 Juli 2020.

Untuk Keberlanjutan BPJS Kesehatan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang dimulai Juli 2020, ditujukan untuk menjaga keberlanjutan operasional lembaga tersebut.

Airlangga, dalam konferensi pers melalui telekonferensi video di Jakarta, Rabu (13/5), mengatakan meskipun terjadi kenaikan iuran, pemerintah tetap memberikan subsidi bagi peserta peserta mandiri segmen pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP), khususnya peserta mandiri kelas III BPJS.

“Tentunya (kenaikan iuran) ini adalah untuk menjaga keberlanjutan dari BPJS Kesehatan. Untuk itu, ada iuran yg disubsidi pemerintah, nah ini tetap yang diberikan subsidi. Untuk yang lain tentu diharapkan jadi iuran yang bisa menjalankan keberlanjutan operasi BPJS Kesehatan,” ujar dia.

Menurut Airlangga, terdapat dua kelompok peserta BPJS Kesehatan.

“BPJS Kesehatan itu selalu ada dua, ada kelompok masyarakat yang disubsidi, dan ada yang membayar iuran, dipotong untuk iuran, tetapi terhadap keseluruhan operasionalisasi BPJS, dirasakan diperlukan subsidi pemerintah,” ujar Ketua Umum Partai Golkar itu.

Sebelumnya, pada akhir 2019 lalu, pemerintah juga sempat menaikkan tarif iuran BPJS Kesehatan sesuai Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. Namun, Mahkamah Agung membatalkan kenaikan iuran tersebut.

Foto: ilustrasi warga miskin

Sumber: suaraislam.id

Postingan populer dari blog ini

Kerap Hina Habib Rizieq Dan Anies, Saat Sakit Hingga Meninggal Anies Yang Mengurusnya

Senin, 13 April 2020

Faktakini.net

Hari ini saya harus ucapkan terimaa kasih kepada senior saya abangda Lukman Hakiem yang mantan anggota DPR dan penasihat ahli Wapres Hamzah Haz serta staf perdana menteri M Natsir... Beliau dengan lapang hati meminta bantuan langsung kepada Gubenur DKI Anies Baswedan atas segala kendala selama senior saya AE Priyono di rawat di rumah sakit, mulai dari pemintaan tes swab corona hingga pencarian rumah sakit, hingga proses pemakaman.

''Saya terima kasih kepada Anies Baswedan yang merespons WA saya dengan cepat soal perawatan kepada sahabat saya AE Priyono. Begitu saya WA dan telepon, langsung Anies mengerahkan tenaga medis ke AE Priyono.

Bahkan ketika saya kabari bila AE wafat, Anies langsung respons dengan mengatakan bantuan apalagi yang masih bisa dilakukan? Saya jawab dengan minta agar bantu soal pemakamannya. Anies jawab Okey. Di situ Saya terharu,'' katanya.

Mengapa terharu? Abangda Lukman mengatakan karena dia tahu AE Priyono seri…

Bikin Resah Umat Islam, Penyebar 'Nasi Anjing' Di Bulan Ramadhan Diamankan Polisi

Ahad, 26 April 2020

Faktakini.net, Jakarta - Di tengah kesucian bulan Ramadhan, ada saja ulah yang dilakukan oleh sekelompok orang yang meresahkan umat Islam.

Kelompok tersebut membagikan nasi bungkus yang mereka beri nama "nasi anjing", walaupun kemudian ternyata menurut pengakuan mereka, tidak ada daging anjing dalam menu yang mereka bagikan.

Entah tujuannya untuk mencari sensasi atau bagaimana, ulah mereka jelas meresahkan umat Islam, karena daging anjing diharamkan oleh umat Islam.

Jumhur ulama menghukumi daging anjing haram untuk dimakan, meski disembelih secara syariat.

Alasannya, anjing termasuk dalam binatang bertaring yang keharamannya jelas. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Idris al-Khaulani dari Abi Tha'labah al-Khusyani, "Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang memakan setiap binatang buas yang bertaring." (Muttafaq 'Alaih)

Dalam hadis lain, dari Ubaidah bin Sufyan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Memakan setiap …

(Video) Sambil Cium Tangan Habib Umar Assegaf, Asmadi Ketua Satpol PP Minta Maaf

Jum'at, 22 Mei 2020

Faktakini.net, Jakarta - Asmadi, Ketua Satpol PP Kecamatan Dukuh Pakis yang sempat mengkasari Habib Umar bin Abdullah Assegaf, pada malam ini Jum'at (22/5/2020) akhirnya mendatangi kediaman Habib Umar di Bangil, Pasuruan. Kemudian ia mencium tangan sang dzurriyah Rasulullah SAW, lalu memohon maaf.

Begitu lama Asmadi yang merupakan Kepala Satpol PP Kecamatan Dukuh Pakis itu mencium tangan Habib Umar, ia ingin kekhilafan nya dimaafkan, dan alhamdulillah dengan keikhlasan hati yang seluas samudera, Habib Umar pun memaafkan Asmadi.

Asmadi mengaku saat itu ia sedang sangat kecapekan sehingga ia khilaf. Habib Umar kemudian memeluk Asmadi, dan peristiwa ini disambut hangat oleh para jamaah dan tamu yang hadir, yang langsung melantunkan sholawat.

Sebagaimana diketahui Asmadi yang sempat  mendorong dan mengkasari Habib Umar di pos check point Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Exit Tol Satelit pada Rabu (20/5/2020) sore, dikecam luas oleh umat Islam se-Indo…