Langsung ke konten utama

Featured Post

Jum'at Berkah, FPI Binjai Bagikan 230 Nasi Kotak Untuk Warga

Jum'at, 18 September 2020

Faktakini.net, Jakarta - Alhamdulillah, hari ini Jum'at 18 September 2020, aktivis-aktivis FPI kota Binjai, Sumatera Utara melaksanakan kegiatan berbagi barokah yang diamanahkan oleh hamba Allahyang dermawan untuk dibagikan kepada para kaum dhuafa, anak-anak yatim dan para tukang becak, tukang parkir, jama'ah masjid dan umat lainnya di kota Binjai, berupa 230 nasi kotak di kawasan wilayah kota Binjai Sumatera Utara.

Pembagian 230 nasi kotak ini dilaksanakan oleh aktivis FPI kota Binjai dengan membagi team yang bertugas mendistribusikan di lingkungan masjid, di jalan-jalan di tengah kota Binjai, dan rumah ke rumah di mana para dhuafa, abang-abang parkir dan abang-abang pembawa becak bermotor dsb.

Insya Allah semoga kegiatan seperti ini terus bisa dilaksanakan oleh para aktivis FPI di kota Binjai dan para hamba-hamba Allah Subhanahu wata'aala yang dermawan terus mempercayakan amanahnya untuk disalurkan oleh para aktivis kepada para umat yang me…

HRS Center: Pemerkosaan Hak Azasi Habib Bahar Bin Smith




Senin, 25 Mei 2020

Faktakini.net

*PEMERKOSAAN HAK ASASI HABIB BAHAR BIN SMITH*

Dr. H. Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H.
(Direktur HRS Center)


_“Paradigma negara hukum semakin dipertanyakan. Indonesia kini menjadi negara kekuasaan. Penguasa menjadikan hukum sebagai alat kedzaliman. Hukum tanggap mengikuti titah penguasa pongah. Hukum tiada mampu berdiri di tengah. Hukum hanya gagah hadapi kaum yang lemah.”_


Permasalahan dalam perkara pencabutan Hak Asimilasi Habib Bahar Bin Smith (HBS) menunjuk pada penerapan Pasal 136 ayat 2 huruf e Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat, sebagaimana telah diubah dengan Permenkumham Nomor 18 Tahun 2019.

Dengan adanya pencabutan tersebut, HBS telah dipindahkan ke Lapas Kelas I Batu Nusakambangan pada tanggal 19 Mei 2020. Diketahui, bahwa pencabutan Hak Asimilasi tidak melalui keputusan Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham. Dirjen Pemasyarakatan hanya menerbitkan Surat Persetujuan tertanggal 19 Mei 2020. Kondisi demikian, menunjukkan sangat cepatnya proses pemindahan tersebut, pada hari yang sama. Namun, pihak keluarga baru mengetahuinya secara resmi pada tanggal 21 Mei 2020. Padahal, menurut ketentuan Pasal 53 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, dinyatakan secara tegas bahwa, “Kepala Lapas yang melaksanakan pemindahan wajib memberitahukannya kepada keluarga Narapidana dalam waktu 1 (satu) hari sebelum pemindahan”. Tidak dapat dipungkiri telah terjadi pelanggaran terhadap kewajiban memberitahukannya kepada keluarga yang bersangkutan sebagaimana ketentuan dimaksud. Di sisi lain, Hak Asimilasi sebelumnya diberikan oleh Kalapas Gunung Sindur, akan tetapi pihak yang mencabut bukan Kalapas Gunung Sindur, melainkan Kalapas Pondok Rajek. Persyaratan guna mendapatkan Hak Asimilasi telah dipenuhi oleh HBS dan oleh karenanya diberikan Hak Asimilasi yang notabene saat dirinya berada dalam Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur. Bagaimana mungkin, Kalapas Pondok Rajek memiliki kewenangan mencabut Hak Asimilasi HBS.

Pencabutan secara paksa Hak Asimilasi HBS berdasarkan alasan Pasal 136 ayat 2 huruf e Permenkumham Nomor 18 Tahun 2019 yakni, “menimbulkan keresahan dalam masyarakat”, telah menimbulkan ketidakpastian hukum. Rumusan tersebut hanya berlaku terhadap pelaku tindak pidana yang bersifat ‘extra ordinary crime’, seperti; terorisme, narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya. Dengan demikian, tidak pada tempatnya diterapkan pada HBS. Dapat dikatakan telah terjadi rekasaya hukum. Begitu mudahnya menarik ‘silogisme’ dengan memaksakan ‘premis minor’ pelanggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) terkait dengan ceramah HBS.

Perlu dicatat, bahwa pelanggaran PSBB, tidak ada sanksi hukum yang mengaturnya. Pembatasan kegiatan di luar rumah dalam konteks PSBB sebagaimana diatur dalam  Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 sama sekali tidak mengandung norma hukum larangan dan sanksinya terhadap apa yang menjadi alasan pencabutan Hak Asimilasi. Lebih dari itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan – yang menjadi dasar belakunya Peraturan Pemerintah 21 Tahun 2020  – tidak pula ditemukan adanya norma hukum larangan dimaksud. Begitu pun dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.  Oleh karena itu, terhadap masyarakat (in casu HBS) yang tidak mengindahkannya tidak dapat kenakan sanksi hukum, termasuk menjadi alasan pencabutan Hak Asimilasi.  Dapat disimpulkan alasan pelanggaran PSBB adalah tidak sah.

Sebagai anotasi akhir, perlu disampaikan bahwa pencabutan Hak Asimilasi HBS adalah bentuk kesewenang-wenangan penguasa (abuse the power). Selain dirinya masih banyak yang mendapatkan perlakuan tidak adil dan menjadi korban kriminalisasi dalam bentuk rekayasa perkara.Pencabutan Hak Asimilasi HBS bertentangan dengan hukum. Di sini, telah terjadi pemerkosaan Hak Asasi HBS, maka harus segera dibatalkan.

Jakarta, 25 Mei 2020.

🙏🙏🙏

Postingan populer dari blog ini

Kerap Hina Habib Rizieq Dan Anies, Saat Sakit Hingga Meninggal Anies Yang Mengurusnya

Senin, 13 April 2020

Faktakini.net

Hari ini saya harus ucapkan terimaa kasih kepada senior saya abangda Lukman Hakiem yang mantan anggota DPR dan penasihat ahli Wapres Hamzah Haz serta staf perdana menteri M Natsir... Beliau dengan lapang hati meminta bantuan langsung kepada Gubenur DKI Anies Baswedan atas segala kendala selama senior saya AE Priyono di rawat di rumah sakit, mulai dari pemintaan tes swab corona hingga pencarian rumah sakit, hingga proses pemakaman.

''Saya terima kasih kepada Anies Baswedan yang merespons WA saya dengan cepat soal perawatan kepada sahabat saya AE Priyono. Begitu saya WA dan telepon, langsung Anies mengerahkan tenaga medis ke AE Priyono.

Bahkan ketika saya kabari bila AE wafat, Anies langsung respons dengan mengatakan bantuan apalagi yang masih bisa dilakukan? Saya jawab dengan minta agar bantu soal pemakamannya. Anies jawab Okey. Di situ Saya terharu,'' katanya.

Mengapa terharu? Abangda Lukman mengatakan karena dia tahu AE Priyono seri…

Bikin Resah Umat Islam, Penyebar 'Nasi Anjing' Di Bulan Ramadhan Diamankan Polisi

Ahad, 26 April 2020

Faktakini.net, Jakarta - Di tengah kesucian bulan Ramadhan, ada saja ulah yang dilakukan oleh sekelompok orang yang meresahkan umat Islam.

Kelompok tersebut membagikan nasi bungkus yang mereka beri nama "nasi anjing", walaupun kemudian ternyata menurut pengakuan mereka, tidak ada daging anjing dalam menu yang mereka bagikan.

Entah tujuannya untuk mencari sensasi atau bagaimana, ulah mereka jelas meresahkan umat Islam, karena daging anjing diharamkan oleh umat Islam.

Jumhur ulama menghukumi daging anjing haram untuk dimakan, meski disembelih secara syariat.

Alasannya, anjing termasuk dalam binatang bertaring yang keharamannya jelas. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Idris al-Khaulani dari Abi Tha'labah al-Khusyani, "Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang memakan setiap binatang buas yang bertaring." (Muttafaq 'Alaih)

Dalam hadis lain, dari Ubaidah bin Sufyan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Memakan setiap …

(Video) Sambil Cium Tangan Habib Umar Assegaf, Asmadi Ketua Satpol PP Minta Maaf

Jum'at, 22 Mei 2020

Faktakini.net, Jakarta - Asmadi, Ketua Satpol PP Kecamatan Dukuh Pakis yang sempat mengkasari Habib Umar bin Abdullah Assegaf, pada malam ini Jum'at (22/5/2020) akhirnya mendatangi kediaman Habib Umar di Bangil, Pasuruan. Kemudian ia mencium tangan sang dzurriyah Rasulullah SAW, lalu memohon maaf.

Begitu lama Asmadi yang merupakan Kepala Satpol PP Kecamatan Dukuh Pakis itu mencium tangan Habib Umar, ia ingin kekhilafan nya dimaafkan, dan alhamdulillah dengan keikhlasan hati yang seluas samudera, Habib Umar pun memaafkan Asmadi.

Asmadi mengaku saat itu ia sedang sangat kecapekan sehingga ia khilaf. Habib Umar kemudian memeluk Asmadi, dan peristiwa ini disambut hangat oleh para jamaah dan tamu yang hadir, yang langsung melantunkan sholawat.

Sebagaimana diketahui Asmadi yang sempat  mendorong dan mengkasari Habib Umar di pos check point Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Exit Tol Satelit pada Rabu (20/5/2020) sore, dikecam luas oleh umat Islam se-Indo…