Langsung ke konten utama

Featured Post

HILMI FPI Banten Serahkan Bantuan Selimut Dan Uang Untuk Koban Banjir Dan Longsor Cicurug Sukabumi

Senin, 28 September 2020

Faktakini.net, Jakarta - Bencana alam banjir sudah menjadi rutinan disaat musim hujan telah tiba. Namun hujan besar yang menyebabkan longsoran tanah di gunung salak membuat banyak rumah-rumah dan bangunan di Kec. Cicurug Sukabumi rusak parah.

Beruntung Hilmi-FPI Banten melalui ketua PD Hilmi-FPI Banten H. Damamini disaksikan oleh Ust. Nawahi ketua Hilmi-FPI Kota Serang dan Ust. Atiansyah Wali Laskar LPI Kota Serang menyerahkan bantuan dari ummat yang ada di Banten pada Ahad (27/09/2020) di posko induk Hilmi-FPI Sukabumi di Ponpes Riyadul Mubtadiin Jl. Purwasari II RT.01/04 Ds.purwasari Kec. Cicurug Kab. Sukabumi Jawa Barat.

Bantuan materi berupa 50 buah selimut dan uang yang berjumlah 5 juta rupiah diterima oleh Ust. Awal Pramuja ketua Hilmi-FPI Kab. Sukabumi disaksikan oleh Habib Ja'far ketua DPC FPI Ciomas Sukabumi.

Semoga dengan sedikitnya bantuan materil yang dibawa oleh DPD FPI Banten melalui PD Hilmi-FPI Banten dapat meringankan beban penderitaan pa…

Dr Abdul Chair: Pernyataan Said Didu Bukan Perbuatan Melawan Hukum, Tak Dapat Diproses Secara Hukum





Selasa, 5 Mei 2020

Faktakini.net, Jakarta - Perseteruan antara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan (LBP), dengan mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, berujung pemidanaan.

Melihat itu, Direktur HRS Center, Abdul Chair Ramadhan, ikut angkat suara. Menurut Abdul Chair, pernyataan yang disampaikan Said Didu bukan perbuatan melawan hukum.

"Pernyataan Said Didu 'Luhut hanya pikirkan uang, uang dan uang' bukan merupakan perbuatan melawan hukum berupa penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, sebagaimana dimaksudkan Pasal 27 Ayat 3 jo Pasal 45 Ayat 3 UU ITE atau pun Pasal 310 jo 311 KUHP," beber Abdul Chair Ramadhan kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (5/5).

Karena kata Abdul Chair, norma penghinaan atau pencemaran nama baik dalam Pasal 27 Ayat 3 Jo Pasal 45 Ayat 3 UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sebagai genus delict yang mensyaratkan adanya pengaduan untuk dapat dituntut.

"Dengan perkataan lain, delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik pada Pasal 27 Ayat 3 jo Pasal 45 Ayat 3 UU ITE merupakan 'delik berpasangan', oleh karenanya tidak berdiri sendiri," jelas Abdul Chair.

Selain itu, unsur penghinaan mempersyaratkan harus adanya tuduhan kepada seseorang. Tuduhan tersebut diarahkan pada perbuatan tertentu dengan maksud agar tuduhan itu akan tersiar atau diketahui orang banyak.

"Di sini, pernyataan Said Didu sama sekali tidak mengandung tuduhan dimaksud," tegas Abdul Chair.

Dalam pasal tersebut, kata Abdul Chair, juga menyebutkan secara expressive verbis 'tanpa hak' sebagai unsur delik. Frasa 'tanpa hak' menunjuk pada suatu informasi yang didapatkan secara tidak sah atau ilegal.

"Pada pernyataan tersebut tidak ditemukan adanya informasi tidak sah atau ilegal. Substansi pernyataan Said Didu merupakan pendapat dalam menyikapi kebijakan pemerintah terkait dengan penyelamatan ekonomi dan Pandemik Covid-19," terangnya.

Sedangkan dalam ilmu hukum pidana, sambung dosen Universitas Krisnadwipayana program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum ini, perihal 'kesalahan' menunjuk sikap batin melalui penggunaan pikiran secara salah telah mengarahkan pikiran pada perbuatan.

"Tanda adanya kesalahan adalah kesengajaan dalam hal ini 'dengan maksud'. Pendapat Said Didu tidak termasuk penggunaan pikiran yang salah. Dikatakan demikian, oleh karena tidak adanya tuduhan yang mengarah pada penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Said Didu tidak berkehendak dengan maksud untuk menghina dan/atau mencemarkan nama baik," ungkap Abdul Chair.

Selanjutnya, dalam Pasal 14 dan 15 UU 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana mempersyaratkan harus ada akibat terjadinya keonaran di kalangan rakyat yang demikian meluas.

Dengan demikian, delik Pasal a quo adalah delik materil, sedangkan keonaran menunjuk adanya kegemparan, kerusuhan atau keributan.

"Pada pernyataan Said Didu, tidak ada kondisi sebagaimana dipersyaratkan. Pernyataan Said Didu tidak layak untuk diproses secara hukum, sebab tidak terpenuhinya unsur delik sebagaimana dilaporkan," pungkasnya.

Sumber: rmol.id

Postingan populer dari blog ini

Kerap Hina Habib Rizieq Dan Anies, Saat Sakit Hingga Meninggal Anies Yang Mengurusnya

Senin, 13 April 2020

Faktakini.net

Hari ini saya harus ucapkan terimaa kasih kepada senior saya abangda Lukman Hakiem yang mantan anggota DPR dan penasihat ahli Wapres Hamzah Haz serta staf perdana menteri M Natsir... Beliau dengan lapang hati meminta bantuan langsung kepada Gubenur DKI Anies Baswedan atas segala kendala selama senior saya AE Priyono di rawat di rumah sakit, mulai dari pemintaan tes swab corona hingga pencarian rumah sakit, hingga proses pemakaman.

''Saya terima kasih kepada Anies Baswedan yang merespons WA saya dengan cepat soal perawatan kepada sahabat saya AE Priyono. Begitu saya WA dan telepon, langsung Anies mengerahkan tenaga medis ke AE Priyono.

Bahkan ketika saya kabari bila AE wafat, Anies langsung respons dengan mengatakan bantuan apalagi yang masih bisa dilakukan? Saya jawab dengan minta agar bantu soal pemakamannya. Anies jawab Okey. Di situ Saya terharu,'' katanya.

Mengapa terharu? Abangda Lukman mengatakan karena dia tahu AE Priyono seri…

Video Langka NBC Tahun 1967: Inilah Orang-Orang PKI Pembunuh Para Jendral!

Sabtu, 26 September 2020

Faktakini.net, Jakarta - Dalam laporan khusus NBC News (media Amerika Serikat) tahun 1967 ini, koresponden Ted Yates meliput perjuangan politik, sosial dan ekonomi Indonesia, satu dari negara Asia Tenggara yang baru saja mengalami upaya kudeta. Film Dokumenter ini merupakan satu bagian dari trilogi yang diproduksi oleh Yates.

Klik video:


Bikin Resah Umat Islam, Penyebar 'Nasi Anjing' Di Bulan Ramadhan Diamankan Polisi

Ahad, 26 April 2020

Faktakini.net, Jakarta - Di tengah kesucian bulan Ramadhan, ada saja ulah yang dilakukan oleh sekelompok orang yang meresahkan umat Islam.

Kelompok tersebut membagikan nasi bungkus yang mereka beri nama "nasi anjing", walaupun kemudian ternyata menurut pengakuan mereka, tidak ada daging anjing dalam menu yang mereka bagikan.

Entah tujuannya untuk mencari sensasi atau bagaimana, ulah mereka jelas meresahkan umat Islam, karena daging anjing diharamkan oleh umat Islam.

Jumhur ulama menghukumi daging anjing haram untuk dimakan, meski disembelih secara syariat.

Alasannya, anjing termasuk dalam binatang bertaring yang keharamannya jelas. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Idris al-Khaulani dari Abi Tha'labah al-Khusyani, "Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang memakan setiap binatang buas yang bertaring." (Muttafaq 'Alaih)

Dalam hadis lain, dari Ubaidah bin Sufyan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Memakan setiap …