Langsung ke konten utama

Featured Post

Gatot Nurmantyo: Saya Dicopot Karena Putar Film G 30 S / PKI

Selasa, 22 September 2020

Faktakini.net, Jakarta - Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) periode 2015-2017, Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo mengisahkan mengapa ia dicopot dari jabatannya di penghujung 2017. Padahal, ia harusnya masih berkarier di TNI sampai masa pensiun akhir Maret 2018.

Secara tiba-tiba, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot Gatot dengan mengirim surat ke pimpinan DPR agar digantikan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Hadi Tjahjanto. Pun mutasi terakhir yang diteken Gatot akhirnya dibatalkan oleh Hadi.

Menurut Gatot, penggantian posisi pucuk pimpinan TNI terjadi lantaran ia bersikukuh menginstruksikan seluruh jajaran TNI untuk memutar atau menonton film Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia (G30S/PKI) pada 2017. Keputusan Gatot kala itu memang mengagetkan banyak pihak.

"Pada saat itu saya punya sahabat dari salah satu partai, saya sebut saja PDIP. 'Pak Gatot hentikan itu, kalau tidak, pasti Pak Gatot akan diganti'. Saya bilang terim…

Dr Abdul Chair: Menyoal Kegentingan Ancaman Bahaya Dalam Regulasi Tangani Corona




Rabu, 13 Mei 2020

Faktakini.net

*MENYOAL KEGENTINGAN ANCAMAN BAHAYA DALAM REGULASI PENANGGULANGAN VIRUS CORONA*

Dr. H. Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H.
(Direktur HRS Center)


Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan, kini telah disahkan menjadi undang-undang. Perppu a quo mengandung ketidakjelasan tujuan. Syarat, “hal ihwal kegentingan yang memaksa” menurut Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 tidak terpenuhi. Kita ketahui, selain pandemi COVID-19, keberlakuan Perppu menunjuk pula adanya ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, namun tidak ada kejelasan perihal ancaman yang dimaksudkan.

Lazimnya, suatu ancaman menunjuk gejala atau fakta tertentu. Terlebih lagi, ancaman disini bukan merupakan peristiwa alam. Ancaman tentu menunjuk pada perbuatan subjek hukum, bisa orang atau badan hukum. Perbuatan subjek hukum yang manakah yang dianggap sebagai ancaman? Selanjutnya, penting dipertanyakan, bagaimana kekuatan deklarasi bencana nasional dalam Keppres Nomor 12 Tahun 2020 yang notabene diterbitkan setelah Perppu? Diterbitkannya Perppu didasarkan pada deklarasi kedaruratan kesehatan masyarakat melalui Keppres Nomor 11 Tahun 2020, yang sejatinya untuk melindungi keselamatan jiwa masyarakat, bukan ditujukan untuk kepentingan ekonomi.

Kedua Keppres tersebut memiliki ‘kandungan’ yang berbeda. Keppres Nomor 11 keberlakuannya menunjuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan. Adapun Keppres Nomor 12 didasarkan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Menjadi jelas bahwa penetapan status bencana nasional dimaksudkan sebagai dalil pembenar adanya ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan. Hal ini guna memenuhi parameter “kegentingan yang memaksa”.

Tidak dapat dipungkiri, jika acuan Perppu untuk penanganan darurat ekonomi mendasarkan pada kedaruratan kesehatan masyarakat tentulah tidak memenuhi syarat. Kedaruratan kesehatan masyarakat sangat ‘muskil’ untuk dihubungkan dengan terancamnya perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan. Di sisi lain, status bencana nasional dideklarasikan pasca terbitnya Perppu dan tentunya tidak dapat menjadi alasan yuridis. Kondisi demikian, menunjukkan adanya kekacauan logika kerangka berpikir pemerintah.

Mengacu kepada pentahapan penanggulangan bencana, maka penyelenggaraan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan sepertinya dimasukkan ke dalam pengertian ruang lingkup “tanggap darurat” dan “pascabencana” sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Penanggulangan Bencana. Tegasnya, kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan termasuk dalam kedua pengertian tersebut. Dapat dikatakan adanya agenda ‘terselubung’ di balik deklarasi bencana nasional dan berkorespondensi dengan Perppu Nomor 1 Tahun 2020. Pantaslah dalam Keppres Nomor 12 tidak lagi mencantumkan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan sebagai butir mengingat. Pemerintah telah melakukan ‘analogi’ penanggulangan kebencanaan – yang sejatinya diperuntukkan untuk bencana alam – sama dengan penanggulangan terhadap keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan yang terpuruk. Oleh karena itu, terbitnya Keppres Nomor 12 lebih dimaksudkan mempertegas alasan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan sebagai bidang yang harus ditangani dengan cara-cara luar biasa dan menyimpang dari regulasi yang ada. Tidaklah mengherankan beberapa ketentuan dalam 12 (dua belas) Undang-Undang telah dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan Perppu a quo.

Perppu telah ‘mendompleng’ pandemi COVID-19. Dengan kata lain, Perppu telah menjadikan penanganan pandemi COVID-19 sebatas ‘etalase’ belaka. Kepentingan kedaruratan kesehatan masyarakat relatif minimalis. Berbading terbalik dengan kepentingan oligarki korporasi. Dipastikan masyarakat akan kembali mengajukan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi, sebab bertentangan dengan aksiologi hukum “kepastian hukum yang adil” sebagaimana disebut dalam Pasal 28D ayat 1 UUD 1945.


Jakarta, 13 Mei 2020.

Postingan populer dari blog ini

Kerap Hina Habib Rizieq Dan Anies, Saat Sakit Hingga Meninggal Anies Yang Mengurusnya

Senin, 13 April 2020

Faktakini.net

Hari ini saya harus ucapkan terimaa kasih kepada senior saya abangda Lukman Hakiem yang mantan anggota DPR dan penasihat ahli Wapres Hamzah Haz serta staf perdana menteri M Natsir... Beliau dengan lapang hati meminta bantuan langsung kepada Gubenur DKI Anies Baswedan atas segala kendala selama senior saya AE Priyono di rawat di rumah sakit, mulai dari pemintaan tes swab corona hingga pencarian rumah sakit, hingga proses pemakaman.

''Saya terima kasih kepada Anies Baswedan yang merespons WA saya dengan cepat soal perawatan kepada sahabat saya AE Priyono. Begitu saya WA dan telepon, langsung Anies mengerahkan tenaga medis ke AE Priyono.

Bahkan ketika saya kabari bila AE wafat, Anies langsung respons dengan mengatakan bantuan apalagi yang masih bisa dilakukan? Saya jawab dengan minta agar bantu soal pemakamannya. Anies jawab Okey. Di situ Saya terharu,'' katanya.

Mengapa terharu? Abangda Lukman mengatakan karena dia tahu AE Priyono seri…

Bikin Resah Umat Islam, Penyebar 'Nasi Anjing' Di Bulan Ramadhan Diamankan Polisi

Ahad, 26 April 2020

Faktakini.net, Jakarta - Di tengah kesucian bulan Ramadhan, ada saja ulah yang dilakukan oleh sekelompok orang yang meresahkan umat Islam.

Kelompok tersebut membagikan nasi bungkus yang mereka beri nama "nasi anjing", walaupun kemudian ternyata menurut pengakuan mereka, tidak ada daging anjing dalam menu yang mereka bagikan.

Entah tujuannya untuk mencari sensasi atau bagaimana, ulah mereka jelas meresahkan umat Islam, karena daging anjing diharamkan oleh umat Islam.

Jumhur ulama menghukumi daging anjing haram untuk dimakan, meski disembelih secara syariat.

Alasannya, anjing termasuk dalam binatang bertaring yang keharamannya jelas. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Idris al-Khaulani dari Abi Tha'labah al-Khusyani, "Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang memakan setiap binatang buas yang bertaring." (Muttafaq 'Alaih)

Dalam hadis lain, dari Ubaidah bin Sufyan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Memakan setiap …

(Video) Sambil Cium Tangan Habib Umar Assegaf, Asmadi Ketua Satpol PP Minta Maaf

Jum'at, 22 Mei 2020

Faktakini.net, Jakarta - Asmadi, Ketua Satpol PP Kecamatan Dukuh Pakis yang sempat mengkasari Habib Umar bin Abdullah Assegaf, pada malam ini Jum'at (22/5/2020) akhirnya mendatangi kediaman Habib Umar di Bangil, Pasuruan. Kemudian ia mencium tangan sang dzurriyah Rasulullah SAW, lalu memohon maaf.

Begitu lama Asmadi yang merupakan Kepala Satpol PP Kecamatan Dukuh Pakis itu mencium tangan Habib Umar, ia ingin kekhilafan nya dimaafkan, dan alhamdulillah dengan keikhlasan hati yang seluas samudera, Habib Umar pun memaafkan Asmadi.

Asmadi mengaku saat itu ia sedang sangat kecapekan sehingga ia khilaf. Habib Umar kemudian memeluk Asmadi, dan peristiwa ini disambut hangat oleh para jamaah dan tamu yang hadir, yang langsung melantunkan sholawat.

Sebagaimana diketahui Asmadi yang sempat  mendorong dan mengkasari Habib Umar di pos check point Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Exit Tol Satelit pada Rabu (20/5/2020) sore, dikecam luas oleh umat Islam se-Indo…