Langsung ke konten utama

Featured Post

Infiltrasi PKI Menghancurkan Nama DI / TII

Ahad, 27 September 2020

Faktakini.net

*INFILTRASI PKI MENGHANCURKAN NAMA DI/TII*

Oleh : Muzaki Ruthab

Kalau kita tarik kebelakang perjuangan politik umat Islam tahun 1947 benar-benar berada dalam tekanan kekuatan militer yang pada masa-masa itu seluruhnya berada ditangan orang-orang kiri yaitu PKI dan kaum Sosialisme.

Pertentangan semakin meruncing ketika Menteri Pertahanan Amir Sjarifuddin membentuk Inspektorat Perjuangan sebagai badan yang mewadahi laskar-laskar perjuangan rakyat.

Sejak Amir Sjarifuddin menjadi Menteri Pertahanan, semua perwira tentara Republik adalah anggota kaum kiri (Komunis dan Sosialis), dan dengan demikian, kemungkinan Laskar Sabilillah dan Hizbullah diterima untuk masuk TNI sangat tipis karena kurangnya pendidikan para laskar tersebut.

Laskar-laskar Islam juga khawatirkan TNI hanya akan mengambil senjatanya, dan kemudian mereka segera dipulangkan ke tempatnya masing-masing. Kekhawatiran laskar-laskar Islam terhadap keberadaan kelompok kiri dalam tubuh TNI se…

Dr Abdul Chair: Implikasi Hukum Status New Normal

Kamis, 28 Mei 2020

Faktakini.net

*IMPLIKASI HUKUM STATUS NEW NORMAL*

*Dr. H. Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H.*
(Direktur HRS Center)


Pemerintah selalu menghadirkan kebijakan yang membingungkan dan sekaligus meresahkan masyarakat, dalam hal ini rencana pemberlakuan new normal. Patut dicatat pemberlakuan new normal bukan ‘pelonggaran’ Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) melainkan ‘pencabutan’. Tidak ada istilah pelonggaran dalam regulasi PSBB.

Substansi Keputusan dan Surat Edaran Menteri Kesehatan yang ditujukan untuk mendukung keberlangsungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung mengarah kepada pencabutan atas PSBB sebagaimana diatur dalam  PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Dengan demikian, regulasi Kemenkes bertentangan dengan PP Nomor 21 Tahun 2020. Selain itu, juga bertentangan dengan Keppres Nomor 11 Tahun 2020 sebagai penetapan status “Kedaruratan Kesehatan Masyarakat”. Kedaruratan kesehatan masyarakat, sesuai dengan penamaannya bersifat luar biasa. Oleh karena itu, tidak dapat dibenarkan pengambilan kebijakan dengan dasar pendekatan ekonomi.

Lebih lanjut, pada Pasal 2 PP Nomor 21 Tahun 2020 disebutkan bahwa penerapan PSBB harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Secara a contrario, pencabutannya juga harus mengacu kepada pendekatan tersebut, khususnya pertimbangan epidemiologis dan penurunan kurva kasus positif Covid-19. Pada kenyataannya, kondisi saat ini menunjukan kurva belum menurun signifikan. Sebagai contoh, di Jakarta setelah empat hari mengalami penurunan, ternyata kembali menaik. Total pasien positif kini sebanyak 6.826 orang atau bertambah 137 orang (27/5/2020). Dengan demikian, status new normal yang diiringi dengan pernyataan “berdamai dengan Covid-19” sangat tidak beralasan. New normal telah mengabaikan faktor risiko kesehatan masyarakat. Probabilitas risiko kesehatan masyarakat demikian tinggi dan mengancam keselamatan jiwa masyarakat secara berkelanjutan. Dengan dibukanya kembali pusat-pusat perbelanjaan, maka itu sama saja dengan memperbesar terjadinya risiko kesehatan masyarakat.

Jika Pemerintah tetap ingin memberlakukan new normal, maka menurut Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, Pemerintah Pusat harus menetapkan pencabutan status Kedaruratan Kesehatan Kesehatan. Tidak bisa tidak, sebab Kedaruratan Kesehatan Masyarakat disebutkan satu kesatuan “menetapkan dan mencabut Kedaruratan Kesehatan Masyarakat”. Mengacu kepada ketentuan ini, dipertanyakan kelonggaran PSBB, khususnya pembukaan kembali pusat perbelanjaan. Begitu pun status “Bencana Nasional” yang diterbitkan melalui Keppres Nomor 12 Tahun 2020 juga harus dicabut. Secara yuridis, sifat “kedaruratan dan kebencanaan” sudah tidak ada lagi dengan adanya pemberlakuan new normal. Dengan kata lain, kedua maklumat tersebut sudah tidak bermakna atau telah kehilangan obyeknya. Tidak hanya itu, keberlakuan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang kini sudah disahkan menjadi Undang-Undang juga tidak lagi memiliki kekuatan berlaku, baik secara yuridis maupun sosiologis.

Terlepas dari implikasi hukum di atas, tentunya tidak akan mungkin Pemerintah melakukannya. Dikatakan demikian, kepentingan penyelamatan ekonomi memang telah menjadi tujuan utama. Adapun mewabahnya virus Corona hanya menjadi ‘pintu masuk’ terbitnya Perppu a quo dengan alasan adanya “kegentingan yang memaksa.” Patut dicatat, sejak awal telah penulis katakan, bahwa dalil “kegentingan yang memaksa” adalah akal-akalan belaka. Dimaksudkan hanya untuk kepentingan ekonomi. Di sisi lain, maklumat Bencana Nasional mengandung maksud tertentu dan sekarang ini berkorelasi dengan status new normal.

Penulis juga pernah mengatakan ada agenda ‘terselubung’ di balik maklumat itu. Jika kita memperhatikan pentahapan penanggulangan bencana dalam Undang-Undang Penanggulangan Bencana, maka new normal merupakan bagian dari upaya pemulihan pascabencana dengan melakukan upaya rehabilitasi. Sasaran utama rehabilitasi adalah normalisasi. Normalisasi di sini tentunya diarahkan untuk kepentingan ekonomi, termasuk pembukaan kembali pusat-pusat perbelanjaan. Begitu pun penyelenggaraan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan sepertinya memang dimasukan juga ke dalam pengertian pascabencana itu. Pantaslah dalam Keppres 12 Tahun 2020  tidak lagi mencantumkan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan sebagai butir mengingat, melainkan diganti dengan Undang-Undang Penanggulangan Bencana. Dikatakan demikian, jika acuannya hanya Kedaruratan Kesehatan Masyarakat tentulah tidak memenuhi syarat. Kedaruratan Kesehatan Masyarakat sangat ‘muskil’ untuk dihubungkan dengan terancamnya perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan. Dengan kebijakan new normal semakin menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan analogi penanggulangan kebencanaan termasuk bidang ekonomi, padahal diperuntukan untuk bencana alam.

Lebih jauh, dalam Pembukaan UUD 1945  terdapat kalimat “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Jelas maksud dan tujuannya, ditujukan terhadap terjaminnya keselamatan jiwa rakyat. Pada Pasal 4 huruf a Undang-Undang Penanggulangan Bencana disebutkan bahwa penanggulangan bencana bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. Jadi, perihal keselamatan jiwa rakyat harus didahulukan, bukan malah sebaliknya melindungi keberlangsungan usaha di tengah ancaman pandemi ini.

Rakyat selalu dituntut untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum dalam masa pandemi Covid-19, namun sangat disayangkan pemerintah sendiri melakukan pelanggaran hukum. Pemerintah hanya mengejar kepastian penyelamatan ekonomi, namun menanggalkan kepastian mengupayakan keselamatan jiwa rakyat dengan seksama. Dalam banyak hal, pemerintah memang selalu dalam ketidakpastian. Sebagai anotasi akhir, dapat penulis katakan bahwa pernyataan “berdamai dan hidup berdampingan dengan Corona”, bermakna pemerintah menyerah kalah dalam peperangan melawan Corona dan perang itu diserahkan kepada masing-masing individu masyarakat.


Jakarta, 28 Mei 2020.
🙏🙏🙏

Postingan populer dari blog ini

Kerap Hina Habib Rizieq Dan Anies, Saat Sakit Hingga Meninggal Anies Yang Mengurusnya

Senin, 13 April 2020

Faktakini.net

Hari ini saya harus ucapkan terimaa kasih kepada senior saya abangda Lukman Hakiem yang mantan anggota DPR dan penasihat ahli Wapres Hamzah Haz serta staf perdana menteri M Natsir... Beliau dengan lapang hati meminta bantuan langsung kepada Gubenur DKI Anies Baswedan atas segala kendala selama senior saya AE Priyono di rawat di rumah sakit, mulai dari pemintaan tes swab corona hingga pencarian rumah sakit, hingga proses pemakaman.

''Saya terima kasih kepada Anies Baswedan yang merespons WA saya dengan cepat soal perawatan kepada sahabat saya AE Priyono. Begitu saya WA dan telepon, langsung Anies mengerahkan tenaga medis ke AE Priyono.

Bahkan ketika saya kabari bila AE wafat, Anies langsung respons dengan mengatakan bantuan apalagi yang masih bisa dilakukan? Saya jawab dengan minta agar bantu soal pemakamannya. Anies jawab Okey. Di situ Saya terharu,'' katanya.

Mengapa terharu? Abangda Lukman mengatakan karena dia tahu AE Priyono seri…

Bikin Resah Umat Islam, Penyebar 'Nasi Anjing' Di Bulan Ramadhan Diamankan Polisi

Ahad, 26 April 2020

Faktakini.net, Jakarta - Di tengah kesucian bulan Ramadhan, ada saja ulah yang dilakukan oleh sekelompok orang yang meresahkan umat Islam.

Kelompok tersebut membagikan nasi bungkus yang mereka beri nama "nasi anjing", walaupun kemudian ternyata menurut pengakuan mereka, tidak ada daging anjing dalam menu yang mereka bagikan.

Entah tujuannya untuk mencari sensasi atau bagaimana, ulah mereka jelas meresahkan umat Islam, karena daging anjing diharamkan oleh umat Islam.

Jumhur ulama menghukumi daging anjing haram untuk dimakan, meski disembelih secara syariat.

Alasannya, anjing termasuk dalam binatang bertaring yang keharamannya jelas. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Idris al-Khaulani dari Abi Tha'labah al-Khusyani, "Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang memakan setiap binatang buas yang bertaring." (Muttafaq 'Alaih)

Dalam hadis lain, dari Ubaidah bin Sufyan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Memakan setiap …

(Video) Sambil Cium Tangan Habib Umar Assegaf, Asmadi Ketua Satpol PP Minta Maaf

Jum'at, 22 Mei 2020

Faktakini.net, Jakarta - Asmadi, Ketua Satpol PP Kecamatan Dukuh Pakis yang sempat mengkasari Habib Umar bin Abdullah Assegaf, pada malam ini Jum'at (22/5/2020) akhirnya mendatangi kediaman Habib Umar di Bangil, Pasuruan. Kemudian ia mencium tangan sang dzurriyah Rasulullah SAW, lalu memohon maaf.

Begitu lama Asmadi yang merupakan Kepala Satpol PP Kecamatan Dukuh Pakis itu mencium tangan Habib Umar, ia ingin kekhilafan nya dimaafkan, dan alhamdulillah dengan keikhlasan hati yang seluas samudera, Habib Umar pun memaafkan Asmadi.

Asmadi mengaku saat itu ia sedang sangat kecapekan sehingga ia khilaf. Habib Umar kemudian memeluk Asmadi, dan peristiwa ini disambut hangat oleh para jamaah dan tamu yang hadir, yang langsung melantunkan sholawat.

Sebagaimana diketahui Asmadi yang sempat  mendorong dan mengkasari Habib Umar di pos check point Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Exit Tol Satelit pada Rabu (20/5/2020) sore, dikecam luas oleh umat Islam se-Indo…