Langsung ke konten utama

Featured Post

(Video) TNI - FPI Bekasi Evakuasi Korban Banjir Di Jati Asih

Jum'at, 28 Februari 2020

Faktakini.net, Jakarta - Curah hujan yang sangat tinggi yang turun sejak Senin (24/2/2020) malam, membuat beberapa wilayah di Kota Bekasi kembali dilanda banjir hari Selasa (25/2/2020).

Perum Nasio yang terletak di Jatiasih, Bekasi, juga kembali dilanda banjir besar, setelah sebelumnya pada awal Januari lalu juga dilanda banjir besar.

Namun alhamdulillah para Relawan FPI Kota Bekasi dan Sayap Juangnya (HILMI) dengan sigap langsung terjun di lokasi banjir Perum Nasio, untuk menolong para korban banjir dan memberikan segala bantuan yang mereka bisa termasuk mengevakuasi para korban.

Hari Selasa (25/2/2020) siang, para Relawan FPI Kota Bekasi bersama TNI dengan dibantu oleh warga masyarakat setempat, mengevakuasi para korban banjir di perumahan Nasio, Jati Asih.

Klik video:


Tegas! Pertentangkan Agama - Pancasila, MUI: Pecat Yudian Kepala BPIP!


Rabu, 12 Februari 2020

Faktakini.net, Jakarta - Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ustadz Anwar Abbas mempertanyakan pernyataan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof Yudian Wahyudi yang menyebut agama adalah musuh Pancasila.

“Saya tidak mengerti dan tidak bisa memahami pernyataan kepala BPIP yang menyatakan agama jadi musuh terbesar Pancasila,” kata Ustadz Anwar kepada wartawan di Jakarta, Rabu (12/2/2020).

Anwar yang juga Ketua PP Muhammadiyah itu mengatakan, jika benar Yudian memiliki pandangan seperti itu maka Presiden Joko Widodo agar memberhentikan Kepala BPIP itu.

Menurutnya, pemberhentian tidak dengan hormat tepat dilakukan karena pemikiran dan pemahaman Yudian tentang Pancasila akan sangat mengancam eksistensi negara.

“Bagaimana bisa seorang kepala BPIP punya pemahaman seperti itu,” kata dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta itu, dikutip Antara.

Anwar mengatakan jika cara pandang Kepala BPIP soal agama harus diberangus tersebut menjadi opini publik maka eksistensi dari Pancasila, itu sendiri jelas terancam.

Padahal, lanjut Anwar, agama itu sendiri merupakan unsur dalam Pancasila, itu yaitu sila pertama yakni Ketuhanan yang Maha Esa.

“Di buang? Kalau dibuang berarti tidak Pancasila lagi dan berarti negara ini bubar,” kata Wakil Rektor II Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Jakarta itu.

Untuk itu, kata Anwar, keinginan Presiden Jokowi yang ingin Pancasila lewat BPIP dipahami dengan baik oleh masyarakat tentu menjadi terganjal jika sikap Yudian justru bertolak dari sila pertama itu sendiri.

“Kalau yang bersangkutan benar punya pandangan seperti, itu maka pilihan yang tepat untuk kebaikan bangsa dan negara yaitu yang bersangkutan mundur atau dimundurkan,” katanya.

Menurutnya, jika Yudian Wahyudi tidak diberhentikan maka sejatinya BPIP sudah kehilangan kepercayaan dari rakyat.

Foto: Ustadz Anwar Abbas

Sumber: gatra.com

Postingan populer dari blog ini

Para Mahasiswa Papua Datangi Markas Laskar FPI Kota Malang Minta Perlindungan

Rabu, 21 Agustus 2019
Faktakini.net, Jakarta - Yaqub bersama para Pelajar dan Mahasiswa dari Papua mendatangi Markas FPI Kota Malang guna meminta pengamanan. Yakub dan para pelajar Papua mengaku sudah sangat putus asa, khawatir atas keselamatan mereka, usai insiden bendera Merah Putih dibuang ke selokan di Surabaya yang berujung penangkapan 43 Mahasiswa Papua dan kemudian terjadi kerusuhan di Papua dan Papua Barat, Senin (19/8/2019).
Andre Aston Wali Laskar LPI Kota Malang dengan senang hati menerima Kedatangan mereka dan memberikan pengamanan.
Andre meminta para pelajar agar tetap bersekolah dan kuliah di kota Malang, dan FPI kota Malang siap melindungi mereka.
"Sesuai dengan instruksi Panglima Besar LPI (Ustadz Maman Suryadi), diketahui oleh Imam Besar (Habib Rizieq Shihab), kami melindungi orang-orang Papua yang ada di Malang, kami melindungi orang-orang Papua yang sedang belajar di kota Malang. Jadi kalau ada gangguan segala macam, tidak sempat lapor ke pihak (aparat), l…

KPK Akan Beberkan Korupsi Infrastruktur Rezim Jokowi Yang Rugikan Miliaran Rupiah

Ahad, 17 Maret 2019

Faktakini.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengusut kasus dugaan korupsi terkait proyek infrastruktur di era pemerintaan Jokowi - JK ini. Kali ini, proyek infrastruktur yang diduga dikorupsi berada di daerah.

“Penyidikan baru, korupsi infrastruktur di daerah,” ucap juru bicara KPK Febri Diansyah, Kamis (13/3).

Kendati demikian, Febri belum menjelaskan proyek infrastruktur di daerah mana yang diduga dikorupsi. Dia hanya menyebut proyek infrastruktur yang dimaksud yaitu jembatan.

Akibat korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian puluhan miliar rupiah. “Diduga kerugian negara puluhan miliar,” tegas Febri.

Rencananya, informasi lebih jauh atau terkait perkembangan akan disampaikan dalam konferensi pers bersama pimpinan KPK. “Sore atau malam ini jika tidak ada kendala akan kami sampaikan perkembangan hasil penyelidikan melaui konferensi pers,” tuturnya.

Sebelumnya, KPK saat ini juga tengah menangani beberapa kasus dugaan korupsi terkait proy…

500 Banci Tumpah Ruah Di Stadion GBK Ikuti Kampanye Jokowi - Ma'ruf

Sabtu, 13 April 2019

Faktakini.com, Jakarta - 500 Banci tumpah ruah memadati Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Senayan Jakarta untuk mengikuti kampanye paslon nomor urut 01 Jokowi - Ma'ruf, Sabtu (13/4/2019).

Mereka kaum banci alias waria yang antara lain tergabung dalam Komunitas Forum Komunikasi Waria se-Indonesia ini menyatakan dukungannya terhadap capres petahana itu.

Ketua Komunitas Forum Komunikasi Waria se-Indonesia, Yulianus Rettoblaut mengatakan ada sekitar 500 waria se-DKI Jakarta yang turut hadir dalam kegiatan kampanye terakhir Jokowi-Maruf ini.

Waria-waria ini mengklaim Jokowi kinerjanya saat menjadi presiden selama kurang lebih lima tahun terakhir sudah terbukti.

"Kami mendukung Pak Jokowi karena kinerjanya sudah terbukti dengan pelayanan dan pembangunan infrastrukturnya di seluruh Indonesia," kata Mami Yuli sapaan akrabnya kepada Suara.com di GBK, Sabtu (13/4/2019).

Dia berharap Jokowi-Maruf bisa menangkan Pilpres 2019 dan lebih memperhatikan hak asasi mer…