Langsung ke konten utama

Featured Post

Omnibus Law, Politik Hukum Indonesia, Dan Keadilan Sosial

Sabtu, 22 Februari 2020

Faktakini.net

*OMNIBUS LAW, POLITIK HUKUM INDONESIA, DAN KEADILAN SOSIAL*
Munarman
Direktur An Nashr Institute

Dalam Prolegnas 2020 yang telah disepakati oleh Menkumham, Baleg DPR dan Panitia Perancang UU DPD RI tanggal 16 Januari 2016, memuat 4 RUU yang akan di bahas dengan *metode Omnibus Law* antara lain *RUU Kefarmasian, RUU Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian , RUU Cipta Lapangan Kerja dan RUU Ibukota Negara*, Daftar Prolegnas ini tentunya akan tetap dilanjutkan menjadi Prolegnas 2020.

Methode Omnibus law sendiri telah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Super Prioritas 2020. Presiden berharap DPR dapat menyelesaikan UU omnibus law dalam waktu 100 hari.


*COMMON LAW VS CIVIL LAW*

Omnibus Law ini adalah methode pembentukan UU yang biasa dilakukan di negara dengan sistem common law.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional pernah melontarkan tentang konsep omnibus law atau juga dikenal omnibus bill.…

Setelah Menuai Desakan Deras, Risma Akhirnya Cabut Laporan Terhadap Zikria



Sabtu, 8 Februari 2020

Faktakini.net, Jakarta - Beberapa hari setelah menuai kecaman deras, Tri Rismaharini Wali Kota Surabaya akhirnya resmi mencabut laporan polisi atas Zikria (43), pemilik akun facebook Zikria Dzatil yang diduga menghinanya.

Surat pencabutan laporan itu diantarkan oleh Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota (pemkot) Surabaya ke Polrestabes Surabaya.

Ira Tursilowati Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengaku, dirinya sendiri yang mengantarkan surat pencabutan laporan itu pada Jumat (7/2/2020) kemarin, tepatnya sekitar pukul 11.00 WIB.

Surat pencabutan laporan itu diterima langsung oleh AKBP Sudamiran Kasatreskrim Polrestabes Surabaya di Polrestabes Surabaya.

"Perihal surat itu adalah permohonan pencabutan pengaduan dan pelaporan. Yang mana inti dari surat itu adalah pencabutan laporan," kata Ira dalam rilis yang diterima suarasurabaya.net, Sabtu (8/2/2020).

Menurut Ira, pencabutan laporan itu karena ZKR sudah dua kali mengirimkan surat permohonan maaf kepada Wali Kota Risma melalui Kombes Pol Sandi Nugroho Kapolrestabes Surabaya. Dalam surat itu, ZKR sudah meminta maaf kepada Wali Kota Risma dan juga seluruh warga Kota Surabaya.

"Pada intinya, karena sudah ada permohonan maaf dari yang bersangkutan, makanya Bu Wali mengajukan surat pencabutan laporan ini," kata Ira.

Ira memastikan, dengan adanya surat pencabutan laporan itu, berarti permasalahan antara Wali Kota Risma dengan ZKR sudah selesai. Bahkan, Ira memastikan bahwa Wali Kota Risma sudah sangat tulus memaafkan ZKR.

"Untuk proses selanjutnya, kami memasrahkan semua kepada pihak kepolisian. Sebab, bagaimana pun juga, menghentikan perkara itu ada tahapan-tahapannya yang harus dilalui," kata Ira.

Sebelumnya, Tri Rismaharini Wali Kota Surabaya memaafkan Zikria Dzatil tersangka pencemaran nama baik melalui media sosial. Dalam Konferensi Pers, Rabu (5/2/2020), Risma menyatakan sebagai sesama manusia harus saling memaafkan.

Namun, meski sudah memaafkan, Risma tetap menyerahkan proses hukum yang sedang berjalan ke Polrestabes Surabaya.

"Saya maafkan yang bersangkutan. Saya maafkan karena saya manusia, karena beliaunya juga manusia. Urusan hukum seterusnya saya serahkan ke Pak Kapolres," ujar Risma didampingi Kombes Pol Sandi Nugroho Kapolrestabes Surabaya di rumah dinas wali kota Jl Sedap Malam, Rabu (5/2/2020).

Sebelumnya, begitu deras desakan dari warga masyarakat dan para netizen agar Risma mencabut tuntutannya, antara lain dari PERADI Surabaya.

Saran agar Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma mencabut laporannya untuk tersangka penghina dirinya, Zikria Dzatil, disampaikan oleh banyak pihak. Di antaranya oleh Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Surabaya, Hariyanto. Risma diminta menjadi teladan sebagai pemimpin yang tenang dalam merespons kritik dan olokan.

Hariyanto memaklumi postingan tersangka Zikria di akun Facebooknya yang mengemas kritikan terhadap Risma dengan nada menghina. Tetapi Risma juga perlu menahan diri di tengah ingar bingar kebebasan berbicara di media sosial.

"Penghinaan itu sama sekali tidak membuat nama Bu Risma jatuh," katanya kepada wartawan pada Kamis, 6 Februari 2020.

Andaikata Risma merespons itu dengan tenang dan santai, justru hal itu menjadi teladan bagi masyarakat Surabaya, bahkan secara nasional. Karena itu, memaafkan perlu dibarengi dengan pencabutan laporan.

"Sehingga tidak ada lagi proses hukum yang saat ini masih berlangsung dengan ditangani Polrestabes Surabaya," ujar Hariyanto.

Foto: Tri Rismaharini Wali Kota Surabaya saat konferensi Pers di kediamannya Jalan Sedap Malam, Rabu (5/2/2020). Foto: dok./Abidin suarasurabaya.net

Sumber: suarasurabaya.net

Postingan populer dari blog ini

Para Mahasiswa Papua Datangi Markas Laskar FPI Kota Malang Minta Perlindungan

Rabu, 21 Agustus 2019
Faktakini.net, Jakarta - Yaqub bersama para Pelajar dan Mahasiswa dari Papua mendatangi Markas FPI Kota Malang guna meminta pengamanan. Yakub dan para pelajar Papua mengaku sudah sangat putus asa, khawatir atas keselamatan mereka, usai insiden bendera Merah Putih dibuang ke selokan di Surabaya yang berujung penangkapan 43 Mahasiswa Papua dan kemudian terjadi kerusuhan di Papua dan Papua Barat, Senin (19/8/2019).
Andre Aston Wali Laskar LPI Kota Malang dengan senang hati menerima Kedatangan mereka dan memberikan pengamanan.
Andre meminta para pelajar agar tetap bersekolah dan kuliah di kota Malang, dan FPI kota Malang siap melindungi mereka.
"Sesuai dengan instruksi Panglima Besar LPI (Ustadz Maman Suryadi), diketahui oleh Imam Besar (Habib Rizieq Shihab), kami melindungi orang-orang Papua yang ada di Malang, kami melindungi orang-orang Papua yang sedang belajar di kota Malang. Jadi kalau ada gangguan segala macam, tidak sempat lapor ke pihak (aparat), l…

KPK Akan Beberkan Korupsi Infrastruktur Rezim Jokowi Yang Rugikan Miliaran Rupiah

Ahad, 17 Maret 2019

Faktakini.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengusut kasus dugaan korupsi terkait proyek infrastruktur di era pemerintaan Jokowi - JK ini. Kali ini, proyek infrastruktur yang diduga dikorupsi berada di daerah.

“Penyidikan baru, korupsi infrastruktur di daerah,” ucap juru bicara KPK Febri Diansyah, Kamis (13/3).

Kendati demikian, Febri belum menjelaskan proyek infrastruktur di daerah mana yang diduga dikorupsi. Dia hanya menyebut proyek infrastruktur yang dimaksud yaitu jembatan.

Akibat korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian puluhan miliar rupiah. “Diduga kerugian negara puluhan miliar,” tegas Febri.

Rencananya, informasi lebih jauh atau terkait perkembangan akan disampaikan dalam konferensi pers bersama pimpinan KPK. “Sore atau malam ini jika tidak ada kendala akan kami sampaikan perkembangan hasil penyelidikan melaui konferensi pers,” tuturnya.

Sebelumnya, KPK saat ini juga tengah menangani beberapa kasus dugaan korupsi terkait proy…

500 Banci Tumpah Ruah Di Stadion GBK Ikuti Kampanye Jokowi - Ma'ruf

Sabtu, 13 April 2019

Faktakini.com, Jakarta - 500 Banci tumpah ruah memadati Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Senayan Jakarta untuk mengikuti kampanye paslon nomor urut 01 Jokowi - Ma'ruf, Sabtu (13/4/2019).

Mereka kaum banci alias waria yang antara lain tergabung dalam Komunitas Forum Komunikasi Waria se-Indonesia ini menyatakan dukungannya terhadap capres petahana itu.

Ketua Komunitas Forum Komunikasi Waria se-Indonesia, Yulianus Rettoblaut mengatakan ada sekitar 500 waria se-DKI Jakarta yang turut hadir dalam kegiatan kampanye terakhir Jokowi-Maruf ini.

Waria-waria ini mengklaim Jokowi kinerjanya saat menjadi presiden selama kurang lebih lima tahun terakhir sudah terbukti.

"Kami mendukung Pak Jokowi karena kinerjanya sudah terbukti dengan pelayanan dan pembangunan infrastrukturnya di seluruh Indonesia," kata Mami Yuli sapaan akrabnya kepada Suara.com di GBK, Sabtu (13/4/2019).

Dia berharap Jokowi-Maruf bisa menangkan Pilpres 2019 dan lebih memperhatikan hak asasi mer…