Langsung ke konten utama

Featured Post

Omnibus Law, Politik Hukum Indonesia, Dan Keadilan Sosial

Sabtu, 22 Februari 2020

Faktakini.net

*OMNIBUS LAW, POLITIK HUKUM INDONESIA, DAN KEADILAN SOSIAL*
Munarman
Direktur An Nashr Institute

Dalam Prolegnas 2020 yang telah disepakati oleh Menkumham, Baleg DPR dan Panitia Perancang UU DPD RI tanggal 16 Januari 2016, memuat 4 RUU yang akan di bahas dengan *metode Omnibus Law* antara lain *RUU Kefarmasian, RUU Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian , RUU Cipta Lapangan Kerja dan RUU Ibukota Negara*, Daftar Prolegnas ini tentunya akan tetap dilanjutkan menjadi Prolegnas 2020.

Methode Omnibus law sendiri telah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Super Prioritas 2020. Presiden berharap DPR dapat menyelesaikan UU omnibus law dalam waktu 100 hari.


*COMMON LAW VS CIVIL LAW*

Omnibus Law ini adalah methode pembentukan UU yang biasa dilakukan di negara dengan sistem common law.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional pernah melontarkan tentang konsep omnibus law atau juga dikenal omnibus bill.…

Semprot Ngabalin, Gayus Lumbuun Tegaskan Eks ISIS Berhak Pulang Dan Diadili Di Pengadilan



Sabtu, 15 Februari 2020

Faktakini.net, Jakarta - Mantan Hakim Agung, Gayus Lumbuun, terlibat perdebatan dengan Ali Mochtar Ngabalin terkait dengan polemik WNI eks ISIS di acara Kabar Indonesia Malam, tvOne, Kamis, 13 Februari 2020. Awalnya, Ngabalin menyatakan jika merujuk pada UU Kewarganegaraan, huruf D, ISIS adalah dinas militer asing bukan negara.

Kemudian para WNI itu masuk ke ISIS tanpa izin presiden (aturannya ada di huruf F), dan dengan sukarela mengambil sumpah dan janji kepada Negara Islam Suriah dan Irak (huruf D), maka secara otomatis gugur kewarganegaraannya.

“UU itu. Di mana lagi yang harus menjadi perdebatan dalam posisi ini?” kata Ngabalin.

Begitu Ngabalin mengeluarkan pernyataan itu, Prof Gayus segera meresponnya.

“Ada perdebatannya. Siapa yang melakukan UU ini. Aplikasi ke mana, ke pengadilan. Mana bisa UU dijalankan oleh presiden,” sergah Prof Gayus.

Ngabalin lantas melanjutkan UU 12 tahun 2006 itu bersifat lex spesialis tentang kewarganegaraan. Terlebih, para WNI itu atas sukarela dan kemauan sendiri bergabung dengan ISIS.

Gayus yang pernah menjadi anggota DPR dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu memberikan tanggapannya.

“Saya hanya mau tanya, apakah pemerintah berhak mengeksekusi?” kata Gayus.

“Atas nama undang-undang,” jawab Ngabalin.

“Oh tidak bisa, pengadilan. Enak aja,” sergah Gayus.

“Ini negara hukum bung, mana bisa,” lanjut Gayus.

Ngabalin mengatakan UU Kewarganegaraan adalah lex spesialis menjelaskan status dan kedudukan.

“Anda kurang jelas lex spesialis,” Gayus kembali menanggapi.

“Mereka punya hak komplain, ke pengadilan,” lanjut Gayus lagi.

“Gimana mereka mau komplain, sementara mereka membakar paspornya, dan menyebutkan negara ini adalah negara thagut,” kata Ngabalin.

“Jangankan paspor, bakar rumah saja diadili,” balas Gayus.

“Dan kita tahu, seluruh harta kekayaannya di negeri ini telah dijual untuk kepentingannya dalam perjalanannya,” Ngabalin melanjutkan pembicaraannya.

Gayus kemudian menegaskan apapun pelanggaran para WNI eks ISIS itu, muaranya adalah di pengadilan untuk memberi keadilan. Ukurannya apa, tegasnya, di situ ada.

“Bukan pemerintah,” tegas Gayus.

Gayus mengatakan pemerintah tidak boleh menafsirkan undang-undang tanpa proses pengadilan. Perdebatan pun terjadi lagi.

“Di mana posisinya tidak boleh?” tanya Ngabalin.

“Tidak bolehnya kalau dilaksanakan sendiri. Kalau pemerintah sudah mencabut undang-undang dan menggunakan undang-undang dengan kekuasaannya, itu sudah melanggar….”

Saat Gayus menjelaskan argumentasinya itu, Ngabalin meresponnya dengan tertawa.

“Kok tertawa, nggak perlu ketawa. Itu anda ketawanya bodoh. Ini saya kasih tahu anda. Sekarang anda bilang undang-undang lex spesialis, semua juga lex spesialis, narkotika juga lex spesialis,” kata Gayus ke Ngabalin.

Gayus menambahkan pemerintah tidak salah dengan rapat terbatasnya. Tapi, prosedur untuk menetapkan secara pasti mengenai status kewarganegaraan itu adalah wilayah pengadilan.(*)

Gelora News
14 Februari 2020

Sumber: nahimunkar.org

Postingan populer dari blog ini

Para Mahasiswa Papua Datangi Markas Laskar FPI Kota Malang Minta Perlindungan

Rabu, 21 Agustus 2019
Faktakini.net, Jakarta - Yaqub bersama para Pelajar dan Mahasiswa dari Papua mendatangi Markas FPI Kota Malang guna meminta pengamanan. Yakub dan para pelajar Papua mengaku sudah sangat putus asa, khawatir atas keselamatan mereka, usai insiden bendera Merah Putih dibuang ke selokan di Surabaya yang berujung penangkapan 43 Mahasiswa Papua dan kemudian terjadi kerusuhan di Papua dan Papua Barat, Senin (19/8/2019).
Andre Aston Wali Laskar LPI Kota Malang dengan senang hati menerima Kedatangan mereka dan memberikan pengamanan.
Andre meminta para pelajar agar tetap bersekolah dan kuliah di kota Malang, dan FPI kota Malang siap melindungi mereka.
"Sesuai dengan instruksi Panglima Besar LPI (Ustadz Maman Suryadi), diketahui oleh Imam Besar (Habib Rizieq Shihab), kami melindungi orang-orang Papua yang ada di Malang, kami melindungi orang-orang Papua yang sedang belajar di kota Malang. Jadi kalau ada gangguan segala macam, tidak sempat lapor ke pihak (aparat), l…

KPK Akan Beberkan Korupsi Infrastruktur Rezim Jokowi Yang Rugikan Miliaran Rupiah

Ahad, 17 Maret 2019

Faktakini.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengusut kasus dugaan korupsi terkait proyek infrastruktur di era pemerintaan Jokowi - JK ini. Kali ini, proyek infrastruktur yang diduga dikorupsi berada di daerah.

“Penyidikan baru, korupsi infrastruktur di daerah,” ucap juru bicara KPK Febri Diansyah, Kamis (13/3).

Kendati demikian, Febri belum menjelaskan proyek infrastruktur di daerah mana yang diduga dikorupsi. Dia hanya menyebut proyek infrastruktur yang dimaksud yaitu jembatan.

Akibat korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian puluhan miliar rupiah. “Diduga kerugian negara puluhan miliar,” tegas Febri.

Rencananya, informasi lebih jauh atau terkait perkembangan akan disampaikan dalam konferensi pers bersama pimpinan KPK. “Sore atau malam ini jika tidak ada kendala akan kami sampaikan perkembangan hasil penyelidikan melaui konferensi pers,” tuturnya.

Sebelumnya, KPK saat ini juga tengah menangani beberapa kasus dugaan korupsi terkait proy…

500 Banci Tumpah Ruah Di Stadion GBK Ikuti Kampanye Jokowi - Ma'ruf

Sabtu, 13 April 2019

Faktakini.com, Jakarta - 500 Banci tumpah ruah memadati Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Senayan Jakarta untuk mengikuti kampanye paslon nomor urut 01 Jokowi - Ma'ruf, Sabtu (13/4/2019).

Mereka kaum banci alias waria yang antara lain tergabung dalam Komunitas Forum Komunikasi Waria se-Indonesia ini menyatakan dukungannya terhadap capres petahana itu.

Ketua Komunitas Forum Komunikasi Waria se-Indonesia, Yulianus Rettoblaut mengatakan ada sekitar 500 waria se-DKI Jakarta yang turut hadir dalam kegiatan kampanye terakhir Jokowi-Maruf ini.

Waria-waria ini mengklaim Jokowi kinerjanya saat menjadi presiden selama kurang lebih lima tahun terakhir sudah terbukti.

"Kami mendukung Pak Jokowi karena kinerjanya sudah terbukti dengan pelayanan dan pembangunan infrastrukturnya di seluruh Indonesia," kata Mami Yuli sapaan akrabnya kepada Suara.com di GBK, Sabtu (13/4/2019).

Dia berharap Jokowi-Maruf bisa menangkan Pilpres 2019 dan lebih memperhatikan hak asasi mer…