Langsung ke konten utama

Featured Post

FPI Karimun Kepri Semprot Disinfektan Di Masjid, Ponpes, Panti Asuhan Dan Pemukiman Warga

Ahad, 29 Maret 2020

Faktakini.net, Jakarta - Penyebaran virus Covid-19 (Corona) yang berasal dari Wuhan di Cina, terus menyebar ke banyak negara termasuk Indonesia, dan telah menimbulkan banyak korban jiwa.

Dalam upaya untuk memutus mata rantai penyebaran virus Corona, FPI Karimun kepulauan Riau melaksanakan penyemprotan, termasuk hari ini Ahad (29/3/2020)

Berikut laporan dari FPI Karimun

ASSALAMMULAIKUM WARAHMATULLAH WABAROKATUH
ALHAMDULILAH, ALLAHUMMA SHOLLI ALA SAYYIDINA MUHAMMAD WAALA ALI SAYYIDINA.

IZIN MELAPORKAN
KAMI DARI,
*DPW FPI KARIMUN*
*KEPULAUAN RIAU*

TELAH MELAKSANAKAN BAKSOS(BAKTI SOSIAL)
PENYEMPRTOAN DISINFECTANT, KE

1.MASJID/TEMPAT IBADAH
2.PONDOK PESANTREN
3.PANTI ASUHAN
4.PEMUKIMAN WARGA.

GUNA MEMUTUS MATA RANTAI WABAH COVID-19, YG SAAT INI SUDAH MENJADI PANDEMI DI INDONESIA

ADAPUN KEGIATAN KAMI TELAH TERSELENGGARA, SELAMA 5 HARI TERHITUNG TANGGAL
24/29 MARET 2020.

DEMIKIAN YG DAPAT KAMI LAPORKAN,

TTD
(DEWAN TANFIDZI FPI KARIMUN).




Klik video:


Petisi Online Bebaskan Asrul Meluas, Jurnalis Yang Ditangkap Akibat Berita Korupsi Di Palopo



Kamis, 13 Februari 2020

Faktakini.net, Jakarta - Hari Kamis (13/2/2020), genap 14 hari Muhammad Asrul (34), seorang jurnalis media online berita.news di Makassar yang disangkakan melanggar UU ITE ditangkap dan ditahan Polda Sulsel.

Penahanan Asrul oleh Polda Sulsel yang dilakukan sejak 30 Januari 2020 itu didasarkan pada laporan atas pemberitaan terkait kasus korupsi di Kota Palopo serta surat perintah penyidikan dan penahanan tanggal 29 Januari 2020, yang ditandatangani Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel, Kombes Pol Augustinus B Pangaribuan.

Penahanan oleh Polda Sulsel ini pun menuai protes dari berbagai kalangan. Bahkan sejak Minggu (9/2/2020), muncul petisi di dunia maya (change.org), yang isinya mendesak Kapolri untuk segera membebaskan Asrul. Hingga hari ini, petisi tersebut telah ditandatangani ratusan orang.

Koordinator Koalisi Pembela Kebebasan Pers (KPKP), Sofyan Basri yang menginisiasi petisi tersebut menilai, penangkapan dan penahanan terhadap Asrul tersebut bertentangan dengan UU Noor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang diakui sebagai pranata hukum positif di Indonesia.

Penahanan Asrul ini juga disebutnya melanggar Hak Azasi Manusia (HAM), karena korban ditangkap di rumahnya saat dalam keadaan sakit. Selain itu menurut Sofyan, penggunaan UU ITE untuk menjerat Asrul iniu juga dikhawatirkan akan membungkam daya kritis media di Sulsel, dan bisa menjadi preseden buruk di setiap kasus sengketa pers.

“Ini berbahaya bagi demokrasi. Kami (KPKP) bersama Tim Advokasi menuntut kebebasan Asruldan hentikan kriminalisasi terhadap jurnbalis serta penggunaan UU ITE bagi para aktivis demokrasi,” kata Sofyan.

Menurut Sofyan, pada Senin (10/2) kemarin, KPKP bersama keluarga telah mengajukan penangguhan penahanan untuk Asrul ke Polda Sulsel. “Ini masih berproses, dan kita berharap hari ini atau besok sudah ada jawaban dari Polda Sulsel. Kita masih menunggu itu,” ujarnya.

Rencananya, lanjut Sofyan, Kamis (13/2) besok, tim advokasi dan KPKP juga akan kembali menggelar aksi solidaritas untuk Asrul dengan tema UU ITE menjerat jurnalis.

Terpisah, Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Ibrahim Tompo yang dikonfirmasi terkait perkembangan kasus yang menjerat Muhammad Asrul mengatakan, penanganan perkara yang dikategorikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik dan menyebarkan berita bohong melalui media elektronik berita.news dan media sosial facebook, yang didasarkan pada Laporan Polisi Nomor: LPB/475/XII/2029/SPKT tanggal 17 Desember 2019 tersebut saat ini masih dalam tahap melengkapi berkas perkara dan pemeriksaan beberapa saksi tambahan.

Asrul, kata dia, disangkakan melanggar Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 73 tahun1958 tentang berlakunya KUHP seluruh Indonesia (ancaman hukuman 10 thn penjara) Jo Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE (ancaman hukuman 6 thn penjara).

“Hasil koordinasi, Asrul juga belum terdaftar di dewan pers. verifikasi medianya baru verifikasi administrasi belum verifikasi faktual, dan asrul sendiri tidak punya sertifikasi Selain itu, Konten tulisannya sudah menyebutkan nama dan perbuatan obyek yang hanya opini penulis dan berisi materi pencemaran nama baik,” kata Ibrahim.

Ibrahim juga membantah jika apa yang dialami Muhammad Asrul disebut sebagai sebuah bentuk kriminalisasi. Ia berdalih, permasalahan ini merupakan kondisi normatif dari kelemahan situasi Asrul.

“Memang kita prihatin dengan apa yang menimpa Asrul. Tapi ini bukan kriminalisasi, namun lebih kepada hak hukum seseorang yang terlanggar, yang dampaknya kepada rekan kita Asrul. Kita juga harus bijaksana untuk menyikapi permasalahan tersebut. Sportifitas dan obyektifitas perlu dijadikan landasan berfikir agar tidak timbul penilaian yang tidak proporsional,” ujarnya.

Perihal penangguhan penahanan yang diajukan Tim Advokasi KPKP dan pihak keluarga Asrul, Ibrahim mengaku hal itu menjadi kewenangan penyidik. “Untuk itu (pengajuan penangguhan penahanan) tergantung pertimbangan penyidik,” ucapnya.

Sekadar diketahui, Muhammad Asrul sudah kurang lebih 10 tahun berprofesi sebagai jurnalis. Sebelum bekerja di media online berita.news, ia pernah bekerja di media online kabar.news, pojoksulsel, Berita Kota Makassar dan Rakyat Sulsel.

Sumber: Teras.ID

Postingan populer dari blog ini

Para Mahasiswa Papua Datangi Markas Laskar FPI Kota Malang Minta Perlindungan

Rabu, 21 Agustus 2019
Faktakini.net, Jakarta - Yaqub bersama para Pelajar dan Mahasiswa dari Papua mendatangi Markas FPI Kota Malang guna meminta pengamanan. Yakub dan para pelajar Papua mengaku sudah sangat putus asa, khawatir atas keselamatan mereka, usai insiden bendera Merah Putih dibuang ke selokan di Surabaya yang berujung penangkapan 43 Mahasiswa Papua dan kemudian terjadi kerusuhan di Papua dan Papua Barat, Senin (19/8/2019).
Andre Aston Wali Laskar LPI Kota Malang dengan senang hati menerima Kedatangan mereka dan memberikan pengamanan.
Andre meminta para pelajar agar tetap bersekolah dan kuliah di kota Malang, dan FPI kota Malang siap melindungi mereka.
"Sesuai dengan instruksi Panglima Besar LPI (Ustadz Maman Suryadi), diketahui oleh Imam Besar (Habib Rizieq Shihab), kami melindungi orang-orang Papua yang ada di Malang, kami melindungi orang-orang Papua yang sedang belajar di kota Malang. Jadi kalau ada gangguan segala macam, tidak sempat lapor ke pihak (aparat), l…

KPK Akan Beberkan Korupsi Infrastruktur Rezim Jokowi Yang Rugikan Miliaran Rupiah

Ahad, 17 Maret 2019

Faktakini.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengusut kasus dugaan korupsi terkait proyek infrastruktur di era pemerintaan Jokowi - JK ini. Kali ini, proyek infrastruktur yang diduga dikorupsi berada di daerah.

“Penyidikan baru, korupsi infrastruktur di daerah,” ucap juru bicara KPK Febri Diansyah, Kamis (13/3).

Kendati demikian, Febri belum menjelaskan proyek infrastruktur di daerah mana yang diduga dikorupsi. Dia hanya menyebut proyek infrastruktur yang dimaksud yaitu jembatan.

Akibat korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian puluhan miliar rupiah. “Diduga kerugian negara puluhan miliar,” tegas Febri.

Rencananya, informasi lebih jauh atau terkait perkembangan akan disampaikan dalam konferensi pers bersama pimpinan KPK. “Sore atau malam ini jika tidak ada kendala akan kami sampaikan perkembangan hasil penyelidikan melaui konferensi pers,” tuturnya.

Sebelumnya, KPK saat ini juga tengah menangani beberapa kasus dugaan korupsi terkait proy…

500 Banci Tumpah Ruah Di Stadion GBK Ikuti Kampanye Jokowi - Ma'ruf

Sabtu, 13 April 2019

Faktakini.com, Jakarta - 500 Banci tumpah ruah memadati Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Senayan Jakarta untuk mengikuti kampanye paslon nomor urut 01 Jokowi - Ma'ruf, Sabtu (13/4/2019).

Mereka kaum banci alias waria yang antara lain tergabung dalam Komunitas Forum Komunikasi Waria se-Indonesia ini menyatakan dukungannya terhadap capres petahana itu.

Ketua Komunitas Forum Komunikasi Waria se-Indonesia, Yulianus Rettoblaut mengatakan ada sekitar 500 waria se-DKI Jakarta yang turut hadir dalam kegiatan kampanye terakhir Jokowi-Maruf ini.

Waria-waria ini mengklaim Jokowi kinerjanya saat menjadi presiden selama kurang lebih lima tahun terakhir sudah terbukti.

"Kami mendukung Pak Jokowi karena kinerjanya sudah terbukti dengan pelayanan dan pembangunan infrastrukturnya di seluruh Indonesia," kata Mami Yuli sapaan akrabnya kepada Suara.com di GBK, Sabtu (13/4/2019).

Dia berharap Jokowi-Maruf bisa menangkan Pilpres 2019 dan lebih memperhatikan hak asasi mer…