Langsung ke konten utama

Featured Post

Dzalimnya Hindhu Ekstrimis Terhadap Muslim India

Jum'at, 28 Februari 2020

Faktakini.net, Jakarta - Video berdarah membanjiri linimasa twitter. Sebuah foto memperlihatkan seorang berbaju putih berbercak darah, tergeletak tak berdaya dikeroyok oleh orang-orang dengan pentungan di tangan.

Akun lain menayangkan sebuah video tiga orang sedang menaiki menara masjid. Satu orang memanjat sampai ke puncak kubah menara, kemudian mencopot pengeras suara yang biasa digunakan untuk adzan. Satu orang yang lain mencongkel simbol bulan sabit yang ada di pucuk kubah. Mereka dengan bangga mengibarkan bendera RSS – Rashtriya Swayamsevak Sangh, ormas nasionalis Hindu terbesar di India.

Padahal belum kering airmata kita melihat penderitaan umat muslim di Palestina dan penyiksaan terhadap umat muslim di Uygur, kali ini darah umat muslim mengalir di jalanan New Delhi, India. Kemarin (26/02/2020), terjadi kerusuhan yang melibatkan kelompok Hindu dan Muslim. Sampai tulisan ini dibuat, menurut laporan suara.com, setidaknya 34 orang tewas akibat kerusuha…

Ketua Peradi Surabaya Minta Risma Cabut Tuntutan Terhadap Zikria



Jum'at, 7 Februari 2020

Faktakini.net, Surabaya - Saran agar Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma mencabut laporannya untuk tersangka penghina dirinya, Zikria Dzatil, disampaikan oleh banyak pihak. Di antaranya oleh Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Surabaya, Hariyanto. Risma diminta menjadi teladan sebagai pemimpin yang tenang dalam merespons kritik dan olokan.

Hariyanto memaklumi postingan tersangka Zikria di akun Facebooknya yang mengemas kritikan terhadap Risma dengan nada menghina. Tetapi Risma juga perlu menahan diri di tengah ingar bingar kebebasan berbicara di media sosial.

"Penghinaan itu sama sekali tidak membuat nama Bu Risma jatuh," katanya kepada wartawan pada Kamis, 6 Februari 2020.

Andaikata Risma merespons itu dengan tenang dan santai, justru hal itu menjadi teladan bagi masyarakat Surabaya, bahkan secara nasional. Karena itu, memaafkan perlu dibarengi dengan pencabutan laporan.

"Sehingga tidak ada lagi proses hukum yang saat ini masih berlangsung dengan ditangani Polrestabes Surabaya," ujar Hariyanto.

Di sisi lain, informasi awal yang menyebutkan bahwa laporan dilakukan Risma, melalui Kabag Hukum Pemkot, baik yang disampaikan dalam rilis resmi Pemerintah Kota Surabaya maupun keterangan kepolisian pekan lalu, berubah pada Rabu, 5 Februari 2020. Risma mengaku melaporkan kasus itu sendiri, tidak melalui Kabag Hukum sebagai kuasa. Informasi sama diperoleh Ombudsman dari pihak kepolisian.

Hariyanto tak mengulas soal perubahan keterangan itu. Namun, andaikata benar laporan Risma diajukan melalui Kabag Hukum, menurutnya hal itu berpotensi penyalahgunaan wewenang.

"Kalau itu benar, kami sayangkan juga. Harusnya Bu Risma sendiri yang melaporkan atas nama pribadi atau dikuasakan ke kuasa hukum dan tentu dengan menggunakan biaya pribadi," katanya.

Sampai sekarang, belum diterima penjelasan lebih rinci perihal perubahan keterangan siapa yang sebenarnya melaporkan Zikria ke polisi. Ketua Ombudsman perwakilan Jawa Timur Agus Widiarta mengatakan, benar diterima informasi bahwa Kabag Hukum Pemkot sebagai pelapor.

Agus mengatakan, berdasarkan keterangan diperoleh dari Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya AKBP Sudamiran, pelapor kasus itu ialah Risma sendiri dan dua LSM. "Kalau kita melihat, memang ada pelapor itu adalah Kabag Hukum (Pemkot), tapi apakah mengkuasakan, saya tidak melihat, tidak ditunjukkan surat kuasanya," ujarnya kepada VIVAnews pada Rabu.

Zikria Dzatil ditetapkan tersangka dan ditahan oleh penyidik Polrestabes Surabaya atas sangkaan pencemaran nama dan penghinaan terhadap Risma melalui akun Facebook. Tersangka dijerat dengan Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) UU 19 tahun 2016 tentang perubahan UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE.

Tersangka sudah menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada Risma dan warga Surabaya. Risma juga sudah memberikan maaf, namun ogah mencabut laporan. Kepolisian sendiri menyampaikan tetap menyidik kasus tersebut kendati Risma selaku korban sudah memaafkan.

Sebelumnya beredar sebuah surat laporan pengaduan terkait penangkapan Zikria Dzatil, tersangka penghina Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, beredar. Belum jelas siapa pelapornya namun surat itu ditujukan kepada Ombudsman RI Jawa Timur.

Dalam surat itu dijelaskan bahwa pasal penghinaan pejabat negara telah dihapus. Hal itu didasarkan pada Keputusan Mahkamah Konstitusi 31/PUU-XIII/2015 tentang Judicial Review Pasal 319.

"Memperhatikan Keputusan Mahkamah Konstitusi 31/PUU-XIII/2015 tentang Yudisial Review Pasal 319, yang intinya pasal penghinaan pada pejabat negara dihapus maka kedudukan pejabat negara setara dengan masyarakat dimana pasal tentang penghinaan negara adalah delik aduan," tulis surat tersebut seperti yang dilihat detikcom, Selasa (4/2/2020).

Untuk itu jika ada pejabat negara yang merasa dihina, lanjut isi surat itu, maka ia harus melaporkan secara pribadi, bukan menggunakan fasilitas negara. Karena hal itu dianggap penyalahgunaan fasilitas negara dan wewenang untuk kepentingan pribadi.

"Dengan begitu jika ada pejabat negara merasa dihina maka dia harus melaporkan sendiri secara pribadi atau dikuasakan kepada penasihat hukumnya, yang tentunya dengan biaya pribadi," jelasnya.

"Ternyata berdasarkan berita-berita yang beredar dikuasakan kepada Kabag Hukum Pemkot Surabaya saudari Ira Tursilowati, hal tersebut jelas melanggar aturan sebagai pejabat negara," tambah surat itu.

"Dengan kata lain saudari Tri Rismharini selaku Walikota telah menyalahgunakan wewenang jabatannya menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi," urai surat itu.

Atas hal itu, pelapor kemudian meminta kepada Ombudsman untuk menyelidiki pelanggaran tersebut. Tak hanya itu, dalam surat itu juga dijelaskan tindakan cepat polisi yang menangkap terlapor Zikria juga cacat secara hukum.

Sumber: vivanews.com, detik.com

Postingan populer dari blog ini

Para Mahasiswa Papua Datangi Markas Laskar FPI Kota Malang Minta Perlindungan

Rabu, 21 Agustus 2019
Faktakini.net, Jakarta - Yaqub bersama para Pelajar dan Mahasiswa dari Papua mendatangi Markas FPI Kota Malang guna meminta pengamanan. Yakub dan para pelajar Papua mengaku sudah sangat putus asa, khawatir atas keselamatan mereka, usai insiden bendera Merah Putih dibuang ke selokan di Surabaya yang berujung penangkapan 43 Mahasiswa Papua dan kemudian terjadi kerusuhan di Papua dan Papua Barat, Senin (19/8/2019).
Andre Aston Wali Laskar LPI Kota Malang dengan senang hati menerima Kedatangan mereka dan memberikan pengamanan.
Andre meminta para pelajar agar tetap bersekolah dan kuliah di kota Malang, dan FPI kota Malang siap melindungi mereka.
"Sesuai dengan instruksi Panglima Besar LPI (Ustadz Maman Suryadi), diketahui oleh Imam Besar (Habib Rizieq Shihab), kami melindungi orang-orang Papua yang ada di Malang, kami melindungi orang-orang Papua yang sedang belajar di kota Malang. Jadi kalau ada gangguan segala macam, tidak sempat lapor ke pihak (aparat), l…

KPK Akan Beberkan Korupsi Infrastruktur Rezim Jokowi Yang Rugikan Miliaran Rupiah

Ahad, 17 Maret 2019

Faktakini.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengusut kasus dugaan korupsi terkait proyek infrastruktur di era pemerintaan Jokowi - JK ini. Kali ini, proyek infrastruktur yang diduga dikorupsi berada di daerah.

“Penyidikan baru, korupsi infrastruktur di daerah,” ucap juru bicara KPK Febri Diansyah, Kamis (13/3).

Kendati demikian, Febri belum menjelaskan proyek infrastruktur di daerah mana yang diduga dikorupsi. Dia hanya menyebut proyek infrastruktur yang dimaksud yaitu jembatan.

Akibat korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian puluhan miliar rupiah. “Diduga kerugian negara puluhan miliar,” tegas Febri.

Rencananya, informasi lebih jauh atau terkait perkembangan akan disampaikan dalam konferensi pers bersama pimpinan KPK. “Sore atau malam ini jika tidak ada kendala akan kami sampaikan perkembangan hasil penyelidikan melaui konferensi pers,” tuturnya.

Sebelumnya, KPK saat ini juga tengah menangani beberapa kasus dugaan korupsi terkait proy…

500 Banci Tumpah Ruah Di Stadion GBK Ikuti Kampanye Jokowi - Ma'ruf

Sabtu, 13 April 2019

Faktakini.com, Jakarta - 500 Banci tumpah ruah memadati Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Senayan Jakarta untuk mengikuti kampanye paslon nomor urut 01 Jokowi - Ma'ruf, Sabtu (13/4/2019).

Mereka kaum banci alias waria yang antara lain tergabung dalam Komunitas Forum Komunikasi Waria se-Indonesia ini menyatakan dukungannya terhadap capres petahana itu.

Ketua Komunitas Forum Komunikasi Waria se-Indonesia, Yulianus Rettoblaut mengatakan ada sekitar 500 waria se-DKI Jakarta yang turut hadir dalam kegiatan kampanye terakhir Jokowi-Maruf ini.

Waria-waria ini mengklaim Jokowi kinerjanya saat menjadi presiden selama kurang lebih lima tahun terakhir sudah terbukti.

"Kami mendukung Pak Jokowi karena kinerjanya sudah terbukti dengan pelayanan dan pembangunan infrastrukturnya di seluruh Indonesia," kata Mami Yuli sapaan akrabnya kepada Suara.com di GBK, Sabtu (13/4/2019).

Dia berharap Jokowi-Maruf bisa menangkan Pilpres 2019 dan lebih memperhatikan hak asasi mer…