Langsung ke konten utama

Featured Post

Ahmad Khozinudin: Pilkada 2020 Genosida Massal Di Tengah Pandemi

Senin, 28 September 2020

Faktakini.net

*PILKADA 2020, GENOSIDA MASSAL DITENGAH PANDEMI ?*

Oleh : *Ahmad Khozinudin, S.H.*
Advokat Pejuang Khilafah


_"Memaksakan penyelenggaraan Pilkada pada masa pandemi covid-19 merupakan perbuatan melanggar hukum, berupa pembiaran secara sengaja. Pemerintah tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam upaya pencegahan penyebaran covid-19. Rakyat yang berdaulat, dan oleh karena itu keselamatan jiwa rakyat yang harus diutamakan, bukan yang lainnya"_

*[HRS Center]*


Pagi ini saya membuka WA, dan diantaranya saya mendapat kiriman meme dari Dr. Abdul Chair Ramadhan, Direktur HRS Center. Salah satu meme yang dikirim, memberikan statement tentang adanya delik pembiaran akibat ngototnya Pemerintah melanjutkan Pilkada ditengah Pandemi. Menurut HRS Center, Rakyat yang berdaulat, dan oleh karena itu keselamatan jiwa rakyat yang harus diutamakan, bukan yang lainnya.

Tindakan Memaksakan penyelenggaraan Pilkada pada masa pandemi covid-19 merupakan …

Anggota DPRD Morlan Simanjuntak Ungkap Dipecat Karena Tak Beri Uang Ke Hasto



Senin, 10 Februari 2020

Faktakini.net, Jakarta - Anggota DPRD terpilih Kabupaten Kampar, Riau, dari PDI Perjuangan Morlan Simanjuntak melaporkan petinggi partainya ke Bareskrim Mabes Polri.

Ia mengungkapkan telah dipecat dari PDIP lantaran difitnah telah melakukan pidana Pemilu berupa politik uang.

Kuasa hukum Morlan Simanjuntak, Kamarudin Simanjuntak menjelaskan alasan pemecatan kliennya bukanlah politik uang, melainkan terkait dengan permintaan uang oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Perkara ini, kata Morlan, diduga bermula saat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto meminta sejumlah uang kepada kliennya. Terkait dengan laporan itu, belum ada pernyataan resmi dari Hasto terkait tuduhan itu.



"Setelah terpilih dia (Morlan) juara satu (terpilih sebagai anggota DPRD) ada yang meminta uang kepada dia dari Kesekjenan PDIP," kata Kamarudin kepada wartawan di Bareskrim Mabes Polri, Senin (10/2/2020).

Ketika ditanya kembali tentang permintaan uang itu, Kamarudin menegaskan, orang yang meminta uang tersebut merupakan suruhan Hasto.

"Sama Hasto Kristiyanto melalui anak buahnya, yang salah satu ditangkap oleh KPK," katanya.

Usai Gaji Pertama

Padahal, kata Kamarudin, kliennya menyanggupi permintaan itu dengan catatan uang diberikan usai dirinya mendapat gaji pertama selaku anggota DPRD kab Kampar.


"Rupanya jawaban akan membayar setelah gajian itu tidak disuka oleh kesekjenan. Maka keluarlah surat pertama menunda pelantikannya dari Yasonna Laoly selaku Menteri dan juga selaku Ketua DPP Hukum dan HAM PDIP," kata dia.


Kendati demikian, Ia enggan merinci nominal jumlah uang yang diklaim diminta oleh Hasto tersebut. Ia meminta publik menunggu untuk pihaknya dapat menghadirkan Morlan ke publik.

Oleh sebab itu, perkara tersebut akhirnya merembet pada dugaan fitnah oleh petinggi PDIP yang tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Nomor 22/KPTS/DPP/XII/2019.

Dalam surat yang ditandangani oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen PDIP Hasto Kristyanto, Kamarudin menjelaskan bahwa kliennya dipecat dengan alasan karena telah ditetapkan sebagai narapidana pemilu akibat politik uang atau pemalsuan dokumen.

"Surat pemecatan itu isinya palsu di butir lima yang menyatakan klien saya dipecat dengan alasan karena dia melakukan tindak pidana pemilu dan politik uang," tegas dia.


Menurutnya, hal itu terbantahkan dengan penerbitan surat dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kampar.


Dalam surat dari Bawaslu Kabupaten Kampar tertanggal 29 Januari 2020, Nomor 001/RI/NIK.04/HK.01.00/I/2020, Kamaruddin mengklaim bahwa kliennya telah dinyatakan tidak pernah melakukan tindak pidana Pemilu atau politik uang sebagaimana yang disebutkan.

"Artinya tidak terbukti, karena kalau untuk bisa seseorang dikatakan narapidana kan harus dilapor dulu ke Bawaslu dan Gakkumdu," jelas dia.


Ia mengaku telah membawa perkara tersebut ke Mahkamah Partai Politik sejak Desember tahun lalu. Namun, hingga saat ini, pihaknya belum menerima panggilan untuk sidang.

"Sampai sekarang 10 Januari 2020 tidak disidang-sidang walaupun sudah berulang kali kami tanyakan kapan sidangnya," kata dia.

Akhirnya, kata Kamarudin, kliennya mencoba untuk melaporkan perkara itu ke polisi lantaran sudah mengirimkan somasi beberapa kali kepada petinggi partai, namun tidak ditanggapi.

Foto: Morlan Simanjuntak

Sumber: cnnindonesia.com

Postingan populer dari blog ini

Kerap Hina Habib Rizieq Dan Anies, Saat Sakit Hingga Meninggal Anies Yang Mengurusnya

Senin, 13 April 2020

Faktakini.net

Hari ini saya harus ucapkan terimaa kasih kepada senior saya abangda Lukman Hakiem yang mantan anggota DPR dan penasihat ahli Wapres Hamzah Haz serta staf perdana menteri M Natsir... Beliau dengan lapang hati meminta bantuan langsung kepada Gubenur DKI Anies Baswedan atas segala kendala selama senior saya AE Priyono di rawat di rumah sakit, mulai dari pemintaan tes swab corona hingga pencarian rumah sakit, hingga proses pemakaman.

''Saya terima kasih kepada Anies Baswedan yang merespons WA saya dengan cepat soal perawatan kepada sahabat saya AE Priyono. Begitu saya WA dan telepon, langsung Anies mengerahkan tenaga medis ke AE Priyono.

Bahkan ketika saya kabari bila AE wafat, Anies langsung respons dengan mengatakan bantuan apalagi yang masih bisa dilakukan? Saya jawab dengan minta agar bantu soal pemakamannya. Anies jawab Okey. Di situ Saya terharu,'' katanya.

Mengapa terharu? Abangda Lukman mengatakan karena dia tahu AE Priyono seri…

Bikin Resah Umat Islam, Penyebar 'Nasi Anjing' Di Bulan Ramadhan Diamankan Polisi

Ahad, 26 April 2020

Faktakini.net, Jakarta - Di tengah kesucian bulan Ramadhan, ada saja ulah yang dilakukan oleh sekelompok orang yang meresahkan umat Islam.

Kelompok tersebut membagikan nasi bungkus yang mereka beri nama "nasi anjing", walaupun kemudian ternyata menurut pengakuan mereka, tidak ada daging anjing dalam menu yang mereka bagikan.

Entah tujuannya untuk mencari sensasi atau bagaimana, ulah mereka jelas meresahkan umat Islam, karena daging anjing diharamkan oleh umat Islam.

Jumhur ulama menghukumi daging anjing haram untuk dimakan, meski disembelih secara syariat.

Alasannya, anjing termasuk dalam binatang bertaring yang keharamannya jelas. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Idris al-Khaulani dari Abi Tha'labah al-Khusyani, "Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang memakan setiap binatang buas yang bertaring." (Muttafaq 'Alaih)

Dalam hadis lain, dari Ubaidah bin Sufyan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Memakan setiap …

Video Langka NBC Tahun 1967: Inilah Orang-Orang PKI Pembunuh Para Jendral!

Sabtu, 26 September 2020

Faktakini.net, Jakarta - Dalam laporan khusus NBC News (media Amerika Serikat) tahun 1967 ini, koresponden Ted Yates meliput perjuangan politik, sosial dan ekonomi Indonesia, satu dari negara Asia Tenggara yang baru saja mengalami upaya kudeta. Film Dokumenter ini merupakan satu bagian dari trilogi yang diproduksi oleh Yates.

Klik video: