Langsung ke konten utama

Featured Post

FPI Bondowoso Renovasi MCK Umum Di Lokasi Banjir Bandang Dusun Kampung Baru Ijen

Senin, 17 Februari 2020

Faktakini.net, Bondowoso - Pasca musibah banjir bandang beberapa waktu yang lalu, Relawan FPI Bondowoso masih terus membantu warga terdampak setempat. kali ini merenovasi kamar mandi dan MCK yang kurang layak di Dusun Kampung Baru, Desa Kalisat, Kecamatan Ijen, Bondowoso, Jawa timur, pada Ahad siang (16/2/2020).

Pembangunan tersebut dilakukan sejak hari Sabtu kemarin hingga hari ini oleh puluhan anggota FPI Bondowoso, pembangunan sudah mencapai 50%.

Menurut ustadz Mukhlis, Kegiatan tersebut, merupakan program lanjutan dari DPD HILMI-FPI Jawa timur yaitu membangun 7 titik MCK dan 1 Rumah layak huni untuk warga kurang mampu korban banjir bandang ditempat tersebut.

"Ini program sosial lanjutan kami yang belum rampung pasca banjir bandang kemarin, membangun 7 titik MCK dan 1 Rumah layak huni." tutur Ustadz Mukhlis ketua HILMI Bondowoso. (ns)












Aneh, Jokowi Lantik Yang Setujui Disertasi Seks Di Luar Nikah Jadi BPIP



Jum'at, 7 Februari 2020

Faktakini.net, Jakarta - Rektor Universitas Sunan Kalijaga Prof Yudian Wahyudi resmi menjabat sebagai Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) usai dilantik Presiden Joko Widodo Rabu (5/2/2020).

Pengangkatan Yudian direspons anggota Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Ustadz Anton Tabah Digdoyo.

Anton mengaku heran Jokowi mengangkat orang yang pernah mendapat peringatan keras dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) karena sikapnya menyetujui Disertasi hubungan seks di luar nikah.

"Yudian eks Rektor UIN Jogja ini pernah dapat peringatan keras dari MUI karena sikapnya menyetujui disertasi hubungan sex diluar nikah dan melarang mahasiswi UIN bercadar," kata Anton, Kamis (6/2).

Anton menyayangkan keputusan Jokowi memilih Prof Yudian. Ia menyebutkan, sikap Prof Yudian memberi ruang terhadap kajian seks di luar nikah dan pelarangan cadar adalah tindakan yang liberal dan bertentangan dengan Pancasila.

"Mosok orang radikal liberal jelas kontra Pancasila jadi Kepala BPIP (Badan Pembina Ideologi Pancasila) lalu bagaimana bina ideologi pancasila jika pembinanya berfaham kontra Pancasila?" tambah Anton.

Purnawirawan Polri itu menyebutkan, di Indonesia masih banyak profesor yang sesuai dengan tafsir UUD 1945. Ia mempertanyakan kenapa Jokowi justru memilih sosok yang terindikasi liberal.

"Masih banyak profesor ahli Pancasila yang benar sesuai tafsir UUD45 asli kenapa merekrut yang liberal bahkan pernah mendapat teguran keras dari MUI?" tanya Antin Tabah dengan heran. 

Foto: Presiden Joko Widodo menyalami Kepala BPIP Yudian Wahyudi usai dilantik(KOMPAS.com) 

Sumber: law-justice.co



Postingan populer dari blog ini

Para Mahasiswa Papua Datangi Markas Laskar FPI Kota Malang Minta Perlindungan

Rabu, 21 Agustus 2019
Faktakini.net, Jakarta - Yaqub bersama para Pelajar dan Mahasiswa dari Papua mendatangi Markas FPI Kota Malang guna meminta pengamanan. Yakub dan para pelajar Papua mengaku sudah sangat putus asa, khawatir atas keselamatan mereka, usai insiden bendera Merah Putih dibuang ke selokan di Surabaya yang berujung penangkapan 43 Mahasiswa Papua dan kemudian terjadi kerusuhan di Papua dan Papua Barat, Senin (19/8/2019).
Andre Aston Wali Laskar LPI Kota Malang dengan senang hati menerima Kedatangan mereka dan memberikan pengamanan.
Andre meminta para pelajar agar tetap bersekolah dan kuliah di kota Malang, dan FPI kota Malang siap melindungi mereka.
"Sesuai dengan instruksi Panglima Besar LPI (Ustadz Maman Suryadi), diketahui oleh Imam Besar (Habib Rizieq Shihab), kami melindungi orang-orang Papua yang ada di Malang, kami melindungi orang-orang Papua yang sedang belajar di kota Malang. Jadi kalau ada gangguan segala macam, tidak sempat lapor ke pihak (aparat), l…

KPK Akan Beberkan Korupsi Infrastruktur Rezim Jokowi Yang Rugikan Miliaran Rupiah

Ahad, 17 Maret 2019

Faktakini.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengusut kasus dugaan korupsi terkait proyek infrastruktur di era pemerintaan Jokowi - JK ini. Kali ini, proyek infrastruktur yang diduga dikorupsi berada di daerah.

“Penyidikan baru, korupsi infrastruktur di daerah,” ucap juru bicara KPK Febri Diansyah, Kamis (13/3).

Kendati demikian, Febri belum menjelaskan proyek infrastruktur di daerah mana yang diduga dikorupsi. Dia hanya menyebut proyek infrastruktur yang dimaksud yaitu jembatan.

Akibat korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian puluhan miliar rupiah. “Diduga kerugian negara puluhan miliar,” tegas Febri.

Rencananya, informasi lebih jauh atau terkait perkembangan akan disampaikan dalam konferensi pers bersama pimpinan KPK. “Sore atau malam ini jika tidak ada kendala akan kami sampaikan perkembangan hasil penyelidikan melaui konferensi pers,” tuturnya.

Sebelumnya, KPK saat ini juga tengah menangani beberapa kasus dugaan korupsi terkait proy…

500 Banci Tumpah Ruah Di Stadion GBK Ikuti Kampanye Jokowi - Ma'ruf

Sabtu, 13 April 2019

Faktakini.com, Jakarta - 500 Banci tumpah ruah memadati Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Senayan Jakarta untuk mengikuti kampanye paslon nomor urut 01 Jokowi - Ma'ruf, Sabtu (13/4/2019).

Mereka kaum banci alias waria yang antara lain tergabung dalam Komunitas Forum Komunikasi Waria se-Indonesia ini menyatakan dukungannya terhadap capres petahana itu.

Ketua Komunitas Forum Komunikasi Waria se-Indonesia, Yulianus Rettoblaut mengatakan ada sekitar 500 waria se-DKI Jakarta yang turut hadir dalam kegiatan kampanye terakhir Jokowi-Maruf ini.

Waria-waria ini mengklaim Jokowi kinerjanya saat menjadi presiden selama kurang lebih lima tahun terakhir sudah terbukti.

"Kami mendukung Pak Jokowi karena kinerjanya sudah terbukti dengan pelayanan dan pembangunan infrastrukturnya di seluruh Indonesia," kata Mami Yuli sapaan akrabnya kepada Suara.com di GBK, Sabtu (13/4/2019).

Dia berharap Jokowi-Maruf bisa menangkan Pilpres 2019 dan lebih memperhatikan hak asasi mer…