Langsung ke konten utama

Featured Post

FPI Bondowoso Renovasi MCK Umum Di Lokasi Banjir Bandang Dusun Kampung Baru Ijen

Senin, 17 Februari 2020

Faktakini.net, Bondowoso - Pasca musibah banjir bandang beberapa waktu yang lalu, Relawan FPI Bondowoso masih terus membantu warga terdampak setempat. kali ini merenovasi kamar mandi dan MCK yang kurang layak di Dusun Kampung Baru, Desa Kalisat, Kecamatan Ijen, Bondowoso, Jawa timur, pada Ahad siang (16/2/2020).

Pembangunan tersebut dilakukan sejak hari Sabtu kemarin hingga hari ini oleh puluhan anggota FPI Bondowoso, pembangunan sudah mencapai 50%.

Menurut ustadz Mukhlis, Kegiatan tersebut, merupakan program lanjutan dari DPD HILMI-FPI Jawa timur yaitu membangun 7 titik MCK dan 1 Rumah layak huni untuk warga kurang mampu korban banjir bandang ditempat tersebut.

"Ini program sosial lanjutan kami yang belum rampung pasca banjir bandang kemarin, membangun 7 titik MCK dan 1 Rumah layak huni." tutur Ustadz Mukhlis ketua HILMI Bondowoso. (ns)












Analisa Ketua AAB Tentang WS, Hasto Dan Harun Masiku, Dan Sarannya Untuk KPK



Sabtu, 8 Februari 2020

Faktakini.net, Jakarta - Wahyu Setiawan mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), merampungkan pemeriksaan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hari Rabu, 5 Februari 2020.

Berstatus sebagai tersangka, Wahyu diperiksa sebagai saksi dan usai diperiksa, Wahyu mengaku dicecar oleh penyidik mengenai sosok dan hubungannya dengan tersangka lain yang masih buron, Harun Masiku. Namun, ia menyebut tak mengenal Harun, melainkan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto.

"Hari ini saya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka pak Harun Masiku. Saya ditanya banyak sekali terkait apakah saya kenal dengan Pak Harun Masiku atau tidak, kenal dengan Pak Hasto atau tidak. Ya, saya jawab apa adanya bahwa saya tidak kenal Pak Harun Masiku dan saya mengenal Pak Hasto," kata Wahyu di kantor KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu petang.

Terkait pengakuan Wahyu Setiawan itu, Damai Hari Lubis Ketua Aliansi Anak Bangsa (AAB) turut angkat bicara dan mengungkapkan analisa mendalam.

Berikut ini pernyataan pengacara kondang dan dekat dengan para Ulama itu yang diterima oleh Redaksi Faktakini.net, Sabtu (8/2/2020) malam.

Wahyu Setiawan/ WS mesti dilepas oleh sebab hukum, dengan dalil2 sbg berikut :

1. Yang katanya Pelaku pemberi suap Harun Masiku/ HM tidak pernah diperiksa ( mungkin sembunyi alias melarikan diri ) ;

2. Saksi Hasto tidak pernah menerima uang dari HM. Hasto tdk mengakui pernah memberikan uang kepada WS ;

3. WS tidak kenal kepada HM ;

4. WS tdk pernah bertemu HM, WS tidak pernah menerima dari HM. ;

5. Saiful Bahri / SB. menyatakan uang diterima dari Hasto ( Saiful Bahri bisa mnjadi dader laster/ pelaku fitnah bila Hasto melaporkan dirinya, kecuali hasil penyidikan KPK dapat membuktikan bahwa pernyataan atau pengakuan SB, memiliki 2 ( dua ) alat bukti yang sah menurut hukum/ KUHAP );

6. Sementara Agustiani Tio Fredelina / ATF , tidak jelas apa pengakuannya ?

7. Terlebih andai belakangan SB. dan ATF mencabut pengakuannya sah-sah saja , oleh sebab hukum tidak ada atau belum ada cross chec atau konfrontir dari si Terduga yang menghilang ( HM ) si pelaku TSK pemberi suap ;

7. Dan bisa jadi dader laster ( pelaku fitnah ) tidak dilapor oleh Hasto, itu hak Hasto, oleh karena hal fitnah adalah delik aduan ;

8. Jadi WS demi asas hukum presumption of innocence , sementara mesti dilepaskan dulu. Sebelum ada pengakuan dan barang bukti yang didapat dari HM, jangan sampai WS dihukum , lalu muncul kelak HM dengan keterangan yang overlapping, dengan dakwaan ? Sebaliknya secara logika hukumpun bila menunggu HM. Tertangkap sampai kapan WS ditahan ? Sementara hak menahan secara hukum/ KUHAP UU.RI. NO. 8 TAHJN 1981 berbatas waktu ;

*Saran kepada KPK*

Agar masyarakat hukum ( aktifis pemerhati penegakan hukum, advokat dan para ahli hukum ), dalam kerangka peran serta masyarakat dalam pemberantasan tipikor tidak dibuat bingung dan mencegah timbulnya asumsi2 negatif, dan tidak salah dalam memberikan penafsiran2, atau legal opinion , maka terhadap proses perkara, hendaknya KPK memberikan klarifikasi resmi ke publik dan transparan agar tidak ada dugaan tebang pilih, intervensi2, maupun tuduhan KPK ada " main mata ( menerima sogokan )" dari fihak2 tertentu ;

Maka mengamati celah - celah hukum positif ini, perlu pengkajian dan rancangan serta penyusunan yang benar- benar esensial demi kepastian hukum, dan berkeadilan. Peristiwa hukum ini mengusik hukum dan rasa keadilan , bila WS dibebaskan. Timbul polemik , uang yang diterima itu uang siapa ? Uang itu mesti jelas kepemilikannnya dan asal muasal aliran dananya.

Selanjutnya KPK mesti kembalikan dulu barang bukti uang sitaan tersebut. Tapi kepada siapa atau konsinyasi kemana ? dan apa dasar hukum konsinyasi tersebut . Inilah temuan atau persoalan hukum yang kurang memadai di Republik ini. Maka selayaknya perlu temuan sistem hukum baru yang lebih tegas, berwibawa, punya efek jera yang tinggi, singkat tidak berlarut - larut, serta pelaksaan peradilan dengan biaya ringan

Damai Hari Lubis

Alumni 212
Damai Hari Lubis

Alumni 212

Ketua AAB

Sekretaris Dewan Kehormatan KAI

Postingan populer dari blog ini

Para Mahasiswa Papua Datangi Markas Laskar FPI Kota Malang Minta Perlindungan

Rabu, 21 Agustus 2019
Faktakini.net, Jakarta - Yaqub bersama para Pelajar dan Mahasiswa dari Papua mendatangi Markas FPI Kota Malang guna meminta pengamanan. Yakub dan para pelajar Papua mengaku sudah sangat putus asa, khawatir atas keselamatan mereka, usai insiden bendera Merah Putih dibuang ke selokan di Surabaya yang berujung penangkapan 43 Mahasiswa Papua dan kemudian terjadi kerusuhan di Papua dan Papua Barat, Senin (19/8/2019).
Andre Aston Wali Laskar LPI Kota Malang dengan senang hati menerima Kedatangan mereka dan memberikan pengamanan.
Andre meminta para pelajar agar tetap bersekolah dan kuliah di kota Malang, dan FPI kota Malang siap melindungi mereka.
"Sesuai dengan instruksi Panglima Besar LPI (Ustadz Maman Suryadi), diketahui oleh Imam Besar (Habib Rizieq Shihab), kami melindungi orang-orang Papua yang ada di Malang, kami melindungi orang-orang Papua yang sedang belajar di kota Malang. Jadi kalau ada gangguan segala macam, tidak sempat lapor ke pihak (aparat), l…

KPK Akan Beberkan Korupsi Infrastruktur Rezim Jokowi Yang Rugikan Miliaran Rupiah

Ahad, 17 Maret 2019

Faktakini.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengusut kasus dugaan korupsi terkait proyek infrastruktur di era pemerintaan Jokowi - JK ini. Kali ini, proyek infrastruktur yang diduga dikorupsi berada di daerah.

“Penyidikan baru, korupsi infrastruktur di daerah,” ucap juru bicara KPK Febri Diansyah, Kamis (13/3).

Kendati demikian, Febri belum menjelaskan proyek infrastruktur di daerah mana yang diduga dikorupsi. Dia hanya menyebut proyek infrastruktur yang dimaksud yaitu jembatan.

Akibat korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian puluhan miliar rupiah. “Diduga kerugian negara puluhan miliar,” tegas Febri.

Rencananya, informasi lebih jauh atau terkait perkembangan akan disampaikan dalam konferensi pers bersama pimpinan KPK. “Sore atau malam ini jika tidak ada kendala akan kami sampaikan perkembangan hasil penyelidikan melaui konferensi pers,” tuturnya.

Sebelumnya, KPK saat ini juga tengah menangani beberapa kasus dugaan korupsi terkait proy…

500 Banci Tumpah Ruah Di Stadion GBK Ikuti Kampanye Jokowi - Ma'ruf

Sabtu, 13 April 2019

Faktakini.com, Jakarta - 500 Banci tumpah ruah memadati Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Senayan Jakarta untuk mengikuti kampanye paslon nomor urut 01 Jokowi - Ma'ruf, Sabtu (13/4/2019).

Mereka kaum banci alias waria yang antara lain tergabung dalam Komunitas Forum Komunikasi Waria se-Indonesia ini menyatakan dukungannya terhadap capres petahana itu.

Ketua Komunitas Forum Komunikasi Waria se-Indonesia, Yulianus Rettoblaut mengatakan ada sekitar 500 waria se-DKI Jakarta yang turut hadir dalam kegiatan kampanye terakhir Jokowi-Maruf ini.

Waria-waria ini mengklaim Jokowi kinerjanya saat menjadi presiden selama kurang lebih lima tahun terakhir sudah terbukti.

"Kami mendukung Pak Jokowi karena kinerjanya sudah terbukti dengan pelayanan dan pembangunan infrastrukturnya di seluruh Indonesia," kata Mami Yuli sapaan akrabnya kepada Suara.com di GBK, Sabtu (13/4/2019).

Dia berharap Jokowi-Maruf bisa menangkan Pilpres 2019 dan lebih memperhatikan hak asasi mer…