Langsung ke konten utama

Featured Post

Omnibus Law, Politik Hukum Indonesia, Dan Keadilan Sosial

Sabtu, 22 Februari 2020

Faktakini.net

*OMNIBUS LAW, POLITIK HUKUM INDONESIA, DAN KEADILAN SOSIAL*
Munarman
Direktur An Nashr Institute

Dalam Prolegnas 2020 yang telah disepakati oleh Menkumham, Baleg DPR dan Panitia Perancang UU DPD RI tanggal 16 Januari 2016, memuat 4 RUU yang akan di bahas dengan *metode Omnibus Law* antara lain *RUU Kefarmasian, RUU Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian , RUU Cipta Lapangan Kerja dan RUU Ibukota Negara*, Daftar Prolegnas ini tentunya akan tetap dilanjutkan menjadi Prolegnas 2020.

Methode Omnibus law sendiri telah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Super Prioritas 2020. Presiden berharap DPR dapat menyelesaikan UU omnibus law dalam waktu 100 hari.


*COMMON LAW VS CIVIL LAW*

Omnibus Law ini adalah methode pembentukan UU yang biasa dilakukan di negara dengan sistem common law.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional pernah melontarkan tentang konsep omnibus law atau juga dikenal omnibus bill.…

10 Laporan Polisi Mentah Semua, Damai Hari Lubis: Ade Armando Kebal Hukum, Manusia Superbody!



Selasa, 11 Februari 2020

Faktakini.net, Jakarta - Seluruh warga negara, diperlakukan sama di depan hukum. Namun idiom itu, seakan tidak berlaku bagi Ade Armando, yang hingga kini masih aman-aman saja walau telah berkali-kali dilaporkan oleh masyarakat.

Kembali ditolaknya laporan terhadap Ade Armando ke pihak kepolisian membuat Ketua Aliansi Anak Bangsa (AAB), Damai Hari Lubis geleng-geleng kepala.

Ia pun mengibaratkan Ade Armando sebagai orang yang kebal hukum, layaknya lembaga antirasuah. "Ibarat KPK sebelum ada Dewas, dia (Ade Armando) manusia superbody," ucap Damai Hari Lubis kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (11/2).

Menurut Damai Hari Lubis, sejauh ini ada 10 laporan kepada Ade yang masuk ke pihak kepolisian, namun belum ada satupun yang diproses. "Sudah ada perkara sekitar 10 bahkan bisa lebih. Satu pun tidak ada yang bisa menjadikannya sebagai terdakwa," katanya.

Damai pun membeberkan ke sepuluh laporan polisi yang ditujukan untuk Ade Armando.

Seperti pada tahun 2015, Ade Armando dilaporkan oleh Johan Khan dengan laporan polisi nomor TBL/1990/V/2015/PMJ/Ditreskrimsus tanggal 23 Mei 2015. Dalam laporan ini, Ade telah ditetapkan tersangka namun di-SP3. Saat dilakukan praperadilan, Ade kembali ditetapkan sebagai tersangka. Namun, hingga saat ini kasus tersebut tidak jelas.

Pada 2017, terdapat dua laporan kepada Ade Armando.

Keduanya yang melapor ialah Ratih Puspa Nusanti dengan nomor laporan polisi LP/1442/XII/2017/Bareskrim tanggal 28 Desember 2017 dan TBL/III2/XII/2017 tertanggal 28 Desember 2017 dengan disangkakan melanggar Pasal 28 Ayat 2 UU 19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juncto Pasal 156 KUHP.

Pada 2018, terdapat lima laporan yang ditujukan kepada Ade Armando. Pertama dilaporkan oleh Majelis Ta'lim Nahdatul Fathah dengan LP/16/I/2018/Bareskrim/Januari 2018 soal larangan dalam hadits menyusahkan hidup yang diposting di Facebook. Kedua, dilaporkan oleh Deny Andrian Kusdayat dengan TBL/1995/IV/2018/PMJ/Ditreskrimsus tanggal 11 April 2018. Ade disebut menghina Adzan dan melanggar Pasal 28 Ayat 2 Jo Pasal 45 Ayat 2 ITE dan atau Pasal 156 a KUHP.

Ketiga, dilaporkan oleh Damai Hari Lubis dengan nomor laporan polisi LP/B/643/V/2018/Bareskrim tanggal 16 Mei 2018. Ade dilaporkan karena melanggar pidana pencemaran nama baik sebagaimana tertuang dalam UU 19/2018 Tentang ITE Pasal 28 dan 125 KUHP.

Keempat, dilaporkan oleh Ketum FPI Ahmad Sobri Lubis dengan LP/484/IV/2018 karena Ade diduga melakukan tindak pidana kejahatan dalam dunia siber sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Ayat 2 Jo Pasal 45 Ayat 2 UU ITE 19/2016.

Kelima, dilaporkan oleh Damai Hari Lubis dengan nomor laporan polisi TBL/07/ 1/2018 Bareskrim tanggal 6 Januari 2018. Ade menyebut di postingan Facebook bahwa Habib Rizieq banci kaleng.

Pada 2019 terdapat dua laporan.

Pertama dilaporkan oleh Syafri Adnan Baharudin dengan Pasal 310, 311 KUHP dan UU ITE Pasal 27 Ayat 3 Jo Pasal 36, Pasal 45 Ayat 1. Dan kedua dilaporkan oleh Fahira Idris dengan LP/7057/XI/2018/PMJ/Dit.Reskrimsus tanggal 1 November 2019. Ade memposting meme Anies Baswedan menjadi Joker dan dijerat Pasal 32 Ayat 1 Jo Pasal 48 Ayat 1 UU ITE.

Foto: Damai Hari Lubis

Sumber: rmol.id

Postingan populer dari blog ini

Para Mahasiswa Papua Datangi Markas Laskar FPI Kota Malang Minta Perlindungan

Rabu, 21 Agustus 2019
Faktakini.net, Jakarta - Yaqub bersama para Pelajar dan Mahasiswa dari Papua mendatangi Markas FPI Kota Malang guna meminta pengamanan. Yakub dan para pelajar Papua mengaku sudah sangat putus asa, khawatir atas keselamatan mereka, usai insiden bendera Merah Putih dibuang ke selokan di Surabaya yang berujung penangkapan 43 Mahasiswa Papua dan kemudian terjadi kerusuhan di Papua dan Papua Barat, Senin (19/8/2019).
Andre Aston Wali Laskar LPI Kota Malang dengan senang hati menerima Kedatangan mereka dan memberikan pengamanan.
Andre meminta para pelajar agar tetap bersekolah dan kuliah di kota Malang, dan FPI kota Malang siap melindungi mereka.
"Sesuai dengan instruksi Panglima Besar LPI (Ustadz Maman Suryadi), diketahui oleh Imam Besar (Habib Rizieq Shihab), kami melindungi orang-orang Papua yang ada di Malang, kami melindungi orang-orang Papua yang sedang belajar di kota Malang. Jadi kalau ada gangguan segala macam, tidak sempat lapor ke pihak (aparat), l…

KPK Akan Beberkan Korupsi Infrastruktur Rezim Jokowi Yang Rugikan Miliaran Rupiah

Ahad, 17 Maret 2019

Faktakini.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengusut kasus dugaan korupsi terkait proyek infrastruktur di era pemerintaan Jokowi - JK ini. Kali ini, proyek infrastruktur yang diduga dikorupsi berada di daerah.

“Penyidikan baru, korupsi infrastruktur di daerah,” ucap juru bicara KPK Febri Diansyah, Kamis (13/3).

Kendati demikian, Febri belum menjelaskan proyek infrastruktur di daerah mana yang diduga dikorupsi. Dia hanya menyebut proyek infrastruktur yang dimaksud yaitu jembatan.

Akibat korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian puluhan miliar rupiah. “Diduga kerugian negara puluhan miliar,” tegas Febri.

Rencananya, informasi lebih jauh atau terkait perkembangan akan disampaikan dalam konferensi pers bersama pimpinan KPK. “Sore atau malam ini jika tidak ada kendala akan kami sampaikan perkembangan hasil penyelidikan melaui konferensi pers,” tuturnya.

Sebelumnya, KPK saat ini juga tengah menangani beberapa kasus dugaan korupsi terkait proy…

500 Banci Tumpah Ruah Di Stadion GBK Ikuti Kampanye Jokowi - Ma'ruf

Sabtu, 13 April 2019

Faktakini.com, Jakarta - 500 Banci tumpah ruah memadati Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Senayan Jakarta untuk mengikuti kampanye paslon nomor urut 01 Jokowi - Ma'ruf, Sabtu (13/4/2019).

Mereka kaum banci alias waria yang antara lain tergabung dalam Komunitas Forum Komunikasi Waria se-Indonesia ini menyatakan dukungannya terhadap capres petahana itu.

Ketua Komunitas Forum Komunikasi Waria se-Indonesia, Yulianus Rettoblaut mengatakan ada sekitar 500 waria se-DKI Jakarta yang turut hadir dalam kegiatan kampanye terakhir Jokowi-Maruf ini.

Waria-waria ini mengklaim Jokowi kinerjanya saat menjadi presiden selama kurang lebih lima tahun terakhir sudah terbukti.

"Kami mendukung Pak Jokowi karena kinerjanya sudah terbukti dengan pelayanan dan pembangunan infrastrukturnya di seluruh Indonesia," kata Mami Yuli sapaan akrabnya kepada Suara.com di GBK, Sabtu (13/4/2019).

Dia berharap Jokowi-Maruf bisa menangkan Pilpres 2019 dan lebih memperhatikan hak asasi mer…