Langsung ke konten utama

Featured Post

Jadwal Pengajian Bulanan FPI Maret 2020 Di MS FPI Petamburan Dan Mega Mendung

Kamis, 27 Februari 2020

Faktakini.net

P E N G U M U M A N

TA'LIM RUTIN BULANAN
MARKAZ SYARIAH
PETAMBURAN - MEGAMENDUNG

1. Sabtu 5 Rajab 1441 H /29 Februari 2020 M jam 12 s/d 15
TA'LIM KHUSUS WANITA di MS Pusat Petamburan Jkt.

2. Ahad 6 Rajab 1441 H/1 Maret 2020 M jam 07 s/d 12
TA'LIM KHUSUS PRIA di MS Pusat Petamburan Jkt.

3. Senin 7 Rajab 1441 H/2 Maret 2020 M jam 08 s/d 11
TA'LIM KHUSUS USTADZAH di MS Pusat Petamburan Jkt.

4. Rabu 9 Rajab 1441 H/4 Maret 2020 M jam 12 s/d 15
MULTAQO HABAIB ULAMA ASWAJA JABAR & BANTEN
di MS Mega Mendung Bogor

5. Sabtu 19 Rajab 1441 H/ 14 Maret 2020 M jam 12 s/d 15
TA'LIM KHUSUS WANITA di MS Mega Mendung Bogor

Pengajian Umum Rutin Pekan untuk Pria & Wanita :
1. Tiap Rabu malam Kamis jam 18 - selesai di Masjid Al-Islah.
2. Tiap Jum'at jam 8 - Shalat Jum'at di Masjid MS Mega Mendung.

Insya Allah akan Mengadakan Tausyiah Jarak Jauh Oleh Al Habib Muhammad Rizieq Syihab Lc. MA. DPMSS serta para tokoh lainnya.

Tegas! FPI, GNPF Dan PA 212 Desak Dewan Pengawas KPK Dibubarkan Saja



Jumat, 24 Januari 2020

Faktakini.net, Jakarta - Sejumlah kasus megakorupsi yang merugikan negara dengan dugaan melibatkan lingkaran kekuasaan dinilai semakin menjadi. Diduga beberapa skandal korupsi ditengarai menjadi modus untuk pembiayaan politik.

Hal ini disampaikan Front Pembela Islam (FPI), Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, dan Persaudaraan Alumni (PA) 212 dalam pernyataan bersama. Pernyataan tersebut disuarakan Ketua Umum FPI KH Ahmad Shobri Lubis, Ketua GNPF Ulama KH Yusuf Muhammad Martak, dan Ketua PA 212 KH Slamet Maarif.

Pernyataan bersama itu menyoroti dugaan kasus korupsi yang justru ditutup-tutupi dengan skenario agar tak terbongkar tuntas. Beberapa kasus itu antara lain dugaan kasus Kondensat yang mencapai Rp35 triliun.

"Hingga saat ini tidak jelas proses terhadap kasus ini karena diduga melibatkan petinggi aparat hukum," tulis pernyataan bersama itu dikutip Jumat, 24 Januari 2020.

Lalu, kasus korupsi di PT Asuransi Jiwasraya yang diduga melibatkan eks petinggi Kantor Staf Presiden (KSP). Skandal kasus korupsi di Asabri dengan merugikan negara kurang lebih Rp10 triliun.

Kemudian, kasus dugaan suap yang melibatkan eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan dan elite PDI Perjuangan. Kasus ini terkait integritas penyelenggaraan pemilu.

"Kami melihat berbagai kasus mega korupsi tersebut merupakan sebuah modus dalam penyelenggaraan kekuasaan yang zalim, licik, dan rakus," tulis pernyataan itu.


Selanjutnya, ada desakan untuk membubarkan Dewan Pengawas atau Dewas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinilai menghambat kinerja lembaga antirasuah itu. Contoh suap terhadap eks komisioner KPU, peran Dewas KPK sudah terlihat tak berperan memperkuat pemberantasan korupsi.

"Kami mendesak agar Dewan Pengawas KPK segera dibubarkan karena terbukti sudah menjadi penghambat dalam pemberantasan korupsi dan justru menghalang-halangi penuntasan kasus korupsi sebagaimana yang terjadi dalam kasus komisioner KPU dan sekjen PDI Perjuangan," demikian tulisnya.

Kemudian, dugaan pimpinan KPK jilid V saat ini dinilai menempatkan posisinya di bawah ketiak penguasa dengan menghadap ke menteri Kemaritiman dan Investasi. Dugaan ini sama sekali tak sesuai tugas pokok fungsi atau tupoksi KPK.

"Seharusnya KPK datang ke Kementerian Kemaritiman dan Investasi bukan karena dipanggil sang penguasa tapi dalam rangka penyelidikan dan penyidikan," tambah keterangan tersebut.

Mereka pun mendesak Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk mundur dari jabatannya karena polemik Harun Masiku. Apalagi, Yasonna ikut membentuk tim hukum PDIP dalam kasus suap eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

"Sangat memalukan seorang yang memegang jabatan menteri tampil menjadi pembela dalam kasus mega korupsi," tulis pernyataan itu.

Sumber: vivanews.com

Postingan populer dari blog ini

Para Mahasiswa Papua Datangi Markas Laskar FPI Kota Malang Minta Perlindungan

Rabu, 21 Agustus 2019
Faktakini.net, Jakarta - Yaqub bersama para Pelajar dan Mahasiswa dari Papua mendatangi Markas FPI Kota Malang guna meminta pengamanan. Yakub dan para pelajar Papua mengaku sudah sangat putus asa, khawatir atas keselamatan mereka, usai insiden bendera Merah Putih dibuang ke selokan di Surabaya yang berujung penangkapan 43 Mahasiswa Papua dan kemudian terjadi kerusuhan di Papua dan Papua Barat, Senin (19/8/2019).
Andre Aston Wali Laskar LPI Kota Malang dengan senang hati menerima Kedatangan mereka dan memberikan pengamanan.
Andre meminta para pelajar agar tetap bersekolah dan kuliah di kota Malang, dan FPI kota Malang siap melindungi mereka.
"Sesuai dengan instruksi Panglima Besar LPI (Ustadz Maman Suryadi), diketahui oleh Imam Besar (Habib Rizieq Shihab), kami melindungi orang-orang Papua yang ada di Malang, kami melindungi orang-orang Papua yang sedang belajar di kota Malang. Jadi kalau ada gangguan segala macam, tidak sempat lapor ke pihak (aparat), l…

KPK Akan Beberkan Korupsi Infrastruktur Rezim Jokowi Yang Rugikan Miliaran Rupiah

Ahad, 17 Maret 2019

Faktakini.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengusut kasus dugaan korupsi terkait proyek infrastruktur di era pemerintaan Jokowi - JK ini. Kali ini, proyek infrastruktur yang diduga dikorupsi berada di daerah.

“Penyidikan baru, korupsi infrastruktur di daerah,” ucap juru bicara KPK Febri Diansyah, Kamis (13/3).

Kendati demikian, Febri belum menjelaskan proyek infrastruktur di daerah mana yang diduga dikorupsi. Dia hanya menyebut proyek infrastruktur yang dimaksud yaitu jembatan.

Akibat korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian puluhan miliar rupiah. “Diduga kerugian negara puluhan miliar,” tegas Febri.

Rencananya, informasi lebih jauh atau terkait perkembangan akan disampaikan dalam konferensi pers bersama pimpinan KPK. “Sore atau malam ini jika tidak ada kendala akan kami sampaikan perkembangan hasil penyelidikan melaui konferensi pers,” tuturnya.

Sebelumnya, KPK saat ini juga tengah menangani beberapa kasus dugaan korupsi terkait proy…

500 Banci Tumpah Ruah Di Stadion GBK Ikuti Kampanye Jokowi - Ma'ruf

Sabtu, 13 April 2019

Faktakini.com, Jakarta - 500 Banci tumpah ruah memadati Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Senayan Jakarta untuk mengikuti kampanye paslon nomor urut 01 Jokowi - Ma'ruf, Sabtu (13/4/2019).

Mereka kaum banci alias waria yang antara lain tergabung dalam Komunitas Forum Komunikasi Waria se-Indonesia ini menyatakan dukungannya terhadap capres petahana itu.

Ketua Komunitas Forum Komunikasi Waria se-Indonesia, Yulianus Rettoblaut mengatakan ada sekitar 500 waria se-DKI Jakarta yang turut hadir dalam kegiatan kampanye terakhir Jokowi-Maruf ini.

Waria-waria ini mengklaim Jokowi kinerjanya saat menjadi presiden selama kurang lebih lima tahun terakhir sudah terbukti.

"Kami mendukung Pak Jokowi karena kinerjanya sudah terbukti dengan pelayanan dan pembangunan infrastrukturnya di seluruh Indonesia," kata Mami Yuli sapaan akrabnya kepada Suara.com di GBK, Sabtu (13/4/2019).

Dia berharap Jokowi-Maruf bisa menangkan Pilpres 2019 dan lebih memperhatikan hak asasi mer…