Langsung ke konten utama

Featured Post

Jadwal Pengajian Bulanan FPI Maret 2020 Di MS FPI Petamburan Dan Mega Mendung

Kamis, 27 Februari 2020

Faktakini.net

P E N G U M U M A N

TA'LIM RUTIN BULANAN
MARKAZ SYARIAH
PETAMBURAN - MEGAMENDUNG

1. Sabtu 5 Rajab 1441 H /29 Februari 2020 M jam 12 s/d 15
TA'LIM KHUSUS WANITA di MS Pusat Petamburan Jkt.

2. Ahad 6 Rajab 1441 H/1 Maret 2020 M jam 07 s/d 12
TA'LIM KHUSUS PRIA di MS Pusat Petamburan Jkt.

3. Senin 7 Rajab 1441 H/2 Maret 2020 M jam 08 s/d 11
TA'LIM KHUSUS USTADZAH di MS Pusat Petamburan Jkt.

4. Rabu 9 Rajab 1441 H/4 Maret 2020 M jam 12 s/d 15
MULTAQO HABAIB ULAMA ASWAJA JABAR & BANTEN
di MS Mega Mendung Bogor

5. Sabtu 19 Rajab 1441 H/ 14 Maret 2020 M jam 12 s/d 15
TA'LIM KHUSUS WANITA di MS Mega Mendung Bogor

Pengajian Umum Rutin Pekan untuk Pria & Wanita :
1. Tiap Rabu malam Kamis jam 18 - selesai di Masjid Al-Islah.
2. Tiap Jum'at jam 8 - Shalat Jum'at di Masjid MS Mega Mendung.

Insya Allah akan Mengadakan Tausyiah Jarak Jauh Oleh Al Habib Muhammad Rizieq Syihab Lc. MA. DPMSS serta para tokoh lainnya.

Resmi, Mahkamah Internasional: Myanmar Harus Lindungi Rohingya Dari Genosida



Jum'at, 24 Januari 2020

Faktakini.net, Jakarta - Mahkamah Internasional (ICJ) di Den Haag, Belanda, memerintahkan Myanmar untuk mengambil langkah-langkah darurat guna melindungi populasi Muslim Rohingya dari penganiayaan dan kekejaman, serta melindungi bukti-bukti dugaan kejahatan kemanusiaan terhadap mereka.

Putusan itu diumumkan Kamis (23/01/2020), dalam kasus dugaan genosida terhadap Myanmar yang dilayangkan Gambia, negara berpenduduk mayoritas Muslim di benua Afrika, November lalu.

Majelis yang terdiri dari 17 hakim memperjelas dalam putusannya bahwa mahkamah meyakini warga Rohingya berada dalam bahaya, dan karenanya langkah-langkah harus diambil untuk melindungi mereka.

Rohingya tetap “berisiko serius terhadap genosida,” kata Hakim Ketua Abdulqawi Yusuf, sambil membaca ringkasan keputusan tersebut.

Selain itu, putusan Mahkamah Internasional memerintahkan Myanmar untuk mengambil langkah-langkah nyata untuk menghentikan upaya menuju genosida.

Seperti dilaporkan Reuters, Mahkamah Internasional hanya membahas permintaan Gambia untuk langkah-langkah pendahuluan, setara dengan perintah penahanan negara.

Myanmar diberikan waktu empat bulan untuk menaati keputusan tersebut dan diwajibkan melaporkan perkembangnnya kepada Mahkamah Internasional setiap enam bulan.

Putusan akhir ICJ terkait dugaan genosida di Myanmar diyakini bisa memakan waktu hingga bertahun-tahun untuk dicapai.

Ribuan orang Rohingya tewas dan lebih dari 700.000 orang melarikan diri ke Bangladesh selama aksi penumpasan oleh tentara Myanmar pada 2017.

Para penyelidik PBB telah memperingatkan bahwa tindakan genosida dapat terulang kembali.

Seperti dilansir BBC Indonesia, Menteri Kehakiman Gambia Abubacarr Tambadou mengatakan, apa yang terjadi di lapangan lebih parah dari yang terlihat di tayangan televisi.

“Militer dan warga sipil mengorganisir serangan sistematis terhadap Rohingya, membakar rumah-rumah, menculik bayi-bayi dari gendongan para ibu dan melempar mereka ke bara api, mengumpulkan dan mengeksekusi para pria, perempuan diperkosa beramai-ramai dan melakukan semua bentuk kekerasan seksual,” kata Abubacarr.

Sementara Myanmar selalu bersikeras bahwa tindakan itu dilakukan untuk menangani ancaman ekstremisme di negara bagian Rakhine.

“Putusan ICJ hari ini mengandung pesan untuk para pejabat senior Myanmar, yaitu dunia tidak akan mentolerir kekejaman mereka, dan tidak akan menerima retorika kosong mereka tentang kondisi terkini di Negara Bagian Rakhine begitu saja,” kata Direktur Regional Amnesty International untuk Asia Timur, Asia Tenggara, dan Pasifik Nicholas Bequelin melalui keterangan tertulis, Kamis (23/01/2020)

“Sebanyak 600 ribu warga Rohingya yang masih tinggal di sana ditolak hak-hak dasarnya secara rutin dan sistematis. Mereka menghadapi risiko nyata kekejaman yang lebih lanjut,” ia melanjutkan.

Putusan Mahkamah Internasional Kamis kemarin yang memerintahkan Myanmar untuk mengambil “langkah sementara” demi mencegah terjadinya genosida terhadap etnis Rohingya, diambil hanya beberapa hari setelah Myanmar menerbitkan ringkasan laporan dari temuan ‘Komisi Penyelidikan Independen’ yang dibentuk pemerintahan mereka.

Amnesty menilai komisi itu tidak independen dan tidak netral dan tidak bisa dianggap sebagai upaya kredibel untuk menyelidiki kejahatan terhadap etnis Rohingya. Sementara itu, belum ada upaya untuk menyelidiki pelanggaran serius dan luas terhadap etnis minoritas lainnya di Myanmar.

“Sampai semua pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran serius ini dimintai pertanggungjawaban, kejahatan keji itu akan tetap merajalela. Dewan Keamanan PBB harus segera merujuk situasi di Myanmar ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC),” ujar Bequelin.

Putusan Mahkamah Internasional dibuat berdasarkan gugatan yang dilayangkan oleh Gambia pada 11 November 2019. Gambia menuduh Myanmar melanggar kewajibannya berdasarkan Konvensi Genosida 1948.

Foto: President of the International Court of Justice, Abdulqawi Ahmed Yusuf (tengah) . (Foto: ANP/AFP/Getty Images)

Sumber: suaraislam.id

Postingan populer dari blog ini

Para Mahasiswa Papua Datangi Markas Laskar FPI Kota Malang Minta Perlindungan

Rabu, 21 Agustus 2019
Faktakini.net, Jakarta - Yaqub bersama para Pelajar dan Mahasiswa dari Papua mendatangi Markas FPI Kota Malang guna meminta pengamanan. Yakub dan para pelajar Papua mengaku sudah sangat putus asa, khawatir atas keselamatan mereka, usai insiden bendera Merah Putih dibuang ke selokan di Surabaya yang berujung penangkapan 43 Mahasiswa Papua dan kemudian terjadi kerusuhan di Papua dan Papua Barat, Senin (19/8/2019).
Andre Aston Wali Laskar LPI Kota Malang dengan senang hati menerima Kedatangan mereka dan memberikan pengamanan.
Andre meminta para pelajar agar tetap bersekolah dan kuliah di kota Malang, dan FPI kota Malang siap melindungi mereka.
"Sesuai dengan instruksi Panglima Besar LPI (Ustadz Maman Suryadi), diketahui oleh Imam Besar (Habib Rizieq Shihab), kami melindungi orang-orang Papua yang ada di Malang, kami melindungi orang-orang Papua yang sedang belajar di kota Malang. Jadi kalau ada gangguan segala macam, tidak sempat lapor ke pihak (aparat), l…

KPK Akan Beberkan Korupsi Infrastruktur Rezim Jokowi Yang Rugikan Miliaran Rupiah

Ahad, 17 Maret 2019

Faktakini.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengusut kasus dugaan korupsi terkait proyek infrastruktur di era pemerintaan Jokowi - JK ini. Kali ini, proyek infrastruktur yang diduga dikorupsi berada di daerah.

“Penyidikan baru, korupsi infrastruktur di daerah,” ucap juru bicara KPK Febri Diansyah, Kamis (13/3).

Kendati demikian, Febri belum menjelaskan proyek infrastruktur di daerah mana yang diduga dikorupsi. Dia hanya menyebut proyek infrastruktur yang dimaksud yaitu jembatan.

Akibat korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian puluhan miliar rupiah. “Diduga kerugian negara puluhan miliar,” tegas Febri.

Rencananya, informasi lebih jauh atau terkait perkembangan akan disampaikan dalam konferensi pers bersama pimpinan KPK. “Sore atau malam ini jika tidak ada kendala akan kami sampaikan perkembangan hasil penyelidikan melaui konferensi pers,” tuturnya.

Sebelumnya, KPK saat ini juga tengah menangani beberapa kasus dugaan korupsi terkait proy…

500 Banci Tumpah Ruah Di Stadion GBK Ikuti Kampanye Jokowi - Ma'ruf

Sabtu, 13 April 2019

Faktakini.com, Jakarta - 500 Banci tumpah ruah memadati Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Senayan Jakarta untuk mengikuti kampanye paslon nomor urut 01 Jokowi - Ma'ruf, Sabtu (13/4/2019).

Mereka kaum banci alias waria yang antara lain tergabung dalam Komunitas Forum Komunikasi Waria se-Indonesia ini menyatakan dukungannya terhadap capres petahana itu.

Ketua Komunitas Forum Komunikasi Waria se-Indonesia, Yulianus Rettoblaut mengatakan ada sekitar 500 waria se-DKI Jakarta yang turut hadir dalam kegiatan kampanye terakhir Jokowi-Maruf ini.

Waria-waria ini mengklaim Jokowi kinerjanya saat menjadi presiden selama kurang lebih lima tahun terakhir sudah terbukti.

"Kami mendukung Pak Jokowi karena kinerjanya sudah terbukti dengan pelayanan dan pembangunan infrastrukturnya di seluruh Indonesia," kata Mami Yuli sapaan akrabnya kepada Suara.com di GBK, Sabtu (13/4/2019).

Dia berharap Jokowi-Maruf bisa menangkan Pilpres 2019 dan lebih memperhatikan hak asasi mer…