Langsung ke konten utama

Featured Post

(Video) FPI Banten Serahkan Kunci Musholla Di Mauk Yang Telah Mereka Perbaiki

Sabtu, 18 Januari 2020

Faktakini.net, Jakarta - Alhamdulillah pada hari ini, Sabtu (18/1/2020) malam HILMI DPD FPI Banten melalui HILMI dan DPW FPI Kabupaten Tangerang melakukan peresmian dan penyerahan kunci Pembangunan Musholla Nurul Jabhah Kp.Buaran Jambu-Desa Tanjung anom-Kec Mauk-Kab Tangerang, Provinsi Banten.

Musholla tersebut Rusak total akibat Hujan Deras dan angin Puting Beliung yang terjadi pada hari Kamis 12 Desember 2019

Peresmian dan penyerahan kunci Kepada Tokoh masyarakat setempat langsung di Pimpin oleh Ketua DPD FPI Banten KH.Muhammad Fakhrurozy di dampingi Ketua DPW FPI Kab Tangerang Habib Hasan Alkaf & Ketua HILMI DPW FPI Kab Tangerang Ust Dede Winata yang di hadiri Juga oleh Masyarakat Serta Pengurus & Laskar FPI Kab Tangerang

Sebagaimana diketahui begitu bencana banjir dan longsor melanda Banten, akibat hujan deras dengan pada hari Selasa (31/12/2019) dan Rabu (1/1/2020) dengan sigap Imam DPD FPI Banten KH Abuya Qurthubi Jaelani menginstruksikan seluruh …

Gugatan Pengelola Mall Ke Anies Aneh Karena Mall Sendiri Diduga Penyumbang Masalah Banjir



Senin, 13 Januari 2020

Faktakini.net, Jakarta - Anggota Dewan menilai - Tiga mal di Jakarta disebut akan menggugat Gubernur DKI Jakarta akibat kerugian yang dialami saat banjir menggenang wilayah Jabodetabek pada awal Januari lalu. Namun gugatan tersebut dianggap anggota DPRD dari Fraksi Gerindra Syarif sumir atau tidak jelas dalam hal tuntutannya.

Syarif menilai tuntutan gugatan ketiga mal tersebut tidak jelas, apakah meminta kompensasi kerugian atau meminta keringanan kebijakan dan pajak. Ia melihat tuntutan yang akan dibuat oleh Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HPPBI) tersebut tidak jelas tuntutannya.

"Gugatannya sumir sekali," kata Syarif kepada wartawan, Ahad (12/1).

Ia mendengar di media justru pihak asosiasi pengelola mal juga menuntut keringanan pajak. "Aneh kalau gugatannya kok keringanan pajak," ujarnya.

Padahal, kata dia, kalau memang serius, seharusnya tegaskan pada ganti rugi atau kompensasi banjir. Karena gugatan ke pemerintah sejatinya merupakan hal yang wajar.

Siapapun berhak menggugat pemerintah bila merasa dirugikan, seperti yang dilakukan beberapa warga Jakarta dengan gugatan class action ke Gubernur Anies.

"Tapi yang ini saya gak ngerti tuntutannya, yang digugat yang mana. Apalagi kalau gugatan ini malah menuntut keringanan pajak? Semakin tidak jelas yang diinginkan apa," jelasnya.

Sebagai anggota dewan dari partai yang mendukung Gubernur Anies, Syarif merasa heran banjir kemarin sebenarnya bukan hanya merendam wilayah Jakarta saja.

Namun wilayah Bodetabek lain juga merasakan. Bahkan, kata dia, wilayah Bekasi tidak kalah parahnya, namun yang menggugat hanya mal di wilayah Jakarta.

Syarif mengingatkan Pemprov DKI justru bisa mengaudit balik ke pengelola mal bila ternyata dalam perjalanannya mal tidak menaati aturan.

Pemprov bisa melihat kembali SLF (Sertifikat Laik Fungsi) mal atau dilihat basemen apakah memiliki pompa atau tidaknya. "Ternyata nanti pas diaudit gedung atau bangunan mallnya tidak sesuai justru repot nanti," terangnya.

Diduga pengembang MTA ini adalah salah satu pengembang pulau reklamasi pantai utara Jakarta.

Mengutip dari JJ Rizal, salah satu yg dijadikan contoh Pengusaha Mall Jakarta perlu mendapat kompensasi akibat banjir adalah Mall Taman Anggrek.

Tentu saja bakal seru jika direspon dengan membuka arsip rencana induk Jakarta 1965-1985, lalu master plan Jakarta 1985-2005 yang dengan mudah akan memperlihatkan bahwa mall di simpang Tomang itu menempati lahan RTH Hutan Kota Tomang.

Nah, semoga Mall Taman Anggrek bisa jadi kasus pertama untuk buka-bukaan biar jelas, kenapa RTH Hutan Kota bisa berubah jadi mall, siapa pejabat yang melakukan dan siapa yang minta dia melakukan? Bagaimana dengan RTH Hutan Kota lainnya, seperti Senayan, Sunter, Kapuk, dll?

Seserius apa kita terhadap masalah banjir Jakarta, bisa dimulai dengan seserius apa kita dengan alih fungsi lahan dan perubahan tata ruang karena ada uang ini.

Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HPPBI) sebelumnya mengancam akan menuntut ganti rugi kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas banjir yang menyebabkan berhentinya operasional sejumlah mal. Hal itu disampaikan Ketua HPPBI Budihardjo Iduansjah Sabtu (11/1).

Budiharjo mengatakan pihaknya telah bersurat kepada Pemprov DKI agar membahas kompensasi kerugian akibat banjir. "Kita mau fair sajalah untuk kompensasi banjir ini. Sejauh ini kita tuntutnya beberapa kebijakan yang menghambat bisa dicabut, seperti pajak," ujar Budihardjo.

Foto: Syarif

Sumber: republika.co.id

Postingan populer dari blog ini

Para Mahasiswa Papua Datangi Markas Laskar FPI Kota Malang Minta Perlindungan

Rabu, 21 Agustus 2019
Faktakini.net, Jakarta - Yaqub bersama para Pelajar dan Mahasiswa dari Papua mendatangi Markas FPI Kota Malang guna meminta pengamanan. Yakub dan para pelajar Papua mengaku sudah sangat putus asa, khawatir atas keselamatan mereka, usai insiden bendera Merah Putih dibuang ke selokan di Surabaya yang berujung penangkapan 43 Mahasiswa Papua dan kemudian terjadi kerusuhan di Papua dan Papua Barat, Senin (19/8/2019).
Andre Aston Wali Laskar LPI Kota Malang dengan senang hati menerima Kedatangan mereka dan memberikan pengamanan.
Andre meminta para pelajar agar tetap bersekolah dan kuliah di kota Malang, dan FPI kota Malang siap melindungi mereka.
"Sesuai dengan instruksi Panglima Besar LPI (Ustadz Maman Suryadi), diketahui oleh Imam Besar (Habib Rizieq Shihab), kami melindungi orang-orang Papua yang ada di Malang, kami melindungi orang-orang Papua yang sedang belajar di kota Malang. Jadi kalau ada gangguan segala macam, tidak sempat lapor ke pihak (aparat), l…

KPK Akan Beberkan Korupsi Infrastruktur Rezim Jokowi Yang Rugikan Miliaran Rupiah

Ahad, 17 Maret 2019

Faktakini.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengusut kasus dugaan korupsi terkait proyek infrastruktur di era pemerintaan Jokowi - JK ini. Kali ini, proyek infrastruktur yang diduga dikorupsi berada di daerah.

“Penyidikan baru, korupsi infrastruktur di daerah,” ucap juru bicara KPK Febri Diansyah, Kamis (13/3).

Kendati demikian, Febri belum menjelaskan proyek infrastruktur di daerah mana yang diduga dikorupsi. Dia hanya menyebut proyek infrastruktur yang dimaksud yaitu jembatan.

Akibat korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian puluhan miliar rupiah. “Diduga kerugian negara puluhan miliar,” tegas Febri.

Rencananya, informasi lebih jauh atau terkait perkembangan akan disampaikan dalam konferensi pers bersama pimpinan KPK. “Sore atau malam ini jika tidak ada kendala akan kami sampaikan perkembangan hasil penyelidikan melaui konferensi pers,” tuturnya.

Sebelumnya, KPK saat ini juga tengah menangani beberapa kasus dugaan korupsi terkait proy…

500 Banci Tumpah Ruah Di Stadion GBK Ikuti Kampanye Jokowi - Ma'ruf

Sabtu, 13 April 2019

Faktakini.com, Jakarta - 500 Banci tumpah ruah memadati Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Senayan Jakarta untuk mengikuti kampanye paslon nomor urut 01 Jokowi - Ma'ruf, Sabtu (13/4/2019).

Mereka kaum banci alias waria yang antara lain tergabung dalam Komunitas Forum Komunikasi Waria se-Indonesia ini menyatakan dukungannya terhadap capres petahana itu.

Ketua Komunitas Forum Komunikasi Waria se-Indonesia, Yulianus Rettoblaut mengatakan ada sekitar 500 waria se-DKI Jakarta yang turut hadir dalam kegiatan kampanye terakhir Jokowi-Maruf ini.

Waria-waria ini mengklaim Jokowi kinerjanya saat menjadi presiden selama kurang lebih lima tahun terakhir sudah terbukti.

"Kami mendukung Pak Jokowi karena kinerjanya sudah terbukti dengan pelayanan dan pembangunan infrastrukturnya di seluruh Indonesia," kata Mami Yuli sapaan akrabnya kepada Suara.com di GBK, Sabtu (13/4/2019).

Dia berharap Jokowi-Maruf bisa menangkan Pilpres 2019 dan lebih memperhatikan hak asasi mer…