Langsung ke konten utama

Featured Post

(Video) FPI Banten Serahkan Kunci Musholla Di Mauk Yang Telah Mereka Perbaiki

Sabtu, 18 Januari 2020

Faktakini.net, Jakarta - Alhamdulillah pada hari ini, Sabtu (18/1/2020) malam HILMI DPD FPI Banten melalui HILMI dan DPW FPI Kabupaten Tangerang melakukan peresmian dan penyerahan kunci Pembangunan Musholla Nurul Jabhah Kp.Buaran Jambu-Desa Tanjung anom-Kec Mauk-Kab Tangerang, Provinsi Banten.

Musholla tersebut Rusak total akibat Hujan Deras dan angin Puting Beliung yang terjadi pada hari Kamis 12 Desember 2019

Peresmian dan penyerahan kunci Kepada Tokoh masyarakat setempat langsung di Pimpin oleh Ketua DPD FPI Banten KH.Muhammad Fakhrurozy di dampingi Ketua DPW FPI Kab Tangerang Habib Hasan Alkaf & Ketua HILMI DPW FPI Kab Tangerang Ust Dede Winata yang di hadiri Juga oleh Masyarakat Serta Pengurus & Laskar FPI Kab Tangerang

Sebagaimana diketahui begitu bencana banjir dan longsor melanda Banten, akibat hujan deras dengan pada hari Selasa (31/12/2019) dan Rabu (1/1/2020) dengan sigap Imam DPD FPI Banten KH Abuya Qurthubi Jaelani menginstruksikan seluruh …

Kantor PDIP Gagal Digeledah, ICW: Lebih Susah Geledah Kantor Partai Ketimbang Lembaga Negara


Rabu, 15Januari 2020 

Faktakini.net, Jakarta -  Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz heran dengan kondisi pemberantasan korupsi saat ini. Donal mencontohkan masalah yang terjadi saat KPK hendak menggeledah kantor Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Saat itu, KPK gagal melakukan penggeledahan di kantor partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu. Padahal, KPK berhasil melakukan penggeledahan di kantor Komisi Pemilihan Umum.

"Ternyata lebih susah menggeledah di kantor partai ketimbang kantor lembaga resmi negara," kata Donal dalam program Indonesia Lawyers Club, Selasa malam 14 Januari 2020.

Donal menjelaskan, saat ini KPK untuk melakukan penggeledahan saja harus terhambat oleh birokrasi. Padahal menurutnya penggeledahan di Kuhap saja bisa lebih fleksibel.

"Saya eneg juga dengan yang mengatakan UU KPK tidak memperlemah. Terbukti yang kemaren itu memperlemah," ujar Donal menegaskan.

Dia juga membandingkan dengan giatnya Presiden Joko Widodo dalam memangkas izin-izin di sektor ekonomi yang dianggap menghambat investasi. Namun di penegakan hukum, izinnya justru jadi makin banyak.

"Saya tidak melihat selera presiden dalam memangkas izin di penegakan hukum kita," kata Donal.

Foto: Hasto bersama Megawati

Sumber: vivanews.com

Postingan populer dari blog ini

Para Mahasiswa Papua Datangi Markas Laskar FPI Kota Malang Minta Perlindungan

Rabu, 21 Agustus 2019
Faktakini.net, Jakarta - Yaqub bersama para Pelajar dan Mahasiswa dari Papua mendatangi Markas FPI Kota Malang guna meminta pengamanan. Yakub dan para pelajar Papua mengaku sudah sangat putus asa, khawatir atas keselamatan mereka, usai insiden bendera Merah Putih dibuang ke selokan di Surabaya yang berujung penangkapan 43 Mahasiswa Papua dan kemudian terjadi kerusuhan di Papua dan Papua Barat, Senin (19/8/2019).
Andre Aston Wali Laskar LPI Kota Malang dengan senang hati menerima Kedatangan mereka dan memberikan pengamanan.
Andre meminta para pelajar agar tetap bersekolah dan kuliah di kota Malang, dan FPI kota Malang siap melindungi mereka.
"Sesuai dengan instruksi Panglima Besar LPI (Ustadz Maman Suryadi), diketahui oleh Imam Besar (Habib Rizieq Shihab), kami melindungi orang-orang Papua yang ada di Malang, kami melindungi orang-orang Papua yang sedang belajar di kota Malang. Jadi kalau ada gangguan segala macam, tidak sempat lapor ke pihak (aparat), l…

KPK Akan Beberkan Korupsi Infrastruktur Rezim Jokowi Yang Rugikan Miliaran Rupiah

Ahad, 17 Maret 2019

Faktakini.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengusut kasus dugaan korupsi terkait proyek infrastruktur di era pemerintaan Jokowi - JK ini. Kali ini, proyek infrastruktur yang diduga dikorupsi berada di daerah.

“Penyidikan baru, korupsi infrastruktur di daerah,” ucap juru bicara KPK Febri Diansyah, Kamis (13/3).

Kendati demikian, Febri belum menjelaskan proyek infrastruktur di daerah mana yang diduga dikorupsi. Dia hanya menyebut proyek infrastruktur yang dimaksud yaitu jembatan.

Akibat korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian puluhan miliar rupiah. “Diduga kerugian negara puluhan miliar,” tegas Febri.

Rencananya, informasi lebih jauh atau terkait perkembangan akan disampaikan dalam konferensi pers bersama pimpinan KPK. “Sore atau malam ini jika tidak ada kendala akan kami sampaikan perkembangan hasil penyelidikan melaui konferensi pers,” tuturnya.

Sebelumnya, KPK saat ini juga tengah menangani beberapa kasus dugaan korupsi terkait proy…

500 Banci Tumpah Ruah Di Stadion GBK Ikuti Kampanye Jokowi - Ma'ruf

Sabtu, 13 April 2019

Faktakini.com, Jakarta - 500 Banci tumpah ruah memadati Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Senayan Jakarta untuk mengikuti kampanye paslon nomor urut 01 Jokowi - Ma'ruf, Sabtu (13/4/2019).

Mereka kaum banci alias waria yang antara lain tergabung dalam Komunitas Forum Komunikasi Waria se-Indonesia ini menyatakan dukungannya terhadap capres petahana itu.

Ketua Komunitas Forum Komunikasi Waria se-Indonesia, Yulianus Rettoblaut mengatakan ada sekitar 500 waria se-DKI Jakarta yang turut hadir dalam kegiatan kampanye terakhir Jokowi-Maruf ini.

Waria-waria ini mengklaim Jokowi kinerjanya saat menjadi presiden selama kurang lebih lima tahun terakhir sudah terbukti.

"Kami mendukung Pak Jokowi karena kinerjanya sudah terbukti dengan pelayanan dan pembangunan infrastrukturnya di seluruh Indonesia," kata Mami Yuli sapaan akrabnya kepada Suara.com di GBK, Sabtu (13/4/2019).

Dia berharap Jokowi-Maruf bisa menangkan Pilpres 2019 dan lebih memperhatikan hak asasi mer…