Langsung ke konten utama

Featured Post

Selepas ba'da Jum'at Pukul 13.00 Wita, anggota DPD FPI Kaltim & DPW FPI Samarinda melakukan kegiatan rutin setiap jum'at terlebih dahulu yaitu program sedekah jum'at berupa paket nasi kotak didepan Madar FPI Kaltim Jl. Gerilya, Samarinda.

Ahad, 19 Januari

Faktakini.net, Jakarta - Kegiatan FPI Kaltim dan DPW FPI Samarinda untuk membantu para korban banjir, pada hari ke-4 Jum'at, 17 Januari 2020 alhamdulillah berlangsung lancar dan berkah.


Sebagai berikut kegiatannya.

1. Selepas ba'da Jum'at Pukul 13.00 Wita, anggota DPD FPI Kaltim & DPW FPI Samarinda melakukan kegiatan rutin setiap jum'at terlebih dahulu yaitu program sedekah jum'at berupa paket nasi kotak didepan Madar FPI Kaltim Jl. Gerilya, Samarinda.

2. Berikutnya Pukul 14.00 Wita, anggota DPD FPI Kaltim dan DPW FPI Samarinda sebagian melakukan persiapan pengemasan paket bantuan mie instan dan anggota lainnya melakukan pemantauan kelokasi terdampak banjir, karena diterima kabar air sudah mulai surut namun dibeberapa titik masih terendam cukup dalam sehingga warga masih tidak bisa beraktivitas.

3. Sekitar Pukul 17.00 Wita, anggota DPD FPI Kaltim dan DPW FPI Samarinda sempat bergerak kelokasi bencana banjir di Perumahan bengkuring karena diter…

Ini 4 Fakta Harun Masiku, Politikus PDIP Penyuap Komisioner KPU yang Diburu KPK



Sabtu, 11 Januari 2020

Faktakini.net, Jakarta - Harun Masiku bagai hilang ditelan bumi setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkannya sebagai tersangka kasus suap komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan. Jejak politikus PDIP ini masih dilacak KPK.

Tempat persembunyian Harun hingga kini masih misterius. KPK mengimbau Harun menyerahkan diri. "KPK meminta tersangka HAR (Harun Masiku) segera menyerahkan diri ke KPK dan kepada pihak lain yang terkait dengan perkara ini agar bersikap koperatif," kata Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar.

Sementara itu, elite partai banteng moncong putih mengaku tidak tahu keberadaan Harun. "Biar diurus para penegak hukum," kata politikus PDIP Eva Kusuma Sundari kepada wartawan, Sabtu (11/1/2020).

"Harun ini kami tidak tahu khususnya di mana. Sekali lagi kami percayakan," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (10/1/2020).

1. Tersangka Suap

Harun ditetapkan penyidik KPK sebagai tersangka dengan dugaan memberikan suap kepada Wahyu Setiawan.

Pemberian suap itu dimaksudkan agar Harun ditetapkan sebagai anggota DPR melalui mekanisme pergantian antarwaktu (PAW) karena anggota DPR dari PDIP terpilih, yaitu Nazarudin Kiemas, meninggal dunia.

Pada Selasa, 7 Januari 2020, malam, KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap komisioner KPU Wahyu Setiawan. KPK kemudian menetapkan Wahyu dan Agustiani, orang kepercayaan Wahyu, sebagai tersangka penerima suap. Sementara itu, Harun Masiku serta Saeful ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap.

PAW ini dalam konteks mencari pengganti anggota DPR dari PDIP Nazarudin Kiemas, yang meninggal dunia pada Maret 2019. Saat itu, KPU melalui rapat pleno sudah menetapkan caleg PDIP yang memperoleh suara di bawah Nazarudin, yakni Riezky Aprilia, sebagai pengganti Nazarudin di DPR. Namun ada keputusan Mahkamah Agung (MA) pada 19 Juli 2019 yang menyatakan partai adalah penentu suara dan PAW. Penetapan MA itu kemudian menjadi dasar PDIP bersurat ke KPU untuk menetapkan Harun Masiku sebagai pengganti Nazarudin di DPR.

Apa alasan PDIP mendorong Harun untuk menduduki kursi di DPR? Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sempat memberikan penjelasan. Hasto menjelaskan pemilihan tersebut didasarkan atas jejak karier Harun Masiku yang dinilai bersih.

2. Beri Suap ke Wahyu Setiawan

Untuk membantu penetapan Harun Masiku sebagai anggota DPR RI pengganti antarwaktu, Wahyu Setiawan meminta dana operasional Rp 900 juta.

"Untuk membantu penetapan HAR (Harun Masiku) sebagai anggota DPR RI pengganti antarwaktu, WSE (Wahyu Setiawan) meminta dana operasional Rp 900 juta," kata Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dalam konferensi pers pengumuman penetapan tersangka Wahyu Setiawan pada Kamis (9/1) malam.

Menurut KPK, ada beberapa kali realisasi pemberian kepada Wahyu. Namun pada 7 Januari 2020, KPU menolak permohonan PDIP untuk menetapkan Harun sebagai PAW. Setelah itu, Wahyu Setiawan menghubungi Doni bahwa dirinya masih mengupayakan Harun sebagai PAW. "Pada Rabu, 8 Januari 2020, WSE (Wahyu Setiawan) meminta sebagian uangnya, yang dikelola oleh Agustiani. Tim menemukan dan mengamankan barang bukti uang Rp 400 juta yang berada di tangan ATF (Agustiani Tio Fridelina) dalam bentuk dolar Singapura," ucap Lili.

3. Diburu KPK

Saat OTT dilancarkan, Harun tidak turut dibawa tim KPK.

Entah di mana Harun. Setelah berstatus tersangka, barulah kemudian KPK meminta Harun menyerahkan diri.

"KPK meminta tersangka HAR (Harun Masiku) segera menyerahkan diri ke KPK dan kepada pihak lain yang terkait dengan perkara ini agar bersikap koperatif," ucap Lili, masih pada Kamis (9/1) malam.

"KPK berharap masyarakat mengawal proses penanganan perkara ini karena dugaan tindak pidana korupsi yang sedang ditangani ini terkait dengan aspek mendasar dalam proses demokrasi yang sedang kita jalani," imbuh Lili kemudian.

Waktu berlalu hingga setidaknya pada pukul 13.30 WIB, Jumat (10/12020), Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan Harun belum menyerahkan diri. Di mana Harun?

"Belum (menyerahkan diri). Tentang hal tersebut, tim penyidik sedang bekerja," imbuh Ali.

4. Politikus PDIP

Sebelum berseragam merah dengan logo banteng bermoncong putih, Harun sebelumnya mengabdi di Partai Demokrat, bahkan sempat menjadi anggota Tim Sukses Pemenangan Pemilu dan Pilpres Partai Demokrat tahun 2009 di Sulawesi Tengah. Lantas, Harun meloncat ke PDIP.

Pada Pemilu 2019, Harun tercatat menjadi calon anggota legislatif (caleg) untuk DPR dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan I dengan nomor urut 6. Namun perolehan suara Harun kalah. Dari dapilnya lantas yang melaju ke Senayan adalah Nazarudin Kiemas.

Namun, pada Maret 2019, Nazarudin meninggal dunia sehingga harus digantikan melalui mekanisme pergantian antarwaktu (PAW). Mulai dari sinilah pangkal persoalan yang berbuah operasi tangkap tangan (OTT) terhadap komisioner KPU Wahyu Setiawan bermula.

Sumber: detik.com

Postingan populer dari blog ini

Para Mahasiswa Papua Datangi Markas Laskar FPI Kota Malang Minta Perlindungan

Rabu, 21 Agustus 2019
Faktakini.net, Jakarta - Yaqub bersama para Pelajar dan Mahasiswa dari Papua mendatangi Markas FPI Kota Malang guna meminta pengamanan. Yakub dan para pelajar Papua mengaku sudah sangat putus asa, khawatir atas keselamatan mereka, usai insiden bendera Merah Putih dibuang ke selokan di Surabaya yang berujung penangkapan 43 Mahasiswa Papua dan kemudian terjadi kerusuhan di Papua dan Papua Barat, Senin (19/8/2019).
Andre Aston Wali Laskar LPI Kota Malang dengan senang hati menerima Kedatangan mereka dan memberikan pengamanan.
Andre meminta para pelajar agar tetap bersekolah dan kuliah di kota Malang, dan FPI kota Malang siap melindungi mereka.
"Sesuai dengan instruksi Panglima Besar LPI (Ustadz Maman Suryadi), diketahui oleh Imam Besar (Habib Rizieq Shihab), kami melindungi orang-orang Papua yang ada di Malang, kami melindungi orang-orang Papua yang sedang belajar di kota Malang. Jadi kalau ada gangguan segala macam, tidak sempat lapor ke pihak (aparat), l…

KPK Akan Beberkan Korupsi Infrastruktur Rezim Jokowi Yang Rugikan Miliaran Rupiah

Ahad, 17 Maret 2019

Faktakini.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengusut kasus dugaan korupsi terkait proyek infrastruktur di era pemerintaan Jokowi - JK ini. Kali ini, proyek infrastruktur yang diduga dikorupsi berada di daerah.

“Penyidikan baru, korupsi infrastruktur di daerah,” ucap juru bicara KPK Febri Diansyah, Kamis (13/3).

Kendati demikian, Febri belum menjelaskan proyek infrastruktur di daerah mana yang diduga dikorupsi. Dia hanya menyebut proyek infrastruktur yang dimaksud yaitu jembatan.

Akibat korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian puluhan miliar rupiah. “Diduga kerugian negara puluhan miliar,” tegas Febri.

Rencananya, informasi lebih jauh atau terkait perkembangan akan disampaikan dalam konferensi pers bersama pimpinan KPK. “Sore atau malam ini jika tidak ada kendala akan kami sampaikan perkembangan hasil penyelidikan melaui konferensi pers,” tuturnya.

Sebelumnya, KPK saat ini juga tengah menangani beberapa kasus dugaan korupsi terkait proy…

500 Banci Tumpah Ruah Di Stadion GBK Ikuti Kampanye Jokowi - Ma'ruf

Sabtu, 13 April 2019

Faktakini.com, Jakarta - 500 Banci tumpah ruah memadati Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Senayan Jakarta untuk mengikuti kampanye paslon nomor urut 01 Jokowi - Ma'ruf, Sabtu (13/4/2019).

Mereka kaum banci alias waria yang antara lain tergabung dalam Komunitas Forum Komunikasi Waria se-Indonesia ini menyatakan dukungannya terhadap capres petahana itu.

Ketua Komunitas Forum Komunikasi Waria se-Indonesia, Yulianus Rettoblaut mengatakan ada sekitar 500 waria se-DKI Jakarta yang turut hadir dalam kegiatan kampanye terakhir Jokowi-Maruf ini.

Waria-waria ini mengklaim Jokowi kinerjanya saat menjadi presiden selama kurang lebih lima tahun terakhir sudah terbukti.

"Kami mendukung Pak Jokowi karena kinerjanya sudah terbukti dengan pelayanan dan pembangunan infrastrukturnya di seluruh Indonesia," kata Mami Yuli sapaan akrabnya kepada Suara.com di GBK, Sabtu (13/4/2019).

Dia berharap Jokowi-Maruf bisa menangkan Pilpres 2019 dan lebih memperhatikan hak asasi mer…