Langsung ke konten utama

Featured Post

Dzalimnya Hindhu Ekstrimis Terhadap Muslim India

Jum'at, 28 Februari 2020

Faktakini.net, Jakarta - Video berdarah membanjiri linimasa twitter. Sebuah foto memperlihatkan seorang berbaju putih berbercak darah, tergeletak tak berdaya dikeroyok oleh orang-orang dengan pentungan di tangan.

Akun lain menayangkan sebuah video tiga orang sedang menaiki menara masjid. Satu orang memanjat sampai ke puncak kubah menara, kemudian mencopot pengeras suara yang biasa digunakan untuk adzan. Satu orang yang lain mencongkel simbol bulan sabit yang ada di pucuk kubah. Mereka dengan bangga mengibarkan bendera RSS – Rashtriya Swayamsevak Sangh, ormas nasionalis Hindu terbesar di India.

Padahal belum kering airmata kita melihat penderitaan umat muslim di Palestina dan penyiksaan terhadap umat muslim di Uygur, kali ini darah umat muslim mengalir di jalanan New Delhi, India. Kemarin (26/02/2020), terjadi kerusuhan yang melibatkan kelompok Hindu dan Muslim. Sampai tulisan ini dibuat, menurut laporan suara.com, setidaknya 34 orang tewas akibat kerusuha…

Damai Hari Lubis: AAB Dukung Dan Siap Jadi Korlap Aksi Unjuk Rasa FPI, GNPF Dan PA 212



Jum'at, 24 Januari 2020

Faktakini.net

Damai Hari Lubis

*Mendukung Penuh Dan Siap Menjadi Korlap Dari Unjuk Rasa Yang Akan Dilakukan Oleh FPI , GNPF U Dan 212*

Dengan pernyataan resminya Yasona Laoli/ YL termasuk Dirjen Imigrasi Dr. Ronny Sompie / RS yang terpantau beritanya melalui media publik / pers, bahwa Harun Masiku ( HM ) masih diluar negeri, kenyataannya belakangan pernyataan mereka tersebut adalah hoaks atau berita bohong. Maka bila benar statemen- statemen yang dibuat punya unsur mens rea sebagai usaha ' menghalangi ' atau obstructiòn of justice , dengan tujuan KPK terhambat dan kesulitan dalam melakukan penyidikannnya , maka secara hukum terhadap mereka dapat dinyatakan sebagai merupakan perbuatan melawan hukum atau delik pidana

Oleh karena statemen dimaksud berhubungan erat terkait dengan penyidikan KPK tentang adanya bukti kuat sementara perihal HM yang saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, dengan modus memberikan uang suap atau sogokan kepada Anggota KPU agar dirinya ( HM ) ditetapkan menjadi anggota DPR RI dari salah satu Dapil daerah di Sumatera Selatan untuk menggantikan secara proses PAW ( Penggantian Antar Waktu ) sehubungan Caleg PDIP ( Pileg 2019 - 2024 ) yang mendapatkan suara perolehan terbanyak telah meninggal dunia, sehingga HM. untuk menjadi anggota legislatif mesti melalui PAW melalui penetapan atau keputusan KPU. Dalam praktiknya ternyata proses PAW tsb. sarat dengan unsur delik tipikor, terbukti adanya penangkapan dan penahanan oleh KPK terhadap komisioner KPU Wahyu Setiawan sampai saat ini

Maka menurut UU. RI No. 31 Tahun 1999 Jo. UÙ. RI No. 20 Tahun 2001. Pasal 21, sudah sepantasnya YL dan RS dinyatakan diduga turut sebagai pelaku korupsi, oleh karena menghalangi KPK dalam rangkaian tugasnya dalam melakukan penyidikan ( obstruction of justice )

Oleh karena Pasal 21 UU. Pemberantasan Tipikor ini menganut atau tdk terlepas dari sumber hukum di negara RI, bahwa semua orang sama dimàta hukum sesuai UUD. 1945 Pasal 1 ayat 3 ( equality before the law ), mala pasal ini patut dikenakan terhadap diri YL dan RS termasuk terhadap semua subjek hukum siapapun dia dan apapun jabatannya, bila diketahui dan ditemukan bersama-sama atau turut atau ikut serta ( delneming ) menghalangi penyidikan peristiwa extra ordinary crime yang dilakukan KPK

Oleh karena semua orang sama dimata hukum maka tidak terkecuali Anggota Dewas ( Anggota Dewan Pengawas ) KPK sekalipun yang coba mengahalangi Anggota Komisiner KPK dalam melakukan penyidikan, juga dapat dikenakan dan dituntut melalui pasal aquo

Apabila pada diri YL dan RS Anggota Dewas tidak diberlakukan terhadap mereka Pasal 21 UU. Tipikor tsb. Maka rakyat boleh menggunakan mosi tidak percaya kepada KPK, sesuai rujukan pasal Kebebasan Berkumpul, Berapat, dan Berserikat Serta Menyampaikan Pendapat sesuai pasal 28 E ayat ( 3 ) UUD 1945 Jo. UU. No. 9 Tahun 1998 Tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum

Untuk itu apabila ada ormas atau kelompok , berbagai komunitas menuntut dengan cara2 berkumpul lalu melakukan unjuk rasa ke DPR , KPK dan atau lembaga2 pemerintahan lainnya, agar Dewas ( Dewan Pengawas KPK) yang sepertinya nampak ikut menghambat penyidikan KPK pada peristiwa aquo ini dibubarkan adalah sah menurut hukum positif

Maka untuk membangun kepercayaan masyarakat sekaligus mencegah hilangnya rasa percàya masyarakat kepada Dewas KPK dan Para Komisioner KPK, *hendaknya KPK* segera melakukan tindakan- tindakan legal yang real dan konkret sesuai tupoksinya dan kewenangannya merujuk UU. melakukan proses hukum terhadap siapapun yang terlibat atau terhadap oknum-oknum yang menghalangi penyidikan KPK, termasuk tidak pandang bulu, melakukan proses hukum terhadap Hasto Sekjen PDIP yang ditengarai ada keterlibatan peristiwa aquo incassu sebagai orang yang ' diduga kuat ' melalui tangannya memberikan sebagian uang ' suap/ sogokan ' yang bermuasal dari HM. Bahkan terhadap dirin ( Hasto ) KPK dapat melakukan penangkapan serta dilanjutkan dengan penahanan apabila penyidik KPK miliki alat bukti yang cukup serta khawatir Hasto akan menghilangkan barang dan atau alat bukti dan atau melarikan diri sesuai UU.No. 8 Thn 1981 ( KUHAP )

Terkait adanya statemen protes keras oleh Ormas FPI , Organisasi Aktifis GNPF U Dan PA. 212 atas peristiwa pengungkapan kasus yang stagnan atau nampak lamban dalam melakukan proses penanganan perkara
delik tipikor ini, yang melibatkan beberapa Pejabat Tinggi Lembaga Negara ( KPU dan pejabat Kementrian Humham dan Ditjèn Imigrasi ) serta issue -issue mega korupsi lainnya, maka secara resmi Aliansi Anak Bangsa / AAB siap mendukung apa yang menjadi tujuan daripada ormas FPI, GNPF U dan gerakan PA.212, yang pada subtansinya mengharapkan hukum menjadi panglima dalam memberantas korupsi yàng dapat menyesengsarakan rakyat bangsa dan negara RI

Bahkan bila Ormas atau Organisasi Aktifis tersebut berniat melakukan langkah-langkah hukum merujuk hak - hak masyarakat dengan melakukan unjuk rasa , AAB akan siap menjadi Korlap dalam setiap aksi dan atau sampaikan mossi tidak percaya atau giat protes yang akan dilakukan oleh mereka ( FPI , GNPF U dan PA. 212 ) paling tidak bersama - sama dengan organisasi2 tersebut dengan tidak melakukan perbuatan- perbuatan anarkis yang bertentangan dengan hukum dan perundang - undangan yang berlaku

Tangerang, 24 Januari 2020

Ketua AAB

Damai Hari Lubis

Postingan populer dari blog ini

Para Mahasiswa Papua Datangi Markas Laskar FPI Kota Malang Minta Perlindungan

Rabu, 21 Agustus 2019
Faktakini.net, Jakarta - Yaqub bersama para Pelajar dan Mahasiswa dari Papua mendatangi Markas FPI Kota Malang guna meminta pengamanan. Yakub dan para pelajar Papua mengaku sudah sangat putus asa, khawatir atas keselamatan mereka, usai insiden bendera Merah Putih dibuang ke selokan di Surabaya yang berujung penangkapan 43 Mahasiswa Papua dan kemudian terjadi kerusuhan di Papua dan Papua Barat, Senin (19/8/2019).
Andre Aston Wali Laskar LPI Kota Malang dengan senang hati menerima Kedatangan mereka dan memberikan pengamanan.
Andre meminta para pelajar agar tetap bersekolah dan kuliah di kota Malang, dan FPI kota Malang siap melindungi mereka.
"Sesuai dengan instruksi Panglima Besar LPI (Ustadz Maman Suryadi), diketahui oleh Imam Besar (Habib Rizieq Shihab), kami melindungi orang-orang Papua yang ada di Malang, kami melindungi orang-orang Papua yang sedang belajar di kota Malang. Jadi kalau ada gangguan segala macam, tidak sempat lapor ke pihak (aparat), l…

KPK Akan Beberkan Korupsi Infrastruktur Rezim Jokowi Yang Rugikan Miliaran Rupiah

Ahad, 17 Maret 2019

Faktakini.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengusut kasus dugaan korupsi terkait proyek infrastruktur di era pemerintaan Jokowi - JK ini. Kali ini, proyek infrastruktur yang diduga dikorupsi berada di daerah.

“Penyidikan baru, korupsi infrastruktur di daerah,” ucap juru bicara KPK Febri Diansyah, Kamis (13/3).

Kendati demikian, Febri belum menjelaskan proyek infrastruktur di daerah mana yang diduga dikorupsi. Dia hanya menyebut proyek infrastruktur yang dimaksud yaitu jembatan.

Akibat korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian puluhan miliar rupiah. “Diduga kerugian negara puluhan miliar,” tegas Febri.

Rencananya, informasi lebih jauh atau terkait perkembangan akan disampaikan dalam konferensi pers bersama pimpinan KPK. “Sore atau malam ini jika tidak ada kendala akan kami sampaikan perkembangan hasil penyelidikan melaui konferensi pers,” tuturnya.

Sebelumnya, KPK saat ini juga tengah menangani beberapa kasus dugaan korupsi terkait proy…

500 Banci Tumpah Ruah Di Stadion GBK Ikuti Kampanye Jokowi - Ma'ruf

Sabtu, 13 April 2019

Faktakini.com, Jakarta - 500 Banci tumpah ruah memadati Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Senayan Jakarta untuk mengikuti kampanye paslon nomor urut 01 Jokowi - Ma'ruf, Sabtu (13/4/2019).

Mereka kaum banci alias waria yang antara lain tergabung dalam Komunitas Forum Komunikasi Waria se-Indonesia ini menyatakan dukungannya terhadap capres petahana itu.

Ketua Komunitas Forum Komunikasi Waria se-Indonesia, Yulianus Rettoblaut mengatakan ada sekitar 500 waria se-DKI Jakarta yang turut hadir dalam kegiatan kampanye terakhir Jokowi-Maruf ini.

Waria-waria ini mengklaim Jokowi kinerjanya saat menjadi presiden selama kurang lebih lima tahun terakhir sudah terbukti.

"Kami mendukung Pak Jokowi karena kinerjanya sudah terbukti dengan pelayanan dan pembangunan infrastrukturnya di seluruh Indonesia," kata Mami Yuli sapaan akrabnya kepada Suara.com di GBK, Sabtu (13/4/2019).

Dia berharap Jokowi-Maruf bisa menangkan Pilpres 2019 dan lebih memperhatikan hak asasi mer…