Langsung ke konten utama

Featured Post

HRS Center: Pelanggaran HAM Negara Terhadap Imam Besar Habib Rizieq Shihab

Ahad, 17 November 2019

Faktakini.net

HRS CENTER

PELANGGARAN HAM NEGARA TERHADAP
IMAM BESAR HRS

TELAH TERJADI PELANGGARAN HAM TERHADAP Imam Besar - Habib Rizieq Shihab (IB-HRS), KARENA NEGARA GAGAL MEMENUHI KEWAJIBANNYA UNTUK MELINDUNGI HAK-
HAK ASASI IB-HRS YANG DIJAMIN DALAM HUKUM NASIONAL MAUPUN
INTERNASIONAL.

PELANGGARAN HAM TERJADI DALAM BENTUK SENGAJA MELAKUKAN (COMMISSION) MAUPUN SENGAJA MEMBIARKAN (OMISSION) TERKAIT DENGAN STATUS PENCEKALAN (PENCEGAHAN)T ERHADAP IB-HRS UNTUK KELUAR DARI SAUDI ARABIA GUNA KEMBALI
KE TANAH AIR.

Fakta

PADA AWALNYA KBRI DI RIYADH (IN CASU DUBES RI) TELAH MENGETAHUI ADANYA TINDAKAN PENCEGAHAN TSB. IB-HRS TELAH MELAPORKANNYA KEPADA DUBES RI SECARA LANGSUNG.

ADANYA PENAWARAN MELALUI "UTUSAN KHUSUS' DARI JAKARTA MENEMUI IB-HRS DI MEKKAH. BAHWA AKAN DISELESAIKAN 'LARANGAN KELUAR' TSB DENGAN SYARAT IB-HRS HARUS MENDUKUNG JOKOWI DALAM PILPRES 2019 YANG LALU, TAPI IB-
HRS MENOLAKNYA.

PENOLAKAN IB-HRS MERUPAKAN BAGIAN
INTEGRAL HAK ASASI MA…

Ribka Tjiptaning Cs Dinilai Hanya Mau Cari Panggung Belagak Ngamuk Soal 'Tragedi BPJS'



Ahad, 10 November 2019

Faktakini.net

SELAMAT ! ANGGOTA DPR LAYAK MENJADI BINTANG SINETRON 'TRAGEDI BPJS, SIAPA BUANG BADAN ?'

#NasrudinJoha – Luar biasa aktor kita dari Senayan ini, dalam beberapa hari ini lini masa sosial media dibanjiri sejumlah video aksi ciamik Anggota DPR yang ‘marah marah Ga karuan’ kepada menteri dari dirut BPJS. Uniknya, semua video yang beredar itu ada watermark DPR RI. Jadi video resmi yang dibuat oleh bagian humas DPR, bukan video amatir yang alamiah viral.

Ada Saleh Partaonan Daulay dari PAN, ada Nihayatul Wafiroh dari PKB dan lucunya juga ada Ribka Tjiptaning dari PDIP. Mereka koor marah dan membuly menteri dan dirut BPJS karena dianggap tak paham penderitaan rakyat. Mereka mengkritik kenaikan premi BPJS yang ditetapkan melalui Perpres.

Sebenarnya, kalah publik mau berfikir sedikit tentu akan menertawakan akting anggota badut Senayan ini. Pasalnya, mereka ini seperti pahlawan kesiangan. Seperti aktor yang sedang cari panggung.

Memang benar, selama ini lembaga DPR RI dianggap tak memiliki prestasi bahkan ikut-ikutan melegitimasi kezaliman rezim Jokowi. Pada kasus Perppu ormas misalnya, DPR koor mengesahkan Perppu ormas yang melanggar konstitusi.

Pada kasus UU KPK dan ini yang paling kacau, DPR telah membuat program legislasi yang sebelumnya tidak masuk prolegnas. UU KPK ini substansinya melemahkan KPK, bahkan sebagian menyebut mematikan KPK.

Tuntutan publik agar Presiden menerbitkan Perppu untuk menganulir UU KPK hasil DPR ini menjadi bukti, bahwa kinerja DPR sangat mengecewakan. Belum lagi, banyak kasus OTT KPK itu mayoritas selain menyasar ke kepala daerah, anggota partai, yang terbanyak adalah anggota DPR.

Nampaknya, DPR butuh prestasi agar dianggap mewakili rakyat. Video viral yang dibuat resmi oleh humas DPR RI tentang penolakan sejumlah anggota DPR atas kenaikan premi asuransi BPJS ini menjadi sarana untuk memperbaiki citra dewan.

Padahal, ini main-main saja. Sebab, dalam Alokasi APBN memang terjadi pengurangan atau ketidakcukupan Alokasi anggaran untuk menutup pembiayaan BPJS.

Karenanya, eksekutif membuka keran menaikan tarif BPJS untuk menutup kekurangan, melalui penerbitan Perpres. Jadi dewan sudah tahu mau naik tarif sejak lama, sejak sebelum keluar Perpres. Kenapa baru meradang sekarang?

Kalau mau membela rakyat, itu sejak pembahasan RAPBN 2019 dibahas, bukan melotot mencak mencak setelah tarif premi BPJS dinaikkan. Memangnya, kalau anggota DPR sudah marah-marah tarif BPJS batal naik?

Apalagi anggota DPR dari PKB dan PDIP. Ini norak banget marahnya. Kenaikan tarif BPJS itu kan karena Jokowi Teken Perpres No. 75 tahun 2019 tentang jaminan kesehatan. Sementara Jokowi kan didukung PKB dan PDIP, lalu mereka ini sebenarnya marah kepada siapa?

Makanya, tidak salah jika publik berkesimpulan DPR sedang akting, main sinetron agar mendapat simpati publik, agar dianggap memperjuangkan nasib rakyat. Selamat, DPR sudah layak menjadi rumah produksi baru, bisa bersaing dengan PH yang lain.

Kepada Multivision plus, Frame Ritz‎, Genta Buana Paramita‎, Indika Entertainment‎, Starvision Plus‎, MD Entertainment‎ dll, Kedepan nampaknya harus membuat rencana ekspansi yang lebih dinamis. Sebab ada rumah produksi baru, pendatang baru, DPR entertaintment akan masif memproduksi sinetron dagelan politik di negeri ini. [].

Postingan populer dari blog ini

Para Mahasiswa Papua Datangi Markas Laskar FPI Kota Malang Minta Perlindungan

Rabu, 21 Agustus 2019
Faktakini.net, Jakarta - Yaqub bersama para Pelajar dan Mahasiswa dari Papua mendatangi Markas FPI Kota Malang guna meminta pengamanan. Yakub dan para pelajar Papua mengaku sudah sangat putus asa, khawatir atas keselamatan mereka, usai insiden bendera Merah Putih dibuang ke selokan di Surabaya yang berujung penangkapan 43 Mahasiswa Papua dan kemudian terjadi kerusuhan di Papua dan Papua Barat, Senin (19/8/2019).
Andre Aston Wali Laskar LPI Kota Malang dengan senang hati menerima Kedatangan mereka dan memberikan pengamanan.
Andre meminta para pelajar agar tetap bersekolah dan kuliah di kota Malang, dan FPI kota Malang siap melindungi mereka.
"Sesuai dengan instruksi Panglima Besar LPI (Ustadz Maman Suryadi), diketahui oleh Imam Besar (Habib Rizieq Shihab), kami melindungi orang-orang Papua yang ada di Malang, kami melindungi orang-orang Papua yang sedang belajar di kota Malang. Jadi kalau ada gangguan segala macam, tidak sempat lapor ke pihak (aparat), l…

KPK Akan Beberkan Korupsi Infrastruktur Rezim Jokowi Yang Rugikan Miliaran Rupiah

Ahad, 17 Maret 2019

Faktakini.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengusut kasus dugaan korupsi terkait proyek infrastruktur di era pemerintaan Jokowi - JK ini. Kali ini, proyek infrastruktur yang diduga dikorupsi berada di daerah.

“Penyidikan baru, korupsi infrastruktur di daerah,” ucap juru bicara KPK Febri Diansyah, Kamis (13/3).

Kendati demikian, Febri belum menjelaskan proyek infrastruktur di daerah mana yang diduga dikorupsi. Dia hanya menyebut proyek infrastruktur yang dimaksud yaitu jembatan.

Akibat korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian puluhan miliar rupiah. “Diduga kerugian negara puluhan miliar,” tegas Febri.

Rencananya, informasi lebih jauh atau terkait perkembangan akan disampaikan dalam konferensi pers bersama pimpinan KPK. “Sore atau malam ini jika tidak ada kendala akan kami sampaikan perkembangan hasil penyelidikan melaui konferensi pers,” tuturnya.

Sebelumnya, KPK saat ini juga tengah menangani beberapa kasus dugaan korupsi terkait proy…

500 Banci Tumpah Ruah Di Stadion GBK Ikuti Kampanye Jokowi - Ma'ruf

Sabtu, 13 April 2019

Faktakini.com, Jakarta - 500 Banci tumpah ruah memadati Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Senayan Jakarta untuk mengikuti kampanye paslon nomor urut 01 Jokowi - Ma'ruf, Sabtu (13/4/2019).

Mereka kaum banci alias waria yang antara lain tergabung dalam Komunitas Forum Komunikasi Waria se-Indonesia ini menyatakan dukungannya terhadap capres petahana itu.

Ketua Komunitas Forum Komunikasi Waria se-Indonesia, Yulianus Rettoblaut mengatakan ada sekitar 500 waria se-DKI Jakarta yang turut hadir dalam kegiatan kampanye terakhir Jokowi-Maruf ini.

Waria-waria ini mengklaim Jokowi kinerjanya saat menjadi presiden selama kurang lebih lima tahun terakhir sudah terbukti.

"Kami mendukung Pak Jokowi karena kinerjanya sudah terbukti dengan pelayanan dan pembangunan infrastrukturnya di seluruh Indonesia," kata Mami Yuli sapaan akrabnya kepada Suara.com di GBK, Sabtu (13/4/2019).

Dia berharap Jokowi-Maruf bisa menangkan Pilpres 2019 dan lebih memperhatikan hak asasi mer…