Langsung ke konten utama

Featured Post

Jurnalis Muslimah Indonesia Dipaksa Bugil Saat Ditahan Imigrasi Hong Kong

Senin, 9 Desember Indonesia

Faktakini.net, Jakarta - Seorang asisten rumah tangga sekaligus jurnalis asal Indonesia, Yuli Riswati (39), menyatakan dia dipaksa untuk bugil dengan dalih pemeriksaan kesehatan, ketika ditahan oleh aparat Imigrasi Castle Peak Bay Hong Kong (CIC) sebelum dideportasi. Dia menyampaikan hal itu dalam telewicara yang dilakukan di sela-sela aksi unjuk rasa warga Hong Kong yang mendukungnya pada akhir pekan lalu.

Seperti dilansir South China Morning Post, Senin (9/12), Yuli mengatakan dia ditahan pada 23 September lalu dengan alasan masa berlaku visa sudah habis sejak 27 Juli. Dia lantas ditahan di imigrasi pada 4 November.

Yuli menyatakan depresi ketika ditahan selama 29 hari di imigrasi. Dia mengaku dipaksa untuk membuka seluruh pakaian di hadapan dokter lelaki dengan alasan untuk pemeriksaan kesehatan.

"Mereka (petugas imigrasi) memerintahkan saya untuk membuka baju dengan alasan pemeriksaan kesehatan. Saya langsung ketakutan ketika tahu bahwa dokter yan…

HRS Center: Menggugat Pengasingan Imam Besar Habib Rizieq Shihab




Kamis, 28 November 2019

Faktakini.net


HRS CENTER
Menggugat
PENGASINGAN IB-HRS

KEWA.JIBAN NEGARA DALAM PENJAMINAN PERLINDUNGAN HAM TERHADAP 1B-HRS
BERSIFAT MUTLAK (IMPERATIF) BERDASARKAN PRINSIP YURIDIKSI PERSONAL'. YANG
DIAKUI SECARA UNIVERSAL STATUS KEWARGANEGARAAN (NATIONALITY) IB-HRS,
MENURUT HUKUM INTERNASIONAL MENUNTUT KEWAJIBAN NEGARA TERHADAP
PEMBERIAN HAK PERLINDUNGAN DIPLOMATIK DI LUAR NEGERI (IN CASU ARAB SAUDI).

KETIKA SUATU NEGARA MELAKUKAN TINDAKAN YANG MERUGIKAN KEPENTINGAN
WARGA NEGARA ASING, MAKA NEGARA DAPAT MENUNTUT GANTI RUGI ATAU PEMULIHAN
NEGARA TERSEBUT.

TANGGUNG JAWAB INI DIDASARKAN DOKTRIN HUKUM INTERNASIONAL "NATIONALITY DF CLAIMS".

DOKTRIN TANGGUNGJAWAB NEGARA INI BERSANDAR PADA 2 (DUA) PILAR KEMBAR:

- HUBUNGAN SUATU NEGARA DENGAN TINDAKAN-TINDAKAN YANG MELANGGAR HUKUM ATAU KELALAIAN YANG DILAKUKAN PEJABAT-PEJABATNYA.

- KEMAMPUAN NEGARA UNTUK MENGKLAIM ATAS NAMA WARGA NEGARANYA

DENGAN DEMIKIAN, NEGARA WAJIB MELINDUNGI WARGA NEGARANYA DI LUAR NEGERI DAN MENUNTUT NEGARA LAIN APABILA NEGARA TERSEBUT MEMPERLAKUKAN WARGA
NEGARANYA DENGAN TIDAK BAIK.

DALAM HAL SUATU NEGARA MENGKLAIM NEGARA
LAIN, MAKA KLAIM MENJADI HAK NEGARA TERSEBUT YANG MENGATASNAMAKAN
WARGA NEGARANYA.

DALAM KASUS 'PENCEKALAN YANG BERUJUNG 'PENGASINGAN' TERHADAP IB-HRS,
MENGAPA PEMERINTAH RI TIDAK MELAKUKAN KLAIM TERSEBUT KEPADA PEMERINTAH
ARAB SAUDI? .

JIKA MEMANG PENCEKALAN ITU TIDAK ADA KAITANNYA DENGAN
PEMERINTAH RI

JIKA MEMANG PENCEKALAN TERHADAP 1B-HRS MURNI DARI OTORITAS ARAB SAUDI
SEMATA, MAKA MENJADI PERTANYAAN SERIUS, MENGAPA HARUS ADA NEGOSIASI
ANTARA PEJABAT TINGGI ARAB SAUDI DENGAN PEJABAT TINGGI PEMERINTAH
INDONESIA?

Kebenaran Mengalahkan Kedustaan !".

Postingan populer dari blog ini

Para Mahasiswa Papua Datangi Markas Laskar FPI Kota Malang Minta Perlindungan

Rabu, 21 Agustus 2019
Faktakini.net, Jakarta - Yaqub bersama para Pelajar dan Mahasiswa dari Papua mendatangi Markas FPI Kota Malang guna meminta pengamanan. Yakub dan para pelajar Papua mengaku sudah sangat putus asa, khawatir atas keselamatan mereka, usai insiden bendera Merah Putih dibuang ke selokan di Surabaya yang berujung penangkapan 43 Mahasiswa Papua dan kemudian terjadi kerusuhan di Papua dan Papua Barat, Senin (19/8/2019).
Andre Aston Wali Laskar LPI Kota Malang dengan senang hati menerima Kedatangan mereka dan memberikan pengamanan.
Andre meminta para pelajar agar tetap bersekolah dan kuliah di kota Malang, dan FPI kota Malang siap melindungi mereka.
"Sesuai dengan instruksi Panglima Besar LPI (Ustadz Maman Suryadi), diketahui oleh Imam Besar (Habib Rizieq Shihab), kami melindungi orang-orang Papua yang ada di Malang, kami melindungi orang-orang Papua yang sedang belajar di kota Malang. Jadi kalau ada gangguan segala macam, tidak sempat lapor ke pihak (aparat), l…

KPK Akan Beberkan Korupsi Infrastruktur Rezim Jokowi Yang Rugikan Miliaran Rupiah

Ahad, 17 Maret 2019

Faktakini.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengusut kasus dugaan korupsi terkait proyek infrastruktur di era pemerintaan Jokowi - JK ini. Kali ini, proyek infrastruktur yang diduga dikorupsi berada di daerah.

“Penyidikan baru, korupsi infrastruktur di daerah,” ucap juru bicara KPK Febri Diansyah, Kamis (13/3).

Kendati demikian, Febri belum menjelaskan proyek infrastruktur di daerah mana yang diduga dikorupsi. Dia hanya menyebut proyek infrastruktur yang dimaksud yaitu jembatan.

Akibat korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian puluhan miliar rupiah. “Diduga kerugian negara puluhan miliar,” tegas Febri.

Rencananya, informasi lebih jauh atau terkait perkembangan akan disampaikan dalam konferensi pers bersama pimpinan KPK. “Sore atau malam ini jika tidak ada kendala akan kami sampaikan perkembangan hasil penyelidikan melaui konferensi pers,” tuturnya.

Sebelumnya, KPK saat ini juga tengah menangani beberapa kasus dugaan korupsi terkait proy…

500 Banci Tumpah Ruah Di Stadion GBK Ikuti Kampanye Jokowi - Ma'ruf

Sabtu, 13 April 2019

Faktakini.com, Jakarta - 500 Banci tumpah ruah memadati Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Senayan Jakarta untuk mengikuti kampanye paslon nomor urut 01 Jokowi - Ma'ruf, Sabtu (13/4/2019).

Mereka kaum banci alias waria yang antara lain tergabung dalam Komunitas Forum Komunikasi Waria se-Indonesia ini menyatakan dukungannya terhadap capres petahana itu.

Ketua Komunitas Forum Komunikasi Waria se-Indonesia, Yulianus Rettoblaut mengatakan ada sekitar 500 waria se-DKI Jakarta yang turut hadir dalam kegiatan kampanye terakhir Jokowi-Maruf ini.

Waria-waria ini mengklaim Jokowi kinerjanya saat menjadi presiden selama kurang lebih lima tahun terakhir sudah terbukti.

"Kami mendukung Pak Jokowi karena kinerjanya sudah terbukti dengan pelayanan dan pembangunan infrastrukturnya di seluruh Indonesia," kata Mami Yuli sapaan akrabnya kepada Suara.com di GBK, Sabtu (13/4/2019).

Dia berharap Jokowi-Maruf bisa menangkan Pilpres 2019 dan lebih memperhatikan hak asasi mer…