Langsung ke konten utama

Featured Post

HRS Center: Pelanggaran HAM Negara Terhadap Imam Besar Habib Rizieq Shihab

Ahad, 17 November 2019

Faktakini.net

HRS CENTER

PELANGGARAN HAM NEGARA TERHADAP
IMAM BESAR HRS

TELAH TERJADI PELANGGARAN HAM TERHADAP Imam Besar - Habib Rizieq Shihab (IB-HRS), KARENA NEGARA GAGAL MEMENUHI KEWAJIBANNYA UNTUK MELINDUNGI HAK-
HAK ASASI IB-HRS YANG DIJAMIN DALAM HUKUM NASIONAL MAUPUN
INTERNASIONAL.

PELANGGARAN HAM TERJADI DALAM BENTUK SENGAJA MELAKUKAN (COMMISSION) MAUPUN SENGAJA MEMBIARKAN (OMISSION) TERKAIT DENGAN STATUS PENCEKALAN (PENCEGAHAN)T ERHADAP IB-HRS UNTUK KELUAR DARI SAUDI ARABIA GUNA KEMBALI
KE TANAH AIR.

Fakta

PADA AWALNYA KBRI DI RIYADH (IN CASU DUBES RI) TELAH MENGETAHUI ADANYA TINDAKAN PENCEGAHAN TSB. IB-HRS TELAH MELAPORKANNYA KEPADA DUBES RI SECARA LANGSUNG.

ADANYA PENAWARAN MELALUI "UTUSAN KHUSUS' DARI JAKARTA MENEMUI IB-HRS DI MEKKAH. BAHWA AKAN DISELESAIKAN 'LARANGAN KELUAR' TSB DENGAN SYARAT IB-HRS HARUS MENDUKUNG JOKOWI DALAM PILPRES 2019 YANG LALU, TAPI IB-
HRS MENOLAKNYA.

PENOLAKAN IB-HRS MERUPAKAN BAGIAN
INTEGRAL HAK ASASI MA…

Anies Diminta Bangun "Tembok Ratapan" Ahokers Tempat Mereka Nabokin Muka Sendiri




Ahad, 10 November 2019

Faktakini.net, Jakarta - Pasca menderita kekalahan menyakitkan pada Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu, ternyata buzzer pendukung Ahok dan kerap dipanggil sebagai Ahokers belum bisa move on.

Padahal pada Pilgub 2017 lalu paslon Ahok - Djarot malah super telak dari Anies - Sandi, tapi para Ahokers itu tak mau mengakui kekalahannya dan terus menyerang kebijakan Gubernur DKI Jakarta Haji Anies Rasyid Baswedan. 

Bahkan dalam dua pekan terakhir, secara bergelombang buzzer menyerang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Caranya dengan menyoroti Rencana Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) 2020 DKI Jakarta.

Sejumlah rencana anggaran disebut janggal dan dikritik, antara lain usulan pengadaan lem Aibon senilai Rp82 miliar di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat dan usulan anggaran pengadaan ballpoint sebesar Rp124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur.

Ada juga usulan 7.313 unit komputer dengan harga Rp 121 miliar di Dinas Pendidikan, dan beberapa unit server dan storage senilai Rp 66 miliar di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.

Menyikapi hal ini, seorang warganet pemilik akun Twitter @UyokBack mengusulkan agar Anies membangun tembok ratapan khusus Ahokers.

Diketahui, Tembok Ratapan adalah tempat yang penting dan dianggap suci oleh orang Yahudi. Di tempat itu mereka bisa mengungkapkan pengakuan dosa-dosanya.

"Melihat fenomena serangan Ahokers beberapa hari yg cenderung ngawur dan asal bahan thdp Anies, sudah saatnya DKI membangun semacam "Tembok Ratapan" untuk tempat berkumpulnya Ahokers menjalankan ritual mereka: Nabokin Muka Sendiri," tulis @UyokBack yang dikutip, Kamis (7/11).

Sebelumnya, Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi mengaku paham dengan keributan-keributan yang terjadi di DKI Jakarta mengenai usulan anggaran tersebut. Menurutnya, itu merupakan cara Anies Baswedan menjahili Ahokers.

"Saat mereka ribut APBD DKI, saya paham ini jahilnya Gubernur Anies godain ahokers,” tulisnya dalam akun Twitter pribadinya.

Adhie kemudian menguraikan maksudnya itu. Dia menyebutkan, setelah Ahokers ribut-ribut mengenai usulan anggaran, Anies kemudian membeberkan substansi masalah yang terjadi. Di mana kesalahan terjadi lantaran ada kelemahan sistem pengadaan elektronik atau e-budgeting yang diterapkan Ahok Penista agama Islam pada 2015.

Puncaknya, gubernur DKI now (Anies) buka kedok ini kerjaan amburadul e-budget gubernur DKI old,” paparnya.

Kejahilan serupa juga pernah dilakukan Anies saat Ahokers ribut-ribur mengenai anggaran pohon buatan yang mencapai Rp1,5 miliar.

Ahokers nyinyir. Jebul yang beli gubernur DKI old. Hehehe,” sindir mantan jurubicara Presiden Abdurrahman Wahid itu.

Anies sendiri telah menguraikan bahwa sistem e-budgeting era Ahok memiliki kelemahan teknis. Kelemahan itu lantaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI mau tak mau harus mengisi semua komponen penganggaran secara spesifik, sekalipun belum ada pembahasan dengan DPRD.

Masalah itu, mau tak mau harus membuat SKPD DKI mengisi anggaran secara detail, meski tidak betul-betul memiliki maksud mengusulkannya di APBD.

"Setiap tahun, staf itu banyak yang memasukkan, (misalnya) yang penting, masuk angka (ajuan anggaran) Rp100 juta dulu. Toh nanti yang penting dibahas”,” pungkas mantan Mendikbud itu.

Foto: tembok ratapan Yahudi

Sumber: rmoljakarta.com

Postingan populer dari blog ini

Para Mahasiswa Papua Datangi Markas Laskar FPI Kota Malang Minta Perlindungan

Rabu, 21 Agustus 2019
Faktakini.net, Jakarta - Yaqub bersama para Pelajar dan Mahasiswa dari Papua mendatangi Markas FPI Kota Malang guna meminta pengamanan. Yakub dan para pelajar Papua mengaku sudah sangat putus asa, khawatir atas keselamatan mereka, usai insiden bendera Merah Putih dibuang ke selokan di Surabaya yang berujung penangkapan 43 Mahasiswa Papua dan kemudian terjadi kerusuhan di Papua dan Papua Barat, Senin (19/8/2019).
Andre Aston Wali Laskar LPI Kota Malang dengan senang hati menerima Kedatangan mereka dan memberikan pengamanan.
Andre meminta para pelajar agar tetap bersekolah dan kuliah di kota Malang, dan FPI kota Malang siap melindungi mereka.
"Sesuai dengan instruksi Panglima Besar LPI (Ustadz Maman Suryadi), diketahui oleh Imam Besar (Habib Rizieq Shihab), kami melindungi orang-orang Papua yang ada di Malang, kami melindungi orang-orang Papua yang sedang belajar di kota Malang. Jadi kalau ada gangguan segala macam, tidak sempat lapor ke pihak (aparat), l…

KPK Akan Beberkan Korupsi Infrastruktur Rezim Jokowi Yang Rugikan Miliaran Rupiah

Ahad, 17 Maret 2019

Faktakini.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengusut kasus dugaan korupsi terkait proyek infrastruktur di era pemerintaan Jokowi - JK ini. Kali ini, proyek infrastruktur yang diduga dikorupsi berada di daerah.

“Penyidikan baru, korupsi infrastruktur di daerah,” ucap juru bicara KPK Febri Diansyah, Kamis (13/3).

Kendati demikian, Febri belum menjelaskan proyek infrastruktur di daerah mana yang diduga dikorupsi. Dia hanya menyebut proyek infrastruktur yang dimaksud yaitu jembatan.

Akibat korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian puluhan miliar rupiah. “Diduga kerugian negara puluhan miliar,” tegas Febri.

Rencananya, informasi lebih jauh atau terkait perkembangan akan disampaikan dalam konferensi pers bersama pimpinan KPK. “Sore atau malam ini jika tidak ada kendala akan kami sampaikan perkembangan hasil penyelidikan melaui konferensi pers,” tuturnya.

Sebelumnya, KPK saat ini juga tengah menangani beberapa kasus dugaan korupsi terkait proy…

500 Banci Tumpah Ruah Di Stadion GBK Ikuti Kampanye Jokowi - Ma'ruf

Sabtu, 13 April 2019

Faktakini.com, Jakarta - 500 Banci tumpah ruah memadati Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Senayan Jakarta untuk mengikuti kampanye paslon nomor urut 01 Jokowi - Ma'ruf, Sabtu (13/4/2019).

Mereka kaum banci alias waria yang antara lain tergabung dalam Komunitas Forum Komunikasi Waria se-Indonesia ini menyatakan dukungannya terhadap capres petahana itu.

Ketua Komunitas Forum Komunikasi Waria se-Indonesia, Yulianus Rettoblaut mengatakan ada sekitar 500 waria se-DKI Jakarta yang turut hadir dalam kegiatan kampanye terakhir Jokowi-Maruf ini.

Waria-waria ini mengklaim Jokowi kinerjanya saat menjadi presiden selama kurang lebih lima tahun terakhir sudah terbukti.

"Kami mendukung Pak Jokowi karena kinerjanya sudah terbukti dengan pelayanan dan pembangunan infrastrukturnya di seluruh Indonesia," kata Mami Yuli sapaan akrabnya kepada Suara.com di GBK, Sabtu (13/4/2019).

Dia berharap Jokowi-Maruf bisa menangkan Pilpres 2019 dan lebih memperhatikan hak asasi mer…