Langsung ke konten utama

Featured Post

HRS Center: Pelanggaran HAM Negara Terhadap Imam Besar Habib Rizieq Shihab

Ahad, 17 November 2019

Faktakini.net

HRS CENTER

PELANGGARAN HAM NEGARA TERHADAP
IMAM BESAR HRS

TELAH TERJADI PELANGGARAN HAM TERHADAP Imam Besar - Habib Rizieq Shihab (IB-HRS), KARENA NEGARA GAGAL MEMENUHI KEWAJIBANNYA UNTUK MELINDUNGI HAK-
HAK ASASI IB-HRS YANG DIJAMIN DALAM HUKUM NASIONAL MAUPUN
INTERNASIONAL.

PELANGGARAN HAM TERJADI DALAM BENTUK SENGAJA MELAKUKAN (COMMISSION) MAUPUN SENGAJA MEMBIARKAN (OMISSION) TERKAIT DENGAN STATUS PENCEKALAN (PENCEGAHAN)T ERHADAP IB-HRS UNTUK KELUAR DARI SAUDI ARABIA GUNA KEMBALI
KE TANAH AIR.

Fakta

PADA AWALNYA KBRI DI RIYADH (IN CASU DUBES RI) TELAH MENGETAHUI ADANYA TINDAKAN PENCEGAHAN TSB. IB-HRS TELAH MELAPORKANNYA KEPADA DUBES RI SECARA LANGSUNG.

ADANYA PENAWARAN MELALUI "UTUSAN KHUSUS' DARI JAKARTA MENEMUI IB-HRS DI MEKKAH. BAHWA AKAN DISELESAIKAN 'LARANGAN KELUAR' TSB DENGAN SYARAT IB-HRS HARUS MENDUKUNG JOKOWI DALAM PILPRES 2019 YANG LALU, TAPI IB-
HRS MENOLAKNYA.

PENOLAKAN IB-HRS MERUPAKAN BAGIAN
INTEGRAL HAK ASASI MA…

(Video) Langsung Dibabat Anies, Anggaran Aneh Gagal Lolos Di APBD DKI. Terima Kasih Anies!




Rabu, 30 Oktober 2019

Faktakini.net

Solusi yang Ditunda-tunda Untuk Anies dan Jakarta

Miris membaca berita soal rencana anggaran Pemprov DKI tahun 2020 yang diperbincangkan masyarakat belakangan. Pengadaan lem aibon Rp 82,8 miliar dan ballpoint Rp 123,8 miliar adalah contoh keanehan pada RAPBD itu.

Dalam video yang dirilis oleh diskominfotik Pemprov DKI, Gubernur Anies Baswedan sampai garuk-garuk kepala melihat angka-angka yang tidak masuk di akal. Ketika Rapat Pembahasan RAPBD 2020 bersama SKPD, Anies berpesan tegas agar anggaran Jakarta yang bertriliun-triliun rupiah tersebut bisa menyentuh rakyat yang paling miskin. Ia juga menyindir, "kita ini ingin meningkatkan pendidikan atau mau membahagiakan yang bekerja di bidang pendidikan?"

Anies marah ada anggaran penghapus dan kalkulator masing-masing sebesar 31 miliar. "Ini karena kecil-kecil, sembunyi-sembunyi sana sini, lolos." Katanya. "Karena itu kita petani satu-satu." Tidak boleh ada anggaran tidak jelas, perintahnya. Cukup sudah belanja yang tidak penting.

Anies bukannya diam terhadap bau mark up yang menyengat. Terbantah sudah apa yang dikatakan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah bahwa Gubernur DKI itu tidak mungkin mengecek satu per satu usulan anggaran dalam rancangan KUA PPAS 2020. Potongan-potongan video dari diskominfotik saat Anies membredel angka-angka rekaan anak buahnya sudah tersebar di media sosial.

Hanya saja bagi hatersnya, Anies tetap dituduh bersalah walau ia telah melawan. Berbeda ketika Ahok juga dikerjai para perancang anggaran - sampai-sampai ia mengatakan "pemahaman nenek lu" - haters Anies memuji-muji Ahok setinggi langit. Sama-sama dikerjai bawahan, sama-sama melawan, tapi yang satu dibully yang satu dipuji.

Di jaman Jokowi-Ahok pun pernah terjadi anggaran ganda APBD 2014 yang mencapai 1,8 Triliun yang ditemukan BPK DKI Jakarta. Kala itu Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi mensinyalir adanya pembiaran oleh Gubernur Jokowi. Sampai muncul suara mendesak KPK turun tangan melakukan penyidikan, yang dilantangkan oleh Koordinator Barisan Muda Anti Korupsi (Berantas) Hamidi.

Kasus anggaran UPS tahun 2016 juga belum begitu lama berlalu. Jadi, memang anggaran fantastis ini sudah jadi penyakit sejak lama. Tak hanya di Jakarta, bahkan di Pemprov seluruh Indonesia. Bedanya, media lebih sibuk menyoroti ibu kota. Apalagi yang memimpin saat ini adalah orang yang mendapat dukungan umat Islam.

Anies melawan sendirian. Karena sampai saat ini belum ada wakil tempat membagi kerjanya. Padahal PKS telah menyodorkan dua kandidat yang sangat bisa diandalkan untuk memeriksa anggaran. Sayang, DPRD DKI terlalu lama kerjanya untuk memutuskan pengganti Sandiaga Uno itu.

Antara Ahmad Syaikhu atau Agung Yulianto harusnya sedang menemani Anies hari-hari ini untuk menyisir keanehan dalam RAPBD 2020. Mereka berdua sama-sama alumni Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Dari latar belakang pendidikan, sudah cukup bukti keandalan mereka.

Ditambah lagi karir Ahmad Syaikhu sebagai anggota DPRD Bekasi pada 2004 dan DPRD Jabar periode 2009-2013. Pada 2013, Syaikhu mendampingi Rahmat Effendi memimpin kota Bekasi setelah menang dalam Pilkada.

Sementara Agung Yulianto memulai kariernya sebagai auditor dan sempat berdinas di BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Pusat. Terakhir ia memutuskan untuk menjadi pengusaha.

Uji kepatutan dan kelayakan telah digelar bulan Februari 2019 lalu untuk mereka berdua. Hasilnya, menurut ketua tim penguji Ubedilah Badrun, keduanya memiliki kelebihan yang bisa memperkuat Anies Baswedan mengelola provinsi yang dihuni 10,5 juta jiwa itu.

Syaikhu memiliki modal yang kuat di bidang pemerintahan. "Syaikhu itu mampu mengambil keputusan-keputusan karena mungkin latar belakangnya sebagai eksekutor. Dia terlihat mudah untuk memilih kebijakan," kata Ubedilah kepada CNNIndonesia.com.

Sementara Agung memiliki kemampuan untuk menerjemahkan setiap visi menjadi suatu program. Selama fit and proper test, kata Ubed, Agung terlihat menonjol di bidang ekonomi. Dia dinilai mampu menguasai isu perekonomian terutama peta ekonomi di Jakarta. Agung juga dipandang sebagai orang yang terbuka saat ujian. "Dia memahami pola keuangan pemerintah dan mampu di eksekutor di ekonomi. Penguasaan detail tentang peta ekonomi juga terlihat pada diri Agung."

Bisa dibayangkan bila yang menjadi wakil Anies adalah Muhammad Taufik yang pernah terjerat kasus korupsi logistik pemilu? Apakah tepat bila profil seperti itu yang membantu Anies mengawasi anggaran? Liputan6 pernah mengangkat berita bahwa politikus Gerindra itu dicalonkan partainya menjadi pengganti Sandiaga Uno. "Sudah ada, Pak Taufik. Tetap. Kan ditunjuk oleh DPP saya enggak bisa jawab," kata Anggota DPRD DKI asal Gerindra, Syarif kepada Liputan6.

Terasa sekali bahwa balaikota butuh sosok Ahmad Syaikhu atau Agung Yulianto. Menurut saya, zalim lah anggota DPRD yang sengaja mengulur-ngulur penetapan wagub Jakarta. Harusnya masyarakat ibukota sekarang bisa tenang dipimpin oleh orang yang amanah dan paham seluk beluk anggaran.

Zico Alviandri













Postingan populer dari blog ini

Para Mahasiswa Papua Datangi Markas Laskar FPI Kota Malang Minta Perlindungan

Rabu, 21 Agustus 2019
Faktakini.net, Jakarta - Yaqub bersama para Pelajar dan Mahasiswa dari Papua mendatangi Markas FPI Kota Malang guna meminta pengamanan. Yakub dan para pelajar Papua mengaku sudah sangat putus asa, khawatir atas keselamatan mereka, usai insiden bendera Merah Putih dibuang ke selokan di Surabaya yang berujung penangkapan 43 Mahasiswa Papua dan kemudian terjadi kerusuhan di Papua dan Papua Barat, Senin (19/8/2019).
Andre Aston Wali Laskar LPI Kota Malang dengan senang hati menerima Kedatangan mereka dan memberikan pengamanan.
Andre meminta para pelajar agar tetap bersekolah dan kuliah di kota Malang, dan FPI kota Malang siap melindungi mereka.
"Sesuai dengan instruksi Panglima Besar LPI (Ustadz Maman Suryadi), diketahui oleh Imam Besar (Habib Rizieq Shihab), kami melindungi orang-orang Papua yang ada di Malang, kami melindungi orang-orang Papua yang sedang belajar di kota Malang. Jadi kalau ada gangguan segala macam, tidak sempat lapor ke pihak (aparat), l…

KPK Akan Beberkan Korupsi Infrastruktur Rezim Jokowi Yang Rugikan Miliaran Rupiah

Ahad, 17 Maret 2019

Faktakini.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengusut kasus dugaan korupsi terkait proyek infrastruktur di era pemerintaan Jokowi - JK ini. Kali ini, proyek infrastruktur yang diduga dikorupsi berada di daerah.

“Penyidikan baru, korupsi infrastruktur di daerah,” ucap juru bicara KPK Febri Diansyah, Kamis (13/3).

Kendati demikian, Febri belum menjelaskan proyek infrastruktur di daerah mana yang diduga dikorupsi. Dia hanya menyebut proyek infrastruktur yang dimaksud yaitu jembatan.

Akibat korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian puluhan miliar rupiah. “Diduga kerugian negara puluhan miliar,” tegas Febri.

Rencananya, informasi lebih jauh atau terkait perkembangan akan disampaikan dalam konferensi pers bersama pimpinan KPK. “Sore atau malam ini jika tidak ada kendala akan kami sampaikan perkembangan hasil penyelidikan melaui konferensi pers,” tuturnya.

Sebelumnya, KPK saat ini juga tengah menangani beberapa kasus dugaan korupsi terkait proy…

500 Banci Tumpah Ruah Di Stadion GBK Ikuti Kampanye Jokowi - Ma'ruf

Sabtu, 13 April 2019

Faktakini.com, Jakarta - 500 Banci tumpah ruah memadati Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Senayan Jakarta untuk mengikuti kampanye paslon nomor urut 01 Jokowi - Ma'ruf, Sabtu (13/4/2019).

Mereka kaum banci alias waria yang antara lain tergabung dalam Komunitas Forum Komunikasi Waria se-Indonesia ini menyatakan dukungannya terhadap capres petahana itu.

Ketua Komunitas Forum Komunikasi Waria se-Indonesia, Yulianus Rettoblaut mengatakan ada sekitar 500 waria se-DKI Jakarta yang turut hadir dalam kegiatan kampanye terakhir Jokowi-Maruf ini.

Waria-waria ini mengklaim Jokowi kinerjanya saat menjadi presiden selama kurang lebih lima tahun terakhir sudah terbukti.

"Kami mendukung Pak Jokowi karena kinerjanya sudah terbukti dengan pelayanan dan pembangunan infrastrukturnya di seluruh Indonesia," kata Mami Yuli sapaan akrabnya kepada Suara.com di GBK, Sabtu (13/4/2019).

Dia berharap Jokowi-Maruf bisa menangkan Pilpres 2019 dan lebih memperhatikan hak asasi mer…