Langsung ke konten utama

Featured Post

HRS Center: Pelanggaran HAM Negara Terhadap Imam Besar Habib Rizieq Shihab

Ahad, 17 November 2019

Faktakini.net

HRS CENTER

PELANGGARAN HAM NEGARA TERHADAP
IMAM BESAR HRS

TELAH TERJADI PELANGGARAN HAM TERHADAP Imam Besar - Habib Rizieq Shihab (IB-HRS), KARENA NEGARA GAGAL MEMENUHI KEWAJIBANNYA UNTUK MELINDUNGI HAK-
HAK ASASI IB-HRS YANG DIJAMIN DALAM HUKUM NASIONAL MAUPUN
INTERNASIONAL.

PELANGGARAN HAM TERJADI DALAM BENTUK SENGAJA MELAKUKAN (COMMISSION) MAUPUN SENGAJA MEMBIARKAN (OMISSION) TERKAIT DENGAN STATUS PENCEKALAN (PENCEGAHAN)T ERHADAP IB-HRS UNTUK KELUAR DARI SAUDI ARABIA GUNA KEMBALI
KE TANAH AIR.

Fakta

PADA AWALNYA KBRI DI RIYADH (IN CASU DUBES RI) TELAH MENGETAHUI ADANYA TINDAKAN PENCEGAHAN TSB. IB-HRS TELAH MELAPORKANNYA KEPADA DUBES RI SECARA LANGSUNG.

ADANYA PENAWARAN MELALUI "UTUSAN KHUSUS' DARI JAKARTA MENEMUI IB-HRS DI MEKKAH. BAHWA AKAN DISELESAIKAN 'LARANGAN KELUAR' TSB DENGAN SYARAT IB-HRS HARUS MENDUKUNG JOKOWI DALAM PILPRES 2019 YANG LALU, TAPI IB-
HRS MENOLAKNYA.

PENOLAKAN IB-HRS MERUPAKAN BAGIAN
INTEGRAL HAK ASASI MA…

Blak-Blakan! Marwan Batubara: Sebetulnya Ahok Penjahat Besar


Selasa, 29 Oktober 2019

Faktakini.net, Jakarta - Bersamaan dengan pencabutan banding Basuki ‘Ahok’ Tjahaja Purnama atas vonis penistaan agama selama dua tahun,  Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara meluncurkan buku “Usut Tuntas Dugaan Korupsi Ahok”.

Dalam buku ini, Marwan ingin mengungkap beberapa kasus korupsi yang melibatkan Ahok mulai kasus tanah Rumah Sakit Sumber Waras sampai kasus reklamasi Teluk Jakarta.

“Sebetulnya Ahok penjahat besar, tapi kenapa justru dia banyak dapat dukungan rakyat, kenapa dia dibela. Tepuk dada kalau orang baik anti korupsi dan lain-lain di hukum mati. Saya ingin mengungkap tentang masalah fenomena yang dikaitkan dengan isu reklamasi di sanalah bersembunyi KKN yang dilakukan oleh penguasa dan saya ingin konstitusi ditegakkan,” kata Marwan di Ruang Kura-Kura 2 kompleks DPR Senayan, Jakarta, Selasa (23/5).

Seperti yang dijelaskan dalam buku, Marwan mengatakan pada awal 2016 terkuak kasus korupsi reklamasi yang menetapkan anggota DPRD dari Partai Gerindra M Sanusi sebagai tersangka. Dari mulut Sanusi, nama Ahok disebut-sebut terlibat kasus penyuapan dalam proses perizinan reklamasi.

“Terkuak dugaan korupsi yang dilakukan Ahok dengan adanya transaksi terselubung antara Ahok dengan pengembang, barter izin dengan sejumlah proyek Pemda DKI,” ujarnya.

Marwan juga menduga tindakan korupsi yang dilakukan Ahok di antaranya dugaan korupsi atas pengembangan Taman BMW serta dugaan korupsi pembelian lahan di Cengkareng Barat. Selain itu, ada pelanggaran peraturan dan indikasi korupsi yang dilakukan Ahok dalam pembelian lahan RS Sumber Waras. Demikian juga dengan penggusuran- penggusuran yang dilakukan Ahok juga berkaitan dengan korupsi.

“Karena mengambil alih tanah rakyat secara brutal, kemudian menyerahkan kepada pengembang secara konspiratif dan tertutup, tindakan itu sangat potensial koruptif,” tulisnya.

Mantan anggota DPD perwakilan Sumatera Utara periode 2009-2014 ini menegaskan, melalui fakta-fakta yang dipaparkan di buku ini, diharapkan aparat hukum segera bertindak untuk menjerat Ahok. “Dengan harapan dapat menggerakkan nurani aparat penegak hukum dan presiden Jokowi agar dapat mengambil tindakan yang seadil-adilnya, serta mengusut tuntas dugaan korupsi yang sudah dilakukan Ahok,” pungkasnya.

Peluncuran buku Marwan Batubara dihadiri  Wakil Ketua Umum Gerindra Fery Juliantono, anggota Komisi III DPR Fraksi PKS Nasir Djamis, dan juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto.

“Ciri khas buku Marwan Batubara selalu objektif, semuanya berdasarkan fakta dan angka karena bersifat otentik dan otoritatif karena tidak mengada,” ujar Amien.

Amien berharap, setelah masyarakat membaca buku tersebut, penegak hukum jadi bisa lebih melek terhadap dugaan kasus korupsi di Jakarta. Ia meminta tidak ada lagi perlakuan istimewa di hadapan hukum. “Harapan kita, setelah baca buku ini, penegak hukum semestinya mempelajari korupsi Ahok lebih teliti dan diproses secara hukum,” kata Amien.

“Selama ini publik dibentuk media massa, kalau sosok ini (Ahok) jujur, bersih, dan tegas. Sehingga diperlakukan menjadi warga istimewa. Seharusnya semua, tapi yang satu ini istimewa,” tuturnya.

Ia menegaskan sekali lagi agar penegak hukum, khususnya KPK, berlaku adil dan terbuka matanya setelah membaca buku tersebut. Jangan lagi ada maling kecil dihukum ringan dan maling besar dilepaskan.

“Mudah-mudahan buku yang ditulis ini jadi membuka mata KPK dan lainnya. Saya heran, mudah-mudahan nggak berlaku lagi pencuri kecil dihukum berat dan pencuri besar dilepaskan, nanti akan timbul kehancuran,” tutur Amien dalam kata sambutannya.

Foto: Marwan Batubara

Sumber: konfrontasi.com

Postingan populer dari blog ini

Para Mahasiswa Papua Datangi Markas Laskar FPI Kota Malang Minta Perlindungan

Rabu, 21 Agustus 2019
Faktakini.net, Jakarta - Yaqub bersama para Pelajar dan Mahasiswa dari Papua mendatangi Markas FPI Kota Malang guna meminta pengamanan. Yakub dan para pelajar Papua mengaku sudah sangat putus asa, khawatir atas keselamatan mereka, usai insiden bendera Merah Putih dibuang ke selokan di Surabaya yang berujung penangkapan 43 Mahasiswa Papua dan kemudian terjadi kerusuhan di Papua dan Papua Barat, Senin (19/8/2019).
Andre Aston Wali Laskar LPI Kota Malang dengan senang hati menerima Kedatangan mereka dan memberikan pengamanan.
Andre meminta para pelajar agar tetap bersekolah dan kuliah di kota Malang, dan FPI kota Malang siap melindungi mereka.
"Sesuai dengan instruksi Panglima Besar LPI (Ustadz Maman Suryadi), diketahui oleh Imam Besar (Habib Rizieq Shihab), kami melindungi orang-orang Papua yang ada di Malang, kami melindungi orang-orang Papua yang sedang belajar di kota Malang. Jadi kalau ada gangguan segala macam, tidak sempat lapor ke pihak (aparat), l…

KPK Akan Beberkan Korupsi Infrastruktur Rezim Jokowi Yang Rugikan Miliaran Rupiah

Ahad, 17 Maret 2019

Faktakini.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengusut kasus dugaan korupsi terkait proyek infrastruktur di era pemerintaan Jokowi - JK ini. Kali ini, proyek infrastruktur yang diduga dikorupsi berada di daerah.

“Penyidikan baru, korupsi infrastruktur di daerah,” ucap juru bicara KPK Febri Diansyah, Kamis (13/3).

Kendati demikian, Febri belum menjelaskan proyek infrastruktur di daerah mana yang diduga dikorupsi. Dia hanya menyebut proyek infrastruktur yang dimaksud yaitu jembatan.

Akibat korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian puluhan miliar rupiah. “Diduga kerugian negara puluhan miliar,” tegas Febri.

Rencananya, informasi lebih jauh atau terkait perkembangan akan disampaikan dalam konferensi pers bersama pimpinan KPK. “Sore atau malam ini jika tidak ada kendala akan kami sampaikan perkembangan hasil penyelidikan melaui konferensi pers,” tuturnya.

Sebelumnya, KPK saat ini juga tengah menangani beberapa kasus dugaan korupsi terkait proy…

500 Banci Tumpah Ruah Di Stadion GBK Ikuti Kampanye Jokowi - Ma'ruf

Sabtu, 13 April 2019

Faktakini.com, Jakarta - 500 Banci tumpah ruah memadati Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Senayan Jakarta untuk mengikuti kampanye paslon nomor urut 01 Jokowi - Ma'ruf, Sabtu (13/4/2019).

Mereka kaum banci alias waria yang antara lain tergabung dalam Komunitas Forum Komunikasi Waria se-Indonesia ini menyatakan dukungannya terhadap capres petahana itu.

Ketua Komunitas Forum Komunikasi Waria se-Indonesia, Yulianus Rettoblaut mengatakan ada sekitar 500 waria se-DKI Jakarta yang turut hadir dalam kegiatan kampanye terakhir Jokowi-Maruf ini.

Waria-waria ini mengklaim Jokowi kinerjanya saat menjadi presiden selama kurang lebih lima tahun terakhir sudah terbukti.

"Kami mendukung Pak Jokowi karena kinerjanya sudah terbukti dengan pelayanan dan pembangunan infrastrukturnya di seluruh Indonesia," kata Mami Yuli sapaan akrabnya kepada Suara.com di GBK, Sabtu (13/4/2019).

Dia berharap Jokowi-Maruf bisa menangkan Pilpres 2019 dan lebih memperhatikan hak asasi mer…