Langsung ke konten utama

Featured Post

(Video) Tepis Ucapan Ngawur Kepala BPIP, Prof Suteki: Agama Lebih Dulu Eksis Dari Pancasila!

Rabu, 19 Februari 2020

Faktakini.net, Jakarta - Guru Besar Universitas Diponegoro Semarang, Profesor Suteki menilai pernyataan Ketua Badan Penguatan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi, yang mengatakan agama musuh terbesar dari Pancasila tidak tepat dan dapat menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

Suteki mengatakan dengan adanya pernyataan tersebut, pemerintah dinilai blunder dan sudah semestinya BPIP dibubarkan. Paling tidak, Yudian harus dicopot dari jabatannya sebagai Kepala BPIP.

Profesor Suteki pun menegaskan agama lebih dulu eksis daripada Pancasila.

“Kalau seperti ini akan timbul ketidakpercayaan masyarakat, apakah itu mau dikehendaki demikian maka reaksi yang lebih jauh adalah bubarkan BPIP atau setidaknya copot Profesor Yudian Wahyudi,” kata Suteki dalam acara ILC tvOne, Selasa malam, 18 Februari 2020, dikutip dari vivanews.com.

Secara pribadi, pakar Sosiologi Hukum dan Filsafat Pancasila itu mengaku telah melihat langsung cuplikan video pernyataan Yudian.



Dalam video ter…

Surat Terbuka Gus Najih Maimoen Tentang Penolakan Terhadap RUU P - KS


Rabu, 11 September 2019

Faktakini.net

SURAT TERBUKA H.M. NAJIH MAIMOEN TENTANG PENOLAKAN
TERHADAP RUU PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL (RUU P-KS)

Sifat : Pernyataan Sikap
Perihal : Penolakan terhadap RUU P-KS dll.

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Kami menyatakan sikap menolak dan sangat keberatan terhadap isi Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) yang saat ini sedang digodok oleh DPR dan akan diangkat sebagai Undang-undang. Hal ini karena dalam isi RUU tersebut banyak sekali pasal-pasal yang disinyalir sangat bermuatan ideologi liberalisme moral, feminisme radikal, kesetaraan gender ala barat dan menghapus hukum pidana prostitusi, LGBT, aborsi, dan nikah mut’ah (kawin kontrak ala syi’ah) asalkan tidak ada pemaksaan, menghapus status wali mujbir pada الأبّ والجدّ, menghilangkan kewajiban hak suami untuk ditaati oleh istri dalam hasrat Seks dan lainnya, menghilangkan status الرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاء dan bertentangan dengan amanat UUD 1945 pasal 31 ayat 3. ini semua jelas menginjak-injak dan menista ajaran agama, Pancasila (peri-ketuhanan) (peri-kemanusiaan yang adil beradab) dan adat ketimuran serta mengadopsi kolonialisme Barat-Komunis-Syi’ah Rafidhah, RUU tersebut diantaranya:

ada pasal 1 ayat 1 dan pasal 12 disebutkan bahwa upaya merendahkan, menghina, dan menyerang hasrat seksual seseorang baik secara termasuk kategori kekerasan seksual. Pada pasal yang sama disebutkan: “karena ketimpangan relasi kuasa dan atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.” Disini terlihat upaya kaum feminisme agar para LBGT, PSK dan anak-anak mereka bisa diterima di ruang publik dan menempati berbagai posisi publik baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, atau politik dan orang yang mengkritiknya bisa dipidanakan oleh negara. Na’udzubillahi min dzalika. Dan pasal-pasal lainnya.

Maka kami menolak dengan tegas RUU P-KS yang ditengarai sangat bermuatan ideologi liberalisme moral, feminisme radikal, kesetaraan gender ala barat dan menghapus hukum pidana prostitusi, menjadi gerbang untuk melegalkan hubungan seksual nonmarital sebagaimana dalam Disertasi Abdul Aziz, melegalkan LGBT, aborsi, dan nikah mut’ah (kawin kontrak ala syi’ah) serta telah menginjak prinsip Islam Ahlus Sunnah Wal Jama’ah dan menginjak amanat konstitusi pasal 31 ayat 3. Pemerintah yang dimaksud dalam konstitusi di atas adalah Presiden sebagai lembaga Eksekutif yang bertugas untuk menyelamatkan dunia pendidikan dari penghancuran iman dan taqwa tapi malah melakukan arogansi dan pengkhianatan terbesar dengan meghancurkan moral bangsa lewat RUU tersebut, Jokowi sebagai Capres 2019 kemarin seharusnya tidak bisa dilantik karena jumlah propinsi yang memenangkan Capres Jokowi kurang dari lima puluh persen dengan memandang amanat UU yang termaktub dalam UUD 1945 pasal 6A ayat 3 “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara disetiap provinsi yang tersebar dilebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden”.

Dan termasuk arogansinya dan penghianatanya terhadap UUD 1945 adalah membiarkan kasus matinya 600 lebih saksi KPPS dalam pemilu kemarin secara misterius tanpa adanya autopsi dan proses pemeriksaan secara hukum, dalam kebijakan pemindahan ibu kota yang mengakibatkan banyaknya hutang Indonesia, ditambah masalah pembiaran pengibaran bintang kejora di depan istana, provokasi kerusuhan di Papua yang dilakukan oleh Veronica Koman (?) yang tidak diproses hukum. Begitu pula Kepmenaker Nomor 228 tahun 2019 terkait orang asing bisa memimpin perusahaan di Indonesia, digenjotnya RUU pertanahan yang memberi keleluasaan pada Kolonial Konglomerat, Asing-Aseng untuk menguasai tanah sebanyak-banyaknya di negeri ini, merevisi UU tentang KPK untuk mematikan kinerja KPK itu sendiri. Semuanya itu jelas bertolak belakang dengan jiwa dan nash-nash pancasila dan UUD 1945 bahkan mengacak-acak negara Kesatuan RI. Na’udzubillahi min dzalik.
Kami meminta dan menghimbau kepada seluruh umat Islam, semua partai Islam atau partai-partai yang wakilnya di DPR mayoritas muslim dan seluruh anggota DPR yang muslim untuk menolak kebijakan-kebijakan dan RUU yang telah kami sebutkan di atas demi menyelamatkan agama, negara, bangsa Indonesia dari New-Kolonial Barat-Timur.

Semoga kita semua selalu diberi hidayah oleh Allah ta’ala agar selalu lurus mengikuti Syari’ah-Nya dan diberi kekuatan serta kemandirian sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang berakhlak mulia, berdaulat, aman, adil, dan makmur. Aamin ya rabbal ‘alamin.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Sarang, 10 September 2019 M.
H.M. Najih Maimoen

Postingan populer dari blog ini

Para Mahasiswa Papua Datangi Markas Laskar FPI Kota Malang Minta Perlindungan

Rabu, 21 Agustus 2019
Faktakini.net, Jakarta - Yaqub bersama para Pelajar dan Mahasiswa dari Papua mendatangi Markas FPI Kota Malang guna meminta pengamanan. Yakub dan para pelajar Papua mengaku sudah sangat putus asa, khawatir atas keselamatan mereka, usai insiden bendera Merah Putih dibuang ke selokan di Surabaya yang berujung penangkapan 43 Mahasiswa Papua dan kemudian terjadi kerusuhan di Papua dan Papua Barat, Senin (19/8/2019).
Andre Aston Wali Laskar LPI Kota Malang dengan senang hati menerima Kedatangan mereka dan memberikan pengamanan.
Andre meminta para pelajar agar tetap bersekolah dan kuliah di kota Malang, dan FPI kota Malang siap melindungi mereka.
"Sesuai dengan instruksi Panglima Besar LPI (Ustadz Maman Suryadi), diketahui oleh Imam Besar (Habib Rizieq Shihab), kami melindungi orang-orang Papua yang ada di Malang, kami melindungi orang-orang Papua yang sedang belajar di kota Malang. Jadi kalau ada gangguan segala macam, tidak sempat lapor ke pihak (aparat), l…

KPK Akan Beberkan Korupsi Infrastruktur Rezim Jokowi Yang Rugikan Miliaran Rupiah

Ahad, 17 Maret 2019

Faktakini.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengusut kasus dugaan korupsi terkait proyek infrastruktur di era pemerintaan Jokowi - JK ini. Kali ini, proyek infrastruktur yang diduga dikorupsi berada di daerah.

“Penyidikan baru, korupsi infrastruktur di daerah,” ucap juru bicara KPK Febri Diansyah, Kamis (13/3).

Kendati demikian, Febri belum menjelaskan proyek infrastruktur di daerah mana yang diduga dikorupsi. Dia hanya menyebut proyek infrastruktur yang dimaksud yaitu jembatan.

Akibat korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian puluhan miliar rupiah. “Diduga kerugian negara puluhan miliar,” tegas Febri.

Rencananya, informasi lebih jauh atau terkait perkembangan akan disampaikan dalam konferensi pers bersama pimpinan KPK. “Sore atau malam ini jika tidak ada kendala akan kami sampaikan perkembangan hasil penyelidikan melaui konferensi pers,” tuturnya.

Sebelumnya, KPK saat ini juga tengah menangani beberapa kasus dugaan korupsi terkait proy…

500 Banci Tumpah Ruah Di Stadion GBK Ikuti Kampanye Jokowi - Ma'ruf

Sabtu, 13 April 2019

Faktakini.com, Jakarta - 500 Banci tumpah ruah memadati Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Senayan Jakarta untuk mengikuti kampanye paslon nomor urut 01 Jokowi - Ma'ruf, Sabtu (13/4/2019).

Mereka kaum banci alias waria yang antara lain tergabung dalam Komunitas Forum Komunikasi Waria se-Indonesia ini menyatakan dukungannya terhadap capres petahana itu.

Ketua Komunitas Forum Komunikasi Waria se-Indonesia, Yulianus Rettoblaut mengatakan ada sekitar 500 waria se-DKI Jakarta yang turut hadir dalam kegiatan kampanye terakhir Jokowi-Maruf ini.

Waria-waria ini mengklaim Jokowi kinerjanya saat menjadi presiden selama kurang lebih lima tahun terakhir sudah terbukti.

"Kami mendukung Pak Jokowi karena kinerjanya sudah terbukti dengan pelayanan dan pembangunan infrastrukturnya di seluruh Indonesia," kata Mami Yuli sapaan akrabnya kepada Suara.com di GBK, Sabtu (13/4/2019).

Dia berharap Jokowi-Maruf bisa menangkan Pilpres 2019 dan lebih memperhatikan hak asasi mer…