Langsung ke konten utama

Featured Post

Tony Rosyid: Siapapun Capres PDIP 2024, Anies Harus Disingkirkan Dulu

Ahad, 23 Februari 2020

Faktakini.net

*Siapapun Capres PDIP 2024, Anies Harus Disingkirkan Dulu*

*Tony Rosyid*
Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

Salah ketik! Ini dia! Satu kesalahan yang selama ini dicari dan ditunggu, ketemu! Bahan bagus. Bahkan bagus banget. Gak boleh dilewatkan!

Kalau merasa salah, mundur aja! Kata Gilbert Simanjuntak, seorang anggota DPRD DKI dari Fraksi PDIP. Ini cacat administrasi, cacat hukum, katanya lagi. KPK harus turun, lanjutnya.

Ini manipulasi. Ini pembohongan publik, kata Prasetyo Edi Marsudi, ketua DPRD DKI dari PDIP. Hari ini saya masih punya palu. Kalau dia keras, saya akan keras, katanya lagi.

Apa sih masalahnya, sampai keras-kerasan begitu? Sampai bilang manipulasi, pembohongan publik, KPK harus turun, dan minta ada yang mundur. Situasinya seperti mau kiamat aja.

Ini hanya soal surat Pemprov DKI ke mensesneg terkait ijin penyelenggaraan ajang Formula E yang akan menggunakan kawasan Monas. Begitu menurut penjelasan Syaefullah, Sekda DKI. Dalam su…

RUU KUHP: Sebarkan Komunisme / Marxisme Dilarang, Tapi Kaji Untuk Ilmu Pengetahuan Tak Dipenjara



Sabtu, 14 September 2019

Faktakini.net, Jakarta - RUU KUHP tetap melarang siapa pun menyebarkan ajaran komunisme/marxisme-leninisme. Namun RUU KUHP memberikan pengecualian yaitu bukan menjadi pidana apabila dikaji untuk ilmu pengetahuan.

Sebagamana diketahui PKI yang berpaham Komunis telah menorehkan sejarah kelam di Indonesia dengan berkali-kali memberontak dan banyak membunuhi para Jendral, Ulama dan siapapun yang menentang PKI.

Pada pasal 188 RUU KUHP, Jumat (13/9/2019), melarang secara tegas penyebaran paham komunisme/marxisme-leninisme. Pasal itu berbunyi:

1. Setiap Orang yang menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme/marxisme-leninisme di muka umum dengan lisan atau tulisan termasuk menyebarkan atau mengembangkan melalui media apapun dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) mengakibatkan terjadinya kerusuhan dalam masyarakat atau kerugian Harta Kekayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.
4. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengakibatkan orang menderita Luka Berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
5. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengakibatkan matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

"Tidak dipidana orang yang melakukan kajian terhadap ajaran komunisme/marxisme-leninisme untuk kepentingan ilmu pengetahuan," demikian bunyi pasal 188 ayat 6.


Pengecualian pidana untuk alasan ilmu pengetahuan juga diterapkan dalam pasal Pornografi. RUU KUHP mengancam semua bentuk pornografi untuk dipidana maksimal 10 tahun penjara. Namun, RUU KUHP mengecualikan delik itu apabila bagian dari karya seni, budaya, hingga olahraga.

Baca juga: Istana: Tak Ada Lagi Rezim Pelarangan Buku

Pasal 413 Ayat 1 berbunyi:

Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan Pornografi dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori VI.

Namun ada perkecualian penerapan pasal itu, yaitu terkait karya seni, budaya hingga olahraga.

"Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipidana jika merupakan karya seni, budaya, olahraga, kesehatan, dan/atau ilmu pengetahuan," cetus Pasal 413 ayat 2.

Foto: Salah satu aksi anti komunis

Sumber: detik.com

Postingan populer dari blog ini

Para Mahasiswa Papua Datangi Markas Laskar FPI Kota Malang Minta Perlindungan

Rabu, 21 Agustus 2019
Faktakini.net, Jakarta - Yaqub bersama para Pelajar dan Mahasiswa dari Papua mendatangi Markas FPI Kota Malang guna meminta pengamanan. Yakub dan para pelajar Papua mengaku sudah sangat putus asa, khawatir atas keselamatan mereka, usai insiden bendera Merah Putih dibuang ke selokan di Surabaya yang berujung penangkapan 43 Mahasiswa Papua dan kemudian terjadi kerusuhan di Papua dan Papua Barat, Senin (19/8/2019).
Andre Aston Wali Laskar LPI Kota Malang dengan senang hati menerima Kedatangan mereka dan memberikan pengamanan.
Andre meminta para pelajar agar tetap bersekolah dan kuliah di kota Malang, dan FPI kota Malang siap melindungi mereka.
"Sesuai dengan instruksi Panglima Besar LPI (Ustadz Maman Suryadi), diketahui oleh Imam Besar (Habib Rizieq Shihab), kami melindungi orang-orang Papua yang ada di Malang, kami melindungi orang-orang Papua yang sedang belajar di kota Malang. Jadi kalau ada gangguan segala macam, tidak sempat lapor ke pihak (aparat), l…

KPK Akan Beberkan Korupsi Infrastruktur Rezim Jokowi Yang Rugikan Miliaran Rupiah

Ahad, 17 Maret 2019

Faktakini.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengusut kasus dugaan korupsi terkait proyek infrastruktur di era pemerintaan Jokowi - JK ini. Kali ini, proyek infrastruktur yang diduga dikorupsi berada di daerah.

“Penyidikan baru, korupsi infrastruktur di daerah,” ucap juru bicara KPK Febri Diansyah, Kamis (13/3).

Kendati demikian, Febri belum menjelaskan proyek infrastruktur di daerah mana yang diduga dikorupsi. Dia hanya menyebut proyek infrastruktur yang dimaksud yaitu jembatan.

Akibat korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian puluhan miliar rupiah. “Diduga kerugian negara puluhan miliar,” tegas Febri.

Rencananya, informasi lebih jauh atau terkait perkembangan akan disampaikan dalam konferensi pers bersama pimpinan KPK. “Sore atau malam ini jika tidak ada kendala akan kami sampaikan perkembangan hasil penyelidikan melaui konferensi pers,” tuturnya.

Sebelumnya, KPK saat ini juga tengah menangani beberapa kasus dugaan korupsi terkait proy…

500 Banci Tumpah Ruah Di Stadion GBK Ikuti Kampanye Jokowi - Ma'ruf

Sabtu, 13 April 2019

Faktakini.com, Jakarta - 500 Banci tumpah ruah memadati Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Senayan Jakarta untuk mengikuti kampanye paslon nomor urut 01 Jokowi - Ma'ruf, Sabtu (13/4/2019).

Mereka kaum banci alias waria yang antara lain tergabung dalam Komunitas Forum Komunikasi Waria se-Indonesia ini menyatakan dukungannya terhadap capres petahana itu.

Ketua Komunitas Forum Komunikasi Waria se-Indonesia, Yulianus Rettoblaut mengatakan ada sekitar 500 waria se-DKI Jakarta yang turut hadir dalam kegiatan kampanye terakhir Jokowi-Maruf ini.

Waria-waria ini mengklaim Jokowi kinerjanya saat menjadi presiden selama kurang lebih lima tahun terakhir sudah terbukti.

"Kami mendukung Pak Jokowi karena kinerjanya sudah terbukti dengan pelayanan dan pembangunan infrastrukturnya di seluruh Indonesia," kata Mami Yuli sapaan akrabnya kepada Suara.com di GBK, Sabtu (13/4/2019).

Dia berharap Jokowi-Maruf bisa menangkan Pilpres 2019 dan lebih memperhatikan hak asasi mer…