Langsung ke konten utama

Featured Post

(Video) Tepis Ucapan Ngawur Kepala BPIP, Prof Suteki: Agama Lebih Dulu Eksis Dari Pancasila!

Rabu, 19 Februari 2020

Faktakini.net, Jakarta - Guru Besar Universitas Diponegoro Semarang, Profesor Suteki menilai pernyataan Ketua Badan Penguatan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi, yang mengatakan agama musuh terbesar dari Pancasila tidak tepat dan dapat menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

Suteki mengatakan dengan adanya pernyataan tersebut, pemerintah dinilai blunder dan sudah semestinya BPIP dibubarkan. Paling tidak, Yudian harus dicopot dari jabatannya sebagai Kepala BPIP.

Profesor Suteki pun menegaskan agama lebih dulu eksis daripada Pancasila.

“Kalau seperti ini akan timbul ketidakpercayaan masyarakat, apakah itu mau dikehendaki demikian maka reaksi yang lebih jauh adalah bubarkan BPIP atau setidaknya copot Profesor Yudian Wahyudi,” kata Suteki dalam acara ILC tvOne, Selasa malam, 18 Februari 2020, dikutip dari vivanews.com.

Secara pribadi, pakar Sosiologi Hukum dan Filsafat Pancasila itu mengaku telah melihat langsung cuplikan video pernyataan Yudian.



Dalam video ter…

Ketua HRS Center: RUU P - KS Mengabaikan Norma Masyarakat Dan Hukum Islam Yang Berlaku



Kamis, 12 September 2019

Faktakini.net, Jakarta - Ketua Umum HRS Center, Dr. Abdul Chair Ramadhan SH mengatakan bahwa salah satu alasan ditolaknya Rancangan Undang-undang P-KS (Penghapusan Kekerasan Seksual) adalah karena bertentangan dengan nilai Islam dan norma yang berlaku di masyarakat.

“Undang-undang ini mengabaikan norma masyarakat dan hukum Islam yang berlaku,” ujar Abdul Chair dalam Diskusi Publik RUU P-KS di Hotel Gren Alia Cikini, Jakarta Selatan, Kamis (12/09/2019).

Chair menyebutkan salah satu pasal sebagai contoh, yaitu pasal di mana seorang wanita yang menikah, membuat wali nasab nikahnya dihukum karena calon suaminya tidak sesuai dengan keinginan si wanita.

“Padahal orang tuanya lah yang tau tentang wanita itu. Bukankah dalam Islam orang tua harus mencarikan pasangan untuk anaknya,” ujar Abdul Chair.

Selain itu, dalam adat yang berlaku di masyarakat, jika ada seorang laki-laki dan perempuan diketahui melakukan hubungan badan tanpa ikatan pernikahan, maka hukuman yang berlaku biasanya diarak di masyarakat.

Dalam adat lain, ujar Chair, pasangan di luar nikah itu akan dinikahkan untuk kemudian tidak boleh langsung tinggal satu rumah. Melainkan menunggu terlebih dahulu anak lahir dari hubungan diluar nikah itu, baru pasangannya kembali dinikahkan.

“Pernikahan kedua ini yang sah di masyarakat,” jelasnya.

Namun, adat itu tidak diakomodir oleh RUU P-KS. Karena ada pasal yang seolah membolehkan pasangan melakukan hubungan badan di luar nikah asalkan tidak ada paksaan di dalamnya.

Foto: Suasana diskusi

Sumber: kiblat.net

Postingan populer dari blog ini

Para Mahasiswa Papua Datangi Markas Laskar FPI Kota Malang Minta Perlindungan

Rabu, 21 Agustus 2019
Faktakini.net, Jakarta - Yaqub bersama para Pelajar dan Mahasiswa dari Papua mendatangi Markas FPI Kota Malang guna meminta pengamanan. Yakub dan para pelajar Papua mengaku sudah sangat putus asa, khawatir atas keselamatan mereka, usai insiden bendera Merah Putih dibuang ke selokan di Surabaya yang berujung penangkapan 43 Mahasiswa Papua dan kemudian terjadi kerusuhan di Papua dan Papua Barat, Senin (19/8/2019).
Andre Aston Wali Laskar LPI Kota Malang dengan senang hati menerima Kedatangan mereka dan memberikan pengamanan.
Andre meminta para pelajar agar tetap bersekolah dan kuliah di kota Malang, dan FPI kota Malang siap melindungi mereka.
"Sesuai dengan instruksi Panglima Besar LPI (Ustadz Maman Suryadi), diketahui oleh Imam Besar (Habib Rizieq Shihab), kami melindungi orang-orang Papua yang ada di Malang, kami melindungi orang-orang Papua yang sedang belajar di kota Malang. Jadi kalau ada gangguan segala macam, tidak sempat lapor ke pihak (aparat), l…

KPK Akan Beberkan Korupsi Infrastruktur Rezim Jokowi Yang Rugikan Miliaran Rupiah

Ahad, 17 Maret 2019

Faktakini.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengusut kasus dugaan korupsi terkait proyek infrastruktur di era pemerintaan Jokowi - JK ini. Kali ini, proyek infrastruktur yang diduga dikorupsi berada di daerah.

“Penyidikan baru, korupsi infrastruktur di daerah,” ucap juru bicara KPK Febri Diansyah, Kamis (13/3).

Kendati demikian, Febri belum menjelaskan proyek infrastruktur di daerah mana yang diduga dikorupsi. Dia hanya menyebut proyek infrastruktur yang dimaksud yaitu jembatan.

Akibat korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian puluhan miliar rupiah. “Diduga kerugian negara puluhan miliar,” tegas Febri.

Rencananya, informasi lebih jauh atau terkait perkembangan akan disampaikan dalam konferensi pers bersama pimpinan KPK. “Sore atau malam ini jika tidak ada kendala akan kami sampaikan perkembangan hasil penyelidikan melaui konferensi pers,” tuturnya.

Sebelumnya, KPK saat ini juga tengah menangani beberapa kasus dugaan korupsi terkait proy…

500 Banci Tumpah Ruah Di Stadion GBK Ikuti Kampanye Jokowi - Ma'ruf

Sabtu, 13 April 2019

Faktakini.com, Jakarta - 500 Banci tumpah ruah memadati Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Senayan Jakarta untuk mengikuti kampanye paslon nomor urut 01 Jokowi - Ma'ruf, Sabtu (13/4/2019).

Mereka kaum banci alias waria yang antara lain tergabung dalam Komunitas Forum Komunikasi Waria se-Indonesia ini menyatakan dukungannya terhadap capres petahana itu.

Ketua Komunitas Forum Komunikasi Waria se-Indonesia, Yulianus Rettoblaut mengatakan ada sekitar 500 waria se-DKI Jakarta yang turut hadir dalam kegiatan kampanye terakhir Jokowi-Maruf ini.

Waria-waria ini mengklaim Jokowi kinerjanya saat menjadi presiden selama kurang lebih lima tahun terakhir sudah terbukti.

"Kami mendukung Pak Jokowi karena kinerjanya sudah terbukti dengan pelayanan dan pembangunan infrastrukturnya di seluruh Indonesia," kata Mami Yuli sapaan akrabnya kepada Suara.com di GBK, Sabtu (13/4/2019).

Dia berharap Jokowi-Maruf bisa menangkan Pilpres 2019 dan lebih memperhatikan hak asasi mer…