Langsung ke konten utama

Featured Post

(Video) Tepis Ucapan Ngawur Kepala BPIP, Prof Suteki: Agama Lebih Dulu Eksis Dari Pancasila!

Rabu, 19 Februari 2020

Faktakini.net, Jakarta - Guru Besar Universitas Diponegoro Semarang, Profesor Suteki menilai pernyataan Ketua Badan Penguatan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi, yang mengatakan agama musuh terbesar dari Pancasila tidak tepat dan dapat menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

Suteki mengatakan dengan adanya pernyataan tersebut, pemerintah dinilai blunder dan sudah semestinya BPIP dibubarkan. Paling tidak, Yudian harus dicopot dari jabatannya sebagai Kepala BPIP.

Profesor Suteki pun menegaskan agama lebih dulu eksis daripada Pancasila.

“Kalau seperti ini akan timbul ketidakpercayaan masyarakat, apakah itu mau dikehendaki demikian maka reaksi yang lebih jauh adalah bubarkan BPIP atau setidaknya copot Profesor Yudian Wahyudi,” kata Suteki dalam acara ILC tvOne, Selasa malam, 18 Februari 2020, dikutip dari vivanews.com.

Secara pribadi, pakar Sosiologi Hukum dan Filsafat Pancasila itu mengaku telah melihat langsung cuplikan video pernyataan Yudian.



Dalam video ter…

Alhamdulillah, Tarif Visa Progresif Haji Dan Umroh Turun Jadi Rp 1,2 Juta


Selasa, 10 September 2019

Faktakini.net, Jakarta - Konsul Haji Kantor Urusan Haji (KUH) KJRI di Jeddah Endang Djumali mengatakan, biaya visa progressif untuk umroh dan haji akan diturunkan oleh pemerintah Saudi Arabia.

Saudi memberlakukan visa progresif bagi jamaah umroh sejak 2016 lalu. Artinya, ada biaya tambahan yang harus dibayar jamaah yang akan berumrah untuk kedua kalinya atau lebih pada tahun yang sama.

Sementara untuk haji, visa progresif diberlakukan bagi jamaah yang sudah pernah berhaji dan ingin menunaikannya kembali. Visa progresif haji baru diberlakukan sejak 2018. Biaya visa yang ditetapkan saat itu adalah SAR2000 atau setara Rp7,6juta.

Endang Djumali mengatakan, pihak Kementerian Haji Arab Saudi telah mengajukan peninjuan ulang atas kebijakan ini, bukan mengajukan pembatalan. Terkait informasi ini, Endang mengaku sudah berkomunikasi dengan sejumlah pihak, yaitu Sekretaris Pribadi Menteri Haji Arab Saudi Majid al Moumeni, penanggung jawab E-Hajj Mr Farid Mandar, dan Humas Kementerian Haji dan Umrah Saudi.

“Keputusan terbaru adalah pengurangan nominal visa progresif dari 2000 riyal menjadi 300 riyal (setara Rp1,2 juta dengan kurs Rp4.000 per riyal-red) bagi mereka yang mengulangi atau berulang kali umrah,” ujar Endang Djumali di Jeddah, Senin (9/9/2019) seperti dilansir Okezone.com.

“Begitu juga dengan visa haji, nominalnya menjadi 300 riyal,” katanya.

Endang menyambut baik kebijakan baru ini. Menurutnya, hal itu akan meringankan jamaah dan sesuai visi 2030 Saudi itu sendiri. Adapun jamaah yang dikenakan visa progresif tersebut didasarkan pada data e-Hajj yang dikeluarkan Arab Saudi.

Sumber: suara-islam.id

Postingan populer dari blog ini

Para Mahasiswa Papua Datangi Markas Laskar FPI Kota Malang Minta Perlindungan

Rabu, 21 Agustus 2019
Faktakini.net, Jakarta - Yaqub bersama para Pelajar dan Mahasiswa dari Papua mendatangi Markas FPI Kota Malang guna meminta pengamanan. Yakub dan para pelajar Papua mengaku sudah sangat putus asa, khawatir atas keselamatan mereka, usai insiden bendera Merah Putih dibuang ke selokan di Surabaya yang berujung penangkapan 43 Mahasiswa Papua dan kemudian terjadi kerusuhan di Papua dan Papua Barat, Senin (19/8/2019).
Andre Aston Wali Laskar LPI Kota Malang dengan senang hati menerima Kedatangan mereka dan memberikan pengamanan.
Andre meminta para pelajar agar tetap bersekolah dan kuliah di kota Malang, dan FPI kota Malang siap melindungi mereka.
"Sesuai dengan instruksi Panglima Besar LPI (Ustadz Maman Suryadi), diketahui oleh Imam Besar (Habib Rizieq Shihab), kami melindungi orang-orang Papua yang ada di Malang, kami melindungi orang-orang Papua yang sedang belajar di kota Malang. Jadi kalau ada gangguan segala macam, tidak sempat lapor ke pihak (aparat), l…

KPK Akan Beberkan Korupsi Infrastruktur Rezim Jokowi Yang Rugikan Miliaran Rupiah

Ahad, 17 Maret 2019

Faktakini.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengusut kasus dugaan korupsi terkait proyek infrastruktur di era pemerintaan Jokowi - JK ini. Kali ini, proyek infrastruktur yang diduga dikorupsi berada di daerah.

“Penyidikan baru, korupsi infrastruktur di daerah,” ucap juru bicara KPK Febri Diansyah, Kamis (13/3).

Kendati demikian, Febri belum menjelaskan proyek infrastruktur di daerah mana yang diduga dikorupsi. Dia hanya menyebut proyek infrastruktur yang dimaksud yaitu jembatan.

Akibat korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian puluhan miliar rupiah. “Diduga kerugian negara puluhan miliar,” tegas Febri.

Rencananya, informasi lebih jauh atau terkait perkembangan akan disampaikan dalam konferensi pers bersama pimpinan KPK. “Sore atau malam ini jika tidak ada kendala akan kami sampaikan perkembangan hasil penyelidikan melaui konferensi pers,” tuturnya.

Sebelumnya, KPK saat ini juga tengah menangani beberapa kasus dugaan korupsi terkait proy…

500 Banci Tumpah Ruah Di Stadion GBK Ikuti Kampanye Jokowi - Ma'ruf

Sabtu, 13 April 2019

Faktakini.com, Jakarta - 500 Banci tumpah ruah memadati Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Senayan Jakarta untuk mengikuti kampanye paslon nomor urut 01 Jokowi - Ma'ruf, Sabtu (13/4/2019).

Mereka kaum banci alias waria yang antara lain tergabung dalam Komunitas Forum Komunikasi Waria se-Indonesia ini menyatakan dukungannya terhadap capres petahana itu.

Ketua Komunitas Forum Komunikasi Waria se-Indonesia, Yulianus Rettoblaut mengatakan ada sekitar 500 waria se-DKI Jakarta yang turut hadir dalam kegiatan kampanye terakhir Jokowi-Maruf ini.

Waria-waria ini mengklaim Jokowi kinerjanya saat menjadi presiden selama kurang lebih lima tahun terakhir sudah terbukti.

"Kami mendukung Pak Jokowi karena kinerjanya sudah terbukti dengan pelayanan dan pembangunan infrastrukturnya di seluruh Indonesia," kata Mami Yuli sapaan akrabnya kepada Suara.com di GBK, Sabtu (13/4/2019).

Dia berharap Jokowi-Maruf bisa menangkan Pilpres 2019 dan lebih memperhatikan hak asasi mer…