Langsung ke konten utama

Featured Post

TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 Tahun 1966 Tentang Pembubaran Dan Pelarangan PKI

Selasa, 2 Juni 2020

Faktakini.net

TAP MPRS XXV Tahun 1966 disadur dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Kota Surakarta, Jawa Tengah

Daftar Isi

1. Informasi Awal
2. Isi Utama
3. Pasal 1
4. Pasal 2
5. Pasal 3
6. Pasal 4

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) merupakan salah satu wujud peraturan perundang-undangan yang sah dan berlaku di Indonesia.

Salah satu TAP MPR yang masih tetap berlaku dan diakui adalah TAP MPRS (Sementara) Nomor XXV/1966 tentang “Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang Diseluruh Wilayah Negara Republik Indonesia Bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan Untuk Menyebarkan Atau Mengembangkan Faham Atau Ajaran Komunis/MarxismeLenisme”.

TAP MPRS Nomor XXV/1966 adalah produk kepemimpinan Soeharto yang saat itu memegang Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar).

TAP MPRS (Sementara) Nomor XXV/1966 ditandatangani oleh beberapa orang seperti: Jenderal TNI Dr. A.H. Nasution selaku Ketua MPRS tahun …

Jika Pemerintah Nekad Naikkan Iuran BPJS, Buruh: Kami Akan Gugat!


Rabu, 4 September 2019

Faktakini.net, Jakarta - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mengatakan akan mengajukan gugatan warga negara atau citizen lawsuit jika pemerintah tetap memaksakan kehendaknya untuk menaikan iuran BPJS Kesehatan.

Apalagi, kata Said, kenaikan iuran BPJS ini telah ditolak oleh DPR. Buruh, kata Said Iqbal tegas menolak kenaikan iuran BPJS kesehatan.

"Agenda menolak kenaikan iuran BPJS kepada penyelenggara konstitusi. Akan kami gugat melalui gugatan warga negara atau citizen lawsuit," kata Said di Gedung LBH, Jakarta Pusat, Senin (2/9).



Pihak-pihak yang akan digugat ini kata Said, diantaranya yakni Presiden yang berkuasa, Wakil Presiden, Ketua DPR, dan menteri-menteri terkait. 
Lihat juga:Audit BPKP Ungkap 10 Ribu Perusahaan Tak Patuh BPJS Kesehatan
Dia memastikan, citizen lawsuit ini bisa dilakukan karena sesuai hukum tata negara. Mengingat kata Said, hal serupa juga pernah dilakukan warga Indonesia di 2010 saat menggugat Presidden Susilo Bambang Yudhoyono lantaran tak kunjung disahkannya undang-undang terkait BPJS.


"Itu satu produk yang dibenarkan dalam hukum tata negara kita, yaitu gugatan warga negara terhadap pemerintah," kata dia. 

Dia juga memastikan gugatan itu sepenuhnya diajukan kepada lembaga bukan kepada orang per orang atau misalnya, menteri Sri Mulyani, melainkan Kementerian Keuangan yang digugat dalam kasus itu.


"Apakah menteri baru atau lama tidak penting yang dituntut kami adalah lembaga kementeriannya," kata dia. 

Lebih lanjut, Said memastikan akan menolak semua kebijakan terkait kenaikan iuran BPJS. Menurutnya, kenaikan iuran yang pertama kali digelontorkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani ini sepihak, lantaran tak pernah sekali pun berdiskusi atau membuka ruang ke masyarakat untuk menyampaikan pendapat. 
Lihat juga:Buruh Bersatu Siapkan Aksi Massal Tolak Kenaikan Iuran BPJS
Padahal, kata dia, dalam kebijakan ini mestinya Sri Mulyani bertanya atau membuka dialog dengan masyarakat lantaran yang diberi beban atas kenaikan ini adalah masyarakat itu sendiri. 

"Karena publik hearing belum dilakukan kami enggak tahu berapa defisit itu, berasal dari mana apakah defisit akan terjadi lagi kalau iuran dinaikkan, enggak ada jaminan," katanya.

Foto: Said Iqbal 

Sumber: cnnindonesia.com

Postingan populer dari blog ini

Para Mahasiswa Papua Datangi Markas Laskar FPI Kota Malang Minta Perlindungan

Rabu, 21 Agustus 2019
Faktakini.net, Jakarta - Yaqub bersama para Pelajar dan Mahasiswa dari Papua mendatangi Markas FPI Kota Malang guna meminta pengamanan. Yakub dan para pelajar Papua mengaku sudah sangat putus asa, khawatir atas keselamatan mereka, usai insiden bendera Merah Putih dibuang ke selokan di Surabaya yang berujung penangkapan 43 Mahasiswa Papua dan kemudian terjadi kerusuhan di Papua dan Papua Barat, Senin (19/8/2019).
Andre Aston Wali Laskar LPI Kota Malang dengan senang hati menerima Kedatangan mereka dan memberikan pengamanan.
Andre meminta para pelajar agar tetap bersekolah dan kuliah di kota Malang, dan FPI kota Malang siap melindungi mereka.
"Sesuai dengan instruksi Panglima Besar LPI (Ustadz Maman Suryadi), diketahui oleh Imam Besar (Habib Rizieq Shihab), kami melindungi orang-orang Papua yang ada di Malang, kami melindungi orang-orang Papua yang sedang belajar di kota Malang. Jadi kalau ada gangguan segala macam, tidak sempat lapor ke pihak (aparat), l…

Bukan Level Indonesia Lagi, Anies Resmi Masuk 20 Besar Tokoh Dunia!

Rabu, 24 Juli 2019

Faktakini.net, Jakarta - Sudah sejak lama masyarakat internasional mengagumi Gubernur DKI Anies Baswedan. Ketokohan dan kemimpinan Anies itu skalanya sudah bukan nasional atau Indonesia lagi, tapi sudah termasuk tokoh dunia.

Sejak tahun 2010, Anies telah terpilih sebagai satu dari 20 tokoh yang membawa perubahan dunia untuk 20 tahun mendatang oleh majalah Foresight yang terbit di Jepang akhir April 2010.

Dalam edisi khusus yang berjudul '20 Orang 20 Tahun', itu Foresight mengulas 20 tokoh yang diperkirakan bakal menjadi perhatian global karena mereka akan sangat berperan dalam perubahan dunia dua dekade mendatang.

Nama Anies yang saat itu masih menjadi Rektor Universitas Paramadina itu dicantumkan bersama 19 tokoh dunia lain seperti Perdana Menteri Rusia Vladimir Putin, Presiden Venezuela Hugo Chavez, Menlu Inggris David Miliband, anggota Parlemen dan Sekjen Indian National Congress India Rahul Gandhi, serta politisi muda Partai Republik dan anggota House o…

Kerap Hina Habib Rizieq Dan Anies, Saat Sakit Hingga Meninggal Anies Yang Mengurusnya

Senin, 13 April 2020

Faktakini.net

Hari ini saya harus ucapkan terimaa kasih kepada senior saya abangda Lukman Hakiem yang mantan anggota DPR dan penasihat ahli Wapres Hamzah Haz serta staf perdana menteri M Natsir... Beliau dengan lapang hati meminta bantuan langsung kepada Gubenur DKI Anies Baswedan atas segala kendala selama senior saya AE Priyono di rawat di rumah sakit, mulai dari pemintaan tes swab corona hingga pencarian rumah sakit, hingga proses pemakaman.

''Saya terima kasih kepada Anies Baswedan yang merespons WA saya dengan cepat soal perawatan kepada sahabat saya AE Priyono. Begitu saya WA dan telepon, langsung Anies mengerahkan tenaga medis ke AE Priyono.

Bahkan ketika saya kabari bila AE wafat, Anies langsung respons dengan mengatakan bantuan apalagi yang masih bisa dilakukan? Saya jawab dengan minta agar bantu soal pemakamannya. Anies jawab Okey. Di situ Saya terharu,'' katanya.

Mengapa terharu? Abangda Lukman mengatakan karena dia tahu AE Priyono seri…