Langsung ke konten utama

Featured Post

Tony Rosyid: Siapapun Capres PDIP 2024, Anies Harus Disingkirkan Dulu

Ahad, 23 Februari 2020

Faktakini.net

*Siapapun Capres PDIP 2024, Anies Harus Disingkirkan Dulu*

*Tony Rosyid*
Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

Salah ketik! Ini dia! Satu kesalahan yang selama ini dicari dan ditunggu, ketemu! Bahan bagus. Bahkan bagus banget. Gak boleh dilewatkan!

Kalau merasa salah, mundur aja! Kata Gilbert Simanjuntak, seorang anggota DPRD DKI dari Fraksi PDIP. Ini cacat administrasi, cacat hukum, katanya lagi. KPK harus turun, lanjutnya.

Ini manipulasi. Ini pembohongan publik, kata Prasetyo Edi Marsudi, ketua DPRD DKI dari PDIP. Hari ini saya masih punya palu. Kalau dia keras, saya akan keras, katanya lagi.

Apa sih masalahnya, sampai keras-kerasan begitu? Sampai bilang manipulasi, pembohongan publik, KPK harus turun, dan minta ada yang mundur. Situasinya seperti mau kiamat aja.

Ini hanya soal surat Pemprov DKI ke mensesneg terkait ijin penyelenggaraan ajang Formula E yang akan menggunakan kawasan Monas. Begitu menurut penjelasan Syaefullah, Sekda DKI. Dalam su…

Ena Nurjanah: Kisruh Djarum vs KPAI, Tolak Belakang Industri Rokok dan Olahraga


Rabu, 11 September 2019

Faktakini.net

*Kisruh Djarum vs KPAI, Tolak Belakang Industri Rokok dan Olahraga*

Beberapa pekan terakhir ini gencar perseteruan antara KPAI dan PB Djarum.
Titik perseteruannya adalah antara olahraga bulutangkis dan rokok. Menyandingkan dua hal yang saling bertolak belakang memang sesuatu yang berpotensi menimbulkan sengketa.
Bulutangkis identik dengan olahraga yang menyehatkan, sementara rokok identik dengan produk yang membahayakan kesehatan.

Namun, pada kenyataannya industri  rokok melalui PB Djarum bersinergi dengan perbulutangkisan Indonesia terus menerus mengharumkan nama Indonesia di kancah Internasional melalui para pahlawan olahraganya yang menjadi sangat legendaris sepanjang sejarah perbulutangkisan Indonesia.
Sehingga, bisa dipastikan nama PB Djarum begitu melekat dan mendapat tempat  di hati masyarakat .

PB Djarum telah melakukan pembibitan melalui Audisi Umum Beasiswa Djarum sejak tahun 2006. Meski keberadaan rokok selalu mengundang perdebatan, namun kekosongan hukum atau ketidakpedulian pemerintah untuk menegakkan aturan hukum tentang rokok  bagi anak-anak pada saat itu membuat PB Djarum leluasa bergerak melakukan pembibitan dengan menggunakan logo Djarum dalam setiap kegiatan yang mereka sponsori.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang tembakau baru muncul pada tahun 2012 yaitu  PP No. 109/2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan. Hal ini juga memuat aturan  tentang perlindungan khusus bagi anak dan perempuan hamil.

Kemudian juga ada Undang Undang No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang merupakan pengganti UU No.23 tahun 2002 yang diantaranya memuat pasal tentang kewajiban negara untuk memberi perlindungan khusus terhadap anak dari ancaman nikotin dan  zat adiktif lainnya.

Adanya ketentuan  perlindungan khusus bagi anak dan perempuan dalam PP No.109 tahun 2012 tidak ditindaklanjuti  dengan sosialisasi yang masif ke semua  sektor swasta, terutama perusahaan rokok yang turut berkontribusi dalam dunia olahraga.

Langkah sosialisasi sangat penting agar pihak swasta seperti PB Djarum segera menyesuaikan diri dengan ketentuan yang ada. Agar PB Djarum tidak dianggap melakukan pelanggaran terus menerus  sementara di satu sisi PB Djarum sangat istimewa di hati masyarakat karena telah mendorong gairah berprestasi anak bangsa.

Ketidakseriusan pemerintah untuk menegakkkan aturan tersebut telah menjadi boomerang ketika pada saat ini  muncul sekelompok masyarakat yang menggugat atas apa yang sudah dilakukan PB Djarum terhadap anak-anak melalui program pembibitan atlit bulutangkis.

Masyarakat terbelah ketika PB Djarum memutuskan untuk menghentikan program pembibitan di tahun 2020. Mereka melampiaskan marahnya kepada KPAI yang dianggap sebagai penyebab penghentian tersebut. Kalangan pemerintahan pun juga terbelah Kemenpora mendukung PB Djarum untuk melanjutkan program pembibitan dan menganggap tidak ada eksploitasi anak.

Sementara Kemenkes konsisten menyatakan bahaya rokok, namun dengan tidak mau berpendapat  tentang  permasalahan pembibitan PB Djarum.
Kondisi ini seharusnya menjadi perhatian serius dari pemerintah.

Pemerintah punya tanggung jawab untuk selalu melindungi rakyatnya dari berbagai bahaya yang mengancam kesehatan warganya, terlebih terhadap anak-anak yang harus dijauhkan dari paparan nikotin dan zat adiktif lainnya dengan cara apapun.

Di sisi lain, pemerintah juga harus bisa meredam kemarahan masyarakat atas hilangnya kesempatan memperoleh program pembibitan secara gratis dan besarnya jasa PB Djarum dalam mengharumkan nama Indonesia.

Program pembibitan PB Djarum sudah terbukti handal sehingga sudah sepatutnya mendapat apresisasi pemerintah dengan cara yang tepat tanpa melanggar perundang-undangan  tentang tembakau, karena pada kenyataannya sekalipun ada pelarangan tembakau dalam skala tertentu, namun industri rokok  masih resmi diperkenankan keberadaannya di tanah air.

Keberhasilan pemerintah mengatasi kasus yang sedang menghangat ini akan sangat berpengaruh terhadap dunia usaha lainnya yang turut memajukan dunia olahraga di tanah air dengan lebih peduli terhadap berbagai aturan perundang-undangan yang melindungi seluruh warganya terlebih perlindungan bagi anak-anak yang akan menjadi generasi penerus bangsa .

Salam
Ena Nurjanah
Ketua Lembaga Perlindungan Anak GENERASI
087887667328

Postingan populer dari blog ini

Para Mahasiswa Papua Datangi Markas Laskar FPI Kota Malang Minta Perlindungan

Rabu, 21 Agustus 2019
Faktakini.net, Jakarta - Yaqub bersama para Pelajar dan Mahasiswa dari Papua mendatangi Markas FPI Kota Malang guna meminta pengamanan. Yakub dan para pelajar Papua mengaku sudah sangat putus asa, khawatir atas keselamatan mereka, usai insiden bendera Merah Putih dibuang ke selokan di Surabaya yang berujung penangkapan 43 Mahasiswa Papua dan kemudian terjadi kerusuhan di Papua dan Papua Barat, Senin (19/8/2019).
Andre Aston Wali Laskar LPI Kota Malang dengan senang hati menerima Kedatangan mereka dan memberikan pengamanan.
Andre meminta para pelajar agar tetap bersekolah dan kuliah di kota Malang, dan FPI kota Malang siap melindungi mereka.
"Sesuai dengan instruksi Panglima Besar LPI (Ustadz Maman Suryadi), diketahui oleh Imam Besar (Habib Rizieq Shihab), kami melindungi orang-orang Papua yang ada di Malang, kami melindungi orang-orang Papua yang sedang belajar di kota Malang. Jadi kalau ada gangguan segala macam, tidak sempat lapor ke pihak (aparat), l…

KPK Akan Beberkan Korupsi Infrastruktur Rezim Jokowi Yang Rugikan Miliaran Rupiah

Ahad, 17 Maret 2019

Faktakini.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengusut kasus dugaan korupsi terkait proyek infrastruktur di era pemerintaan Jokowi - JK ini. Kali ini, proyek infrastruktur yang diduga dikorupsi berada di daerah.

“Penyidikan baru, korupsi infrastruktur di daerah,” ucap juru bicara KPK Febri Diansyah, Kamis (13/3).

Kendati demikian, Febri belum menjelaskan proyek infrastruktur di daerah mana yang diduga dikorupsi. Dia hanya menyebut proyek infrastruktur yang dimaksud yaitu jembatan.

Akibat korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian puluhan miliar rupiah. “Diduga kerugian negara puluhan miliar,” tegas Febri.

Rencananya, informasi lebih jauh atau terkait perkembangan akan disampaikan dalam konferensi pers bersama pimpinan KPK. “Sore atau malam ini jika tidak ada kendala akan kami sampaikan perkembangan hasil penyelidikan melaui konferensi pers,” tuturnya.

Sebelumnya, KPK saat ini juga tengah menangani beberapa kasus dugaan korupsi terkait proy…

500 Banci Tumpah Ruah Di Stadion GBK Ikuti Kampanye Jokowi - Ma'ruf

Sabtu, 13 April 2019

Faktakini.com, Jakarta - 500 Banci tumpah ruah memadati Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Senayan Jakarta untuk mengikuti kampanye paslon nomor urut 01 Jokowi - Ma'ruf, Sabtu (13/4/2019).

Mereka kaum banci alias waria yang antara lain tergabung dalam Komunitas Forum Komunikasi Waria se-Indonesia ini menyatakan dukungannya terhadap capres petahana itu.

Ketua Komunitas Forum Komunikasi Waria se-Indonesia, Yulianus Rettoblaut mengatakan ada sekitar 500 waria se-DKI Jakarta yang turut hadir dalam kegiatan kampanye terakhir Jokowi-Maruf ini.

Waria-waria ini mengklaim Jokowi kinerjanya saat menjadi presiden selama kurang lebih lima tahun terakhir sudah terbukti.

"Kami mendukung Pak Jokowi karena kinerjanya sudah terbukti dengan pelayanan dan pembangunan infrastrukturnya di seluruh Indonesia," kata Mami Yuli sapaan akrabnya kepada Suara.com di GBK, Sabtu (13/4/2019).

Dia berharap Jokowi-Maruf bisa menangkan Pilpres 2019 dan lebih memperhatikan hak asasi mer…