Langsung ke konten utama

Featured Post

Hanya Ikuti Komando Ulama, Kampret Keren Berubah Menjadi B-TeL

Ahad, 17 November 2019

Faktakini.net, Serang - Suatu gerakan masyarakat yang didirikan untuk mendukung Prabowo semata-mata hanya ikut melaksanakan Ijtima' Ulama ke 2, usai pilpres 2019 gerakan tersebut resmi dibubarkan.

Pembubaran gerakan Kampret Keren terjadi pada hari Jum'at (15/11/2019) malam sekaligus didirikan secara resmi gerakan masyarakat yang baru dengan arahan dan tujuan melaksanakan Ijtima' Ulama ke 4 dibawah komando Imam Besar Habib Rizieq Shihab dengan nama B-TeL, masya Allah...

Gerakan B-TeL merupakan singkatan dari Berdiri Tegak Lurus dimana memiliki filosofi untuk mengikuti komando ulama secara tegak lurus dan mandiri, nantinya gerakan kemasyarakatan in jugai bertujuan untuk mengawal Ijtima' Ulama ke 4 dan melakukan kegiatan sosial.

Ketua MPR Heran: Baru Kali Ini Pengibaran Bendera Bintang Kejora Tak Ditindak Serius



Jumat, 30 Agustus 2019

Faktakini.net, Jakarta - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengingatkan pemerintah berhati-hati dalam menyelesaikan kerusuhan yang terjadi di Papua. Ia mengatakan, pemerintah tak boleh salah langkah.

"Saya minta pemerintah hati hati, sekali lagi hati-hati ini Papua itu kan multidimensi. Jangan sampai salah langkah, jangan sampai salah arah," kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/8/2019).

Zulkifli menyoroti aksi unjuk rasa dengan mengibarkan bendera bintang kejora. Ia menilai tidak ada tindak tegas dari aparat keamanan.

"Ini sejak 15 tahun terakhir, baru kali ini bendera bintang kejora berkibar. Tapi tidak ada tindakan serius dari aparat kemanan khususnya TNI-Polri," ujarnya.

Zulkifli mengatakan, masalah di Papua sudah melebar ke luar negeri. Untuk itu ia meminta pemerintah fokus pada satu masalah di Papua, dan menunda pembahasan urusan yang lain.

"Jadi sekali lagi, pemerintah harus fokus ke salah satu masalah, seperti Papua ini. Yang dianggap belum perlu, tunda dulu misalnya soal Ibu kota ya," pungkasnya.

Sebelumnya, aksi unjuk rasa terjadi di beberapa wilayah di Papua.

Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes atas tindakan diskriminasi dan rasis yang diterima mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya, Jawa Timur.

Aksi protes tak hanya di Papua, sejumlah massa dari Aliansi Mahasiswa Anti Rasisme, Kapitalisme, Kolonialisme dan Militerisme, menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (28/8/2019).

Aksi didahului dengan longmarch dari Gedung Kemendagri. Sesampainya di Istana Negara, mereka langsung membuat lingkaran yang dibatasi oleh tali rafia.

Setelah itu, musik pun didendangkan dan mereka menari tarian wisisi atau tarian adat khas Papua.

Setelah itu, musik pun didendangkan dan mereka menari tarian wisisi atau tarian adat khas Papua. Mereka tampak menari sambil mengibarkan bendera bintang kejora.

Dikibarkan

Bendera bintang kejora dikibarkan mahasiswa Papua yang menggelar aksi demonstrasi di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (28/8/2019).

Sebagian besar massa nampak buka baju dan menari-nari sambil mengibarkan bendera bintang kejora.

Selain itu, tampak massa yang sebagian besar lelaki itu melukis wajah mereka dengan gambar bendera bintang kejora. Mereka terlihat bersemangat mendengar orasi sambil beryanyi-nyanyi.

Koordinator Aksi Ambrosius mengatakan, dalam aksinya, massa mengutuk keras kericuhan yang terjadi pada mahasiswa Papua di Surabaya beberapa waktu lalu.

Mereka juga menuntut agar rasialisme terhadap rakyar Papua dihentikan.

"Kami tegaskan, menghapuskan rasisme dan represi terhadap orang Papua hingga mereka bisa mengerti makna kebahagiaan hidup apabila rakyat Papua mendapatkan haknya untuk menentukan nasib sendiri," ujar Ambrosius di lokasi.

Selain itu, massa juga menuntut pemerintah membuka kembali akses internet di Papua. Mereka juga menuntut agar pegawai Pemprov Papua dan Papua Barat melepas baju dinasnya.

"Pemblokiran itu artinya negara tidak mampu menyelesaikan persoalan papua, bukan hanya kali ini tapi dari 1961 sampai 2019. Jadi sengaja selalu mengnonaktifkan internet, itu negara melanggar hak asasi manusia untuk menyampaikan pendapat dan mendapatkan informasi yang selayaknya, negara sengaja menutupi permasalahan papua," ujar Ambrosius.

Foto: Zulkifli Hasan

Sumber: kompas.com

Postingan populer dari blog ini

Para Mahasiswa Papua Datangi Markas Laskar FPI Kota Malang Minta Perlindungan

Rabu, 21 Agustus 2019
Faktakini.net, Jakarta - Yaqub bersama para Pelajar dan Mahasiswa dari Papua mendatangi Markas FPI Kota Malang guna meminta pengamanan. Yakub dan para pelajar Papua mengaku sudah sangat putus asa, khawatir atas keselamatan mereka, usai insiden bendera Merah Putih dibuang ke selokan di Surabaya yang berujung penangkapan 43 Mahasiswa Papua dan kemudian terjadi kerusuhan di Papua dan Papua Barat, Senin (19/8/2019).
Andre Aston Wali Laskar LPI Kota Malang dengan senang hati menerima Kedatangan mereka dan memberikan pengamanan.
Andre meminta para pelajar agar tetap bersekolah dan kuliah di kota Malang, dan FPI kota Malang siap melindungi mereka.
"Sesuai dengan instruksi Panglima Besar LPI (Ustadz Maman Suryadi), diketahui oleh Imam Besar (Habib Rizieq Shihab), kami melindungi orang-orang Papua yang ada di Malang, kami melindungi orang-orang Papua yang sedang belajar di kota Malang. Jadi kalau ada gangguan segala macam, tidak sempat lapor ke pihak (aparat), l…

KPK Akan Beberkan Korupsi Infrastruktur Rezim Jokowi Yang Rugikan Miliaran Rupiah

Ahad, 17 Maret 2019

Faktakini.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengusut kasus dugaan korupsi terkait proyek infrastruktur di era pemerintaan Jokowi - JK ini. Kali ini, proyek infrastruktur yang diduga dikorupsi berada di daerah.

“Penyidikan baru, korupsi infrastruktur di daerah,” ucap juru bicara KPK Febri Diansyah, Kamis (13/3).

Kendati demikian, Febri belum menjelaskan proyek infrastruktur di daerah mana yang diduga dikorupsi. Dia hanya menyebut proyek infrastruktur yang dimaksud yaitu jembatan.

Akibat korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian puluhan miliar rupiah. “Diduga kerugian negara puluhan miliar,” tegas Febri.

Rencananya, informasi lebih jauh atau terkait perkembangan akan disampaikan dalam konferensi pers bersama pimpinan KPK. “Sore atau malam ini jika tidak ada kendala akan kami sampaikan perkembangan hasil penyelidikan melaui konferensi pers,” tuturnya.

Sebelumnya, KPK saat ini juga tengah menangani beberapa kasus dugaan korupsi terkait proy…

500 Banci Tumpah Ruah Di Stadion GBK Ikuti Kampanye Jokowi - Ma'ruf

Sabtu, 13 April 2019

Faktakini.com, Jakarta - 500 Banci tumpah ruah memadati Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Senayan Jakarta untuk mengikuti kampanye paslon nomor urut 01 Jokowi - Ma'ruf, Sabtu (13/4/2019).

Mereka kaum banci alias waria yang antara lain tergabung dalam Komunitas Forum Komunikasi Waria se-Indonesia ini menyatakan dukungannya terhadap capres petahana itu.

Ketua Komunitas Forum Komunikasi Waria se-Indonesia, Yulianus Rettoblaut mengatakan ada sekitar 500 waria se-DKI Jakarta yang turut hadir dalam kegiatan kampanye terakhir Jokowi-Maruf ini.

Waria-waria ini mengklaim Jokowi kinerjanya saat menjadi presiden selama kurang lebih lima tahun terakhir sudah terbukti.

"Kami mendukung Pak Jokowi karena kinerjanya sudah terbukti dengan pelayanan dan pembangunan infrastrukturnya di seluruh Indonesia," kata Mami Yuli sapaan akrabnya kepada Suara.com di GBK, Sabtu (13/4/2019).

Dia berharap Jokowi-Maruf bisa menangkan Pilpres 2019 dan lebih memperhatikan hak asasi mer…