Langsung ke konten utama

Featured Post

KPK Hentikan 36 Kasus, Pengusutan Perkara Korupsi Dinilai Bisa Jadi Barang Dagangan

Ahad, 23 Februari 2020

Faktakini.net, Jakarta - Langkah KPK mengumumkan penghentian penyelidikan 36 kasus dinilai bakal berdampak negatif pada upaya pemberantasan korupsi.

Mantan Ketua KPK, Busyro Muqoddas, berkata komisi antikorupsi sebelumnya tidak pernah mengumumkan penghentian kasus dalam tahap penyelidikan.

Menurut Muqoddas, meski proses penyelidikan rumit dan panjang, terdapat potensi munculnya barang bukti baru di kemudian hari. Artinya, kata dia, kasus tersebut dapat bergulir ke tahap selanjutnya.

"Kalau ada sejumlah perkara yang belum ditemukan alat buktinya yang lengkap, itu tidak diumumkan kepada masyarakat, bahwa tahap penyelidikan, apalagi jumlahnya 36 kasus, dinyatakan dihentikan," kata Busyro kepada BBC News Indonesia, Jumat (21/02).

"Itu tidak pernah dilakukan karena tahap penyelidikan adalah tahap yang bersifat rahasia," tuturnya.

Muqoddas menilai publikasi penghentian penyelidikan berpotensi dijadikan bahan negosiasi oleh orang-orang yang terjera…

Wakil Ketua DPR: Makar Itu Pakai Senjata, Masa' Cuma Bicara Pakai Mulut Disebut Makar!



Kamis, 16 Mei 2019

Faktakini.net, Jakarta - Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah menilai, tidak ada kaitannya sangkaan makar terhadap sejumlah tokoh belakang ini oleh Kepolisian untuk menjerat seseorang.

Menurut Fahri, istilah makar hanya berlaku, jika sekelompok orang menggunakan alat persenjataan dan berupaya menggulingkan pemerintah yang sah. Karena hanya lewat ucapan, menurut dia, polisi tak berhak memberikan sangkaan makar.

"Saya mengimbau polisi, jangan gunakan pasal makar. Sebab, yang bisa makar yang punya senjata. Kalau tidak punya senjata, tidak bisa makar. Sudah lah, tolong lah," kata Fahri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 16 Mei 2019.

Menurut dia, penyampaian seseorang menggunakan mulut dan tidak menggunakan senjata, lalu kenapa kemudian disebut sebagai perbuatan makar?

"Masa, orang yang ngomong pakai mulut doang disebut makar," katanya.

Fahri berpendapat, aksi demonstrasi ataupun penyampaian pendapat tidak bisa dikenakan delik makar. Dalam pandangannya, istilah serangan yang bersifat berat hanya berlaku jika mengerakkan kekuatan menggunakan senjata.

"Aanslag itu pakai mulut itu sekarang sudah dihapus dalam undang- undang kita, setelah konstitusi ini. Tidak ada lagi yang namanya makar pakai mulut, yang ada makar pakai senjata," katanya.

Sebelumnya, polisi telah menetapkan Eggi Sudjana sebagai tersangka dalam kaitannya dugaan makar. Tidak hanya Eggi, sejumlah tokoh turut dilaporkan dengan sangkaan yang sama.

Polisi sendiri menyatakan, penanganan kasus dugaan makar berpatokan pada fakta hukum. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Polisi, Dedi Prasetyo, menerangkan, penyidik juga menjunjung tinggi profesionalitas dalam melakukan penyelidikan sebuah kasus.

Jika memang ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dalam penyidikan yang dilakukan penyidik, ada mekanisme konstitusional yang bisa ditempuh.

"Ada mekanisne konstitusionalnya, bisa diuji di ranah sidang praperadilan, dibuka di situ, apakah langkah-langkah penyidik sudah betul apa tidak. Jadi, ya silahkan sebagai warga negara Indonesia yang baik harus menghargai bahwa ini adalah negara hukum, dengan segala bentuk macam konstitusi harus dihargai," kata Dedi.

Foto: Fahri Hamzah

Sumber: viva.co.id

Postingan populer dari blog ini

Para Mahasiswa Papua Datangi Markas Laskar FPI Kota Malang Minta Perlindungan

Rabu, 21 Agustus 2019
Faktakini.net, Jakarta - Yaqub bersama para Pelajar dan Mahasiswa dari Papua mendatangi Markas FPI Kota Malang guna meminta pengamanan. Yakub dan para pelajar Papua mengaku sudah sangat putus asa, khawatir atas keselamatan mereka, usai insiden bendera Merah Putih dibuang ke selokan di Surabaya yang berujung penangkapan 43 Mahasiswa Papua dan kemudian terjadi kerusuhan di Papua dan Papua Barat, Senin (19/8/2019).
Andre Aston Wali Laskar LPI Kota Malang dengan senang hati menerima Kedatangan mereka dan memberikan pengamanan.
Andre meminta para pelajar agar tetap bersekolah dan kuliah di kota Malang, dan FPI kota Malang siap melindungi mereka.
"Sesuai dengan instruksi Panglima Besar LPI (Ustadz Maman Suryadi), diketahui oleh Imam Besar (Habib Rizieq Shihab), kami melindungi orang-orang Papua yang ada di Malang, kami melindungi orang-orang Papua yang sedang belajar di kota Malang. Jadi kalau ada gangguan segala macam, tidak sempat lapor ke pihak (aparat), l…

KPK Akan Beberkan Korupsi Infrastruktur Rezim Jokowi Yang Rugikan Miliaran Rupiah

Ahad, 17 Maret 2019

Faktakini.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengusut kasus dugaan korupsi terkait proyek infrastruktur di era pemerintaan Jokowi - JK ini. Kali ini, proyek infrastruktur yang diduga dikorupsi berada di daerah.

“Penyidikan baru, korupsi infrastruktur di daerah,” ucap juru bicara KPK Febri Diansyah, Kamis (13/3).

Kendati demikian, Febri belum menjelaskan proyek infrastruktur di daerah mana yang diduga dikorupsi. Dia hanya menyebut proyek infrastruktur yang dimaksud yaitu jembatan.

Akibat korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian puluhan miliar rupiah. “Diduga kerugian negara puluhan miliar,” tegas Febri.

Rencananya, informasi lebih jauh atau terkait perkembangan akan disampaikan dalam konferensi pers bersama pimpinan KPK. “Sore atau malam ini jika tidak ada kendala akan kami sampaikan perkembangan hasil penyelidikan melaui konferensi pers,” tuturnya.

Sebelumnya, KPK saat ini juga tengah menangani beberapa kasus dugaan korupsi terkait proy…

500 Banci Tumpah Ruah Di Stadion GBK Ikuti Kampanye Jokowi - Ma'ruf

Sabtu, 13 April 2019

Faktakini.com, Jakarta - 500 Banci tumpah ruah memadati Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Senayan Jakarta untuk mengikuti kampanye paslon nomor urut 01 Jokowi - Ma'ruf, Sabtu (13/4/2019).

Mereka kaum banci alias waria yang antara lain tergabung dalam Komunitas Forum Komunikasi Waria se-Indonesia ini menyatakan dukungannya terhadap capres petahana itu.

Ketua Komunitas Forum Komunikasi Waria se-Indonesia, Yulianus Rettoblaut mengatakan ada sekitar 500 waria se-DKI Jakarta yang turut hadir dalam kegiatan kampanye terakhir Jokowi-Maruf ini.

Waria-waria ini mengklaim Jokowi kinerjanya saat menjadi presiden selama kurang lebih lima tahun terakhir sudah terbukti.

"Kami mendukung Pak Jokowi karena kinerjanya sudah terbukti dengan pelayanan dan pembangunan infrastrukturnya di seluruh Indonesia," kata Mami Yuli sapaan akrabnya kepada Suara.com di GBK, Sabtu (13/4/2019).

Dia berharap Jokowi-Maruf bisa menangkan Pilpres 2019 dan lebih memperhatikan hak asasi mer…