Langsung ke konten utama

Featured Post

Safari Ziarah Kubur FPI Gresik Dan Sayap Juang Berlangsung Lancar Dan Berkah

Jum'at, 13 Desember 2019

Faktakini.net, Jakarta - Setiap hari Kamis Malam Jumat, biasanya DPW FSI Gresik yang diketuai oleh al Habib Musthofa Assegaf melakukan rutinan pembacaan Ratibul Haddad dan Kajian Ilmu Fiqih serta pembacaan Buku Buku yang ditulis oleh Imam Besar al Habib Muhammad Rizieq bin Husein Syihab.

Kali ini Jajaran Pengurus FPI beserta Sayap Juang dan Laskar FPI Gresik justru melakukan Safari Ziarah Kubur dalam kota dibeberapa Makam Waliyullah di Kota Gresik, yaitu Makam Maulana Malik Ibrahim (Wali Songo), al Qutb al Habib Abubakar Assegaf (Wali Kutub), al Habib Husein bin Abdullah Assegaf, Sunan Giri Assyaikh Sayyid raden Ainul Yaqin (Wali Songo), dan Sunan Prapen, Kamis (12/12/2019).

Pelaksanaan safari Ziarah Kubur dalam Kota ini dibuka langsung oleh al Habib Abdullah Assegaf (Ketua Tanfidz DPW FPI Gresik) dan al Habib Muhammad al Habsyie (pengurus Majlis Maulid Nurul Musthofa) dengan pembacaan Tahlil, Dzikir dan Doa Bersama.

Sudah menjadi tradisi bagi Masyarakat…

Tegas! Pecat Polisi Homo, Polri: Anggota Polri Tak Boleh LGBT!

Jumat, 17 Mei 2019

Faktakini.net, Jakarta - Kaum LGBT di Indonesia nampaknya harus menggigit jari, kaliaaan dech, lu!

Pemecatan seorang anggota kepolisian berinisial TT karena orientasi seksual (Homo) berujung gugatan terhadap Polda Jawa Tengah.

Namun secara tegas Mabes Polri menegaskan perilaku gay termasuk melanggar norma agama dan kesopanan serta melanggar Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan seorang anggota Polri wajib mematuhi dan taat pada UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

"Tercantum pada pasal 19 ayat 1 'Pasal dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya: pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia'," jelas Brigjen Dedi kepada detikcom, Jumat (17/5/2019).

Pasal tersebut memang tidak memuat aturan khusus soal gay. Namun Polri menilai perilaku gay bertentangan dengan norma agama dan kesopanan.

"Pada norma agama dan kesopanan jelas bahwa LGBT masih menjadi hal yang tabu oleh agama dan tidak diakui secara yuridis oleh negara, sehingga dari hal tersebut tersirat bahwasanya anggota Polri tidak boleh LGBT dan memiliki kelainan atau disorientasi seksual," tegas Dedi.

Aturan tersebut juga dituangkan dalam Perkap No 14 Tahun 2011. Setiap anggota Polri terikat dan wajib menaati Kode Etik Profesi Kepolisian dalam Perkap tersebut.

"Anggota Polri terikat dan wajib mentaati Kode Etik Profesi Kepolisian Perkap 14 Tahun 2011 tersebut pada Pasal 7 ayat 1 poin b 'Anggota Polri wajib menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi dan kehormatan Polri' dan pada Pasal 11 disebutkan Anggota Polri wajib 'Menaati, menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal dan norma hukum'," lanjut Dedi.

Maka dari itu, setiap anggota Polri yang melanggar aturan tersebut dapat dikenai hukuman berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) alias dipecat dari institusi Polri.

"Sehingga apabila hal tersebut sesuai ketentuan pada pasal 20 dan 21 perihal dan sanksi hukuman dan tindakan, bagi anggota Polri yang melanggar dapat diberikan sanksi dan hukuman berupa rekomendasi PTDH," tambah Dedi.

Seperti diberitakan, TT dipecat oleh Poda Jawa Tengah karena orientasi seksualnya (Homoseksual  alias suka sesama jenis). TT mengklaim adanya diskriminasi dari Polda Jateng karena orientasi seksualnya itu.

Kuasa Hukum TT dari LBH Masyarakat, Maruf Bajammal menjelaskan kliennya diperiksa karena dianggap melakukan hubungan seks menyimpang. Pemeriksaan itu berlangsung pada 15 Februari 2017. Pemeriksaan tersebut berlanjut pada 16 dan 23 Februari 2017 di Mapolda Jateng.

"Pemeriksaan itu dilakukan tidak ada laporan tuduhan. Baru tanggal 16 Maret 2017 ada laporannya. Jadi diperiksa dulu baru ada laporannya, itu pun bukan laporan masyarakat," jelasnya saat dihubungi detikcom, Kamis (16/5).

Selanjutnya, pada 18 Oktober 2017, TT dinyatakan melanggar Peraturan Polri tentang kode etik, yaitu Perkap No 14 Tahun 2011, dan hasilnya adalah pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Surat keputusan PTDH turun pada 27 Desember 2018.

Atas PTDH itu, TT melakukan upaya banding ke komisi banding tapi ditolak. Pria asal Blora itu pun masih melakukan upaya lain dengan menggugat Polda Jateng, dalam hal ini Kapolda. Gugatan dilakukan di PTUN Semarang pada 26 Maret 2019 dan masih berjalan hingga saat ini.

Foto: Karo Penmas Brigjen Dedi Prasetyo

Sumber: detik.com

Postingan populer dari blog ini

Para Mahasiswa Papua Datangi Markas Laskar FPI Kota Malang Minta Perlindungan

Rabu, 21 Agustus 2019
Faktakini.net, Jakarta - Yaqub bersama para Pelajar dan Mahasiswa dari Papua mendatangi Markas FPI Kota Malang guna meminta pengamanan. Yakub dan para pelajar Papua mengaku sudah sangat putus asa, khawatir atas keselamatan mereka, usai insiden bendera Merah Putih dibuang ke selokan di Surabaya yang berujung penangkapan 43 Mahasiswa Papua dan kemudian terjadi kerusuhan di Papua dan Papua Barat, Senin (19/8/2019).
Andre Aston Wali Laskar LPI Kota Malang dengan senang hati menerima Kedatangan mereka dan memberikan pengamanan.
Andre meminta para pelajar agar tetap bersekolah dan kuliah di kota Malang, dan FPI kota Malang siap melindungi mereka.
"Sesuai dengan instruksi Panglima Besar LPI (Ustadz Maman Suryadi), diketahui oleh Imam Besar (Habib Rizieq Shihab), kami melindungi orang-orang Papua yang ada di Malang, kami melindungi orang-orang Papua yang sedang belajar di kota Malang. Jadi kalau ada gangguan segala macam, tidak sempat lapor ke pihak (aparat), l…

KPK Akan Beberkan Korupsi Infrastruktur Rezim Jokowi Yang Rugikan Miliaran Rupiah

Ahad, 17 Maret 2019

Faktakini.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengusut kasus dugaan korupsi terkait proyek infrastruktur di era pemerintaan Jokowi - JK ini. Kali ini, proyek infrastruktur yang diduga dikorupsi berada di daerah.

“Penyidikan baru, korupsi infrastruktur di daerah,” ucap juru bicara KPK Febri Diansyah, Kamis (13/3).

Kendati demikian, Febri belum menjelaskan proyek infrastruktur di daerah mana yang diduga dikorupsi. Dia hanya menyebut proyek infrastruktur yang dimaksud yaitu jembatan.

Akibat korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian puluhan miliar rupiah. “Diduga kerugian negara puluhan miliar,” tegas Febri.

Rencananya, informasi lebih jauh atau terkait perkembangan akan disampaikan dalam konferensi pers bersama pimpinan KPK. “Sore atau malam ini jika tidak ada kendala akan kami sampaikan perkembangan hasil penyelidikan melaui konferensi pers,” tuturnya.

Sebelumnya, KPK saat ini juga tengah menangani beberapa kasus dugaan korupsi terkait proy…

500 Banci Tumpah Ruah Di Stadion GBK Ikuti Kampanye Jokowi - Ma'ruf

Sabtu, 13 April 2019

Faktakini.com, Jakarta - 500 Banci tumpah ruah memadati Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Senayan Jakarta untuk mengikuti kampanye paslon nomor urut 01 Jokowi - Ma'ruf, Sabtu (13/4/2019).

Mereka kaum banci alias waria yang antara lain tergabung dalam Komunitas Forum Komunikasi Waria se-Indonesia ini menyatakan dukungannya terhadap capres petahana itu.

Ketua Komunitas Forum Komunikasi Waria se-Indonesia, Yulianus Rettoblaut mengatakan ada sekitar 500 waria se-DKI Jakarta yang turut hadir dalam kegiatan kampanye terakhir Jokowi-Maruf ini.

Waria-waria ini mengklaim Jokowi kinerjanya saat menjadi presiden selama kurang lebih lima tahun terakhir sudah terbukti.

"Kami mendukung Pak Jokowi karena kinerjanya sudah terbukti dengan pelayanan dan pembangunan infrastrukturnya di seluruh Indonesia," kata Mami Yuli sapaan akrabnya kepada Suara.com di GBK, Sabtu (13/4/2019).

Dia berharap Jokowi-Maruf bisa menangkan Pilpres 2019 dan lebih memperhatikan hak asasi mer…