Langsung ke konten utama

Featured Post

Jenazah Penjual Kopi Di Medan Dijemput Ambulans HILMI - FPI Sumut Di Kamar Jenazah RS

Rabu, 19 Februari 2020

Faktakini.net, Jakarta - Tingginya biaya sewa ambulans dan mobil jenazah selalu menjadi masalah yang terus dikeluhkan oleh masyarakat. Hanya saja mereka tidak mampu berbuat banyak lantaran tarif ambulans dan mobil jenazah sudah ditetapkan masing-masing pemilik ambulans.

Tidak mengherankan jika beredar di media sosial soal jasa pengiriman jenazah lewat truk. Munculnya jasa angkut mayat menggunakan truk karena warga tak sanggup membayar tarif ambulans dan mobil jenazah, lebih-lebih untuk tujuan luar kota.

Banyaknya masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat terutama dalam hal menyewa mobil ambulans, menjadikan HILMI FPI Medan bertekad untuk mengatasi keluhan mereka yang tidak mampu membayar sewa ambulans, sehingga keberadaan ambulans FPI diharapkan bisa menjadi solusi bagi kaum dhuafa atau keluarga yang terkena musibah.

Ketua DPD FPI (Front Pembela Islam) Sumut Habib Hud Alattas kepada Media HILMI, Minggu (16/2) menceritakan usai melihat kondisi mobil ambulansn…

Merasa Dijebak, FPI Sulsel Tetap Istiqomah Dalam Memperjuangkan Kedaulatan Rakyat


Sabtu, 18 Mei 2019

Faktakini.net, Jakarta - Menurut informasi yang beredar People Power itu rencananya akan dilakukan pada 22 Mei 2019, saat KPU mengumumkan dan menetapkan pemenang Pemilihan Umum 2019. Oleh karenanya masyarakat Sulawesi Selatan secara tegas menolaknya.  Ini ide yang canagkankan oleh Gubernur Nurdin Abdullah di hotel Claro 17/5/19.

Salah satu Ormas yang hadir dalam acara yang bertajuk Buka puasa bersama yang diprakarsai oleh MUI dalam rangka wewujudkan Provinsi Sulsel yang sejuk dan damai, adalah FPI Sulsel. Habib Muchsin selaku Ketua DPD FPI sangat terkesan dengan acara tersebut.

Dengan beredarnya berita yang mengatakan FPI Sulsel mendukung langkah Gubernur Nurdin Abdullah untuk menolak People Power itu adalah Hoax, Mereka merasa dijebak oleh panitia dengan munculnya sambutan Gubernur Sulsel yang mengatakan megajak menolak People Power sebab menurut Ketua DPD FPI Sulsel ia datang di-acara buka puasa bersama itu atas undangan MUI dan Bukan undangan Nurdin Abdullah apalagi bila mengatasnamakan Gubernur.

"Kami datang atas undanga MUI, memang terasa ada jebakan dilakukan panitia dari himbauan agar sulsel sejuk aman dan damai dinodai oleh sambutan Gubernur yang  terlalu politis dan mengatakan Menolak People Power, kami dan beberapa aktivis Islam yang hadir di-acara buka puasa tidak tanggapi pernyataan Gubernur itu," jelas Habib Muchsin ketika dimintai tanggapannya via Handphone 18/5/19
Menuru Alumni Fakultas Teknik UMI ini juga menjelaskan bahwa ajakan untuk menolak People Power yang dipublikasikan Nurdin itu keliru, sebab penyapaian pendapat didepan umum itu konstitusional. Aksi kedaulatan rakyat secara damai merupakan aksi konstitusional dan dijamin oleh undang undang.

"Statemen Gubernur itu keliru, tidak ada stetmen saya mendukung ucapan Gubernur, saya hadir guna menghargai undangan buka puasa dari MUI, tak ada urusan dgn seruan gubernur," sanggahan Habib muchsin

"Saya atas nama Front Pembela Islam Sulsel menganggap Gubernur, Nurdin Abdullah tidak cakap mengambil tema sambutan pada acara buka Puasa dan Silaturahmi berbagai Ormas yang digagas Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulsel, pasalnya acara buka bersama dan silaturahmi setelah pak gubernur menyerukan masyarakat Sulsel menolak People Power yang sangat sensitif untuk di seruh-kan mengingat sebagian besar masyarakat Sulsel menghendaki adanya kekuatan masyarakat (people power) sebagai kedaulatan rakyat untuk melawan kecurangan pilpres yang terstruktur, sistematik dan Masif yang terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia," jelas habib kesal.

Diketahui sebelumnya bahwa MUI Mengundang berbagai Ormas dan BEM se Kota Makassar untuk menghadiri acara buka puasa bersama di hotel claro 17/5/19.  Namun dalam acara tersebut menurut beberapa ormas Islam yang hadir di Nodai oleh sambutan Gubernur Sulsel yang mengaitkan dengan Pemilu 2019 dan People Power.

Apalagi Gubernur Sulsel hampir semua pernyataan dalam sambutannya adalah menyangkut masalah pemilu sementara diketahui bahwa Nurdin adalah pendukung panatik Paslon 01 sementara ormas seperti FPI dan FUIB adalah pendukung Paslon 02.  Inilah kekesalan FPI dalam acara Bukber tersebut.

Terkait dengan masalah ini, habib Muchsin juga memohon maaf atas kekeliruan ini, memohon maaf kepada seluruh masyarakat Sulsel pendukung Paslon 02. Menurut Habib Muchsin,  FPI Sulsel Tetap Isiqamah Dalam Memperjuangkan Kedaulatan Rakyat.  Tak ada kata lain selain berjuang untuk keadilan.dan kedaulatan rakyat.

"Kami mohon maaf kepada seluruh masyarakat sulsel bila ada yang menyatakan FPI balik haluan, tidak benar itu, FPI Tetap Istiqamah dalam memperjuangkan Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, tetap dalam memeperjuangkan Keadilan dan Kedaulatan Rakyat," pungkasnya.

Sumber: Harapan Rakyat

Postingan populer dari blog ini

Para Mahasiswa Papua Datangi Markas Laskar FPI Kota Malang Minta Perlindungan

Rabu, 21 Agustus 2019
Faktakini.net, Jakarta - Yaqub bersama para Pelajar dan Mahasiswa dari Papua mendatangi Markas FPI Kota Malang guna meminta pengamanan. Yakub dan para pelajar Papua mengaku sudah sangat putus asa, khawatir atas keselamatan mereka, usai insiden bendera Merah Putih dibuang ke selokan di Surabaya yang berujung penangkapan 43 Mahasiswa Papua dan kemudian terjadi kerusuhan di Papua dan Papua Barat, Senin (19/8/2019).
Andre Aston Wali Laskar LPI Kota Malang dengan senang hati menerima Kedatangan mereka dan memberikan pengamanan.
Andre meminta para pelajar agar tetap bersekolah dan kuliah di kota Malang, dan FPI kota Malang siap melindungi mereka.
"Sesuai dengan instruksi Panglima Besar LPI (Ustadz Maman Suryadi), diketahui oleh Imam Besar (Habib Rizieq Shihab), kami melindungi orang-orang Papua yang ada di Malang, kami melindungi orang-orang Papua yang sedang belajar di kota Malang. Jadi kalau ada gangguan segala macam, tidak sempat lapor ke pihak (aparat), l…

KPK Akan Beberkan Korupsi Infrastruktur Rezim Jokowi Yang Rugikan Miliaran Rupiah

Ahad, 17 Maret 2019

Faktakini.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengusut kasus dugaan korupsi terkait proyek infrastruktur di era pemerintaan Jokowi - JK ini. Kali ini, proyek infrastruktur yang diduga dikorupsi berada di daerah.

“Penyidikan baru, korupsi infrastruktur di daerah,” ucap juru bicara KPK Febri Diansyah, Kamis (13/3).

Kendati demikian, Febri belum menjelaskan proyek infrastruktur di daerah mana yang diduga dikorupsi. Dia hanya menyebut proyek infrastruktur yang dimaksud yaitu jembatan.

Akibat korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian puluhan miliar rupiah. “Diduga kerugian negara puluhan miliar,” tegas Febri.

Rencananya, informasi lebih jauh atau terkait perkembangan akan disampaikan dalam konferensi pers bersama pimpinan KPK. “Sore atau malam ini jika tidak ada kendala akan kami sampaikan perkembangan hasil penyelidikan melaui konferensi pers,” tuturnya.

Sebelumnya, KPK saat ini juga tengah menangani beberapa kasus dugaan korupsi terkait proy…

500 Banci Tumpah Ruah Di Stadion GBK Ikuti Kampanye Jokowi - Ma'ruf

Sabtu, 13 April 2019

Faktakini.com, Jakarta - 500 Banci tumpah ruah memadati Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Senayan Jakarta untuk mengikuti kampanye paslon nomor urut 01 Jokowi - Ma'ruf, Sabtu (13/4/2019).

Mereka kaum banci alias waria yang antara lain tergabung dalam Komunitas Forum Komunikasi Waria se-Indonesia ini menyatakan dukungannya terhadap capres petahana itu.

Ketua Komunitas Forum Komunikasi Waria se-Indonesia, Yulianus Rettoblaut mengatakan ada sekitar 500 waria se-DKI Jakarta yang turut hadir dalam kegiatan kampanye terakhir Jokowi-Maruf ini.

Waria-waria ini mengklaim Jokowi kinerjanya saat menjadi presiden selama kurang lebih lima tahun terakhir sudah terbukti.

"Kami mendukung Pak Jokowi karena kinerjanya sudah terbukti dengan pelayanan dan pembangunan infrastrukturnya di seluruh Indonesia," kata Mami Yuli sapaan akrabnya kepada Suara.com di GBK, Sabtu (13/4/2019).

Dia berharap Jokowi-Maruf bisa menangkan Pilpres 2019 dan lebih memperhatikan hak asasi mer…