Langsung ke konten utama

Featured Post

(Video) Tepis Ucapan Ngawur Kepala BPIP, Prof Suteki: Agama Lebih Dulu Eksis Dari Pancasila!

Rabu, 19 Februari 2020

Faktakini.net, Jakarta - Guru Besar Universitas Diponegoro Semarang, Profesor Suteki menilai pernyataan Ketua Badan Penguatan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi, yang mengatakan agama musuh terbesar dari Pancasila tidak tepat dan dapat menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

Suteki mengatakan dengan adanya pernyataan tersebut, pemerintah dinilai blunder dan sudah semestinya BPIP dibubarkan. Paling tidak, Yudian harus dicopot dari jabatannya sebagai Kepala BPIP.

Profesor Suteki pun menegaskan agama lebih dulu eksis daripada Pancasila.

“Kalau seperti ini akan timbul ketidakpercayaan masyarakat, apakah itu mau dikehendaki demikian maka reaksi yang lebih jauh adalah bubarkan BPIP atau setidaknya copot Profesor Yudian Wahyudi,” kata Suteki dalam acara ILC tvOne, Selasa malam, 18 Februari 2020, dikutip dari vivanews.com.

Secara pribadi, pakar Sosiologi Hukum dan Filsafat Pancasila itu mengaku telah melihat langsung cuplikan video pernyataan Yudian.



Dalam video ter…

Mengerikan! Perjuangan LGBT Mulai Berhasil Di Asia, Parlemen Taiwan Legalkan Pernikahan Sesama Jenis



 Jumat, 17 Mei 2019

Faktakini.net, Jakarta -

 Parlemen Taiwan, pada Jumat (17/5/2019), telah melegalkan pernikahan sesama jenis, menjadi yang melakukannya di kawasan Asia.

Rancangan undang-undang pernikahan sesama jenis tersebut lolos usai hasil voting oleh anggota parlemen menolak keberatan pada menit-menit terakhir dari politisi konservatif untuk menyetujui perubahan.

Anggota parlemen yang mayoritas berasal dari Partai Progresif Demokratik (DPP) meloloskan rancangan undang-undang setelah pemungutan suara menunjukkan hasil 66-27 untuk mendukung RUU.

RUU tersebut juga sebagai tindak lanjut dari putusan Pengadilan Konstitusional pada 2017 yang memerintahkan bahwa pasangan sesama jenis memiliki hak untuk menikah secara resmi.

Pengadilan pun memberi waktu dua tahun kepada parlemen untuk meloloskan undang-undang perubahan paling lambat pada 24 Mei.

Sejak saat itu, anggota parlemen Taiwan telah memperdebatkan tiga RUU yang berbeda untuk melegalkan penyatuan sesama jenis dan RUU yang paling progresif dari ketiganya telah disahkan.

RUU yang menawarkan perlindungan hukum yang setara dengan pasangan heteroseksual kepada pasangan sesama jenis itu akan berlaku setelah ditandatangani oleh Presiden Tsai Ing-wen.

"Hari ini, kami dapat menunjukkan kepada dunia bahwa #LoveWins (cinta telah menang)," tambah Tsai, yang mengusung janji kesetaraan pernikahan dalam kampanye pemilihan presiden pada 2016 lalu.

Meski demikian, belum jelas apakah pasangan sesama jenis juga akan berhak atas hak-hak penting lainnya, seperti adopsi dan pernikahan lintas-bangsa, yang masih terus dibahas oleh parlemen.

Lolosnya RUU pernikahan sesama jenis itu diyakini juga akan menjadi tantangan tersendiri bagi Presiden Tsai yang akan maju untuk masa jabatan kedua dalam pemilihan presiden pada Januari mendatang.

Hal tersebut setelah dalam referendum pada November tahun lalu, sebagian besar pemilih dengan tegas menolak mendefinisikan pernikahan sebagai hal selain persatuan antara pria dengan wanita.

Pihak oposisi pun menuding lolosnya RUU pernikahan sejenis telah menentang kehendak rakyat.

"Bagaimana bisa kita mengabaikan hasil referendum yang menunjukkan kehendak rakyat?" tanya John Wu, anggota legislatif dari partai oposisi Kuomintang kepada parlemen sebelum dilakukannya pemungutan suara.

"Bisakah kita menemukan solusi kompromi yang tepat? Kita perlu lebih banyak dialog dengan masyarakat," tambahnya, seperti dikutip ABC News.

Kelompok konservatif yang menentang pernikahan sesama jenis juga mengatakan bahwa undang-undang tersebut tidak menghargai kehendak rakyat.

"Kehendak sekitar tujuh juta orang dalam referendum telah diinjak-injak," kata kelompok Koalisi untuk Kebahagiaan Generasi Masa Depan, dalam pernyataannya.

"Publik akan menggelar unjuk rasa besar-besaran pada tahun 2020," lanjut pernyataan itu.

Pernikahan sesama jenis tidak diakui di Hong Kong dan China, yang menganggap Taiwan sebagai bagian dari negaranya di bawah kebijakan Satu China.

Foto: Hartoyo aktivis LGBT di Indonesia dan aktivis LGBT di Taiwan gembira atas disahkannya pernikahan sejenis

Sumber: kompas.com


Postingan populer dari blog ini

Para Mahasiswa Papua Datangi Markas Laskar FPI Kota Malang Minta Perlindungan

Rabu, 21 Agustus 2019
Faktakini.net, Jakarta - Yaqub bersama para Pelajar dan Mahasiswa dari Papua mendatangi Markas FPI Kota Malang guna meminta pengamanan. Yakub dan para pelajar Papua mengaku sudah sangat putus asa, khawatir atas keselamatan mereka, usai insiden bendera Merah Putih dibuang ke selokan di Surabaya yang berujung penangkapan 43 Mahasiswa Papua dan kemudian terjadi kerusuhan di Papua dan Papua Barat, Senin (19/8/2019).
Andre Aston Wali Laskar LPI Kota Malang dengan senang hati menerima Kedatangan mereka dan memberikan pengamanan.
Andre meminta para pelajar agar tetap bersekolah dan kuliah di kota Malang, dan FPI kota Malang siap melindungi mereka.
"Sesuai dengan instruksi Panglima Besar LPI (Ustadz Maman Suryadi), diketahui oleh Imam Besar (Habib Rizieq Shihab), kami melindungi orang-orang Papua yang ada di Malang, kami melindungi orang-orang Papua yang sedang belajar di kota Malang. Jadi kalau ada gangguan segala macam, tidak sempat lapor ke pihak (aparat), l…

KPK Akan Beberkan Korupsi Infrastruktur Rezim Jokowi Yang Rugikan Miliaran Rupiah

Ahad, 17 Maret 2019

Faktakini.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengusut kasus dugaan korupsi terkait proyek infrastruktur di era pemerintaan Jokowi - JK ini. Kali ini, proyek infrastruktur yang diduga dikorupsi berada di daerah.

“Penyidikan baru, korupsi infrastruktur di daerah,” ucap juru bicara KPK Febri Diansyah, Kamis (13/3).

Kendati demikian, Febri belum menjelaskan proyek infrastruktur di daerah mana yang diduga dikorupsi. Dia hanya menyebut proyek infrastruktur yang dimaksud yaitu jembatan.

Akibat korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian puluhan miliar rupiah. “Diduga kerugian negara puluhan miliar,” tegas Febri.

Rencananya, informasi lebih jauh atau terkait perkembangan akan disampaikan dalam konferensi pers bersama pimpinan KPK. “Sore atau malam ini jika tidak ada kendala akan kami sampaikan perkembangan hasil penyelidikan melaui konferensi pers,” tuturnya.

Sebelumnya, KPK saat ini juga tengah menangani beberapa kasus dugaan korupsi terkait proy…

500 Banci Tumpah Ruah Di Stadion GBK Ikuti Kampanye Jokowi - Ma'ruf

Sabtu, 13 April 2019

Faktakini.com, Jakarta - 500 Banci tumpah ruah memadati Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Senayan Jakarta untuk mengikuti kampanye paslon nomor urut 01 Jokowi - Ma'ruf, Sabtu (13/4/2019).

Mereka kaum banci alias waria yang antara lain tergabung dalam Komunitas Forum Komunikasi Waria se-Indonesia ini menyatakan dukungannya terhadap capres petahana itu.

Ketua Komunitas Forum Komunikasi Waria se-Indonesia, Yulianus Rettoblaut mengatakan ada sekitar 500 waria se-DKI Jakarta yang turut hadir dalam kegiatan kampanye terakhir Jokowi-Maruf ini.

Waria-waria ini mengklaim Jokowi kinerjanya saat menjadi presiden selama kurang lebih lima tahun terakhir sudah terbukti.

"Kami mendukung Pak Jokowi karena kinerjanya sudah terbukti dengan pelayanan dan pembangunan infrastrukturnya di seluruh Indonesia," kata Mami Yuli sapaan akrabnya kepada Suara.com di GBK, Sabtu (13/4/2019).

Dia berharap Jokowi-Maruf bisa menangkan Pilpres 2019 dan lebih memperhatikan hak asasi mer…