Langsung ke konten utama

Featured Post

Hj Irena Handono: Kami Menolak Film 'The Santri' Karena Tak Sesuai Ajaran Islam

Senin, 23 September 2019

Faktakini.net, Jakarta - Irena Center yang mengelola pondok pesantren bagi muallaf Muslimah menyatakan menolak film “The Santri” yang disutradarai Livi Zheng, dan telah menimbulkan kontroversi sejak cuplikan promosi tayangan layar lebar itu beredar di masyarakat.

“Irena Center menolak film ‘The Santri’ karena tidak mencerminkan perilaku dan tradisi santri yang sebenarnya,” ujar Pembina Yayasan Irena Center, Hajjah Irena Handono, dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Hajjah Irena Handono yang akrab disapa Umi Irena itu menjelaskan bahwa ketidaksesuaian film tersebut dengan kehidupan santri yang sesungguhnya adalah karena sejumlah adegan yang tidak sejalan dengan syariat Islam, seperti pacaran, bercampur aduknya laki-laki dan perempuan, serta membawa tumpeng ke dalam gereja.

“Akibatnya film ini merusak gambaran pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam di tanah air,” jelas Umi Irena.

Irena Center juga menyeru agar masyarakat, terutama Umat Islam, m…

Mengerikan! Perjuangan LGBT Mulai Berhasil Di Asia, Parlemen Taiwan Legalkan Pernikahan Sesama Jenis



 Jumat, 17 Mei 2019

Faktakini.net, Jakarta -

 Parlemen Taiwan, pada Jumat (17/5/2019), telah melegalkan pernikahan sesama jenis, menjadi yang melakukannya di kawasan Asia.

Rancangan undang-undang pernikahan sesama jenis tersebut lolos usai hasil voting oleh anggota parlemen menolak keberatan pada menit-menit terakhir dari politisi konservatif untuk menyetujui perubahan.

Anggota parlemen yang mayoritas berasal dari Partai Progresif Demokratik (DPP) meloloskan rancangan undang-undang setelah pemungutan suara menunjukkan hasil 66-27 untuk mendukung RUU.

RUU tersebut juga sebagai tindak lanjut dari putusan Pengadilan Konstitusional pada 2017 yang memerintahkan bahwa pasangan sesama jenis memiliki hak untuk menikah secara resmi.

Pengadilan pun memberi waktu dua tahun kepada parlemen untuk meloloskan undang-undang perubahan paling lambat pada 24 Mei.

Sejak saat itu, anggota parlemen Taiwan telah memperdebatkan tiga RUU yang berbeda untuk melegalkan penyatuan sesama jenis dan RUU yang paling progresif dari ketiganya telah disahkan.

RUU yang menawarkan perlindungan hukum yang setara dengan pasangan heteroseksual kepada pasangan sesama jenis itu akan berlaku setelah ditandatangani oleh Presiden Tsai Ing-wen.

"Hari ini, kami dapat menunjukkan kepada dunia bahwa #LoveWins (cinta telah menang)," tambah Tsai, yang mengusung janji kesetaraan pernikahan dalam kampanye pemilihan presiden pada 2016 lalu.

Meski demikian, belum jelas apakah pasangan sesama jenis juga akan berhak atas hak-hak penting lainnya, seperti adopsi dan pernikahan lintas-bangsa, yang masih terus dibahas oleh parlemen.

Lolosnya RUU pernikahan sesama jenis itu diyakini juga akan menjadi tantangan tersendiri bagi Presiden Tsai yang akan maju untuk masa jabatan kedua dalam pemilihan presiden pada Januari mendatang.

Hal tersebut setelah dalam referendum pada November tahun lalu, sebagian besar pemilih dengan tegas menolak mendefinisikan pernikahan sebagai hal selain persatuan antara pria dengan wanita.

Pihak oposisi pun menuding lolosnya RUU pernikahan sejenis telah menentang kehendak rakyat.

"Bagaimana bisa kita mengabaikan hasil referendum yang menunjukkan kehendak rakyat?" tanya John Wu, anggota legislatif dari partai oposisi Kuomintang kepada parlemen sebelum dilakukannya pemungutan suara.

"Bisakah kita menemukan solusi kompromi yang tepat? Kita perlu lebih banyak dialog dengan masyarakat," tambahnya, seperti dikutip ABC News.

Kelompok konservatif yang menentang pernikahan sesama jenis juga mengatakan bahwa undang-undang tersebut tidak menghargai kehendak rakyat.

"Kehendak sekitar tujuh juta orang dalam referendum telah diinjak-injak," kata kelompok Koalisi untuk Kebahagiaan Generasi Masa Depan, dalam pernyataannya.

"Publik akan menggelar unjuk rasa besar-besaran pada tahun 2020," lanjut pernyataan itu.

Pernikahan sesama jenis tidak diakui di Hong Kong dan China, yang menganggap Taiwan sebagai bagian dari negaranya di bawah kebijakan Satu China.

Foto: Hartoyo aktivis LGBT di Indonesia dan aktivis LGBT di Taiwan gembira atas disahkannya pernikahan sejenis

Sumber: kompas.com


Komentar

Postingan populer dari blog ini

Para Mahasiswa Papua Datangi Markas Laskar FPI Kota Malang Minta Perlindungan

Rabu, 21 Agustus 2019
Faktakini.net, Jakarta - Yaqub bersama para Pelajar dan Mahasiswa dari Papua mendatangi Markas FPI Kota Malang guna meminta pengamanan. Yakub dan para pelajar Papua mengaku sudah sangat putus asa, khawatir atas keselamatan mereka, usai insiden bendera Merah Putih dibuang ke selokan di Surabaya yang berujung penangkapan 43 Mahasiswa Papua dan kemudian terjadi kerusuhan di Papua dan Papua Barat, Senin (19/8/2019).
Andre Aston Wali Laskar LPI Kota Malang dengan senang hati menerima Kedatangan mereka dan memberikan pengamanan.
Andre meminta para pelajar agar tetap bersekolah dan kuliah di kota Malang, dan FPI kota Malang siap melindungi mereka.
"Sesuai dengan instruksi Panglima Besar LPI (Ustadz Maman Suryadi), diketahui oleh Imam Besar (Habib Rizieq Shihab), kami melindungi orang-orang Papua yang ada di Malang, kami melindungi orang-orang Papua yang sedang belajar di kota Malang. Jadi kalau ada gangguan segala macam, tidak sempat lapor ke pihak (aparat), l…

FPI Bersama Kepolisian Bubarkan Acara LGBT Di Magelang

Ahad, 14 Oktober 2018

Faktakini.com, Magelang - Hari ini, Ahad (14/10/2018) berlangsung acara yang diduga LGBT di Mall Arthos Magelang, Jawa Tengah.

Mendapat laporan masyarakat, FPI Magelang Raya kemudian menemui pihak kepolisian.

Akhirnya pihak Kepolisian  kemudian memerintahkan kepada management Mall Arthos mall dan panitia penyelenggara untuk menghentikan dan membongkar panggung siang ini juga.





Kominfo Akhirnya Akui Relawan FPI Benar Membantu Di Palu Dan Nyatakan Mendukung

Kamis, 4 Oktober 2018

Faktakini.com, Jakarta - Akhirnya Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memberikan pernyataan mengakui bahwa aksi sosial kemanusiaan FPI di lokasi terdampak gempa bumi dan tsunami di Palu adalah benar dan nyata adanya, bukan hoax.

Sedangkan yang mereka maksud sebagai hoax adalah kiriman foto dari salah seorang Netizen yang salah kirim foto, judulnya, tentang aksi FPI Palu tetapi fotonya ternyata saat Relawan FPI sedang melakukan aksi sosial kemanusiaan di Sukabumi tahun 2015 lalu.

Jadi dengan kata lain Netizen tersebut cuma 'salah kirim foto",  karena faktanya dokumentasi foto dan video aksi sosial kemanusiaan Relawan HILMI - FPI di lokasi bencana di Palu ada banyak dan melimpah ruah.

Jadi tentu FPI tak perlu repot-repot membuat atau merekayasa foto hoax aksi-aksi di Palu tentunya, karena foto aslinya ada banyak dan mudah ditemukan.

Sebelumnya Kominfo telah mengedarkan siaran pers yang melaporkan ada delapan informasi hoaks yang beredar d…