Langsung ke konten utama

Featured Post

Hj Irena Handono: Kami Menolak Film 'The Santri' Karena Tak Sesuai Ajaran Islam

Senin, 23 September 2019

Faktakini.net, Jakarta - Irena Center yang mengelola pondok pesantren bagi muallaf Muslimah menyatakan menolak film “The Santri” yang disutradarai Livi Zheng, dan telah menimbulkan kontroversi sejak cuplikan promosi tayangan layar lebar itu beredar di masyarakat.

“Irena Center menolak film ‘The Santri’ karena tidak mencerminkan perilaku dan tradisi santri yang sebenarnya,” ujar Pembina Yayasan Irena Center, Hajjah Irena Handono, dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Hajjah Irena Handono yang akrab disapa Umi Irena itu menjelaskan bahwa ketidaksesuaian film tersebut dengan kehidupan santri yang sesungguhnya adalah karena sejumlah adegan yang tidak sejalan dengan syariat Islam, seperti pacaran, bercampur aduknya laki-laki dan perempuan, serta membawa tumpeng ke dalam gereja.

“Akibatnya film ini merusak gambaran pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam di tanah air,” jelas Umi Irena.

Irena Center juga menyeru agar masyarakat, terutama Umat Islam, m…

Maklumat Gerakan Mahasiswa Daulat Rakyat UIN Jakarta Terkait Pemilu 2019

Rabu, 15 Mei 2019

Faktakini.net

MAKLUMAT
GERAKAN MAHASISWA DAULAT RAKYAT
UIN JAKARTA - ,

17 Mei 2019

Hidup Mahasiswa !!! Hidup Pemuda !!!
Hidup Rakyat Indonesia !!!
Allahu Akbar !!!  Merdeka !!!

Ayat Konstitusi sebagai sebuah bagian utuh dari kitab konstitusi dan acuan bernegara mengamanatkan kepada pemangku kekuasaan untuk melindungi segenap anak bangsa.

Hal ini menegaskan bahwa perlindungan setiap individu dari anak bangsa haruslah dijamin oleh Negara dari ancaman apapun serta tidak halal hukumnya nyawa anak bangsa melayang sia-sia.

Sebagaimana tercantum dalam ayat konstitusi Pasal 28 E ayat (1) dan ayat (4) UUD NRI 1945 tentang Jaminan Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Hak Hidup Anak Bangsa oleh Negara.
Dalam pesta demokerasi terbesar dijagat raya ini, nampak kita saksikan kenyataan bahwa pesta demokerasi ini merupakan pesta demokerasi paling kacau.

Pesta demokerasi yang diharapkan menjadikan sebuah momentum perpindahan kekuasaan yang indah namun faktanya harus kita terima pil pahit bahwa pemilu ini adalah pemilu berdarah.

Pemilu berdarah yang menelah korban jiwa tidak kurang dari 500 nyawa anak bangsa ini menjadikan sebuah catatan kelam perjalanan demokerasi di negeri tercinta ini. Sementara itu pemerintah sebagai penerima mandat dari konstitusi yang seharusnya melindungi segenap anak bangsa, nyata kita lihat tidak melakukan upaya apapun untuk mencoba mencari tahu dan menjelaskan kepada publik tentang hilangnya nyawa anak bangsa.

Hal demikian ini menegaskan bahwa Negara hari ini telah abai dan secara nyata melawan konstitusi untuk memberikan perlindungan kepada anak bangsa dengan membiarkan nyawa anak bangsa secara sia-sia.

Jatuhnya korban dalam Pemilu ini dan abainya Negara terhadap perlindungan anak bangsa ini menegaskan bahwa pemilu ini merupakan pemilu paling brutal dalam sejarah perjalanan demokerasi negeri kita bahkan dunia.

Dalam hal ini penyelenggara pemilu, secara khusus KPU dan BAWASLU serta Pemerintah sebagai Pemangku Kebijakan harus bertanggung jawab penuh atas masalah besar dalam pemilu berdarah ini.

Selain itu, bau busuk masalah pemilu sebetulnya sudah dapat dirasakan sedari awal proses penyelenggaraan pesta demokrasi ini mulai dari Daftar Pemilih yang bermasalah yang tak kunjung diselesaikan, diseretnya lembaga Negara yang harusnya bersikap netral kedalam bagian kontestan yang berkompotisi hingga surat suara ajaib yang tercoblos sebelum dicoblos yang menjadikan aroma busuk kecurangan semakin semerbak.

Atas segudang masalah dalam pemilu berdarah dan paling brutal sepanjang sejarah peradaban umat manusia ini kami yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Daulat Rakyat membuat Maklumat sebagai berikut :

1. Penyelenggara Pemilu dan Pemerintah Wajib bertanggungjawab penuh atas hilangnya nyawa anak bangsa saat menjadi Petugas KPPS serta bertanggung jawab atas keluarga yang ditinggalkan.

2. Mendorong DPR sebagai representasi rakyat untuk membentuk Tim Pencari Fakta Kekacauan dan Kematian Petugas Pemilu sebagai bentuk pembelaan dan keberpihakan rakyat yang tengah menderita.

3. Menuntut kepada BAWASLU untuk segera menindak dan memutuskan segala bentuk kecurangan yang Terstruktur, Tersistematis dan Massif yang terjadi secara nyata.

4. Menghimbau kepada seluruh elemen penegak hukum untuk bersama-sama berada dibarisan rakyat melawan segala bentuk kezaliman bukan malah berhadapan dengan rakyat.

5. Mengajak seluruh komponen anak bangsa untuk bahu-membahu mengawal pesta demokerasi ini sampai selesai.
Demikian Maklumat ini kami buat sebagai upaya menjaga martabat bangsa. Apabila maklumat ini tidak diindahkan maka kami pastikan akan berhadapan dengan Mahkamah Rakyat.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Para Mahasiswa Papua Datangi Markas Laskar FPI Kota Malang Minta Perlindungan

Rabu, 21 Agustus 2019
Faktakini.net, Jakarta - Yaqub bersama para Pelajar dan Mahasiswa dari Papua mendatangi Markas FPI Kota Malang guna meminta pengamanan. Yakub dan para pelajar Papua mengaku sudah sangat putus asa, khawatir atas keselamatan mereka, usai insiden bendera Merah Putih dibuang ke selokan di Surabaya yang berujung penangkapan 43 Mahasiswa Papua dan kemudian terjadi kerusuhan di Papua dan Papua Barat, Senin (19/8/2019).
Andre Aston Wali Laskar LPI Kota Malang dengan senang hati menerima Kedatangan mereka dan memberikan pengamanan.
Andre meminta para pelajar agar tetap bersekolah dan kuliah di kota Malang, dan FPI kota Malang siap melindungi mereka.
"Sesuai dengan instruksi Panglima Besar LPI (Ustadz Maman Suryadi), diketahui oleh Imam Besar (Habib Rizieq Shihab), kami melindungi orang-orang Papua yang ada di Malang, kami melindungi orang-orang Papua yang sedang belajar di kota Malang. Jadi kalau ada gangguan segala macam, tidak sempat lapor ke pihak (aparat), l…

FPI Bersama Kepolisian Bubarkan Acara LGBT Di Magelang

Ahad, 14 Oktober 2018

Faktakini.com, Magelang - Hari ini, Ahad (14/10/2018) berlangsung acara yang diduga LGBT di Mall Arthos Magelang, Jawa Tengah.

Mendapat laporan masyarakat, FPI Magelang Raya kemudian menemui pihak kepolisian.

Akhirnya pihak Kepolisian  kemudian memerintahkan kepada management Mall Arthos mall dan panitia penyelenggara untuk menghentikan dan membongkar panggung siang ini juga.





Kominfo Akhirnya Akui Relawan FPI Benar Membantu Di Palu Dan Nyatakan Mendukung

Kamis, 4 Oktober 2018

Faktakini.com, Jakarta - Akhirnya Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memberikan pernyataan mengakui bahwa aksi sosial kemanusiaan FPI di lokasi terdampak gempa bumi dan tsunami di Palu adalah benar dan nyata adanya, bukan hoax.

Sedangkan yang mereka maksud sebagai hoax adalah kiriman foto dari salah seorang Netizen yang salah kirim foto, judulnya, tentang aksi FPI Palu tetapi fotonya ternyata saat Relawan FPI sedang melakukan aksi sosial kemanusiaan di Sukabumi tahun 2015 lalu.

Jadi dengan kata lain Netizen tersebut cuma 'salah kirim foto",  karena faktanya dokumentasi foto dan video aksi sosial kemanusiaan Relawan HILMI - FPI di lokasi bencana di Palu ada banyak dan melimpah ruah.

Jadi tentu FPI tak perlu repot-repot membuat atau merekayasa foto hoax aksi-aksi di Palu tentunya, karena foto aslinya ada banyak dan mudah ditemukan.

Sebelumnya Kominfo telah mengedarkan siaran pers yang melaporkan ada delapan informasi hoaks yang beredar d…