Langsung ke konten utama

Featured Post

(Video) Tepis Ucapan Ngawur Kepala BPIP, Prof Suteki: Agama Lebih Dulu Eksis Dari Pancasila!

Rabu, 19 Februari 2020

Faktakini.net, Jakarta - Guru Besar Universitas Diponegoro Semarang, Profesor Suteki menilai pernyataan Ketua Badan Penguatan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi, yang mengatakan agama musuh terbesar dari Pancasila tidak tepat dan dapat menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

Suteki mengatakan dengan adanya pernyataan tersebut, pemerintah dinilai blunder dan sudah semestinya BPIP dibubarkan. Paling tidak, Yudian harus dicopot dari jabatannya sebagai Kepala BPIP.

Profesor Suteki pun menegaskan agama lebih dulu eksis daripada Pancasila.

“Kalau seperti ini akan timbul ketidakpercayaan masyarakat, apakah itu mau dikehendaki demikian maka reaksi yang lebih jauh adalah bubarkan BPIP atau setidaknya copot Profesor Yudian Wahyudi,” kata Suteki dalam acara ILC tvOne, Selasa malam, 18 Februari 2020, dikutip dari vivanews.com.

Secara pribadi, pakar Sosiologi Hukum dan Filsafat Pancasila itu mengaku telah melihat langsung cuplikan video pernyataan Yudian.



Dalam video ter…

Maklumat Gerakan Mahasiswa Daulat Rakyat UIN Jakarta Terkait Pemilu 2019

Rabu, 15 Mei 2019

Faktakini.net

MAKLUMAT
GERAKAN MAHASISWA DAULAT RAKYAT
UIN JAKARTA - ,

17 Mei 2019

Hidup Mahasiswa !!! Hidup Pemuda !!!
Hidup Rakyat Indonesia !!!
Allahu Akbar !!!  Merdeka !!!

Ayat Konstitusi sebagai sebuah bagian utuh dari kitab konstitusi dan acuan bernegara mengamanatkan kepada pemangku kekuasaan untuk melindungi segenap anak bangsa.

Hal ini menegaskan bahwa perlindungan setiap individu dari anak bangsa haruslah dijamin oleh Negara dari ancaman apapun serta tidak halal hukumnya nyawa anak bangsa melayang sia-sia.

Sebagaimana tercantum dalam ayat konstitusi Pasal 28 E ayat (1) dan ayat (4) UUD NRI 1945 tentang Jaminan Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Hak Hidup Anak Bangsa oleh Negara.
Dalam pesta demokerasi terbesar dijagat raya ini, nampak kita saksikan kenyataan bahwa pesta demokerasi ini merupakan pesta demokerasi paling kacau.

Pesta demokerasi yang diharapkan menjadikan sebuah momentum perpindahan kekuasaan yang indah namun faktanya harus kita terima pil pahit bahwa pemilu ini adalah pemilu berdarah.

Pemilu berdarah yang menelah korban jiwa tidak kurang dari 500 nyawa anak bangsa ini menjadikan sebuah catatan kelam perjalanan demokerasi di negeri tercinta ini. Sementara itu pemerintah sebagai penerima mandat dari konstitusi yang seharusnya melindungi segenap anak bangsa, nyata kita lihat tidak melakukan upaya apapun untuk mencoba mencari tahu dan menjelaskan kepada publik tentang hilangnya nyawa anak bangsa.

Hal demikian ini menegaskan bahwa Negara hari ini telah abai dan secara nyata melawan konstitusi untuk memberikan perlindungan kepada anak bangsa dengan membiarkan nyawa anak bangsa secara sia-sia.

Jatuhnya korban dalam Pemilu ini dan abainya Negara terhadap perlindungan anak bangsa ini menegaskan bahwa pemilu ini merupakan pemilu paling brutal dalam sejarah perjalanan demokerasi negeri kita bahkan dunia.

Dalam hal ini penyelenggara pemilu, secara khusus KPU dan BAWASLU serta Pemerintah sebagai Pemangku Kebijakan harus bertanggung jawab penuh atas masalah besar dalam pemilu berdarah ini.

Selain itu, bau busuk masalah pemilu sebetulnya sudah dapat dirasakan sedari awal proses penyelenggaraan pesta demokrasi ini mulai dari Daftar Pemilih yang bermasalah yang tak kunjung diselesaikan, diseretnya lembaga Negara yang harusnya bersikap netral kedalam bagian kontestan yang berkompotisi hingga surat suara ajaib yang tercoblos sebelum dicoblos yang menjadikan aroma busuk kecurangan semakin semerbak.

Atas segudang masalah dalam pemilu berdarah dan paling brutal sepanjang sejarah peradaban umat manusia ini kami yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Daulat Rakyat membuat Maklumat sebagai berikut :

1. Penyelenggara Pemilu dan Pemerintah Wajib bertanggungjawab penuh atas hilangnya nyawa anak bangsa saat menjadi Petugas KPPS serta bertanggung jawab atas keluarga yang ditinggalkan.

2. Mendorong DPR sebagai representasi rakyat untuk membentuk Tim Pencari Fakta Kekacauan dan Kematian Petugas Pemilu sebagai bentuk pembelaan dan keberpihakan rakyat yang tengah menderita.

3. Menuntut kepada BAWASLU untuk segera menindak dan memutuskan segala bentuk kecurangan yang Terstruktur, Tersistematis dan Massif yang terjadi secara nyata.

4. Menghimbau kepada seluruh elemen penegak hukum untuk bersama-sama berada dibarisan rakyat melawan segala bentuk kezaliman bukan malah berhadapan dengan rakyat.

5. Mengajak seluruh komponen anak bangsa untuk bahu-membahu mengawal pesta demokerasi ini sampai selesai.
Demikian Maklumat ini kami buat sebagai upaya menjaga martabat bangsa. Apabila maklumat ini tidak diindahkan maka kami pastikan akan berhadapan dengan Mahkamah Rakyat.

Postingan populer dari blog ini

Para Mahasiswa Papua Datangi Markas Laskar FPI Kota Malang Minta Perlindungan

Rabu, 21 Agustus 2019
Faktakini.net, Jakarta - Yaqub bersama para Pelajar dan Mahasiswa dari Papua mendatangi Markas FPI Kota Malang guna meminta pengamanan. Yakub dan para pelajar Papua mengaku sudah sangat putus asa, khawatir atas keselamatan mereka, usai insiden bendera Merah Putih dibuang ke selokan di Surabaya yang berujung penangkapan 43 Mahasiswa Papua dan kemudian terjadi kerusuhan di Papua dan Papua Barat, Senin (19/8/2019).
Andre Aston Wali Laskar LPI Kota Malang dengan senang hati menerima Kedatangan mereka dan memberikan pengamanan.
Andre meminta para pelajar agar tetap bersekolah dan kuliah di kota Malang, dan FPI kota Malang siap melindungi mereka.
"Sesuai dengan instruksi Panglima Besar LPI (Ustadz Maman Suryadi), diketahui oleh Imam Besar (Habib Rizieq Shihab), kami melindungi orang-orang Papua yang ada di Malang, kami melindungi orang-orang Papua yang sedang belajar di kota Malang. Jadi kalau ada gangguan segala macam, tidak sempat lapor ke pihak (aparat), l…

KPK Akan Beberkan Korupsi Infrastruktur Rezim Jokowi Yang Rugikan Miliaran Rupiah

Ahad, 17 Maret 2019

Faktakini.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengusut kasus dugaan korupsi terkait proyek infrastruktur di era pemerintaan Jokowi - JK ini. Kali ini, proyek infrastruktur yang diduga dikorupsi berada di daerah.

“Penyidikan baru, korupsi infrastruktur di daerah,” ucap juru bicara KPK Febri Diansyah, Kamis (13/3).

Kendati demikian, Febri belum menjelaskan proyek infrastruktur di daerah mana yang diduga dikorupsi. Dia hanya menyebut proyek infrastruktur yang dimaksud yaitu jembatan.

Akibat korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian puluhan miliar rupiah. “Diduga kerugian negara puluhan miliar,” tegas Febri.

Rencananya, informasi lebih jauh atau terkait perkembangan akan disampaikan dalam konferensi pers bersama pimpinan KPK. “Sore atau malam ini jika tidak ada kendala akan kami sampaikan perkembangan hasil penyelidikan melaui konferensi pers,” tuturnya.

Sebelumnya, KPK saat ini juga tengah menangani beberapa kasus dugaan korupsi terkait proy…

500 Banci Tumpah Ruah Di Stadion GBK Ikuti Kampanye Jokowi - Ma'ruf

Sabtu, 13 April 2019

Faktakini.com, Jakarta - 500 Banci tumpah ruah memadati Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Senayan Jakarta untuk mengikuti kampanye paslon nomor urut 01 Jokowi - Ma'ruf, Sabtu (13/4/2019).

Mereka kaum banci alias waria yang antara lain tergabung dalam Komunitas Forum Komunikasi Waria se-Indonesia ini menyatakan dukungannya terhadap capres petahana itu.

Ketua Komunitas Forum Komunikasi Waria se-Indonesia, Yulianus Rettoblaut mengatakan ada sekitar 500 waria se-DKI Jakarta yang turut hadir dalam kegiatan kampanye terakhir Jokowi-Maruf ini.

Waria-waria ini mengklaim Jokowi kinerjanya saat menjadi presiden selama kurang lebih lima tahun terakhir sudah terbukti.

"Kami mendukung Pak Jokowi karena kinerjanya sudah terbukti dengan pelayanan dan pembangunan infrastrukturnya di seluruh Indonesia," kata Mami Yuli sapaan akrabnya kepada Suara.com di GBK, Sabtu (13/4/2019).

Dia berharap Jokowi-Maruf bisa menangkan Pilpres 2019 dan lebih memperhatikan hak asasi mer…