Langsung ke konten utama

Featured Post

(Video) Warga Tanah Merah Kembalikan Telur Ke Lions Clubs Dan Polisikan Akun Penebar Hoax

Jum'at, 24 Januari 2020
Faktakini.net
Pernyataa Perwakilan Warga Tanah Merah 

kawan kawan media Ditempat
Terkait tidak adanya klarifikasi secara resmi dan permohonan maaf secara terbuka yayasan lionsClub dan salah satu Anggota Lions Club atas nama KP.Norman HadiNegoro untuk permohonan maaf secara resmi dan terbuka kepada Warga Tanah Merah dan Gubernur DKI Jakarta Atas berita Hoax Fitnah dan Ujaran Kebencian penebar hoax sesuai dg KUHP,Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang No.40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, serta tindakan ujaran kebencian yg telahmenyebabkan terjadinya konflik sosial terkait acara Baksos Pada Tanggal 18 Januari 2020 di Pos RW 07 Tanah Merah Tugu Selatan, maka kami perwakilan warga tanah merah besok akan mengembalikan telor ke kantor lionsclub sejumlah 17.800 butir telor
Sekaligus kami akan Melaporkan
1. Pemilik akun Facebook KP Nugroho hadinegoro
2.Pemilik akun@Kurawa alias Rudi…

Kemendagri Sudah Cetak 1.600 e-KTP Untuk Warga Negara Asing

Kamis, 28 Februari 2019

Faktakini.com, Jakarta - Kemendagri meminta pencetakan e-KTP untuk warga negara asing (WNA) yang mengantongi izin tinggal ditunda hingga melewati hari pencoblosan Pemilu 2019. Sejauh ini, Kemendagri sudah mencetak 1.600 e-KTP untuk WNA yang memenuhi syarat.

"Belum tahu kami. Kalau (jumlah) pemohonnya (berapa) belum tahu kami. Yang kami sudah tahu adalah yang sudah dicetak, 1.600-an," kata Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh di kantornya, Jl Medan Merdeka Utara, Rabu (27/2/2019).

Kewajiban WNA memiliki e-KTP diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Artinya, aturan soal kewajiban WNA memiliki e-KTP sudah berlaku sekitar 5 tahun.

e-KTP yang dicetak untuk WNA memiliki batas waktu. Jika batas itu telah terlewati, e-KTP-nya tak berlaku lagi.

"Kalau sudah habis masa berlakunya kan nggak bisa dipakai," ujar Zudan.

Isu soal KTP untuk WNA ini heboh setelah seorang TKA China yang bekerja di Cianjur diketahui punya e-KTP. Bertambah heboh setelah diketahui bahwa NIK di e-KTP-nya ternyata masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019.

KPU Cianjur mengakui ada kesalahan input data. Soal salah input data itu bisa dibaca selengkapnya di sini.

Jumlah DPT Pemilu 2019 adalah 185.732.093 pemilih. Seandainya dikaitkan dengan isu liar potensi kecurangan pemilu di media sosial terkait kepemilikan e-KTP oleh WNA ini, jumlah 1.600 e-KTP WNA hanyalah 0,000861% dari jumlah DPT. Namun tentunya harus diingat bahwa WNA pemegang e-KTP sama sekali tak punya hak memilih. Perhitungan di atas hanyalah pengandaian.

Seorang WNA memang bisa memiliki e-KTP tapi dengan syarat yang ketat. Hal itu diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Namun kepemilikan e-KTP itu tak membuat WNA memiliki hak pilih di pemilu. Hak pilih hanya untuk WNI.

Berikut ini bunyinya (UU ini menggunakan istilah KTP-el untuk e-KTP):

Pasal 63

(1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin
atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.

(2) Dihapus.

(3) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.

(4) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir.

(5) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat bepergian.

(6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP-el.

Sumber: Detik

Postingan populer dari blog ini

Para Mahasiswa Papua Datangi Markas Laskar FPI Kota Malang Minta Perlindungan

Rabu, 21 Agustus 2019
Faktakini.net, Jakarta - Yaqub bersama para Pelajar dan Mahasiswa dari Papua mendatangi Markas FPI Kota Malang guna meminta pengamanan. Yakub dan para pelajar Papua mengaku sudah sangat putus asa, khawatir atas keselamatan mereka, usai insiden bendera Merah Putih dibuang ke selokan di Surabaya yang berujung penangkapan 43 Mahasiswa Papua dan kemudian terjadi kerusuhan di Papua dan Papua Barat, Senin (19/8/2019).
Andre Aston Wali Laskar LPI Kota Malang dengan senang hati menerima Kedatangan mereka dan memberikan pengamanan.
Andre meminta para pelajar agar tetap bersekolah dan kuliah di kota Malang, dan FPI kota Malang siap melindungi mereka.
"Sesuai dengan instruksi Panglima Besar LPI (Ustadz Maman Suryadi), diketahui oleh Imam Besar (Habib Rizieq Shihab), kami melindungi orang-orang Papua yang ada di Malang, kami melindungi orang-orang Papua yang sedang belajar di kota Malang. Jadi kalau ada gangguan segala macam, tidak sempat lapor ke pihak (aparat), l…

KPK Akan Beberkan Korupsi Infrastruktur Rezim Jokowi Yang Rugikan Miliaran Rupiah

Ahad, 17 Maret 2019

Faktakini.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengusut kasus dugaan korupsi terkait proyek infrastruktur di era pemerintaan Jokowi - JK ini. Kali ini, proyek infrastruktur yang diduga dikorupsi berada di daerah.

“Penyidikan baru, korupsi infrastruktur di daerah,” ucap juru bicara KPK Febri Diansyah, Kamis (13/3).

Kendati demikian, Febri belum menjelaskan proyek infrastruktur di daerah mana yang diduga dikorupsi. Dia hanya menyebut proyek infrastruktur yang dimaksud yaitu jembatan.

Akibat korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian puluhan miliar rupiah. “Diduga kerugian negara puluhan miliar,” tegas Febri.

Rencananya, informasi lebih jauh atau terkait perkembangan akan disampaikan dalam konferensi pers bersama pimpinan KPK. “Sore atau malam ini jika tidak ada kendala akan kami sampaikan perkembangan hasil penyelidikan melaui konferensi pers,” tuturnya.

Sebelumnya, KPK saat ini juga tengah menangani beberapa kasus dugaan korupsi terkait proy…

500 Banci Tumpah Ruah Di Stadion GBK Ikuti Kampanye Jokowi - Ma'ruf

Sabtu, 13 April 2019

Faktakini.com, Jakarta - 500 Banci tumpah ruah memadati Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Senayan Jakarta untuk mengikuti kampanye paslon nomor urut 01 Jokowi - Ma'ruf, Sabtu (13/4/2019).

Mereka kaum banci alias waria yang antara lain tergabung dalam Komunitas Forum Komunikasi Waria se-Indonesia ini menyatakan dukungannya terhadap capres petahana itu.

Ketua Komunitas Forum Komunikasi Waria se-Indonesia, Yulianus Rettoblaut mengatakan ada sekitar 500 waria se-DKI Jakarta yang turut hadir dalam kegiatan kampanye terakhir Jokowi-Maruf ini.

Waria-waria ini mengklaim Jokowi kinerjanya saat menjadi presiden selama kurang lebih lima tahun terakhir sudah terbukti.

"Kami mendukung Pak Jokowi karena kinerjanya sudah terbukti dengan pelayanan dan pembangunan infrastrukturnya di seluruh Indonesia," kata Mami Yuli sapaan akrabnya kepada Suara.com di GBK, Sabtu (13/4/2019).

Dia berharap Jokowi-Maruf bisa menangkan Pilpres 2019 dan lebih memperhatikan hak asasi mer…