Langsung ke konten utama

Featured Post

Hj Irena Handono: Kami Menolak Film 'The Santri' Karena Tak Sesuai Ajaran Islam

Senin, 23 September 2019

Faktakini.net, Jakarta - Irena Center yang mengelola pondok pesantren bagi muallaf Muslimah menyatakan menolak film “The Santri” yang disutradarai Livi Zheng, dan telah menimbulkan kontroversi sejak cuplikan promosi tayangan layar lebar itu beredar di masyarakat.

“Irena Center menolak film ‘The Santri’ karena tidak mencerminkan perilaku dan tradisi santri yang sebenarnya,” ujar Pembina Yayasan Irena Center, Hajjah Irena Handono, dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Hajjah Irena Handono yang akrab disapa Umi Irena itu menjelaskan bahwa ketidaksesuaian film tersebut dengan kehidupan santri yang sesungguhnya adalah karena sejumlah adegan yang tidak sejalan dengan syariat Islam, seperti pacaran, bercampur aduknya laki-laki dan perempuan, serta membawa tumpeng ke dalam gereja.

“Akibatnya film ini merusak gambaran pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam di tanah air,” jelas Umi Irena.

Irena Center juga menyeru agar masyarakat, terutama Umat Islam, m…

Wakil Ketua DPR: Lembaga Survei Jangan Jadi Tim Kampanye Terselubung!

Sabtu, 30 Juni 2018

Faktakini.com

LEMBAGA SURVEI JANGAN JADI TIM KAMPANYE TERSELUBUNG, MEREKA HARUS TRANSPARAN BEKERJA UNTUK SIAPA

Oleh: Fadli Zon

Kredibilitas lembaga survei kembali dipertanyakan. Dalam Pilkada Jawa Barat dan Jawa Tengah, terdapat selisih jauh antara angka hasil survei yang dirilis sebelum Pilkada dengan hasil hitung cepat (quick count) dan real count pada hari pelaksanaan.  Untuk melindungi kepentingan publik, keterlibatan lembaga survei dalam Pilkada dan Pemilu perlu diatur kembali. Lembaga survei tak boleh mendapatkan keuntungan finansial dari partai politik atau kandidat tertentu tanpa mendeklarasikan siapa pihak atau kandidat yang membiayai mereka.

Sudah menjadi rahasia umum lembaga survei  sering merangkap menjadi konsultan politik dari kandidat yang berlaga, baik dalam Pilkada, Pemilu, maupun Pilpres. Bisa terjadi konflik kepentingan (conflict of interest) antara survei yang terkesan independen dengan konsultan berbayar. Padahal, publikasi lembaga survei bisa mempengaruhi preferensi masyarakat. Menurut saya soal-soal semacam ini tak bisa diserahkan pada kode etik semata. Di sisi lain, jika kita pelajari, aturan yang ada saat ini masih belum memadai dalam melindungi kepentingan publik dari kemungkinan terjadinya manipulasi terselubung oleh lembaga-lembaga tersebut.

Coba lihat kasus Pilkada Jawa Barat, misalnya. Sebelum Pilkada, hampir semua lembaga survei selalu menempatkan elektabilitas pasangan Sudrajat-Syaikhu yang diusung Partai Gerindra di urutan ketiga, dengan angka hampir seragam di bawah 10 persen. Tapi, seperti bisa sama-sama kita lihat dari hasil hitung cepat dan perhitungan sementara KPU, pasangan Sudrajat-Syaikhu terbukti bisa meraih suara di atas 28 persen. Meleset ratusan persen.

Begitu juga Pilkada Jawa Tengah. Pasangan Sudirman Said-Ida Fauziyah selalu diberi angka di bawah 20 persen bahkan di bawah 15 persen. Padahal, hasil hitung suara riil sementara ini, pasangan ini melampaui angka 40 persen. Jurang akurasinya jauh sekali.

Selisih yang besar antara angka hasil survei dengan angka riil hari pemilihan itu menurut saya bukan hanya dipengaruhi persoalan metodologi, tapi juga menyembunyikan bias imagologi. Survei-survei itu seolah hendak mengkampanyekan citra bahwa pasangan Sudrajat-Syaikhu dan Sudirman-Ida adalah ‘underdog’ yang tak menjanjikan, sehingga tak layak dipilih.

Memang, dugaan bisa benar, bisa salah. Namun yang jelas, selain merugikan kandidat tertentu, publikasi yang akurasinya melenceng jauh semacam itu juga merugikan kepentingan publik. Publik bisa tertipu, mendapatkan informasi salah, tak akurat, bahkan disinformatif. Inilah menurut saya belum dilindungi regulasi yang ada. Lembaga survei bisa menjadikan hasil survei sebagai alat kampanye atau alat politik terselubung. Mereka tak lagi independen. Bahkan bagi kandidat yang 'dikecilkan' hasil survei, seperti pernah diakui Sudirman Said, itu merupakan sejenis 'teror'.

Untuk menambah contoh kasus kegagalan lembaga survei adalah pilkada Jakarta. Banyak lembaga selalu memenangkan Ahok-Djarot, tapi nyatanya yang menang Anies-Sandi dengan selisih signifikan. Ini yang saya sindir, jangan-jangan ramalan dukun bisa lebih tepat dibanding lembaga survei, saking jauh melencengnya prediksi survei. Mereka mengaku ilmiah, tapi hasilnya seperti main-main.

Sejauh ini keberadaan lembaga-lembaga survei politik hanya diatur UU No. 1/2015 tentang Perppu Pilkada, UU No. 7/2017 tentang Pemilu, serta Peraturan KPU No. 10/2018. Isinya sangat normatif. Lembaga survei yang ingin mempublikasikan survei Pilkada harus mendaftar ke KPU, wajib punya badan hukum, menyerahkan surat pernyataan tak berpihak, dan ketentuan administratif sejenisnya. Aturan tadi juga hanya terbatas membuat rambu soal kapan hasil hitung cepat boleh dipublikasikan.

Memang, dalam Pasal 131 ayat (3) UU No. 1/2015 ditegaskan bahwa publikasi lembaga survei tak diperbolehkan melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon. Hal ini juga disebutkan dalam Pasal 28 ayat (3) PKPU No. 10/2018. Masalahnya, bagaimana mungkin lembaga survei tak berpihak, jika mereka juga merangkap jadi konsultan politik yang bekerja untuk menyukseskan kepentingan partai atau kandidat tertentu? Itu kan aneh dan kontradiktif. Ini seperti pengacara yang membela klien.

Belajar dari pengalaman Pilkada 2018 kali ini, saya kira keterlibatan lembaga survei dalam Pemilu dan Pilpres perlu diatur kembali, minimal oleh PKPU. Tak boleh lagi soal-soal menyangkut kepentingan publik hanya masuk ranah imbauan. Kita ingin melembagakan praktik demokrasi yang sehat dan akuntabel.

Untuk kepentingan regulasi Pemilu dan Pilpres 2019, kita perlu menegaskan norma bahwa ketika lembaga survei direkrut menjadi konsultan oleh partai politik atau kandidat tertentu, maka harus diposisikan sama seperti halnya tim kampanye. Konsekuensinya, posisi mereka sebagai konsultan harus dipublikasikan secara terbuka oleh partai politik atau pasangan calon yang merekrutnya.

Agar publik menjadi tahu lembaga survei A, misalnya, merupakan konsultannya partai X atau calon Y. Sehingga, setiap hasil survei mereka bisa dicerna secara kritis oleh publik pemilih. Dengan begitu, risiko terjadinya manipulasi hasil surveipun bisa terminimalisir.

Selama ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) hanya bisa meminta lembaga survei transparan dalam pendanaan survei yang mereka lakukan. Imbauan itu kini menurut saya tak lagi cukup, karena bisa saja dimanipulasi. Namun, jika kita bisa menyusun norma bahwa konsultan politik itu tak berbeda posisinya dengan tim kampanye, karena pada dasarnya mereka direkrut untuk memenangkan partai atau kandidat tertentu, maka setiap partai politik atau pasangan calon presiden wajib membuka siapa konsultan politik yang mereka pekerjakan.

Ini menurut saya cara yang fair untuk mengawasi lembaga-lembaga survei, sekaligus melindungi kepentingan publik dari manipulasi informasi dan kemungkinan terjadinya disinformasi. Hal ini juga baik bagi demokrasi yang transparan agar lembaga survei tak jadi tim kampanye terselubung.

*Dr. Fadli Zon, M.Sc.*
_Wakil Ketua DPR RI, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra_

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Para Mahasiswa Papua Datangi Markas Laskar FPI Kota Malang Minta Perlindungan

Rabu, 21 Agustus 2019
Faktakini.net, Jakarta - Yaqub bersama para Pelajar dan Mahasiswa dari Papua mendatangi Markas FPI Kota Malang guna meminta pengamanan. Yakub dan para pelajar Papua mengaku sudah sangat putus asa, khawatir atas keselamatan mereka, usai insiden bendera Merah Putih dibuang ke selokan di Surabaya yang berujung penangkapan 43 Mahasiswa Papua dan kemudian terjadi kerusuhan di Papua dan Papua Barat, Senin (19/8/2019).
Andre Aston Wali Laskar LPI Kota Malang dengan senang hati menerima Kedatangan mereka dan memberikan pengamanan.
Andre meminta para pelajar agar tetap bersekolah dan kuliah di kota Malang, dan FPI kota Malang siap melindungi mereka.
"Sesuai dengan instruksi Panglima Besar LPI (Ustadz Maman Suryadi), diketahui oleh Imam Besar (Habib Rizieq Shihab), kami melindungi orang-orang Papua yang ada di Malang, kami melindungi orang-orang Papua yang sedang belajar di kota Malang. Jadi kalau ada gangguan segala macam, tidak sempat lapor ke pihak (aparat), l…

FPI Bersama Kepolisian Bubarkan Acara LGBT Di Magelang

Ahad, 14 Oktober 2018

Faktakini.com, Magelang - Hari ini, Ahad (14/10/2018) berlangsung acara yang diduga LGBT di Mall Arthos Magelang, Jawa Tengah.

Mendapat laporan masyarakat, FPI Magelang Raya kemudian menemui pihak kepolisian.

Akhirnya pihak Kepolisian  kemudian memerintahkan kepada management Mall Arthos mall dan panitia penyelenggara untuk menghentikan dan membongkar panggung siang ini juga.





Kominfo Akhirnya Akui Relawan FPI Benar Membantu Di Palu Dan Nyatakan Mendukung

Kamis, 4 Oktober 2018

Faktakini.com, Jakarta - Akhirnya Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memberikan pernyataan mengakui bahwa aksi sosial kemanusiaan FPI di lokasi terdampak gempa bumi dan tsunami di Palu adalah benar dan nyata adanya, bukan hoax.

Sedangkan yang mereka maksud sebagai hoax adalah kiriman foto dari salah seorang Netizen yang salah kirim foto, judulnya, tentang aksi FPI Palu tetapi fotonya ternyata saat Relawan FPI sedang melakukan aksi sosial kemanusiaan di Sukabumi tahun 2015 lalu.

Jadi dengan kata lain Netizen tersebut cuma 'salah kirim foto",  karena faktanya dokumentasi foto dan video aksi sosial kemanusiaan Relawan HILMI - FPI di lokasi bencana di Palu ada banyak dan melimpah ruah.

Jadi tentu FPI tak perlu repot-repot membuat atau merekayasa foto hoax aksi-aksi di Palu tentunya, karena foto aslinya ada banyak dan mudah ditemukan.

Sebelumnya Kominfo telah mengedarkan siaran pers yang melaporkan ada delapan informasi hoaks yang beredar d…