Langsung ke konten utama

Postingan

Featured Post

Seruan Dan Arahan MPUI-I Tentang Penyelenggaraan Negara Dan Kemandirian Masyarakat

Selasa, 2 Januari 2020

Faktakini.net

*SERUAN DAN ARAHAN MPUII*

A. TENTANG PENYELENGGARAAN NEGARA

1. Kembali ke Undang Undang Dasar 1945 yang asli, yaitu Undang Undang Dasar Tahun 1945 yang ditetapkan pada 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

2. *Menolak keras*
πŸ‘‰ Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perppu No.1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona.

πŸ‘‰ Undang Undang tentang Perubahan atas Undang - undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

πŸ‘‰ Rancangan Undang Undang Haluan Ideologi Pancasila.


3. Perhatikan aspirasi sebagian masyarakat Indonesia yang menginginkan Presiden beserta Kabinetnya mengembalikan amanat sesuai ketentuan Undang Undang Dasar 1945.


B. TENTANG KEMANDIRIAN MASYARAKAT

1. Menjadikan rumah - rumah keluarga muslim titik tolak pendidikan dasar bagi anak bangsa.

2. Mempertahankan kemandirian pesantren.

3. Menjadikan rumah seba…
Postingan terbaru

Pernyataan FMI Tentang Ancaman Teror Terhadap Akademisi Dan Mahasiswa UGM

Selasa, 2 Juni 2020

Faktakini.net, Jakarta - Pernyataan FMI Tentang Ancaman Teror Terhadap Akademisi Dan Mahasiswa UGM

Dihina Ade Armando, Din Syamsuddin: Semoga Allah SWT Memberi Hidayah Kepadanya

Selasa, 2 Juni 2020

Faktakini.net, Jakarta -  Unggahan dosen FISIP Universitas Indonesia (UI) Ade Armando di akun Facebook pribadinya menghebohkan publik. Pasalnya, pernyataan Ade di akun media sosial tersebut bernada provokatif yang menyinggung Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Din Syamsuddin.

Ade membenarkan, status di akun Facebook menyebut ormas Islam Muhammadiyah telah menggulirkan wacana pemakzulan Presiden RI dalam hal ini Joko Widodo (Jokowi). Bahkan dia menyebut Din Syamsuddin dengan sebutan yang tidak etis sambil menautkan poster sebuah acara diskusi yang dipelopori Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadiyah (Mahutama).

“Saya menganggap webinar itu benar ada dan isunya memang tentang pemakzulan Presiden. Jadi kalimat saya, bergulir isu pemakzulan Presiden nggak ada yang salah, karena betul ada isu itu dibicarakan,” kata loyalis Ahok Penista agama Islam itu saat dikonfirmasi, Senin (1/6).

Terkait unggahan statusnya yang mengaitkan dengan ormas Islam Muha…

KOKAM Muhammadiyah Jateng Menuntut Ade Armando Mencabut Fitnah Dan Meminta Maaf

Senin, 1 Juni 2020

Faktakini.net

_Somasi Ade Armando...!!_

KOKAM PWPM Jawa Tengah *mengutuk keras* tindakan postingan yang mengandung unsur fitnah dan pencemaran nama baik yang sangat menyakitkan bagi warga Muhammadiyah dan menuntut kepada pemilik dan admin akun FACEBOOK Ade Armando untuk *mencabut postingannya* di media sosial FACEBOOK pada tanggal 1 Juni 2020, serta menyampaikan *permintaan maaf* secara terbuka kepada Persyarikatan Muhammadiyah dan kepada Bapak Prof. Dr. K.H. Din Syamsudin, M.A., terkait postingannya tersebut melalui 5 (lima) media massa televisi nasional, 5 (lima) media massa cetak nasional, 5 (lima) media massa berbasis jaringan
internet nasional, dan di halaman media-media sosial Ade Armando.


Komandan Kokam Jawa Tengah
Andika Budi Riswanto
083137992186


Bantahan HRS Center Terhadap RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP)

Senin, 1 Juni 2020
Faktakini.net, Jakarta - Bantahan HRS Center Terhadap RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP)















(Video) Ormas Dan Warga Kuningan Injak Dan Bakar Bendera PKI Di Gedung Naskah Linggarjati

Senin, 1 Juni 2020
Fakta kini.net, Jakarta - Momentum Hari Lahir Pancasila pada hari Senin (1/6/2020), dimanfaatkan puluhan ormas, LSM dan OKP untuk mengadakan deklarasi kebangsaan yang dipusatkan di halaman Gedung Naskah Linggarjati Kuningan. 
Deklarasi bertajuk 'Menolak Keras Tumbuh Kembang Benih Komunis di Bumi Pertiwi' ini diwarnai dengan aksi menginjak-injak dan membakar bendera Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai simbol penolakan terhadap PKI. 
Kendati deklarasi dilakukan di tengah pandemi COVID-19, namun semua peserta deklarasi dari lintas organisasi mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Bahkan, acara ini dikawal langsung petugas berwenang dari Polres Kuningan dan Kodim 0615/Kuningan. 
Terdapat sembilan poin penting yang disepakati semua unsur ormas maupun organisasi kepemudaan dalam deklarasi kebangsaan ini. 
Ketua MPC PP Kuningan, Harnida Darius SH berkesempatan membacakan langsung isi deklarasi tersebut. 
“Kami menyatakan bahwa ideologi Pancasila dan keutuhan NKR…

Damai Lubis: Dewas Mesti Akui Keteledoran Dan Berhentikan Iman Brotoseno Sebagai Dirut TVRI

Senin, 1 Juni 2020

Faktakini.net

*DEWAN PENGAWAS MESTI MENGAKUI KETELODARANNYA MENGANGKAT IMAN BROSTOSENO MENJADI DIRUT TVRI DAN SEGERA MEMBERHENTIKANNYA*

Sesuai pasal 7 huruf d. PP..No. 13 Tahun 2005 Dewan Pengawas TVRI sudah pantas dan sewajarnya menggunakan haknya untuk memberhentikan IBs. Oleh karena persyaratan atau kriteria pribadi IBs hampir seluruhnya tidak memenuhi semua persyaratan PP. RI.No.13 Tahun 2005 dimaksud, sesuai track record IBs yang tulisan atau narasi2 yg dibuatnya diketahui publik dan nyata telah banyak viral di sosial media yang materinya bermuatan amoral Γ tau tidak senonoh atau tidak beradab, sehingga melanggar norma2 kesusilaan dan kaidah2 agama serta sarat pertentangan dengan pancasila.

Diantara beberapa kriteria yang tidak dapat dipenuhi oleh IBs. adalah  berkelakuan tercela termasuk Iman Broto tidak memenuhi syarat sbgm diatur dlm pasal 20 huruf a, yaitu dengan mengagung-agungkan PKI, Gerwani dan ajaran Komunis yang sangat bertentangan dgn Ketuhanan YME

I…